Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di PUSKESMAS Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Dian Handayani; Agus Lukman Hakim; Jumanah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i1.8635

Terdapat 6 Puskesmas BLUD di Kabupaten Pandeglang, dari 6 Puskesmas tersebut hanya Puskesmas Kaduhejo yang mengalami penurunan pendapatan dan SPM dari tahun 2019 ke tahun 2022. Pendapatan Puskesmas Kaduhejo dari tahun 2019 ke tahun 2022 merupakan yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 93,62% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 65,59%. Capaian SPM Puskesmas Kaduhejo terendah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah pelayanan kesehatan balita (26,46%) dan suspek TBC yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (39,5%), sedangkan tertinggi adalah pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa (92,39 %), sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan no. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, pencapaian SPM harus 100%. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perubahan pola pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kaduhejo belum maksimal karena masih ada hal-hal yang belum terpenuhi dan masih ada beberapa kegiatan yang belum terakomodir. dalam kuantitas.

Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di PUSKESMAS Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Dian Handayani; Agus Lukman Hakim; Jumanah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i1.8635

Terdapat 6 Puskesmas BLUD di Kabupaten Pandeglang, dari 6 Puskesmas tersebut hanya Puskesmas Kaduhejo yang mengalami penurunan pendapatan dan SPM dari tahun 2019 ke tahun 2022. Pendapatan Puskesmas Kaduhejo dari tahun 2019 ke tahun 2022 merupakan yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 93,62% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 65,59%. Capaian SPM Puskesmas Kaduhejo terendah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah pelayanan kesehatan balita (26,46%) dan suspek TBC yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (39,5%), sedangkan tertinggi adalah pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa (92,39 %), sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan no. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, pencapaian SPM harus 100%. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perubahan pola pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kaduhejo belum maksimal karena masih ada hal-hal yang belum terpenuhi dan masih ada beberapa kegiatan yang belum terakomodir. dalam kuantitas.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN LEBAK Julizar Idris; Anti Annisa Subhiyati; Ondy Asep Saputra; Arif Nugroho; Jumanah Jumanah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v8i1.264

The Central Government's efforts to implement the Child Identity Card (KIA) program as the newest population administration program, namely to become a concrete form of protection for children as the state's obligation to protect every citizen, where recently there has been a phenomenon of deprivation of civil rights for children. This research aims to determine the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy or program at the Lebak Regency Population and Civil Registration Service. This implementation can be known by using the concept of Policy Implementation according to George C. Edward III whose dimensions include Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The research was conducted using descriptive methods with a qualitative approach. The results of the research show that the implementation of the Child Identity Card (KIA) program in Lebak Regency has not been fully maximized, one of which can be seen from the socialization which has not been maximized, then the delivery of information which is not clear, the condition of the facilities is less than optimal, the attitude and commitment of the Dukcapil Office in implementing the KIA program Less than optimal and assessment of the implementation of the KIA program that is less than optimal. Recommendations for this research; (1) Socialization should go directly to the school, involving teachers and student guardians. (2) Provide clear information both offline and online. (3) The condition of the seating facilities must be improved. The recommendation for further research is to conduct a policy evaluation study to assess the output of the KIA program in Lebak Regency in particular and generally to carry out comparative studies in several regions in Indonesia.

EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN NARKOBA DI INDONESIA Ondy Asep Saputra; Jumanah; El Ainun Brilian; Ayu Nurul Khotimah; Muhammad Paridz
Journal Publicuho Vol. 8 No. 3 (2025): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v8i3.845

This study aims to assess drug control policies in Indonesia by concentrating on the progress of policy research, conditions of abuse, the role of rehabilitation, implementation difficulties, and government strategies. Reports from related institutions, academic publications, and national policies are secondary data sources analysed using descriptive research methods. The study shows that, although the government has launched the National Action Plan for P4GN (Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics) and increased rehabilitation as a primary strategy, there are still major problems in implementing the policy. Budget constraints, lack of coordination between institutions, overcapacity of correctional institutions, and social resistance to drugs are some of these problems. Recent data shows an increase in the number of abuse cases, especially among adolescents, where a lack of facilities and resources leads to poor rehabilitation. This study emphasises the importance of cooperation between the government, the community, and the private sector to improve the effectiveness of policies through preventive, repressive, and rehabilitative approaches. Developing new community-based programs, increasing budget allocations, and improving monitoring and evaluation systems are some of the recommendations.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Provinsi Banten: (Implementation of Inclusive Education Policies in Efforts to Promote Educational Equity in Banten Province) Jumanah; Arif Nugroho; Dine Trio Ratnasari
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v9i1.5737

Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten adalah masih terbatasnya akses dan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ketimpangan sarana dan prasarana antar wilayah, serta rendahnya kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru dalam menerapkan pembelajaran inklusif . Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai upaya strategis untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten telah berjalan namun belum optimal. Beberapa sekolah telah menerapkan praktik inklusif, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan guru, keterbatasan fasilitas pendukung, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, ditemukan adanya disparitas implementasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru, peningkatan dukungan anggaran, serta sinergi kebijakan lintas sektor guna mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Banten. Abstract The main issues in the implementation of inclusive education policies in Banten Province are the limited access and quality of educational services for students with special needs, the disparity in facilities and infrastructure between regions, and the low readiness of human resources, particularly teachers, in applying inclusive learning. This condition impacts the suboptimal equitable distribution of education. The urgency of this research lies in the importance of evaluating the implementation of inclusive education policies as a strategic effort to guaranty the right to education for all citizens without discrimination, while also supporting the achievement of inclusive and sustainable education development goals. This research uses a qualitative approach with a case study method in several regencies/cities in Banten Province. Data collection techniques were carried out thru in-depth interviews, observations, and document studies, involving stakeholders such as the education office, school principals, teachers, and parents. Data analysis was conducted descriptively using an interactive model. The research results indicate that the implementation of inclusive education policies in Banten Province has been underway but is not yet optimal. Some schools have implemented inclusive practices, but there are still obstacles such as a lack of teacher training, limited supporting facilities, and minimal coordination between institutions. In addition, disparities in implementation between regions have been found. Therefore, it is necessary to strengthen teacher capacity, increase budget support, and create cross-sector policy synergies to achieve inclusive and equitable education in Banten Province.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN LEBAK Julizar Idris; Anti Annisa Subhiyati; Ondy Asep Saputra; Arif Nugroho; Jumanah Jumanah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v8i1.264

The Central Government's efforts to implement the Child Identity Card (KIA) program as the newest population administration program, namely to become a concrete form of protection for children as the state's obligation to protect every citizen, where recently there has been a phenomenon of deprivation of civil rights for children. This research aims to determine the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy or program at the Lebak Regency Population and Civil Registration Service. This implementation can be known by using the concept of Policy Implementation according to George C. Edward III whose dimensions include Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The research was conducted using descriptive methods with a qualitative approach. The results of the research show that the implementation of the Child Identity Card (KIA) program in Lebak Regency has not been fully maximized, one of which can be seen from the socialization which has not been maximized, then the delivery of information which is not clear, the condition of the facilities is less than optimal, the attitude and commitment of the Dukcapil Office in implementing the KIA program Less than optimal and assessment of the implementation of the KIA program that is less than optimal. Recommendations for this research; (1) Socialization should go directly to the school, involving teachers and student guardians. (2) Provide clear information both offline and online. (3) The condition of the seating facilities must be improved. The recommendation for further research is to conduct a policy evaluation study to assess the output of the KIA program in Lebak Regency in particular and generally to carry out comparative studies in several regions in Indonesia.

Stakeholder Collaboration in Handling Stunting and Malnutrition Cases in Mekarjaya Subdistrict, Pandeglang District Aas Aseni; Jumanah
Neo Journal of economy and social humanities Vol 4 No 1 (2025): Neo Journal of Economy and Social Humanities
Publisher : International Publisher (YAPENBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/nejesh.v4i1.303

Stunting and malnutrition remain significant public health issues in Pandeglang District, including in the Mekarjaya Subdistrict. Effective intervention requires cross-sectoral collaboration among stakeholders such as local government, health workers, communities, and other actors. This study aims to analyze the forms of stakeholder collaboration in addressing stunting and malnutrition cases, identify existing challenges, and formulate strategies to strengthen local-level cooperation. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving key informants such as the subdistrict head, head of the public health center, village heads, and posyandu (integrated health post) cadres. The findings show that the collaboration among stakeholders remains sectoral and lacks systematic integration. Weak coordination, the absence of local regulations, and underutilized local potential and wisdom are the main obstacles. However, there is potential for improvement through the establishment of intersectoral forums, capacity building for community health workers, and localized program adaptation. The study recommends developing collaborative local regulations and sustainable coordination mechanisms to accelerate the reduction of stunting and malnutrition in a holistic manner.

