Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010/ tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai pada Aplikasi Dompet Digital DANA Reza Fauzia Tarende; Nandang Ihwanudin; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8172

Abstrak. Perkembangan zaman membawa banyak kemajuan salah satunya yaitu hadirnya transaksi jual beli emas secara tidak tunai melalui aplikasi sebagaimana yang terjadi di aplikasi DANA. Permasalahannya emas yang dibeli melalui DANA berwujud saldo digital . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA dan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai terhadap jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris. Sumber data pada penelitian ini data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisi secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan mekanisme jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA dilakukan dengan tahapan mendaftarkan nomor HP pada aplikasi DANA, login, memilih fitur DANA eMas, pembelian, memasukkan nominal pembelian, menerima detail pemesanan, melakukan pembayaran, konfirmasi, dan pengecekan saldo pembelian. Berikutnya, jual beli emas secara tidak tunai, dengan akad salam dan diiringi akad wadiah pada aplikasi dompet digital DANA dinilai tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Kata Kunci: Fatwa, Jual Beli Emas Tidak Tunai, Dompet Digital Dana. Abstract. The times have brought many advances, one of which is the presence of non-cash gold buying and selling transactions through applications such as the DANA application. The problem is that gold purchased through DANA is in the form of a digital balance. This has the potential to be inconsistent with the MUI DSN Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning Cashless Gold Trading. This study aims to analyse the mechanism of buying and selling gold in the DANA Digital Wallet application and review the DSN MUI Fatwa Number: 77/DSN-MUI/V/2010 concerning cashless gold trading in the DANA Digital Wallet application. The research approach used is empirical, normative legal research. The sources of data in this study were primary and secondary data collected through observation and interviews and then analysed qualitatively. The results of this study state that the gold buying and selling mechanism in the DANA Digital Wallet application is carried out by registering a cellphone number on the DANA application, logging in, selecting the DANA eMas feature, purchasing, entering the purchase nominal, receiving order details, making payments, confirming, and checking purchase balances. Furthermore, buying and selling gold without cash with a salam contract accompanied by a wadiah contract on the DANA digital wallet application is considered not to contradict DSN Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 regarding the sale and purchase of gold without cash. Keywords: Fatwa, Buying and Selling Without Cash, Digital Wallet Dana.

Atribut Hotel Syariah dalam Keputusan Menginap Wisatawan Muslim di Hotel Narapati Indah Syariah Adinda Putri Anggareini; Nandang Ihwanudin; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8267

Abstrak. Hotel syariah menawarkan fasilitas sesuai dengan nilai Islam dan mencegah praktik perzinaan, minuman keras, dan perjudian. Dengan menerapkan syarat-syarat ketat bagi tamu pengunjung, hotel ini mendorong konsumen untuk tidak melanggar hukum. Akan tetapi, Banyak hotel syariah Bandung belum memenuhi ketentuan DSN MUI Fatwa 108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan industri perhotelan syariah. Hotel Narapati Indah Syariah salah satu hotel yang banyak diminati oleh Wisatawan Muslim, mengemukakan bahwa kepuasan terjadi saat seseorang membandingkan persepsinya terhadap kinerja suatu hal. Peneliti memilih Hotel Syariah Narapati Indah Syariah Bandung Raya sebagai objek penelitian untuk mengevaluasi pelayanan Syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari faktor yang mempengaruhi minat kunjungan wisatawan muslim di hotel tersebut di Kota Bandung. Penulis ingin meneliti kualitas pelayanan Hotel Narapati Indah Syariah di Kota Bandung yang sesuai dengan hukum Islam. Metode survei digunakan dengan penulis membagikan kuesioner untuk pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dekorasi, fasilitas, dan pelayanan hotel berpengaruh terhadap pilihan wisatawan untuk menginap. Semakin baik dekorasi dan ornamen suatu hotel, semakin baik pelayanan dan fasilitas yang tersedia, maka akan meningkatkan keputusan para pengunjung untuk menginap. Kata Kunci: Atribut Hotel Syariah, Minat Keputusan Wisatawan Abstract. Sharia hotels offer facilities in accordance with Islamic values and prevent the practice of adultery, drinking, and gambling. By implementing strict conditions for visiting guests, this hotel encourages consumers not to break the law. However, many Bandung Sharia hotels do not comply with the provisions of the DSN MUI Fatwa 108/DSN-MUI/X/2016. This research focuses on the management and implementation of the Sharia hospitality industry. Hotel Narapati Indah Syariah is one of the hotels that are in great demand by Muslim tourists, suggesting that satisfaction occurs when someone compares his perception of the performance of a thing. Researchers chose Hotel Syariah Narapati Indah Syariah Bandung Raya as the object of research to evaluate Sharia services in accordance with Islamic principles. The purpose of this research is to look for factors that influence the interest of Muslim tourists to visit these hotels in the city of Bandung. The author wants to examine the service quality of the Narapati Indah Syariah Hotel in the city of Bandung in accordance with Islamic law. The survey method was used with the authors distributing questionnaires for data collection. This study uses a type of descriptive research with a quantitative approach. From the results of this study, it can be concluded that the decoration, facilities, and hotel services affect the choice of tourists to stay. The better the decorations and ornaments of a hotel, the better the services and facilities provided, it will increase the visitor's decision to stay. This study uses simple regression analysis carried out with the following steps: test the validity and reliability of questionnaire data, and normality test using the Kolmogorov-Smirnov method. And then a regression test was carried out with two steps, namely the F-test and T-test. Keywords: Sharia Hotel Attributes, Tourist Decision Interests

Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya Fikri Muhammad Zukvikar; Nandang Ihwanudin; Intan Manggala
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8319

Murabahah terdapat dalam Lembaga Keuangan Syariah salah satunya ialah Koperasi Syariah. Pemberlakuan denda diadakan oleh Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa adalah agar nasabah Koperasi lebih dapat tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran. Namun berdasarkan hasil observasi bahwa pemberlakuan denda yang diadakan oleh Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa tidak hanya kepada Nasabah yang mampu membayar namun menunda pembayaran, pemberlakuan denda yang diadakan oleh Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa juga diberlakukan kepada Nasabah yang tidak / belum mampu membayar atau force majeur dan tidak sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Adapun tujuan pada penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun adalah sebagai berikut: (1)Bagaimana penyelesaian permasalahan terkait Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah Di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya, (2)Bagaimana Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran Di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota Tasikmalaya memberlakukan sanski kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar tetapi tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar kewajibannya. Sanksi ini diberikan agar nasabah dapat tertib dalam melakukan pembayaran kewajibannya secara rutin sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. (2) Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya tidak melihat apkah Nasabah yng bermaslah tersebut tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dimana Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.

Wisata Halal dalam Konteks Kearifan Lokal Kampung Adat Cireundeu di Kota Cimahi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Nur Fadilah Sukmawardani; Popon Srisusilawati; Nandang Ihwanudin
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8388

