Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Science and Education Journal Soedirman Law Review
Novi Salsabila
Universitas Singaperbangsa Karawang
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perjanjian Dalam Penggunaan Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Dagang Novi Salsabila
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.6938

Abstract

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa dasar dari timbulnya penyelenggaraan asuransi terhadap pihak ketiga timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti (evenement) atau tidak dapat diduga kehadirannya. Tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana menjelaskan mengenai substansi perjanjian dalam penggunaan asuransi kendaraan bermotor yang telah diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipakai agar masalah yang akan dibahas bisa lebih jelas dan juga akan digunakan untuk patokan teori dan cara untuk menganalisis data yang bersifat tidak langsung. Pasal 11 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, yang mengatur tentang tanggung jawab tertanggung atas terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian yang telah disepakati dalam polis asuransi, maka pihak penanggung bertanggung jawab penuh dengan melakukan kewajibannya untuk membayar kerugian tersebut. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan berrmotor yang diasuransikan berdasarkan harganya sebelum terjadi kerusakan dan kehilangan itu terjadi atau atas permintaan pihak ketiga, berdasarkan nilai maksimum, perselisihan dan penyelesaian. Penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% dari premi setahun.
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Memfasilitasi Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Novi Salsabila; Rahmi Zubaedah; Meita Fadhilah
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.774

Abstract

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada peran KPPU dalam menangani perkara yang tetap dilanjutkan meskipun telah terdapat Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2023, serta tanggung jawab hukum PPK dan Pokja yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender secara vertikal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU telah menjalankan kewenangannya secara efektif dalam membuktikan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menemukan bahwa PPK dan Pokja yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender secara vertikal tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum persaingan usaha karena bukan merupakan pelaku usaha.
Co-Authors Meita Fadhilah Rahmi Zubaedah