Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum Soedirman Law Review
Muhammad Taufiq
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
MEDIASI SEBAGAI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL BANYUMAS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Taufiq, Muhammad; Sarsiti, Sarsiti; Widyaningsih, Rindha; Hendriana, Rani
Jurnal Media Hukum Vol 24, No 2 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This  study is discussed about the mediation mechanism based on the local wisdom in Banyumas and factors inhibiting in the implementation. This study used a qualitative sociological juridical approach. The results showed that the mechanism for the resolution of criminal cases through mediation based on the value of local wisdom in Banyumas can be done outside and within the criminal justice, while still empowering the use of social network mediator. The mediation mechanism outside the criminal justice is done when the criminal case has not been reported or filed to the police, while the mechanism in the criminal court is done when a criminal case has been reported or filed with the police, and each of these mechanism has a sequence of stages. Meanwhile, the voluntary mediation became the first and man choices of Banyumas people. Inhibiting factors in the implementation of the mediation is primarily related to substantial and cultural components.
FORMS AND MECHANISMS OF LAW DISPUTE RESOLUTION USING THE PRINCIPLE OF PANCASILA BASED ON LOCAL WISDOM Muhammad Taufiq; Sarsiti .; Rindha Widyaningsih
Jurnal Dinamika Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2016.16.1.399

Abstract

 Dispute resolution in the society should be solve by the value of local wisdom. Substantially, the value of local wisdom in Banyumas have synergy with the principle of Pancasila as the source of all law source. This study uses qualitative descriptive study specifications. The test method is done by triangulation of data sources and data were analyzed using content analysis method by way of presenting data in the form of narrative text. The result is there are four types of local wisdom Banyumas which is a resource for the settlement of legal disputes that occur in society that is the tradition cablaka/ blakasutha/ thokmelong, egalitarian, rembugan traditions, and Ponco Waliko principles. While the forms of alternative dispute resolution is to use models Judge Partikulir, mediation lines, and Settlement Conference. The mechanism is made through rembugan process, the use of a mediator, the institutionalization of dispute resolution, and the execution of the verdict.Keywords: Pancasila, Local Wisdom, Dispute Resolution System
MEDIASI SEBAGAI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL BANYUMAS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Muhammad Taufiq; Sarsiti Sarsiti; Rindha Widyaningsih; Rani Hendriana
Jurnal Media Hukum Vol 24, No 2 (2017): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2017.0089.137-146

Abstract

This  study is discussed about the mediation mechanism based on the local wisdom in Banyumas and factors inhibiting in the implementation. This study used a qualitative sociological juridical approach. The results showed that the mechanism for the resolution of criminal cases through mediation based on the value of local wisdom in Banyumas can be done outside and within the criminal justice, while still empowering the use of social network mediator. The mediation mechanism outside the criminal justice is done when the criminal case has not been reported or filed to the police, while the mechanism in the criminal court is done when a criminal case has been reported or filed with the police, and each of these mechanism has a sequence of stages. Meanwhile, the voluntary mediation became the first and man choices of Banyumas people. Inhibiting factors in the implementation of the mediation is primarily related to substantial and cultural components.
PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEGAWATDARURATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI SURAT IJIN PRAKTIK Elmyliantika Maranantan; Muhammad Taufiq; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.173

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dokter dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai Surat Ijin Praktik dan mengetahui bagaimana bentuk bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai Surat Ijin Praktik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan Analitis (Analytical Approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian inventarisasi hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data diolah dengan reduksi data, display data.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum dokter dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai Surat Ijin Praktik telah menunjukan adanya sinkronisasi vertikal yaitu antara peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah serta adanya keserasian antara peraturan yang sederajat, dan bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai Surat Ijin Praktik meliputi jaminan dalam memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat diluar kewenangannya sesuai dengan kebutuhan medis, jaminan dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan diluar kewenangannya sesuai dengan kebutuhan medis sesuai standar profesi, jaminan pengaturan perlindungan hukum, jaminan pengaturan tentang informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan Kesehatan atau keluarganya, jaminan pengaturan imbalan jasa, dan jaminan pengaturan hak lainnya. Kata Kunci: Dokter, Perlindungan Hukum, Tindakan Kegawatdaruratan, Tidak sesuai Surat Ijin Praktik
ANALISA SISTEM PERADILAN PANCASILA DENGAN SISTEM PERADILAN KONVENSIONAL Pramono Suko Legowo; Muhammad Taufiq
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3481