Abstract. In 2019 Indonesia ranked first as the country with the best halal tourist destination according to GMTI (Global Muslim Travel Index). West Java is one of the provinces developing National Priority halal tourism destinations. But in reality there are still tours in West Java that do not meet the criteria as halal tourist destinations when viewed from Fatwa DSN-MUI No.108 of 2016 concerning Guidelines for organizing tourism based on sharia principles. Cireundeu traditional village located in West Java is one of the tourist destinations that has unique local wisdom. The research aims to analyze the practice of halal tourism in the context of local wisdom in Cireundeu Traditional Village with a review of the DSN-MUI Fatwa. The method of writing this thesis uses normative legal research methods using a qualitative approach which uses data collection techniques by collecting and describing data obtained through library research and field research by conducting interviews, which then the results of the research will be presented in the form of words. Halal tourism in the context of local wisdom is actually quite difficult to implement in Cireundeu Traditional Village. However, for Cireundeu Traditional Village halal tourism is not something that must be avoided by the managers and people of Cireundeu Traditional Village. However, for Cireundeu Traditional Village halal tourism is not something that must be avoided by the manager and the people of Cireundeu Traditional Village. In the review by Fatwa DSN-MUI, there are also several aspects of halal tourist destinations that are not appropriate or fulfilled on the Cireundeu Traditional Village tour. For the management, it would be better if they improve facilities such as the construction of places of worship that are strategically located to the tourist center, to make it easier for Muslim tourists who will perform worship. The Indonesian Ulema Council and the Ministry of Religious Affairs should socialize the provisions relating to sharia principles in tourist destinations with local wisdom and help implement the fatwa. Keywords: Halal Tourism, Local Wisdom Context, Fatwa DSN-MUI. Abstrak. Pada tahun 2019 Indonesia meraih peringkat pertama sebagai negara dengan destinasi wisata halal terbaik versi GMTI (Global Muslim Travel Index). Jawa Barat menjadi salah satu provinsi pengembangan Destinasi wisata halal Priorotas Nasional. Namun pada kenyataannya masih terdapat wisata di Jawa Barat yang belum memenuhi kriteria sebagai destinasi wisata halal jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelengaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Kampung adat Cireundeu yang terletak di Jawa Barat merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki keunikan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik wisata halal dalam konteks kearifan lokal di Kampung Adat Cireundeu dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik wawancara, studi pustaka serta observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu wisata halal dalam konteks kearifan lokal cukup sulit untuk diimplementasikan di Kampung Adat Cireundeu. Namun bagi Kampung Adat Cireundeu wisata halal bukanlah suatu hal yang harus dihindari oleh pengelola serta masyarakat. Dalam tinjauan oleh Fatwa DSN-MUI pun terdapat beberapa aspek destinasi wisata halal yang tidak sesuai atau terpenuhi pada wisata Kampung Adat Cireundeu. Bagi pihak pengelola akan lebih baik apabila meningkatkan fasilitas seperti pembangunan tempat ibadah yang letaknya strategis dengan pusat wisata, agar memudahkan wisatawan muslim yang akan melaksanakan ibadah. Majelis Ulama Indonesia serta Penyuluh Kementerian Agama sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah pada destinasi wisata dengan kearifan lokal dan membantu pengimplementasian fatwa. Kata Kunci: Wisata Halal, Konteks Kearifan Lokal, Fatwa DSN-MUI.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perubahan Kebijakan Pembayaran Tagihan Listrik PT PLN (PERSERO) pada Awal Covid19 Aulia Rachmi Yuliarti; Nandang Ihwanudin; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8430

Abstract: Since the Covid 19 virus hit the country, almost all public services have changed drastically. One of them is the payment of electricity bills, especially for postpaid customers. Because the recording of electricity meters to customers homes has been temporarily suspended, PLN has instead adopted a policy that the amount of usage for April accounts (usage in March) refers to the average of the past three months. The calculation of electricity bills using the average scheme for the last 3 months and carrying over electricity bills made by PLN to customers is baseless, and is taken unilaterally without an agreement with the customer. The research method used is qualitative with analytical descriptive method. The data collection techniques used are interviews, documentation studies and literature studies. Research shows that the policy for calculating electricity bills using the calculation of the average usage of 3 months is taken by PLN so that customers feel safe from the Covid 19 pandemic. As for the calculation scheme, it contains an element of gharar or obscurity for consumers regarding the amount of kwh meter usage. This is not in accordance with muamalah fiqh, unless there is a willingness on the part of the consumer to pay the bill by first clarifying the use of the electricity meter by matching the usage stated on the electricity bill with the kWh meter in the customer's home.Keywords: calculation, bill, covid 19.Abstrak: Sejak virus Covid 19 melanda tanah air, hampir seluruh pelayanan publik berubah drastis. Salah satunya dalam pembayaran tagihan listrik, khususnya untuk pelanggan pasca bayar. Karena pencatatan meteran listrik ke rumah pelanggan dihentikan sementara, sebagai gantinya PLN mengambil kebijakan bahwa besaran pemakaian rekening April (pemakaian Maret) mengacu pada rata-rata tiga bulan ke belakang. Penghitungan tagihan listrik dengan skema rata-rata 3 bulan terakhir dan carry over tagihan listrik yang dilakukan oleh PLN ke pelanggan tidak berdasar, dan diambil sepihak tanpa kesepakatan dengan pelanggan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode deskriptif analistis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perhitungan tagihan listrik dengan menggunakan perhitungan pemakaian rata-rata 3 bulan ini diambil PLN agar pelanggan merasa aman dari pandemi covid 19. Sedangkan untuk skema perhitungannya, mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan bagi pihak konsumen mengenai besaran pemakaian kWh meter. Hal ini tidak sesuai dengan fikih muamalah, kecuali terdapat kerelaan dari pihak konsumen untuk membayar tagihan tersebut dengan terlebih dulu melakukan klarifikasi pemakaian meter listrik dengan mencocokan pemakaian yang tertera pada tagihan listrik dengan kWh meter yang ada di rumah pelanggan.Kata Kunci: perhitungan, tagihan, covid 19.

