Garuda - Garba Rujukan Digital

EVALUASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PASAR SAMPAY KABUPATEN LEBAK) Jumanah, Jumanah; Sanjaya, Natta; Mulyani, Ipah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v7i2.1507

Local governments hold economic based policies of one another through the revitalization of traditional markets. But the problems found in the field and the basis of important reasons to be researched because there is a problem that is, the first available buildings such as stores and both have not been filled, second lack of customer compliance in complying with regulations, third Market manager has not been adequate in terms of quantity, parking in the market is not well managed, parking is premanism and not managed by the market, obscurity in the market retribution, the five rental costs are given variatively but There are some traders who don't last long. This research aims to determine and assess the trade market revitalization policy as well as its impact on the market Sampay district of Lebak, this researcher uses evaluation indicators namely: effectiveness, adequacy, equalization, responsiveness, accuracy and impact of the policy. The method of research is to use qualitative descriptive. The results of this study showed that the evaluation policy of revitalization of traditional markets (case studies in the market Sampay District Lebak has been successful and has a social impact it can be seen from aspects of (1) responsiveness, society responds well The existence of this market, (2) social impact, that is, change the shopping behavior of shopping habits in the modern market into shopping in the traditional market.Keyword : Impact evaluation, market revitalization policy

ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL Jumanah Jumanah; Natta Sanjaya; Ipah Mulyani
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Beberapa hal yang mendasar perlunya penataan pasar salah satunya bahwa pasar merupakan alat vital tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat, tempat pemenuhan ini memberikan dua pengertian yaitu pemenuhan bagi konsumen, artinya konsumen mencari dan mendapatkan apa saja hal-hal yang dibutuhkan dengan mudah dan bebeas memilih kebutuhannya dipasar. Pasar tradisional, di masa globalisasi saat ini tengah mengalami berbagai macam masalah.Permasalahan yang umumnya terjadi pada pasar tradisional di tanah air ialah buruknya segi fisik, fasilitas sarana-prasarana sampai lemahnya manajemen pengelolaan pasar, oleh karena itu perlunya kebijakan revitalisasi pasar rakyat yang tidak hanya saja menyentuh pada perbaikan pembangunan fisik tetapi secara menyeluruh meliputi tata kelola dan pembiyaan. Untuk melihat kefektivan suatu kebijakan yang dilaksanakan pasti akan dilihat dari beberapa dampak yang ditimbulkan baik dampak sosial dan dampak ekonomi yang mucul sesuai yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Dan dampak yang dikehendaki ini tentunya menjadi motivasi dan rujukan agar pengelolaan pasar menjadi lebih baik baik lagi untuk diadopsi dipasar-pasar lain di seluruh Indonesia, begitupun dengan dampak yang tidak dikehendaki yaitu dilaukukan suatu cara atau upaya pemerintah untuk segera mengambil tidakan atau langkah konkrit dalam menanganai permasalahn tersebut agar tidak merugikan semua pihak.

STRATEGI PENINGKATAN PAD MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 Natta Sanjaya; Jumanah Jumanah
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v2i2.4052

Permasalahan peningkatan PAD melalui pemanfaatan BMD belum dikelola secara optimal dan masih ditemukannya permasalahan, seperti pengamanan dan pemanfaatan aset masih belum baik sehingga banyaknya aset daerah yang tidak tergali potensi pendapatannya serta masih adanya potensi kebocoran pendapatan atas pemanfaatan BMD yang tidak masuk ke kas daerah.Kedepannya pemerintah Provinsi Banten harus bisa membuat kebijakan terkait pengelolaan PAD khusunya dari sektor pemanfaatan BMD. Penelitian ini menggunakan indikator strategi.Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu, Pemerintah Daerah telah menyusun target rencana capaian agar dapat mengukur ketepatan waktu dalam menggali sektor pendapatan. Waktu yang dibutuhkan untuk peningkatan PAD saat ini masih belun optimal karena masih terkendala dengan revisi Perda mengenai rasionalisasi tarif. Dampak peningkatan PAD melalui optimalisasi pemanfaatan BMD yaitu terciptanya peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan program kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan serta kinerja pegawai. Selain itu masih diperlukannya penggalian potensi sumber pendapatan yang berasal dari pemakaian kekayaan daerah yang belum dilakukan. Perlu ditingkatkannya kualitas pengelolaan BMDsecara menyeluruh. Upaya lainnya penerapan pencatatan retribusi dan pemungutan melalui sistem aplikasi online, memperluas jangkauan layanan dan penggalian sumber potensi pendapatan daerah yang baru. Pembinaan pegawai melalui diklat bagi pengurus barang dan bendahara penerimaan serta menerapkan sangsi yang tegas atas kendala yang didapat dari aparat yang tidak mematuhi aturan dan berindikasi kepada tindakan korupsi dalam penggelapan pendapatan serta penaikan tarif secara sepihak.

Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Sampay Kabupaten Lebak) Jumanah Jumanah; Natta Sanjaya; Ipah Mulyani
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 2 (2019): Desember 2019
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Local governments hold economic based policies of one another through the revitalization of traditional markets. But the problems found in the field and the basis of important reasons to be researched because there is a problem that is, the first available buildings such as stores and both have not been filled, second lack of customer compliance in complying with regulations, third Market manager has not been adequate in terms of quantity, parking in the market is not well managed, parking is premanism and not managed by the market, obscurity in the market retribution, the five rental costs are given variatively but There are some traders who don't last long. This research aims to determine and assess the trade market revitalization policy as well as its impact on the market Sampay district of Lebak, this researcher uses evaluation indicators namely: effectiveness, adequacy, equalization, responsiveness, accuracy and impact of the policy. The method of research is to use qualitative descriptive. The results of this study showed that the evaluation policy of revitalization of traditional markets (case studies in the market Sampay District Lebak has been successful and has a social impact it can be seen from aspects of (1) responsiveness, society responds well The existence of this market, (2) social impact, that is, change the shopping behavior of shopping habits in the modern market into shopping in the traditional market.Keyword : Impact evaluation, market revitalization policy

KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN) Natta Sanjaya
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i2.608

The problem in this research, the Provincial Government of Banten faced on the condition of the regional economy sluggish due to pandemic Covid-19 so it requires a scheme of setting budgetary policy of regions, ranging from setting regional revenue, regional expenditure, up to the setting of local financing. According to the Circular Letter of the Minister of Finance and Minister of internal Affairs, Local Government is obliged to make the mechanism of setting the Budget Revenue and Expenditure through refocusing and reallocation of the budget. The purpose of this study is to determine how the policy of local budgeting in the pandemic Covid-19 study case on Local Government of Banten Province. The method used in this research is descriptive qualitative using Purposive Sampling. The results showed the policy of the management of the regional budget in the pandemic Covid-19 at the Provincial Government of Banten that, the Provincial Government of Banten has been running a budget management in accordance with the directives and policies that have been set by the central government through the mechanism of refocusing and reallocation of the budget revenue, expenditure, and financing the area appropriately.

Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Untuk Masyarakat Pesisir di Kabupaten Pandeglang Agus Lukman Hakim; Ade Hadiono; Ipah Mulyani; Jumanah; Natta Sanjaya; Destiana
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 10 No. 1 (2022): Edisi Maret 2022
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v10i1.100

Kabupaten Pandeglang merupakan daerah yang memiliki potensi rawan bencana, khususnya bencana gempa dan tsunami yang dapat diakibatkan dari letusan gunung berapi Anak Krakatau dan pergeseran lempeng Indo-Autralia dan Eurasia-Pasifik. Dampak bencana menimbulkan masalah besar salah satunya masalah ekonomi. Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa upaya dalam penanggulangan bencana khususnya pemulihan sektor ekonomi pasca bencana, namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan hasilnya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi pemulihan ekonomi pasca bencana untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Pandeglang. Desain penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan mix-metodh antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengambilan sampel dengan purposive samping sebesar 35 responden. Informan yang dipilih yaitu masyarakat yang representative memahami serta yang terkena dampak bencana, para pakar, dan pemangku kepentingan. Analisis deskriptif kuantitatif menggunakan USG (Urgency, Seriousness, Growth) dan teknik analisis data kualitatif menggunakan pendekatan menurut Milles dan Huberman. Hasil yang didapat strategi pemulihan ekonomi pasca bencana untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Pandeglang yaitu pendampingan pemulihan usaha bagi pelaku ekonomi sektor wisata dan UMKM, penyuluhan dan pelatihan usaha ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat pesisir, pemberian modal usaha bagi masyarakat pesisir, penyuluhan dan pelatihan ekonomi bagi wanita pelaku usaha rumah tangga, serta pemberian kredit lunak, restrukturisasi kredit korban bencana, dan optimalisasi koperasi nelayan.

