Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Jurnal Yustitia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum De Juncto Delicti: Journal of Law Journal Of Human And Education (JAHE) Science and Education Journal
Meita Fadhilah
Universitas Singaperbangsa Karawang
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Optimizing the Intellectual Property Rights as Banking Credit Collateral by Art Workers in Karawang Tri Setiady; R. Siti Sumartini; Meita Fadhilah; Erdin Tahir
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5741

Abstract

As proprietors of Intellectual Property Rights (IPR), creative professionals (designers, creators, and inventors) in Karawang regency own exclusive rights that enable them to independently profit from their works in the form of royalties or licensing. However, in reality, they have difficulties in accessing capital needed to expand their business. Some financial institutions might not accept IPR as collateral for credit even though the law principally states that they are valuable assets and therefore eligible as collateral. Copyright Law No. 28 of 2014 (Article 16) and Patent Law No. 13 of 2016 (Article 108) both permit owners and holders of intellectual property rights to utilize such rights as collateral for loans under a fiduciary arrangement. The laws should apply to copyrights and patents, but so far they haven't, which is a shame because in theory they should. The lack of a change to Article 43 of BI Regulation Number 14/15/PBI/2012, which pertains to the forms of credit collateral, makes it difficult to use intellectual property rights as security for loans. To make the concept relevant, the regulation has to be changed
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Musik di Media Sosial Dan Mekanisme Penyelesaiannya Dalam Hak Kekayaan Intelektual Julia Dwi Lestari; Meita Fadhilah
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.812

Abstract

Penelitian ini menganalisis Perlindungan hukum terhadap karya cover lagu di media sosial serta mekanisme penyelesaian sengketanya dalam lingkup kekayaan intelektual. Melalui metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, kajian ini menyoroti kompleksitas pelanggaran hak cipta akibat distribusi digital tanpa izin. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan dasar perlindungan, tantangan masih muncul terkait rendahnya literasi hukum pengguna dan keterbatasan pengawasan konten digital. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dianggap lebih efisien dan menjaga relasi antar pihak. Studi ini merekomendasikan edukasi hukum, peningkatan pengawasan digital, serta penegakan hukum yang konsisten guna mendukung perlindungan hak cipta di era digital.
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Memfasilitasi Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Novi Salsabila; Rahmi Zubaedah; Meita Fadhilah
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.774

Abstract

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada peran KPPU dalam menangani perkara yang tetap dilanjutkan meskipun telah terdapat Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2023, serta tanggung jawab hukum PPK dan Pokja yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender secara vertikal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU telah menjalankan kewenangannya secara efektif dalam membuktikan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menemukan bahwa PPK dan Pokja yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender secara vertikal tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum persaingan usaha karena bukan merupakan pelaku usaha.
URGENSI KONSISTENSI PENGGUNAAN MEREK DALAM PERDAGANGAN INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Putusan Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015) Fathia Najha Sabila; Meita Fadhilah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Sengketa terkait merek dagang terkenal di Indonesia banyak terjadi. Salah satu sengketa terbaru yang melibatkan merek dagang terkenal di Indonesia adalah sengketa antara IKEA Swedia dan IKEA dengan PT Ratania Khatulistiwa. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila merek yang terdaftar tidak digunakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan mengkaji terhadap bahan-bahan tertulis yang digunakan sebagai data yang dikumpulkan dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan pemilik merek dagang harus terus menggunakan merek dagang mereka secara konsisten untuk mempertahankan hak eksklusifnya sebab ketidakgunaan merupakan alasan yang sah untuk pencabutan merek dagang, meskipun merek tersebut terkenal.
IMPLEMENTASI ASURANSI USAHA TANI PADI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DI KABUPATEN KARAWANG AKIBAT BENCANA BANJIR Erdin Tahir; Tri Setiady; Meita Fadhilah
Yustitia Vol. 11 No. 2 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i2.399

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Rice Farming Insurance Programme (AUTP) in Karawang Regency as part of the legal protection provided by the government. Karawang Regency is known as a rice-producing area and a national granary that has significantly contributed to the national rice supply. However, geographically, Karawang Regency is relatively low-lying and susceptible to flooding, where a portion of the rice fields experiences inundation during the rainy season, resulting in crop failure (puso). Consequently, the AUTP programme is highly beneficial for farmers in managing risks and losses. This research employs an empirical normative legal methodology, focusing on the analysis of legal norms as well as their application and implementation. The findings indicate that the AUTP programme in Karawang Regency serves as legal protection for farmers against the risks of crop failure due to flood disasters. From 2020 to 2024, the local government allocated a budget of IDR 3.203.843.040 for the AUTP programme, with claims made for 1.914,96 hectares and a total indemnity paid amounting to IDR 11.492.160.000. Furthermore, in 2024, the local government of Karawang Regency allocated IDR 1.440.000.000 in the regional budget for 40.000 hectares of rice fields within the AUTP programme. Keywords: Crop failure; Floods; Insurance; Legal Protection.
PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERSAINGAN BISNIS DIGITAL ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PERUSAHAAN Puan Anjani; Meita Fadhilah
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 5 No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v5i2.13472

