Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Management Accounting, Tax and Production
Pangestu, Kartika
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
The Importance of Taxpayer Awareness and Legal Sanctions for All Levels of Indonesian Society Budiman, Eunike Kathryn; Pangestu, Kartika; Yunita, Theresia; Siswanto, Vivienne Olivia
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.902

Abstract

One of the characteristics of a developed country can be seen from the high awareness of its citizens to pay taxes. Taxes are one of the country's largest sources of income, which come from the people and are useful for the welfare of the people's lives. Therefore, awareness to pay taxes is very important. In this case, the state has the authority to collect taxes from its people. Tax revenue received will later be used to increase Indonesia's development starting from the development of infrastructure, education, health and various other sectors that aim for the welfare and prosperity of the Indonesian people. However, judging from the data received and the facts on the ground, unfortunately in Indonesia itself awareness of paying taxes is still very low. Not only that, the state apparatus in charge of taxation still makes a lot of negligence and mistakes. These things hampered the existing taxation system in Indonesia.
Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Penjaminan Dengan Perusahaan Agen Pemasaran Surety Bond dan Bank Garansi Syailendra Putra, Moody Rizqy; Pangestu, Kartika
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i1.1632

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas ketentuan dan pengaturan perjanjian kerjasama antar perusahaan penjaminan dengan perusahaan agen dalam memasarkan produk surety bond dan bank garansi, yang berfungsi untuk memperluas pasar dan usahanya serta bertujuan untuk mengkaji apa saja hak dan kewajiban dari tiap-tiap pihak yang bersangkutan dari perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian kerjasama yang dibahas dalam artikel ini menggunakan perjanjian keagenan. perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat) yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Undang-Undang dan studi Pustaka. Sumber bahan hukum dari penulisan ini adalah jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, teknik pencatatan dan studi dokumen yang kemudian akan diolah dan dianalisan oleh penulis secara sitematis. Hasil yang diperoleh dari pembahasan penulisan ini adalah dasardasar hukum ketentuan perjanjian, diantaranya yaitu Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 11319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lalu dasar hukum pengaturan dari Perusahaan penjaminan yaitu peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 dan No.99/PMK.010/201.
Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia Syailendra*, Moody Rizqy; Siswanto, Vivienne Olivia; Pangestu, Kartika
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.25887

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, suku, bahasa dan memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan kekayaan intelektual yang melimpah. Namun, seringkali orang menyalahgunakan kekayaan intelektual yang beragam ini. Padahal jelas sekali Indonesia memiliki hukum yang tegas dan terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta kekayaan intelektual di Indonesia. Dapat kita ketahui, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa, negara Indonesia merupakan negara hukum. Hak cipta lagu dan musik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Lagu dan musik sering diketahui sebagai kesenian yang sangat populer di kalangan masyarakat. Dengan berkembangnya kecanggihan teknologi digital, semakin banyak musisi atau pencipta lagu mulai dari yang sudah lama terkenal hingga adanya para pendatang baru mulai memperkenalkan hasil karyanya melalui berbagai platform musik digital yang dapat digunakan di Indonesia. Namun, sayangnya banyak sekali orang yang menggunakan dan memanfaatkan kemudahan tersebut untuk mendapatkan beberapa keuntungan ataupun untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegakkan pengaturan pelanggaran hukum dan sanksi-sanksinya terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memperoleh data-data dari berbagai macam sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, maupun internet serta pendukung lainnya.
Analysis of the Legal Liability of Bankrupt Developers as a Form of Fulfilling Consumer Rights in Apartment Unit Sale and Purchase Disputes (Case Study of Decision No. 4716 K/Pdt/2023) Pangestu, Kartika; Putra, Moody Rizky Syailendra
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.49007

Abstract

The increasing demand for vertical housing amidst limited urban land has driven the rise of apartment developments with a pre-sale system, but this model often leads to default issues by developers. The case between PT Multi Karya Utama Abadi (MKUA) and Nina Herlina in the Bandung Technoplex Living (BTL) project shows that consumers have made full payments but have not received the handover of the unit, while the developer is experiencing financial difficulties, making it difficult to implement the legally binding decision. This study aims to analyze the judge's ratio decidendi in Decision Number 4716 K/Pdt/2023 based on Article 1239 of the Civil Code and examine the form of legal responsibility of developers through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) mechanism. The study uses normative legal methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach through an analysis of related decisions at the first, appeal, and cassation levels. The results show that the judge stated that the developer had broken his promise and was obliged to compensate for losses, but settlement could not be carried out partially because the default issue was related to the company's financial failure. Therefore, PKPU is a relevant mechanism to ensure the fulfillment of consumer rights through debt restructuring that involves all creditors proportionally, thus functioning as a dual instrument for business rescue and legal protection for consumers.
Perspektif Hukum Positif dalam Memandang dan Menilai Pelaksanaan Perceraian yang Dilakukan Menurut Adat Bali Martinelli, Imelda; Siswanto, Viviene Olivia; Pangestu, Kartika; Latifa, Nur Alia
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50725

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Nga merupakan perkara perdata yang berakar pada hubungan perkawinan adat Bali antara seorang perempuan dan laki-laki beragama Hindu yang tinggal di Jembrana. Kasus ini mencerminkan benturan antara ketentuan hukum nasional dengan norma-norma adat yang masih kuat melekat dalam praktik sosial masyarakat Bali, terutama mengenai pengakuan tanggung jawab dan kedudukan perempuan dalam hubungan perkawinan adat yang tidak tercatat secara resmi. Dalam proses persidangan, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti formil, tetapi juga menggali nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat (living law) sesuai dengan semangat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan berperan sebagai jembatan antara hukum negara dan hukum adat, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang sering berada dalam posisi rentan. Implikasinya tidak hanya memperkuat eksistensi hukum adat Bali, tetapi juga menegaskan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat pluralistik Indonesia.
Co-Authors Budiman, Eunike Kathryn Imelda Martinelli, Imelda Latifa, Nur Alia Moody Rizqy Syailendra Putra Siswanto, Viviene Olivia Siswanto, Vivienne Olivia Yunita, Theresia