Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.962
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Spektrum Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal Meta-Yuridis TAHKIM Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal de jure Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Supremasi Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Perspektif Hukum
Rahmi Zubaedah
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
The Mortgage Guarantee as the Settlement Effort of Non-Performing Loan and the Resistance In the Execution of Collateral Monica Windiar; Rahmi Zubaedah; Rani Apriani
Unram Law Review Vol 5 No 2 (2021): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v5i2.168

Abstract

This article aims is to acknowledge the factors of a Non-Performing Loan. Also, to acknowledge on how to settle the non-performing loan with the mortgage guarantee through the litigation or non-litigation way, as well as the obstacle on mortgage guarantee execution by the creditor (Bank). The method of this research using a normative (library) research which is the research on the secondary data. The problem approach of this research is normative juridic, the specification of this research using analysis descriptive, in the field research the writer using 3 (three) methods which is done through an interview, questionary lists and document. The location of this research is PT. Bank Danamon branch of Purakarta. The result of this research shows that the factors which causes of a Non-Performing Loan by the debtor from the internal and external factors. The internal factors are a situation where the debtor unable to pay his loan that have matured because of the burden of the installment is too heavy, the debtor who is on purpose to not fulfill the installment and from the creditor party or bank because of the calculation mistake even though this matter is very rare to be occurred. Hence, the external factor is a factors outside the creditor and debtor capability which causes by the Force majeur, the settlement effort of non-performing loan with the mortgage guarantee may be divided into two parts which are: Litigation and Non-Litigation ways, the obstacle on the mortgage execution by the reciprocal or lawsuit to the court which is done by the third party at the time of the auction sale will be performed.
Mengkaji Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 441/Pid.B/2019/Pn Ckr Novita Anassatia Wulandari; Rahmi Zubaedah
Jurnal de jure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.502

Abstract

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II bab V Pasal 170 ayat (2) ke-3 berisi tentang kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang secara terang-terangan sehingga menyebabkan kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Walaupun dalam peraturannya sudah diatur jelas, kenyataannya kekerasan secarabersama-sama masih marak dilakukan di Wilayah Cikarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemidanaan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Cikarang. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif dengan melakukan penelitian pustaka, analisis data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan hakim dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Ckr, kurang tepat karena apa yang dilakukan para terdakwa terhadap korban sangatlah brutal serta tidak manusiawi. Sehingga apabila terdakwa kemudian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara sebagaimana yang menjadi tuntutan dari Penuntut Umum yakni berdasarkan Pasal 170 ayat (2)  yakni 12 tahun penjara adalah hal yang tepat.
PRAKTEK KARTEL TERHADAP PENETAPAN SUKU BUNGA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Idwal Akbar Perdana; Rahmi Zubaedah; Rani Apriani
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.784 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i2.1596

Abstract

Tidak adanya regulasi mengenai penetapan suku bunga pinjaman online di Indonesia, para pelaku usaha tergabung di dalam AFPI melakukan kegiatan penetapan besaran suku bunga pinjaman online di Indonesia. Seharusnya penetapan suku bunga pinjaman online dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembuat peraturan dalam jasa keuangan di Indonesia. Jika melihat UU No. 5 Tahun 1999 terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh AFPI. Tujuan penulisan penelitian adalah mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan praktek kartel terhadap penetapan suku bunga pinjaman online di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitiannya ditinjau dari sudut hukum dan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai data sekunder dan studi kepustakaan saja yang berhubungan dengan peran KPPU dalam menangani praktek kartel suku bunga pinjaman online di Indonesia. Maka penulis mengambil kesimpulan AFPI muncul karena kebijakan pemerintah namun dalam pelaksanaan penetapan suku bunga pinjaman online terdapat kekosongan hukum dimana tidak adanya aturan mengenai kegiatan tersebut, dan kegiatan penetapan suku bunga pinjaman online merupakan jenis kartel harga.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH ATAS GAGALNYA TRANSAKSI SETOR TUNAI PADA CASH RECYCLE MACHINE (CRM) Dini Saraswati Ratna Duhita; Rahmi Zubaedah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.103 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.985-991