Implementasi Akad Ba'i Al-Taqsith terhadap Praktik Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Alisya Aulia Rusmana; Nandang Ihwanudin; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8435

Salah satu fenomema yang ada di Desa Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka adalah jual beli emas secara tidak tunai yang diawali dengan penjual menyediakan emas secara kredit untuk dapat dijual kepada masyarakat, ketika pelaksanaan akad ijab dan qabul penjual tidak mengatakan adanya denda dan juga jaminan kepada pembeli jika mengalami kemacetan pembayaran, karena tujuan dari jual beli kredit ini adalah untuk sekedar tolong menolong dengan adanya unsur kepercayaan. Namun pada kenyataannya, ketika pembeli mengalami kemacetan pembayaran, penjual meminta jaminan dan memberikan denda kepada pembeli untuk dilunasi ketika membayar cicilan berikutnya. Hal ini menjadikan adanya unsur paksaan dan ketidaksepakatan kedua belah pihak dalam pembayaran angsuran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu penjual dan pembeli dan sumber data sekunder yaitu buku-buku jurnal, artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. dan teknis analisis data nya yaitu dengan mengumpulkan data, menyeleksi data, menganalisis data, dan kesimpulan. Praktik jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan di Desa Jatipamor ini sudah memenuhi rukun dari jual beli secara taqsith ini. Namun, masih belum memenuhi terkait dengan pelaksanaan akad, syarat dan juga unsur dari akad ba’i al-taqsith yang sesuai sehingga akad ba’i al-taqsith dalam jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini masih belum dapat terimplementasikan atau diterapkan dalam pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai. One of the phenomena in Jatipamor Village, Talaga Subdistrict, Majalengka Regency is the sale and purchase of gold on an uncash basis, which begins with the seller providing gold on credit to be sold to the public, when implementing the ijab and qabul contracts, the seller does not say that there will be fines and guarantees to the buyer if he experiences payment problems, because the purpose of this credit sale and purchase is to help with the element of trust. But in reality, when the buyer experiences payment problems, the seller asks for collateral and imposes a fine on the buyer to be repaid when paying the next installment. This makes the element of coercion and disagreement between the two parties in the installment payment. The research method used is a qualitative approach. The type of data used is field research. The data sources in this research are primary data sources, namely sellers and buyers and secondary data sources, namely journal books, scientific articles, and other materials. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and literature study. and the data analysis technique is by collecting data, selecting data, analyzing data, and conclusions. The practice of non-cash gold buying and selling carried out in Jatipamor Village has fulfilled the pillars of this sale and purchase in taqsith. However, it still does not fulfill the pillars of this taqsith sale and purchase.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Ruko Kinanti Alya Nur Izza; Nandang Ihwanudin; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8646

