Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Kolaboratif Sains Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Aleksander Sebayang
Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI ETIKA DAN ASPEK HUKUM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL PADA KALANGAN REMAJA SISWA DI SMK NEGERI 3 PONTIANAK Aleksander Sebayang; Agung Dwi Prabowo; Annurdi Annurdi; Klara Dawi
MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat UKIM Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37429/mjppm.v2i1.573

Abstract

Hadirnya media jejaring sosial di dunia maya tentu memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Namun fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat, terutama kaum remaja siswa SMK Negeri 3 Pontianak. Opini-opini begitu mudah disampaikan untuk mempengaruhi publik tanpa memperhatikan norma dan fakta yang ada sehingga menjurus kepada propaganda negatif, tindak pidana perundungan, bahkan pornografi. Maka dari itu, berangkat dari alasan di atas mengantarkan pada logika yang logis bahwa dirasa perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang etika dan aspek hukum bermedia sosial terutama bagi kalangan remaja berupa penyuluhan hukum. Metode yang diambil dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan kegiatan sosialisasi secara daring. Hasil dari kegiatan ini yaitu: 1) perubahan pengetahuan dan perilaku siswa SMK Negeri 3 Pontianak terkait etika dalam memanfaatkan sosial media; 2) penambahan wawasan siswa SMK Negeri 3 Pontianak tentang aspek hukum sosial media; 3) siswa SMK Negeri 3 Pontianak memperoleh bekal pengalaman tentang pemanfaatan sosial media yang bijak dan berdampak positif.
Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pakaian Anak Tidak Memenuhi SNI Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindugan Konsumen: Supervision of the Circulation of Children's Clothing Products Does Not Meet SNI in Terms of the Consumer Protection Law Resmaya Agnesia Mutiara Sirait; Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Adhytia Nugraha; Sri Ayu Septinawati; Samuel Marpaung
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i12.4410

Abstract

Penggunaan pakaian anak yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah hal yang pentinng untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak. Standar Nasional Indonesia merupakan parameter yang digunakan sebagai tolak ukur kelayakan suatu produk dapat beredar pada masyarakat, sehingga penerapan peraturan Standar Nasional Indonesia pada produk pakaian anak diperlukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen. Ironisnya hal tersebut masih belum mejadi suatau kesadaran yang penting tehadap pihak pelaku usaha. Realitanya masih ditemukan peredaran pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia sehingga timbul pertanyaan bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran pakaian anak yang tidak memenuhi SNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis (social legal approach) melalui wawancara, dan diskusi dengan para pihak. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran produk yang dimasyarakat menjelaskan kurangnya pengetahuan konsumen maupun pelaku usaha serta faktor ekonomi konsumen yang termasuk dalam cluster menengah kebawah yang menjadi alasan utama masih beredarnya produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). The use of children's clothing that meets the Indonesian National Standard (SNI) is important to maintain children's health and safety. The Indonesian National Standard is a parameter used as a benchmark for the feasibility of a product to circulate to the public, so the application of Indonesian National Standard regulations on children's clothing products is needed to protect consumer security and safety. Ironically, this is still not an important awareness of business actors. The reality is that there is still the circulation of children's clothing that does not meet the Indonesian National Standard, so the question arises how to supervise the circulation of children's clothing that does not meet SNI in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this study is qualitative with a sociological approach (social legal approach) through interviews and discussions with the parties. The Department of Industry, Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Pontianak City, the party responsible for supervising the circulation of products in the community, explained the lack of knowledge of consumers and business actors as well as consumer economic factors included in the lower middle cluster, which is the main reason for the circulation of children's clothing products that do not meet the Indonesian National Standard (SNI) .
Peningkatan Literasi Hukum dan Literasi Digital Masyarakat Desa dalam Pencegahan Sengketa Melalui Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Yuko Fitrian; Agus Setiawan
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.537