Abstract

Cash Recycle Machine (CRM) merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi di dunia perbankan. Dimana mesin ini memiliki fitur yang lebih update dari mesin ATM sebelumnya sehingga memberikan lebih banyak  kemudahan serta efisiensi waktu bagi nasabah dalam melakukan suatu transaksi keuangan. Namun dibalik  kemudahan yang didapat dalam bertransaksi menggunakan mesin ini , terdapat resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. Nasabah yang mengalami kerugian atas gagalnya transaksi pada  Cash Recycle Machine (CRM) ini dapat melakukan pengaduan kepada pihak bank yang memberikan jasa. Bank selaku pemberi jasa wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan sumber data sekunder.
ASPEK HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTOR) YANG DINYATAKAN PAILIT Widya Ristantri Utami; Rani Apriani; Rahmi Zubaedah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.976 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1129-1136

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membuat personal guarator seringkali mengalami hal yang kurang menyenangkan karena penjamin dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan secara langsung tanpa memailitkan debitor utama terlebih dahulu yang diakibatkan karena tidak mampu membayar atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh kreditor atas utang-utang yang dimiliki debitor utama. Artikel yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan metode deskriptif analitis dan penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang metodenya dilakukan dengan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah hal-hal apa saja yang membuat penjamin dapat dimohonkan pailit tanpa mengikutsertakan debitor utama. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa penjamin dalam melaksanakan kewajibannya diberikan hak-hak istimewa oleh Undang-Undang yang sifatnya memberikan perlindungan bagi si penanggung namun apabila telah melepaskan hak-hak istimewanya maka penjamin tidak dapat menuntut terlebih dahulu supaya benda-benda debitur dijual dan disita sehingga penjamin tersebut dapat secara langsung dimohonkan pailit tanpa mengikutsertakan debitor utama.
TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA Ali Rahmad; Rahmi Zubaedah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.372 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.512-520

Abstract

Perjanjian waralaba minimal melibatkan dua pihak, yang dapat berupa badan hukum atau organisasi yaitu pemberi waralaba, yang memberikan produk atau mereknya dalam waralaba kepada entitas lain (penerima waralaba) yang dipilih oleh pemberi waralaba yang sama untuk beroperasi atas namanya. Perjanjian Waralaba, merupakan sebuah perjanjian yang mencakup sejumlah kewajiban tetap, di mana perusahaan-perusahaan independen bertanggung jawab satu sama lain untuk bersama-sama mendorong dan mengembangkan perdagangan dan melakukan layanan sesuai dengan kewajiban tertentu. Secara yuridis, perjanjian waralaba ini sudah diatur pada PP Nomor 16 tahun 1997 mengenai waralaba yang sudah digantikan oleh PP Nomor 42 tahun 2007, Kepmenperind RI Nomor 256/MPP//KEP/7/1997 mengenai “Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Perdaftaran Usaha Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006. Didalam melaksanakan perjanjian waralaba terdapat beberapa asas perjanjian yaitu (1) Asas kebebasan berkontrak, (2) asas konsesualisme, (3) asal kepercayaan, (4) asas kekuatan mengikat, (5) asal persamaan hukum, (6) asas keseimbangan, (7) asas kepastian hukum, (8) asas kepatutan, dan (9) asas kebiasaan.
Ketentuan Penyerahan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama di Pengadilan dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nabila Khalisha; Rahmi Zubaedah
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 7 No 2 (2021): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/faqih.v7i2.238

Abstract

The article discusse about the distribution of inheritance between religions through the provision of wasiat wajibah to non-Muslim husband in the Bekasi Religious Court Decision Number 0024 / Pdt.P / 2016 / PA.Bks due to the legal discovery (rechtsvinding) originating from the ijtihad method of the Court's decision Agung Number 368 / K / AG / 1995. This legal discovery (rechtsvinding) exists because the distribution of inheritance between religions is not regulated in the Civil Code, even in the Islamic Law Compilation itself, inheritance and inheritance of inheritance between heirs and heirs of different religions is not allowed. the reason is because religious differences become one of the hijabs or a barrier for someone to become an heir. This study aims to determine the provisions of the provision of a compulsory will to a person without an heir before he / she dies, and the considerations used by the judge in the Bekasi Religious Court Decision Number 0024 / Pdt.P / 2016 / PA.Bks. The research method used juridical normative, because written rules and regulations through observations carried out are closely related to the literature because requires secondary data. The research get the result from this method.
KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN Linda Susilo; Rani Apriani; Rahmi Zubaedah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20271

