Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis
Rizki Maulana Ahzar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Restorative Justice dalam Penanganan Sengketa Medis Pasca Berlakunya KUHP Baru Mochamad Rizal; Rizki Maulana Ahzar
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru membawa implikasi penting terhadap penanganan sengketa medis, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas dugaan kelalaian. Pendekatan pidana yang retributif berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan melemahkan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertindak sesuai standar profesi dan itikad baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian sengketa medis pasca berlakunya KUHP Baru serta menilai perannya dalam menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan tenaga medis, dan pemenuhan hak korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang relevan dan proporsional karena menekankan pemulihan, dialog, dan tanggung jawab profesional. Namun, ketiadaan pengaturan normatif yang eksplisit dalam KUHP Baru menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan kerangka hukum yang jelas dan terintegrasi.
Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Sengketa Perlindungan Konsumen Ahmad Dasuki; Rizki Maulana Ahzar
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya kompleksitas aktivitas perdagangan dan jasa berimplikasi pada tingginya potensi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen sering berada pada posisi yang lemah akibat ketimpangan informasi dan daya tawar. Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mekanisme perlindungan secara khusus, praktik penyelesaian sengketa masih kerap mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa perlindungan konsumen serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap norma hukum, doktrin, dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berfungsi sebagai instrumen pelengkap ketika perbuatan pelaku usaha tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala pembuktian unsur kesalahan, hubungan kausalitas, serta perbedaan penafsiran hakim. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penafsiran progresif agar perlindungan hukum konsumen dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Ahmad Dasuki Mochamad Rizal