Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Justice Voice Journal of Law, Education and Business JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Siswanto, Vivienne Olivia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
The Importance of Taxpayer Awareness and Legal Sanctions for All Levels of Indonesian Society Budiman, Eunike Kathryn; Pangestu, Kartika; Yunita, Theresia; Siswanto, Vivienne Olivia
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.902

Abstract

One of the characteristics of a developed country can be seen from the high awareness of its citizens to pay taxes. Taxes are one of the country's largest sources of income, which come from the people and are useful for the welfare of the people's lives. Therefore, awareness to pay taxes is very important. In this case, the state has the authority to collect taxes from its people. Tax revenue received will later be used to increase Indonesia's development starting from the development of infrastructure, education, health and various other sectors that aim for the welfare and prosperity of the Indonesian people. However, judging from the data received and the facts on the ground, unfortunately in Indonesia itself awareness of paying taxes is still very low. Not only that, the state apparatus in charge of taxation still makes a lot of negligence and mistakes. These things hampered the existing taxation system in Indonesia.
Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus: Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman) Rasji, Rasji; Budiman, Eunike Kathryn; Siswanto, Vivienne Olivia
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3050

Abstract

Masalah suap merupakan salah satu masalah yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada pejabat negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Hal ini terjadi dalam kasus suap yang menjerat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dede Suryaman. Dalam kasus tersebut Dede Suryaman terbukti menerima suap sejumlah Rp. 300 juta, akibatnya ia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hakim yang terbukti menerima suap pada saat menangani suatu perkara hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu permasalahan suap di kalangan aparat penegak hukum, khususnya hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dede Suryaman sebagai penerima suap telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta Majelis Kehormatan Hakim sudah melakukan penegakkan hukum yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peran Hukum Lingkungan Dalam Penanggulangan Pencemaran Sungai Ciliwung: Studi Kasus di Mall Seasons City Jonatan, Frangky; Sany, Ayi Meidyna; Budiman, Eunike Kathryn; Quinn, Luverne Pujian; Siswanto, Vivienne Olivia; Jonathan, Edward; Jovian, Erland; Damanik, Gabriel Yericho; Purba, Nanda Divabuena
Justice Voice Vol. 3 No. 2 (2024): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v3i2.1112

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi pencemaran Sungai Ciliwung, khususnya di sekitar Mall Seasons City di Jakarta, yang disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan sampah plastik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder dari dokumen hukum, studi sebelumnya, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pencemaran adalah pembuangan limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik dan limbah industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Kadar BOD, COD, dan TSS yang tinggi menunjukkan bahwa kualitas air Sungai Ciliwung melampaui ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Penelitian ini juga menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah dan kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang efektif. Penelitian ini membahas dampak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi dari pencemaran sungai, termasuk peningkatan penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan penurunan keanekaragaman hayati. Temuan ini menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan limbah serta penegakan hukum yang lebih kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi pencemaran dan memulihkan kualitas lingkungan.
Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia Syailendra*, Moody Rizqy; Siswanto, Vivienne Olivia; Pangestu, Kartika
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.25887

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, suku, bahasa dan memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan kekayaan intelektual yang melimpah. Namun, seringkali orang menyalahgunakan kekayaan intelektual yang beragam ini. Padahal jelas sekali Indonesia memiliki hukum yang tegas dan terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta kekayaan intelektual di Indonesia. Dapat kita ketahui, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa, negara Indonesia merupakan negara hukum. Hak cipta lagu dan musik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Lagu dan musik sering diketahui sebagai kesenian yang sangat populer di kalangan masyarakat. Dengan berkembangnya kecanggihan teknologi digital, semakin banyak musisi atau pencipta lagu mulai dari yang sudah lama terkenal hingga adanya para pendatang baru mulai memperkenalkan hasil karyanya melalui berbagai platform musik digital yang dapat digunakan di Indonesia. Namun, sayangnya banyak sekali orang yang menggunakan dan memanfaatkan kemudahan tersebut untuk mendapatkan beberapa keuntungan ataupun untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegakkan pengaturan pelanggaran hukum dan sanksi-sanksinya terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memperoleh data-data dari berbagai macam sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, maupun internet serta pendukung lainnya.
Review of the Minister of Manpower's Circular Letter Number M/5/HK.04.00/V/2025 in Providing Legal Justice for Workers Siswanto, Vivienne Olivia; Syailendra, Moody Rizqy
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.49096

Abstract

The practice of withholding diplomas often leads to injustice and inequality in workers' positions because diplomas are personal documents that serve as symbols of academic achievement as well as tools for obtaining employment. Therefore, the government issued Circular Letter of the Minister of Manpower Number M/5/HK.04.00/V/2025 as a form of protection for workers from abuse of authority by employers. This study aims to examine the extent to which this circular letter is able to provide legal justice and certainty in the implementation of industrial relations. The method used is normative legal research with a qualitative approach, through a review of laws and regulations, doctrines, and related legal literature. The results of the analysis indicate that this circular serves as an ethical and administrative guideline that strengthens the position of workers, but does not yet have binding legal force because it is not included in the hierarchy of laws and regulations. Therefore, the establishment of stricter regulations at the statutory level is needed to ensure balanced protection between workers and employers. This research is expected to contribute to the reform of labor law so that the principle of substantive justice between workers and employers can be realized
Co-Authors Budiman, Eunike Kathryn Damanik, Gabriel Yericho Jonatan, Frangky Jonathan, Edward Jovian, Erland Moody Rizqy Syailendra Putra Pangestu, Kartika Purba, Nanda Divabuena Quinn, Luverne Pujian Rasji, Rasji Sany, Ayi Meidyna Yunita, Theresia