Abstract

Dalam era globalisasi ini tak dapat dipungkiri bahwa setiap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat khususnya di Indonesia semakin pesat atau dapat dikatakan meningkat, yang dimana hal ini sangat berbanding dengan pendapatan setiap individu (masyarakat) untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga salah satu cara yang dilakukan sebagai pemenuh kebutuhan tersebut muncullah jasa lembaga pembiyaan konsumen, yang terbentuk atas dasar pengajuan hutang pituang atau kredit, dalam kegiatannta melakukan pengadaan arang/memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan konsumen atau masyarakat dengan sistem pembayaran angsuran yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan pengelolaan risiko. Sehingga kedudukan jaminan fidusia disini sebagai salah satu jaminan kebendaan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga apabila sewaktu-waktu telah terjadi wanprestasi pada salah satu pihak maka hukum jaminan fidusia ini berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berkepentingan terutama pada pihak lembaga pembiayaan konsumen.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN ILEGAL DI KARAWANG Rani Apriani; Candra Hayatul Iman; Rahmi Zubaedah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.336 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i2.621

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat praktik klinik kecantikan di Karawang. Metode yang digunakan yaitu yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab pelaku usaha yang terbukti mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dapat dikenakan sanksi perdata berupa pemberian ganti rugi, sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda, sanksi administratif berupa teguran lisan, tulisan bahkan pencabutan surat izin praktik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS HILANGNYA BENDA BERHARGA MILIK NASABAH YANG DISIMPAN DALAM SAFE DEPOSIT BOX (SDB) DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Rahmi Rahmi Zubaedah; Imanudin Imanudin Affandi; Dede Suana Ependi
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.2873

Abstract

The purpose of this study is to determine the factors that cause the loss of valuable objects belonging to customers stored in the Safe Deposit Box (SDB), to determine the bank's responsibility for the loss of valuable objects belonging to customers stored in the Safe deposit box (SDB) and to find out the efforts made by the customer for the loss of valuable objects stored in the Safe deposit box (SDB). The approach method used in this research is a normative juridical approach. That is the study of theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to Safe Deposit Boxes (SDB). From the results of this study, it can be concluded that the factors that cause the loss of valuable objects belonging to customers that are stored in the Safe Deposit Box are the factor of not applying the precautionary principle, the factor of not applying the principle of knowing customers, and the factor of not applying the principle of bank secrecy by the bank. The responsibility of the bank for the loss of valuable objects belonging to customers stored in the Safe deposit box is that the bank is obliged to provide compensation to its customers as a result of their mistakes and omissions that do not apply banking principles. Efforts made by customers for the loss of valuable objects stored in Safe deposit boxes are to propose dispute resolution efforts in the form of non-litigation efforts (outside court) by means of mediation, adjudication, arbitration at alternative dispute resolution institutions (LAPS) in the financial services sector and other efforts litigation (through the court) by filing a lawsuit against the law to the district court.Keywords: Bank, Safe Deposit Box, Customer
Co-Authors Abdul Atsar Ali Rahmad Candra Hayatul Iman Dede Suana Ependi Dedeh Kurnia Deyola Agasie Dini Saraswati Ratna Duhita Fajar Dharma Saputra Gita Agistia Rahmadini Idwal Akbar Perdana Imanudin Affandi Indah Laily Hilmi Khobir Abdul Zabar Linda Susilo Marshanda Apriyudsy Meiline Maria M. Panjaitan Moh Wahyudin Zarkasyi Monica Windiar Muhammad Kissan Albanjari Nabila Khalisha Novita Anassatia Wulandari Rani Apriani Razin Ardi Shidiq Safuri Musa Sri Nurhayati Widya Ristantri Utami