Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Bhakti Muhammadiyah Papua (JBMP)
Muhammad Yusuf
Universitas Muhammadiyah Papua
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kontribusi Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Pencemaran Lingkungan Midah Nurhidayah; Muhammad Yusuf; Iwan Solehudin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i2.3017

Abstract

Pencemaran lingkungan masih menjadi permasalahan yang cukup serius di berbagai negara di dunia sehingga diperlukannya hukum yang digunakan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan. Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk menyelidiki kontribusi hukum lingkungan sebagai upaya preventif pencemaran. Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif kualitatif menggunakan metode literture review dengan cara mengulas beberapa artikel. Hasil penelitian menunjukkan; (a) Terdapat beberapa definisi hukum lingkungan, salah satunya adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya, (b) Hukum lingkungan memiliki kontribusi penting dalam melindungi lingkungan, kesehatan manusia, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Tujuan hukum lingkungan hidup adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, serta mengatur kegiatan manusia yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN MELALUI KOMUNIKASI PUBLIK YANG TRANSPARAN, PARTISIPATIF, DAN AKUNTABEL: The Law on Citizens’ Rights and Obligations in Development through Transparent, Participatory, and Accountable Public Communication Muhammad Yusuf; Anita Apriani; Imam Alfian Kadir; Samdar Rery; Rifqi Anan Pratama; Adimas Reza Prayudi Manggabarani; Yohana Sanyi; Christabell Meredith Kopeu
JBMP: Jurnal Bhakti Muhammadiyah Papua Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67618/byj90n45

Abstract

Rendahnya kesadaran hukum bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil di Papua khususnya terkait hak dan kewajiban warga negara dalam pembangunan, masih menjadi persoalan nyata di Pulau Kosong, Kota Jayapura. Banyak warga belum memahami hak dasar seperti pendidikan dan perlindungan hukum, sementara kewajiban seperti membayar pajak dan menjaga ketertiban sering diabaikan. Berangkat dari masalah tersebut, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum berbasis regulasi pendidikan dan pembangunan, merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2012, serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Metode partisipatif berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus digunakan agar masyarakat aktif terlibat. Hasil pre-test menunjukkan pemahaman hanya 35%, meningkat menjadi 82% pada post-test. Outcome kegiatan berupa tumbuhnya kesadaran hukum kolektif, dengan impact diharapkan lahirnya masyarakat yang taat hukum, berpartisipasi aktif, dan mampu memperjuangkan haknya secara seimbang.
Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Anak yang Dilibatkan Orang Dewasa dalam Pencurian di Bawah Paksaan Muhammad Yusuf; Hendrik Dengah; Mursani Mursani
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v4i1.5552

Abstract

This study examines the application of the principle of presumption of innocence to children involved in theft due to coercion by adults. Children as vulnerable subjects of law are often exploited or pressured to commit criminal acts against their free will, raising critical questions about the proper legal protection. Using normative juridical methods through legislative approaches and case studies, this study analyzes Indonesian regulations, especially Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as relevant judicial practices. The results of the study show that although the principle of presumption of innocence is a fundamental legal guarantee, its application in the case of children is still inconsistent. Law enforcement officials tend to prioritize a repressive approach, ignoring the psychological condition of children and coercive elements that eliminate the element of error (mens rea). Theoretically, this study uses legal protection theory, justice theory, and restorative justice principles, with an emphasis that children who are forced to commit crimes should be seen as victims of exploitation. The conclusion of the study confirms that the effectiveness of legal protection depends on the consistency of the application of the principle of presumption of innocence, the integration of restorative approaches, and strong institutional support to ensure the best interests of children.
Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat di Kota Jayapura dalam Konteks Ancaman Penyerobotan Tanah Tri Mulyadi; Muhammad Yusuf; Hendrik Dengah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v4i1.5553

Abstract

The customary land rights (hak ulayat) of indigenous communities in Jayapura City represent cultural identity with legal, social, spiritual, and ecological dimensions. However, their existence faces serious threats due to land grabbing practices by corporations, state-driven development policies, and individuals supported by biased regulations. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches to examine the dynamics of hak ulayat protection. Findings indicate that although the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law recognize customary land rights, their implementation remains weak due to overlapping sectoral regulations, unfavorable legal pluralism, and the dominance of investment interests. These conditions place indigenous peoples in a subordinate position, leading to the loss of living space, cultural identity, and increased vulnerability to conflict. Legal protection efforts are required through regulatory strengthening, customary land inventory, the application of the principle of free, prior, and informed consent (FPIC), and the active role of judiciary and civil society. Such measures are essential to safeguard hak ulayat as cultural heritage and an instrument of social justice while preventing the recurrence of land grabbing practices that disadvantage indigenous communities in Jayapura City.
Co-Authors Adimas Reza Prayudi Manggabarani Anita Apriani Christabell Meredith Kopeu Hendrik Dengah Imam Alfian kadir Iwan Solehudin Midah Nurhidayah Mursani Mursani Rery, Samdar Rifqi Anan Pratama Tri Mulyadi Yohana Sanyi