Abstrak. Sewa menyewa atau ijārah merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu sendiri. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara, terdapat uang muka yang hangus dan denda dalam praktik sewa menyewa ruko Sabar Subur di Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang mana menjadi permasalahan pada penelitian ini. Terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Imam Syafi’i dan Imam Hambali mengenai uang muka dan denda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa ruko yang terdapat uang muka yang hangus dan denda ditinjau berdasarkan fikih muamalah. Penelitian ini menggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (library research) sehingga mendapatkan hasil yang menjelaskan bahwa menurut mazhab Imam Syafi’i uang muka tidak dibolehkan karena dianggap sebagai memakan harta orang lain. Sedangkan menurut Imam Hambali uang muka merupakan bagian dari harga barang, sehingga tidak masalah menjadi hangus akibat pembatalan akad. Denda menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali dibolehkan karena denda berkaitan dengan harta dan harus membawa kemaslahatan. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dan Fatwa DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Denda. Dengan demikian, praktik sewa menyewa ruko Sabar Subur terjadi khilafiyah pada uang muka yang hangus dan muwafaqah pada denda. Kata Kunci: Ijarah, Uang muka, Denda. Abstract. The rent of hire or ijārah is an transfer contract of benefits to an item or service ata certain time through payment of rent or wages, without the transfer of ownership itself. Based on the information obtained through the interview, there is a charred down of payment and a penalties in the practice of renting shophouse Sabar Subur which is a problem with this research. There is a difference of views between the sect of Imam Syafi’i and Imam Hambali on charred down of psayment and penalties. The purpose of this research is to find out how the shophouse rental practice of a charred down payment and penalties is reviewed based on fiqh muamalah. The study used a qualitative method with the approach to case studies (library research) to produce results that explain that according to the sect of Iman Syafi’i is advances were not acceptable because they are regarded as a eating the possessions of others. Whereas according to sect of Imam Hambali, down of payment is part of the price of goods so, it doesn’t matter to be charred by canceling the transaction. As for the fine according to the Imam Syafi’i and Imam Hambali were permissible because of the treasure and must bring destruction. It is based on a clause of Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 about Down of Payment and Fatwa DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 about Penalties. Therefore, the practice of renting shophouse Sabar Subur results in khilafiyah on charred down of payment and muwafaqah on penalties. Keywords: Ijarah, Down of Payment, Penalties.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Sobariaty Aisyah Diva Marpuah; Nandang Ihwanudin; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8795

Abstract. One of the buying and selling practices is the buying and selling of gold waste. Unlike the sale and purchase of gold in general, the sale and purchase of gold waste is traded not in the form of gold but in waste. The sale and purchase of gold waste in Karanganyar Village, Kadanghaur Subdistrict, Indramayu Regency between the seller and the buyer is carried out by means of the buyer taking it directly to the seller with the condition that the goods have not been packaged, handed over by estimation. This is suspected of violating the provisions of muamalah fiqh from the aspect of the pillars. This study aims to analyze the practice of buying and selling gold waste and reviewing muamalah fiqh on buying and selling gold waste at that location. The method used in this research is qualitative research with a normative approach and data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature studies. The results of this study are 1) The practice of buying and selling gold waste in the sales system, the seller offers the price to the buyer, then makes a payment transaction. Furthermore, the buyer picks up the gold waste goods at the gold shop workshop, but the goods have not been packed. 2) The review of Muamalah Jurisprudence on the sale and purchase of gold waste in Karanganyar Village, Kandanghaur District, Indramayu Regency is in accordance with the pillars of buying and selling, but in the conditions of buying and selling, where one of the conditions, namely the object being traded, has not been fulfilled, because the gold waste is unknown and contains elements of gharar. However, it is included in gharar al-yasir (mild gharar) because the sale and purchase of gold waste does not cause much dispute between the two parties to the contract. Keywords: Fikih Muamalah, Sale and Purchase of Gold Waste Abstrak. Salah satu praktik jual beli ialah jual beli limbah emas. Berbeda dengan jual beli emas pada umumnya, jual beli limbah emas diperjualbelikan tidak berbentuk emas melainkan berada dalam limbah. Jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kadanghaur Kabupaten Indramayu antara penjual dengan pembeli dilakukan dengan cara pihak pembeli mengambil langsung ke pada penjual dengan kondisi barang tersebut belum di kemas, diserah terimakan secara taksiran. Hal ini diduga melanggar ketentuan-Ketentuan fikih muamalah dari aspek rukunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli limbah emas dan meninjau fikih muamalah terhadap jual beli limbah emas di lokasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini ialah 1) Praktik jual beli limbah emas dalam sistem penjualan, pihak penjual menawarkan harga kepada pembeli, kemudian melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya pihak pembeli mengambil barang limbah emas di bengkel toko emas, namun barang tersebut belum dikemasi. 2) Tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sudah sesuai degan rukun jual beli akan tetapi dalam syarat jual beli yang mana salah satu syarat yaitu objek yang diperjualbelikan belum terpenuhi, karena pada belum diketahui didalam limbah emas tersebut dan mengandung unsur gharar. Namun termasuk kepada gharar al-yasir (ghrara ringan) karena jual beli limbah emas ini tidak menimbulkan banyak perselisihan diantara kedua belah pihak yang berakad. Kata Kunci: Fikih Muamalah, Jual Beli Limbah Emas

