Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustitiabelen Transparansi Hukum Jurnal Supremasi
Pangestuti, Erly
Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi di Universitas Tulungagung Surjanti Surjanti; Retno Sari Dewi; Anang Sugeng Cahyono; Erly Pangestuti
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i2.2263

Abstract

The issuance of Permendikbudristek concerning the naming of Study Programs (Prodi) which was followed up by the nomenclature of changing the name of Study Programs and /or form of Higher Education (PT) resulted in a major impact on PT. Based on a copy of the Decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 234/KPT/1/2019, Tulungagung University migrated 2 (two) study programs, namely the Legal Studies Study Program to the Law Study Program and the State Administration Science Study Program to the Public Administration Study Program. This study analyzes the implementation of the migration process policy of changing the name of the Study Program at Tulungagung University as well as identifying the impacts and constraints during the PD DIKTI data migration process. Through empirical legal research using a sociological juridical approach, research shows that the implementation of the migration process has been carried out following the mechanisms, stages, and coordination with the LLDIKTI Region 7 East Java, can be completed in two years, and the parties affected by the migration process include all academics and institutions. One of the biggest obstacles in the migration process is the incomplete data input on the reporting of the old study program feeder reporting where the migration requires the validity of the previous data.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia Erly Pangestuti; Lingga Hendratno; Aulia Rahman Hakim
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.565

Abstract

Studi ini bermaksud guna menggali pemahaman perihal proteksi hukum yang diperoleh untuk korban bisnis jual beli online, bagus dari pedagang maupun konsumen. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, yaitu berfokus pada kajian penerapan aturan pada hukum. Artikel ini memakai beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Perlindungan Hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha pada jual beli online, ada beberapa sanksi yang mengancam bagi pelaku yang melanggar ketentuan dalam transaksi jual beli secara online yaitu sanksi pidana penjara, sanksi denda, sanksi administratif, sampai sanksi pencabutan izin usaha. Semua hal itu telah jelas diatur pada peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 4, 7, 19, 23, dan 28 UU Perlindungan Konsumen, Pasal 5, 38, dan 45 UUITE, Pasal 4 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Pasal 84 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN Erly Pangestuti; Retno Sari Dewi
Transparansi Hukum Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4222

Abstract

ABSTRAK Banyaknya pengemis dan gelandangan yang sering kita lihat adalah suatu bukti nyata bahwa masih banyak dari rakyat Indonesia yang hidupnya jauh dari kesejahteraan. Bila ditinjau dari aspek hukum, menjadi pengemis dan gelandangan bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah. Dalam KUHP, pengemisan dan penggelandangan diatur pada pasal 504 dan pasal 505. Penelitian ini mengambil bentuk sebagai penelitian Yuridis Sosiologis, yakni suatu pendekatan permasalahan yang ditekankan pada Peraturan Hukum, Azas Hukum, Teori Hukum dan Undang-undang yang berlaku. Tidak adanya keluhan atau laporan dari masyarakat secara langsung menjadikan aparat kepolisian merasa khawatir apabila bertindak sendiri tanpa ada perintah dari atasan, akan dianggap “arogan” oleh sebagian masyarakat, sebab dari segi kemanusiaan pengemis dan gelandangan juga manusia yang berhak untuk memepertahankan hidupnya dengan segala upaya yang bisa mereka lakukan.Kata Kunci : Pengemis, Gelandangan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Erly Pangestuti; M. Sriastuti Agustina
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.2269

Abstract

ABSTRAK Wabah virus corona yang terjadi di seluruh dunia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mempengaruhi perubahan cara hidup dan budaya daerah itu sendiri hingga menyentuh derajat masyarakat yang paling rendah. Masalah ini tidak hanya mengakibatkan kemunduran sector ekonomi rakyat, namun, hal itu juga menyebabkan penurunan daya beli individu dan ketahanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi.Tinjauan ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan jaminan yang baik kepada anak jalanan melalui upaya preventif dengan memberikan bantuan pembiayaan pendidikan, membangunkan semangat dan memberikan gambaran tentang rumah singgah, membuat peraturan dan pedoman serta memberikan kebebasan kepada anak jalanan untuk memiliki pilihan untuk bermain di rumah singgah, pendampingan langsung, memberikan pendekatan dalam mengelola masalah sosial dan bimbingan pengelolaan penghasilan. Upaya restorasi pemerintah daerah dengan meningkatkan SDM, mengamati perkembangan anak jalanan, dan menilai perilaku positif anak jalanan.Persoalannya, tak sedikit dari mereka yang berusaha kabur karena faktor mental dan terhimpit oleh kebutuhan hidup. Anggaran pemerintah yang digelontorkan sangat besar dan belum mampu untuk menyalurkan anak jalanan ke  pekerjaan yang layak. Selain itu juga masih kurangnya bantuan dan dukungan dari berbagai kalangan. Kata Kunci : perlindungan hukum, anak jalanan, tindak pidana anak 
Co-Authors Agustina, Sriastuti Anang Sugeng Cahyono Aulia Rahman Hakim Lingga Hendratno Prisca Oktavia Christi Retno Sari Dewi Surjanti Surjanti Surjanti, Surjanti