Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum as-Shahifah An-Nawazil
Maylissabet
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
WANITA KARIR DALAM KELUARGA: Telaah Teori Double Movement Fazlur Rahman. Maylissabet
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 1 No. 01 (2019): An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v1i01.27

Abstract

Wanita karir pada saat ini bukanlah hal yang aneh, bahkan banyak seseorang yang berstatus istri juga ikut berkecimpung untuk bekerja di luar rumah. Fenomena seperti ini menimbulkan banyak perdebatan antar kelompok. Ada beberapa kelompok yang setuju terhadap wanita dalam keluarga yang berkarir, ada juga yang tidak setuju dengan hal itu. Perdebatan di atas terkadang sampai menimbulkan konflik dalam keluarga, sehingga penyusun melihat ada hal yang menarik jika wanita karir dalam keluarga ini dibahas menggunakan sebuah teori, khususnya teori Double Movement milik Fazlur Rahman.
Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta’zir pada Isteri Nusyuz Abdillah, Kudrat; Maylissabet; Hibah; Inna Fauziatal Ngazizah; M. Taufiq
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5 No 02 (2023)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk memahami tentang ta’zir nusyuz isteri terhadap suami dalam al-Qur’an yang menjelaskan bahwasanya pernikahan yang dianjurkan oleh Islam dimaksudkan pertama sebagai cara yang sehat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan juga akan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami isteri. Ketika seorang isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka isteri tersebut bisa dikatakan nusyuz. Nusyuz isteri menurut Husein Muhammad, keluarnya isteri dari rumah tanpa izin dan tidak taat terhadap suami, serta keengganan untuk berhubungan intim dengan suami tanpa alasan yang benar. Hasil penelitian menunjukkan dalam Hukum Islam, Allah menetapkan pernikahan dan hak-hak kewajiban bagi suami isteri. Jika isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka isteri bisa dikatakan nusyuz. Hak seorang suami yang berhak untuk memberikan ta’zir kepada isteri, dengan cara meninggalkan tempat tidurnya. Sedangkan pemikiran Husein Muhammad mengenai ta’zir nusyuz isteri terhadap suami dalam al-Qur’an adalah menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami yang berkaitan dengan tahapan terakhir dalam penyelesaian nusyuz, yaitu pukullah. Ada beberapa proses ta’zir untuk isteri yang berbuat nusyuz menururt Husein Muhammad, yaitu dengan cara memberikan nasehat, pisah dari tempat tidur, dan memberikan pukulan kepada isteri yang tidak melukai isterinya.
Analysis Of Legal Functions And Maqashid Sharia On Islamic Marriage Law In Indonesia Maylissabet
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6987

Abstract

This study discusses the analysis of the function of law and the analysis of Maqasid ash-Syariah on Islamic Marriage Law in Indonesia. The method used in this study, the author uses the type of normative research and conceptual approach. This type of normative research is a type of research that focuses on norms, rules, laws, and theoretical matters. The conceptual approach in question is as a theory to analyze the object of research. The questions that are the focus of this research are how to analyze the legal function of Islamic marriage law in Indonesia and how to analyze Maqasid Asy-Syariah on Islamic marriage law in Indonesia.
The Sovereignty of the Indonesian State in Addressing Rohingya Ethnic Refugees Maylissabet; Tomong, Ravee; Burhani, Nasih; Saifa Abudillah, Mohammad
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 02 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i02.2477

Abstract

The humanitarian conflict affecting the Rohingya ethnic group in Myanmar continues to this day. The conflict, which began after Myanmar's independence in 1948, has resulted in millions of Rohingya fleeing to other countries, including those in Southeast Asia that border Myanmar. Indonesia is also one of the destination countries for refugees. Recently, news about the influx of Rohingya refugees in Indonesia has flooded the mass media and social media. To what extent does Indonesia have the authority to resolve the Rohingya refugee conflict? This study complements existing studies, which lack focus on Indonesia's sovereignty in handling the Rohingya refugee case. This problem formulation is divided into three questions. First, what is the history of the Rohingya ethnic conflict? Second, what has been the response and attention of the international community to Rohingya ethnic refugees? Third, to what extent does Indonesia's sovereignty resolve the Rohingya ethnic refugee issue? This study is a literature study conducted using qualitative research. The data used is secondary data, namely books, articles, news, and other literature. The analysis in this study uses the content analysis theory ( ). The results are as follows. First, the Rohingya ethnic group, which has long occupied Myanmar, which borders Bangladesh, has been massively discriminated against by other ethnic groups and the Myanmar government. Second, the international organisations involved in handling Rohingya refugees are ASEAN, UNHCR, OIC, IMO, and the UN. Third, Indonesia has the absolute sovereign right to determine its own policies in accordance with the principles of the second principle, Civilised Humanity.
Co-Authors Abdillah, Kudrat Burhani, Nasih Hibah Inna Fauziatal Ngazizah M TAUFIQ Saifa Abudillah, Mohammad Tomong, Ravee