Success Factors of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Indonesia Safri; Jumanah; Tati; Bayu Lesmana; Irfan Gunawan; Ratna Sari
Neo Journal of economy and social humanities Vol 4 No 2 (2025): Neo Journal of Economy and Social Humanities
Publisher : International Publisher (YAPENBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/nejesh.v4i2.319

This study discusses the factors that contribute to the success of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a strategic instrument in village economic development. The study begins with a general portrait of BUMDes in Indonesia that shows variations in performance and sustainability, followed by an explanation of the legal basis for the formation of BUMDes such as Law Number 6 of 2014 concerning Villages which emphasizes the importance of village economic independence. The urgency of establishing BUMDes lies in its ability to optimally manage local potential, increase village original income, and strengthen community participation in development. This study also highlights areas that have succeeded in developing BUMDes, such as in Central Java and Yogyakarta. which demonstrate good practices in village business governance and innovation. The key factors for the success of BUMDes include the availability of adequate capital and financial resources, human resource capacity and leadership quality, the suitability of business units with local village potential, active community participation and stakeholder support, and the implementation of governance and transparency. In addition, adaptive BUMDes management strategies, based on local potential, and upholding the principles of collaboration and professionalism are important aspects in ensuring business sustainability.

Self-Government and the Prohibition of General Elections Under Baduy-Dalam Customary Law Jumanah Jumanah; Arif Nugroho
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v14i2.65982

This article discusses the implementation of self-governance using customary law within the Baduy-Dalam Traditional Law Community (KMHA). The author's interest in studying the Baduy-Dalam stems from the bias in understanding between the KMHA, Villages, and Traditional Villages due to the regulation of Law No. 6 of 2014. One of the causes of this bias is the government's misunderstanding in treating and respecting the Baduy-Dalam KMHA, such as the General Election Commission's outreach in Baduy to encourage the participation of indigenous peoples in elections. This article aims to examine the existence and constitutionality of the Baduy-Dalam Tribe as a self-governing KMHA using customary law, including the legality if they do not participate in elections. The data used in this study are empirical facts about the characteristics of the KMHA, verified using a descriptive method with a qualitative approach. The study results show that the Baduy-Dalam Tribe meets the characteristics of a KMHA, making them suitable for self-governance with customary law, including celebrating democracy according to their customs. The novelty found is the full recognition of their unique customary governance system. In conclusion, the Baduy-Dalam Tribe remains constitutional as a self-governing KMHA using customary law. As a solution, the state must genuinely recognize, respect, and preserve their existence.

Digital Innovation Of People's Market In The Era Of Society 5.0 Ondy Asep Saputra; Jumanah Jumanah; Miftah Faiz Ali Ramdhan; Arif Nugroho
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v14i2.66140

The use of digital technology to improve traditional markets in the Society 5.0 era. This era is a continuation of Industry 4.0 and includes the use of technology to solve social problems and improve the quality of life of people. The study emphasizes the importance of combining digital technologies such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence, and robotics to create markets that are more efficient and responsive to consumer needs. Nowadays, people's markets are expected to serve not only as a place to trade but also as a hub for innovation that has the ability to boost local economic growth and improve public well-being. Traditional markets can enhance competitiveness with digitization through better management, price transparency, and broader access to markets. It is hoped that this transformation can help MSMEs and create a more inclusive and sustainable business environment. To create a modern and highly competitive people's market in the era of Society 5.0, this study calls on all parties to adapt and innovate. This is because the adoption of technology in the people's market requires cooperation between governments, entrepreneurs, and society.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search