Optimization of The Implementation of Regional Financial Supervision In The Regional Government Of Banten Province Natta Sanjaya; Kismartin Kismartin
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v11i2.24383

Regional financial management supervision activities are carried out as a form to test the accountability and compliance of local governments in the performance of conducting regional financial management. The implementation of financial management supervision is carried out in a multilevel manner and organized by internal and external government agencies. The implementation of internal supervision is carried out through the Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), further implemented and strengthened by the implementation of internal government supervision by the Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), as well as external government supervision carried out by the Audit Board as an independent body. Optimizing the supervisory function of regional financial management in Banten Province needs to be done because there are still many financial management problems faced by the Banten Provincial Government. Of course, the purpose of this study was to find out how efforts to optimize the implementation of regional financial supervision in the Regional Government of Banten Province. Researchers use qualitative research methods with an expiatory approach. This research uses the study of the reliability theory of public sector audits by prioritizing the competence and professionalism of auditors, strong and independent public sector audit institutions, and the existence of clear audit standards. The result obtained is the need to improve the competence and professionalism of auditors even amid a pandemic because the increase in auditor competence is needed to produce optimal supervision, in addition to the need for strengthening independent and credible supervisory institutions.Keywords: Optimization, Supervision, Regional Finance

KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN) Natta Sanjaya
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i2.608

The problem in this research, the Provincial Government of Banten faced on the condition of the regional economy sluggish due to pandemic Covid-19 so it requires a scheme of setting budgetary policy of regions, ranging from setting regional revenue, regional expenditure, up to the setting of local financing. According to the Circular Letter of the Minister of Finance and Minister of internal Affairs, Local Government is obliged to make the mechanism of setting the Budget Revenue and Expenditure through refocusing and reallocation of the budget. The purpose of this study is to determine how the policy of local budgeting in the pandemic Covid-19 study case on Local Government of Banten Province. The method used in this research is descriptive qualitative using Purposive Sampling. The results showed the policy of the management of the regional budget in the pandemic Covid-19 at the Provincial Government of Banten that, the Provincial Government of Banten has been running a budget management in accordance with the directives and policies that have been set by the central government through the mechanism of refocusing and reallocation of the budget revenue, expenditure, and financing the area appropriately.Â

CAPACITY BUILDINGAPARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PASIR KARAG KECAMATAN KORONCONG Topik Hidayat Topik; Natta Sanjaya
NIAGARA Scientific Journal Vol 15 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Niagara
Publisher : LPPM STIA Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55651/juni.v15i1.18

Capacity Building is a process to improve individuals, groups, organizations, communities and society to achieve the goals that have been set This study uses qualitative methods, is a study to manage and describe data and information based on facts which are then analyzed further. The number of informants in this study amounted to 12 people using purposive sampling. From the results in the field, it shows that: 1) There is a covid-19 outbreak which has resulted in the performance of both government and private activities decreasing drastically, so that activities or activities both in the public space and outside the public space have to be limited. 2). The BPD of Pasir Karag Village has not yet fully played an active role in carrying out its duties and functions, there is still a lack of experience and knowledge of the members. 3). The budget issued by the central government in fulfilling the capacity development of the village apparatus, especially in Pandeglang district is still very minimal. 4). the influence of political factors is still high which causes injustice related to information regarding aid programs and others.

EVALUASI FUNGSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN MASA JABATAN 2014-2019 Ratu Ninis Haerunnisa; Natta Sanjaya
NIAGARA Scientific Journal Vol 14 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 14 No. 1 Tahun 2022
Publisher : LPPM STIA Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Based on Law Number 27 of 2009 concerning the composition and position of the MPR/DPR as well as the DPD and DPRD, it is stated that DPRD has the duties and functions as a legislative function, a budget function and a supervisory function. The results of the problem identification show that the Ranperda has not been fully realized, both the proposal from the DPRD and the governor, there are still regional regulations that have been canceled due to overlapping with the central authority, there is still abuse of office attached to unscrupulous members of the Banten Provincial DPRD in carrying out budget functions and the implementation is still not optimal. supervision carried out by the apparatus of DPRD. The focus of this research is the evaluation of the functions ofDPRD members in Banten Province for the 2014 2019 term of office. The design of this research is using descriptive quantitative research methods. In the descriptive test of the data through the interpretation of each item, an average of 3.19 was obtained with an interpretation of that size, the implementation of the functions of the DPRD members of the Banten Province was categorized as good. The existence of a positive and significant influence has been carried out by the functions of members of the DPRD Province of Banten. With the t-test test which got a value of 15.54. This means that Ha is accepted and Ho is rejected. It can be concluded that the success rate of evaluating the implementation of the functions of DPRD members for the Banten Province for the 2014 -2019 term is greater than 75%, which is 79%, so the Evaluation of the Functions of the Provincial DPRD Members of the Banten Provincial DPRD is said to be good.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search