Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Social Politics Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Kajian Ilmu Hukum Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM) Jurnal Pengabdian Indonesia
R. Febrina Andarina Zaharnika
Universitas Islam Riau
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif R. Febrina Andarina Zaharnika
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 7, No 2 (2021): Published 30 Desember 2021
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v7i2.1873

Abstract

A uterine rental agreement or known as a "surrogate mother" is a surrogate mother classified as a method or effort of pregnancy outside the natural way. The implementation of a uterine rental agreement or surrogate mother is an agreement between a woman who binds herself through an agreement with another party (husband and wife) to become pregnant with the result of the fertilization of the husband and wife which is implanted into her womb, and after giving birth is required to give up the baby, to the husband and wife based on the agreement made. This type of research is normative juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Data sources consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method uses library research on secondary data. Methods of data analysis using qualitative normative methods. The results of the study, First, against the surrogate mother agreement or uterine rental, the agreement is invalid because it is based on the fourth condition in terms of the validity of an agreement Article 1320 of the Civil Code, namely due to "the existence of a lawful cause" which makes the agreement null and void. It is also invalid because it contradicts existing laws. Second, the surrogate mother's womb rental agreement will give rise to rights and obligations for the parties. If there is a dispute with the surrogate mother, the resolution can prioritize the best interests of the child. Keywords: Agreement, Lease, Rent Womb, Surrogate Mother.
SOSIALISASI PKM TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DI PANTI ASUHAN AS-SHOHWAH PEKANBARU R. Febrina Andarina Zaharnika; Putri Nuraini; Erlina; Meilan Lestari; Shanty; Zannuba Arifah
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Agustus 2025 Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian pada dasarnya merupakan putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri. Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan pada Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru terkait permasalahan hak-hak asuh anak pasca terjadi perceraian. Tujuan dari Sosialisasi  ini agar mitra memahami hak, Kewajiban serta Tanggung Jawab Orang Tua terkait Hak-Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Metode pelaksanaannya adalah melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan dan evaluasi kepada peserta yang diikutkan dalam kegiatan PKM. Hasil dari PKM ini adalah Pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak bisa dari pihak ibu atau pihak ayah. Hal ini tergantung dari penilaian hakim. Maka besar tanggung jawab hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak yang mesti di indahkan karna anak merupakan karunia keberkahan yang Allah SWT turunkan kepada setiap orang tua yang harus memberikan secara baik, kasih sayang, memberikan bekal ilmu agama, memberikan nasihat dan merawat, melindungi anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam
SOSIALISASI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA SMP NEGERI 13 PEKANBARU Meilan Lestari; Raihana; Erlina; R. Febrina Andarina Zaharnika; Rivan Arnanda; Rahmadillah Aisha Devanza
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Agustus 2025 Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekolah merupakan lahan utama pembentukan karakter dan kepribadian bagi anak bangsa. Sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik, karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Namun, tidak menutup kemungkinan sekolah juga menjadi tempat yang kurang aman bagi peserta didik, karena adanya tiga dosa besar dalam Pendidikan seperti Bullying, Intoleransi dan Kekerasan Seksual. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk mengupayakan Pencegahan terhadap tindakan kekerasan berupa Bullying/Perundungan yang dilakukan oleh Siswa SMP Negeri 13 Pekanbaru. Metode pelaksanaannya adalah melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan dan evaluasi kepada peserta yang akan diikutkan dalam kegiatan ini yaitu Siswa SMP Negeri 13 Pekanbaru. Hasil dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Siswa SMP Negeri 13 Pekanbaru yaitu siswa menjadi lebih mengerti dan mengetahui apa yang dimaksud dengan Bullying dan siswa juga menjadi lebih mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Tindakan Kekerasan Bullying bagi siswa lainnya serta siswa juga mengetahui tentang larangan Allah Subhanawata'ala untuk meremehkan dan mengolok-olok orang lain.
SOSIALISASI HUKUM TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN BEDA AGAMATERHADAP ANAK YANG DILAHIRKN BAGI JEMA’AH KAUM IBUMASJID MUJAHIDIN Meilan Lestari; Erlina Erlina; R. Febrina Andarina Zaharnika; Sri Rahayu; M. Amru Ramadhan; Risda Aini Putri
Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI) Vol. 2 No. 2 (2026): Vol. 2 No. 2 Edisi Juli 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/jpi.v2i2.2943