Abstract

Kepala putusan hakim peradilan di Indonesia berbunyi:  Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sejatinya adalah  keadilan yang senantiasa harus berhubungan dengan seluruh sila dari Pancasila,   ini adalah keadilan normatif yakni keadilan berdasar Pancasila sebagai norma dasar konstitusi, oleh karena Pancasila berada  dalam Pembukaan UUD 1945 yang adalah sebuah norma perundang-undangan. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas inilah keadilan dalam bingkai kepastian hukum sebuah putusan hakim,. Formula ini lain  daripada keadilan abstrak dalam pembahasan teori penegakan hukum, yang selalu dipertentangkan dengan kepastian hukum. Apabila dicermati maka sebenarnya sistem peradilan Pancasila sangat bertentangan  bila dihubungkan dengan kepastian hukum yang dicari dalam sistem peradilan yang dibangun oleh paham Kelsenien, oleh karena konsekwensi logis  sistem hukum positif yang dibangun oleh teori Hans Kelsen, tidak dapat memasukkan keadilan yang dianggap  abstrak dalam sistem hukum yang dibuat, oleh karena keberadaan aliran positivisme hukum adalah dengan maksud memberikan norma kepastian atas pemaknaan hukum yang serba konkret, terukur dan pasti.Kata kunci: Sistem Peradilan Pancasila, Peradilan konvensional.
Law Implementation of Basic Service to Minimum Service Standard Health In Banyumas Regency Aqila Yufa Tsabita Hanani; Muhammad Taufiq; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.6311

Abstract

The Minimum Service Standard Health is the terms of the type and quality of basic health services that compulsory affairs of region which each citizen has to receive a minimum. In 2021, the Minimum Service Standard Health in some areas had not fulfilled 100% target, among them the Banyumas Regency. There are 2 (two) standards to be fulfilled by Banyumas District Health Office and Public Health in Banyumas Regency on 12 (twelve) types of basic health services. This research aims to analyze the implementation of basic service law to Minimum Service Standard Health in Banyumas Regency and factors that tend to affect it. This research is a qualitative research, with empirical juridical approach and descriptive research specs. Then the data is analyzed using qualitative method. The research results are measured in 4 (four) parameters, it shows that the implementation of basic service law to Minimum Service Standard Health in Banyumas Regency has been well managed, whic is held according to the standard, main task and function, authority, and a legal basis that applied. Nevertheless, in the practice it has not been fully accomplished in view of a few obstacles. As for factors that tend to influence the implementation of basic service law to Minimum Service Standard Health in Banyumas Regency are law factor; law enforcement factor; facility factor; society factor; and culture factor. In practice, these factors have a tendency that can support and/or hinder. The support factor are law factor and culture factor, while the obstacle factor are facility factor and society factor. The law enforcement factor can be categorized as both, the support factor and the obstacle factor.Keywords : Law Implementation, Minimum Service Standard Health, Support Factor, Obstacle Factor
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Muhammad Taufiq
Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.90

Abstract

Pada era reformasi kebijakan desentralisasi di Indonesia menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Dalam pembentukan Peraturan Daerah partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan. Tujuan untuk menganalisa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode pendekatan yurudis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan analisa secara diskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat  dalam pembentu kan Peraturan Daerah tentang Pilkades sebagian besar responden menunjukkan partisipasi yang  sangat tinggi.Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, peraturan daerah.
Co-Authors Aqila Yufa Tsabita Hanani Elmyliantika Maranantan Hendriana, Rani Pramono Suko Legowo Rindha Widyaningsih Sarsiti . Sarsiti Sarsiti Sarsiti, Sarsiti Ulil Afwa