Abstract

Permasalahan pertanahan masih menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi masyarakat pedesaan di Indonesia, khususnya terkait dengan sengketa tanah, tumpang tindih hak, serta praktik mafia tanah yang semakin kompleks. Rendahnya literasi hukum pertanahan dan terbatasnya pemanfaatan layanan digital pertanahan menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat desa melalui sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai instrumen preventif dalam pencegahan sengketa pertanahan. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan partisipatif, serta pendampingan langsung penggunaan aplikasi dalam satu kali kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya validasi data kepemilikan tanah serta meningkatnya kemampuan peserta dalam mengakses dan menggunakan layanan pertanahan digital secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat perlindungan hak atas tanah di tingkat desa.
Urgensi Pendidikan Pengawasan Pemilu Demi Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil Serta Berintergritas di Kota Pontianak: The Urgency of Election Supervision Education to Realize Honest, Fair and Integrated Elections in Pontianak City Adhytia Nugraha; Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4479

Abstract

Pemilu menjadi keniscayaan di negara dengan Sistem Demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan umum sendiri didasarkan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, sangat jelas bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis juga membutuhkan peran aktif dari kalangan Masyarakat. Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat sangatlah berperan penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas luber jurdil dan berintegritas. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan pengawasan pemilu dan implikasinya dalam mewujudkan asas luber jurdil serta integritas pemilu. Abstract: Elections are a necessity in countries with a democratic system. The implementation of general elections itself is based on article 22E of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 concerning the holding of general elections, it is very clear that the Central Election Supervisory Board (Bawaslu) and the Regional Election Supervisory Agency are not the only parties who are absolutely responsible for carrying out the function of democratic election supervision. Democratic elections also require an active role from among the community. Quality, transparent, and fair elections are the main foundation for the survival of a healthy democracy. To achieve this, election supervision education for the public plays an important role in ensuring an election process with integrity and prioritizing the principles of luber jurdil and integrity. This article discusses the importance of election supervision education and its implications in realizing the principle of luber jurdil and election integrity.
Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Validity of Digital Agreements in Electronic Transactions Based on the Electronic Information and Transactions Law Rahmad Satria; Anita Yuliastini; Aleksander Sebayang; Ivan Wagner; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6708

Abstract

Transaksi elektronik semakin banyak digunakan oleh individu maupun badan hukum dalam berbagai industri, terutama dalam dunia bisnis, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian digital, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, merupakan komponen penting dalam transaksi elektronik. Pertanyaan tentang keabsahan perjanjian digital masih ada dalam sistem hukum Indonesia meskipun transaksi elektronik semakin populer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa keabsahan perjanjian digital dalam transaksi elektronik yang didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bersama dengan peraturan terkait lainnya. Pembicaraan ini mencakup elemen hukum yang berkaitan dengan perjanjian digital; persyaratan yang harus dipenuhi oleh perjanjian digital; masalah yang muncul saat menerapkannya; dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.
Sosialisasi Peraturan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Parit Keladi Setyo Utomo; Siswadi Siswadi; Aleksander Sebayang
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 3 (2026): Edisi September - Oktober
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i3.9280

Abstract

Implementasi Koperasi Desa Merah Putih masih menghadapi berbagai kendala, terutama terbatasnya pemahaman pengurus, anggota, dan masyarakat mengenai regulasi yang menjadi landasan pembentukan, tata kelola, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pengelolaan koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada Koperasi Desa Merah Putih di Desa Parit Keladi sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pengurus, dan calon anggota koperasi mengenai peraturan koperasi, khususnya terkait prinsip-prinsip perkoperasian, struktur organisasi, tata kelola kelembagaan, pengelolaan usaha, serta hak dan kewajiban anggota sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan, pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang disampaikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek hukum dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai dasar pengelolaan koperasi yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Parit Keladi. Hasil kegiatan PKM menunjukan terajdi peningkatan pengetahuan peserta tentang peraturan yang berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan data diperoleh rata-rata skor pemahaman peserta meningkat dari 10,9 pada pre-test menjadi 26,4 pada post-test, dengan peningkatan rata-rata sebesar 15,5 poin.
Co-Authors Adhytia Nugraha Adhytia Nugraha Agung Dwi Prabowo Agus Setiawan Annurdi, Annurdi Ivan Wagner Klara Dawi Rahmad Satria Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Samuel Marpaung Setyo Utomo Setyo Utomo Siswadi Siswadi Sri Ayu Septinawati Sri Ayu Septinawati Yuko Fitrian Yuliastini, Anita