Abstract

Perkembangan bisnis digital di Indonesia mendorong peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data perusahaan. Namun, kemajuan ini juga membawa kerentanan baru terhadap penyalahgunaan rahasia dagang yang sering kali dilakukan melalui kejahatan digital, seperti pencurian, peretasan, maupun pengungkapan tanpa izin. Rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), muncul pertanyaan apakah regulasi tersebut cukup memadai dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam konteks persaingan bisnis digital serta mengidentifikasi kekurangan regulasi yang ada, sehingga dapat menjadi dasar pembaruan hukum di Indonesia.
IP Conflicts in the Music Industry: The Misuse of Sampling from a Copyright Perspective : English Galang Farel; Meita Fadhilah
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 9 No. 1 (2026): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v9i1.8317

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) conflicts in the music industry, focusing on the misuse of sampling that often leads to legal disputes. Sampling, as a modern music creation technique, carries artistic value, yet its use frequently clashes with copyright protection. This study employs a normative legal method through statutory approaches and case analyses. The findings indicate that sampling without permission from the copyright holder has the potential to infringe both the moral and economic rights of the creator, thereby leading to legal consequences. These results emphasize the importance of a deeper understanding of copyright regulations among music industry actors in order to achieve a balance between creative freedom and the protection of intellectual property rights.
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Membuktikan Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2025 Syahnas Navisa; Rahmi Zebaedah; Meita Fadhilah
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 3 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i3.990

Abstract

Persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha yang merugikan keuangan negara, sebagaimana terjadi pada Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025 mengenai tender pemeliharaan mesin induk MTU di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melibatkan PT Dieselindo Utama Nusa dan PT Rolls Royce Solution Indonesia. Artikel ini bertujuan mengkaji peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan adanya persekongkolan tender tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap putusan KPPU tersebut, didukung data wawancara pada Kantor Wilayah III KPPU. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran KPPU tercermin dari kedudukannya sebagai lembaga quasi-judicial yang menjalankan fungsi investigatif dan ajudikatif secara terpisah namun terpadu, mulai dari penyusunan laporan dugaan pelanggaran hingga penilaian rangkaian bukti langsung dan tidak langsung berupa dokumen penawaran, surat dukungan teknis eksklusif, dan pola kemenangan berulang pada dua paket tender. Konstruksi pembuktian tersebut berhasil menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 dan dikuatkan pada tingkat keberatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Artikel ini menyimpulkan bahwa metode pembuktian berbasis bukti tidak langsung (circumstantial evidence) menjadi kunci keberhasilan KPPU mengungkap persekongkolan vertikal yang tersembunyi di balik hubungan otorisasi teknis eksklusif.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Film Melalui Platform Digital Dalam Perpektif Hak Cipta Muhammad Fathan Al Madjid; Asep hilman Saputra; Meita Fadhilah; Devika Tryza Ayodhya
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 5 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i5.3075

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pelanggaran hak cipta atas karyasinematografi, dari bentuk fisik menjadi distribusi ilegal melalui situs web streaming, aplikasiperpesanan, dan platform berbagi konten. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum mengenaipihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sejauh mana norma hukum positif Indonesia mampumenjangkau perbuatan tersebut, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pencipta dan pemegang hak cipta film. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, bentukperbuatan, serta konstruksi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembajakan film melaluiplatform digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus(case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik sebagaimana telah diubah telah menyediakan norma yang memadai untuk menjerat pelakupembajakan film secara pidana maupun perdata, sebagaimana tercermin dalam Putusan PengadilanNegeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang memperluas cakupan tanggung jawab pengelola platform digital berbasis konten buatan pengguna. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara das sollendan das sein, terutama terkait pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik lintas yurisdiksi, keterbatasan kapasitas penegakan hukum siber, dan lambannya proses pemblokiran situs. Penelitianini merekomendasikan penguatan konstruksi tanggung jawab sekunder (secondary liability) bagipenyelenggara platform digital serta harmonisasi mekanisme notice-and-takedown yang lebihresponsif. Kata Kunci: pembajakan film, hak cipta,platform digital, pertanggungjawaban hukum, hukum telematika.
Co-Authors Asep Hilman Saputra Devika Tryza Ayodhya Erdin Tahir Fathia Najha Sabila Galang Farel Julia Dwi Lestari Muhammad Fathan Al Madjid Novi Salsabila Puan Anjani R. Siti Sumartini Rahmi Zebaedah Rahmi Zubaedah Syahnas Navisa Tri Setiady