Abstract

Perkawinan beda agama masih menjadi persoalan yang menimbulkan berbagai implikasi hukum di Indonesia, khususnya terkait status hukum anak yang dilahirkan, hak keperdataan, pencatatan sipil, pewarisan, dan perlindungan hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin mengenai dampak perkawinan beda agama terhadap anak yang dilahirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta sekaligus memberikan penjelasan hukum yang komprehensif. Materi yang disampaikan mencakup pengaturan perkawinan menurut hukum nasional, kedudukan hukum anak, hak-hak keperdataan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi hukum perkawinan beda agama terhadap anak, pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan keluarga, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari sengketa hukum di masa mendatang. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin oleh Negara.
AKIBAT HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG TIDAK DISERTAI DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA Erlina Erlina; Zulherman Idris; R. Febrina Andarina Zaharnika
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.239

Abstract

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, menyatakan bahwa setiap pembebanan objek jaminan dengan fidusia dilakukan dengan sebuah Akta Notaris, setelah itu akta tersebut didaftarkan kebagian pendaftaran fidusia di kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan sertifikat Fidusia. Terbitnya sertifikat fidusia akan mendapat hak-hak kebendaan bagi penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan, sehingga penerima fidusia akan diuntungkan dengan mendapatkan hak-hak kebendaan, seperti kemutlakan dalam kepemilikan objek jaminan, hak untuk mengikuti kemanapun benda berada serta didahulukan pemenuhan piutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dalam pembiayaan konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pembiayaan Konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia dalam bentuk Akta Notaris serta tidak mendaftarkan kebagian pendaftaran fidusia. Dengan demikian berakibat tidak mendapatkan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak perusahaan pembiayaan dalam bentuk penguasaan objek jaminan.
Judicial Discretion and Legal Certainty in Marriage Dispensation: A Normative Analysis of Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 Implementation in Indonesian Religious Courts R. Febrina Andarina Zaharnika; Syafrinaldi Syafrinaldi; Rosyidi Hamzah
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i3.132

Abstract

Background: As part of efforts to protect young people and reduce underage marriage, the legal marriage age was raised to 19 for everyone under Law No. 16 of 2019. This regulatory change has, in fact, led to a surge in requests for exemptions within the judicial system, raising questions about its overall impact. Although the Supreme Court has intervened with the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 to provide guidelines for judges, differing viewpoints in court rulings continue to undermine legal consistency. Objective: This research investigates the judicial reasoning behind the approval of marriage exceptions under PERMA Number 5 of 2019 and what it signifies for the predictable and consistent application of Law Number 16 of 2019. Methods: The methodology for this research relies on normative legal studies, utilizing case, conceptual, and statutory approaches. It gathers foundational evidence from primary instruments like Law Number 16 of 2019, PERMA Number 5 of 2019, and judicial decisions, alongside secondary data from legal doctrines, journals, and books. To evaluate the information, a qualitative analysis was conducted to compare legal standards against their implementation. Results: Findings identify three dominant judicial reasoning patterns: pregnancy-based considerations (most frequent), family pressure, and economic hardship. Although PERMA emphasizes child welfare, its application is inconsistent, resulting in disparities in court decisions. Conclusion: The study shows a gap between normative regulation and judicial practice, which weakens legal certainty. It proposes strengthening the binding force of PERMA No. 5 of 2019 to improve consistency and child protection outcomes.
Co-Authors Erlina Erlina Erlina M. Amru Ramadhan Meilan Lestari Putri Nuraini Rahmadillah Aisha Devanza Raihana Risda Aini Putri Rivan Arnanda Rosyidi Hamzah Shanty Sri Rahayu Syafrinaldi Syafrinaldi Zannuba Arifah Zulherman Idris