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Sistem Upah Karyawan Kedai Pecel Lele 87 Ria Rio, Kota Bandung Ray Muhammad Nur Abdillah; Nandang Ihwanudin; Akhmad Yusup
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9373

Abstrak. Guna untuk memenuhi kebutuhan, para karyawan mendapatkan upah sebagai bentuk kompensasi. Selain ijarah yang berarti upah (atau imbalan), ada juga jialah/jualah yang berarti upah dan memiliki arti yang sama dengan ujrah. Akan tetapi, upah dalam jialah/jualah sering diartikan datang dalam bentuk hadiah atau upah yang datang dalam bentuk jasa yang berkaitan dengan pekerjaan. Istilah “jialah” atau “jualah” berarti “membayar upah atas suatu jasa” atau “keuntungan” yang diharapkan terjadi. Upah adalah insentif keuangan langsung yang diberikan kepada karyawan sebanding dengan jumlah jam kerja, jumlah barang yang diproduksi, atau jumlah layanan yang diberikan. Penghasilan bisnis tentu saja akan terpengaruh jika menawarkan upah yang adil dan merata karena hal ini akan meningkatkan motivasi karyawan untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Membayar sangat berharga untuk memperluas hasil dan produktivitas, namun kita harus memahami bahwa akan ada kesulitan yang muncul dari kerangka kerja kompensasi yang serius. Oleh karena itu, sudah selayaknya setiap pekerja atau karyawan diberi kompensasi atas pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik pengupahan karyawan di Kedai Pecel Lele 87 Ria Rio, Kota Bandung, di mana terdapat ketidakadilan dalam sistem pengupahan. Para karyawan merasa dirugikan karena tidak adanya perjanjian yang jelas mengenai upah dan bonus (insentif), serta adanya perbedaan upah berdasarkan posisi kerja dan waktu kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dengan wawancara sebagai teknik penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan karyawan di Kedai Pecel Lele 87 Ria Rio menghadapi beberapa masalah, termasuk perbedaan upah antara karyawan yang bergantung pada posisi dan waktu kerja. Dalam konteks ini, penulis menganalisis praktik pengupahan dari perspektif fikih muamalah dalam Islam. Fikih muamalah menekankan pentingnya keadilan dalam pengupahan dan perlindungan hak-hak karyawan. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah, penulis menyimpulkan bahwa prinsip pengupahan yang adil dan setimpal harus diikuti. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya adanya perjanjian kerja yang jelas dan rinci antara kedai dan karyawan, serta kebebasan karyawan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai kesepakatan. Abstract. The provision of wages serves as compensation for employees, enabling them to fulfill their needs. This collaborative arrangement, known as Ujrah in Fiqh literature, encompasses terms such as Ijarah, fee, and remuneration. Furthermore, jialah/jualah aligns with ujrah, referring to wages often perceived as gifts or compensation for rendered services. Technically, jialah/jualah represents the remuneration for a projected service or benefit. Wages constitute a direct financial remittance to employees, calculated based on working hours, production output, or service provision. Equitable and just wage distribution fosters high work motivation among laborers, enhancing their performance and impacting overall business profitability. However, it is essential to acknowledge the potential challenges arising from an intensive wage system. Consequently, ensuring that every worker receives wages commensurate with their performance is imperative. This research aims to scrutinize the employee remuneration practices at Kedai Pecel Lele 87 Ria Rio, Kota Bandung, where disparities within the wage system have been identified. Employees express grievances due to the absence of clearly defined agreements regarding wages and incentives, alongside discrepancies based on job positions and working hours. Employing a qualitative approach with a juridical-empirical perspective, the research methodology utilizes interviews as the primary data collection technique. The research findings underscore several concerns surrounding employee remuneration practices at Kedai Pecel Lele 87 Ria Rio, including wage differentials influenced by job positions and working hours. Within this context, the author examines wage practices through the lens of fikh muamalah in Islam. Fikh muamalah emphasizes the significance of fair wage distribution and safeguarding employee rights. Drawing upon the insights from fikh muamalah, the author concludes that adherence to principles of fair and equitable remuneration is crucial. Furthermore, the study highlights the importance of well-defined and comprehensive employment agreements between the establishment and employees. It grants employees the freedom to determine the timing of wage disbursements through mutual agreement.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search