Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law Jurnal Sosial dan Teknologi COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Servitia: Journal of Community Service and Engagement Leges Privatae Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice
Andi Hartawati
Universitas Andi Sudirman
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Andi Hartawati; Sumiati Beddu; Elvi Susanti
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem in this study is whether there is a mediation model used in resolving divorce cases in order to increase success. The research method used is normative legal research and empirical law. Primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research and then analyzed qualitatively. The results of the study show that there are several mediation models used in resolving cases in religious courts. Especially for divorce cases that are very influential with family psychology which cannot be resolved in a short time. So that a good mediation model for divorce cases is a transformative mediation model. advice in resolving divorce cases so that mediation in religious courts can be successful it is necessary to add judges who have psychological knowledge so that it is easy to mediate parties who experience emotional or psychological shocks. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adakah model mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan perkara perceraian agar mengalami peningkatan keberhasilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melaui penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa model mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Khusus untuk perkara perceraian yang sangat berpengaruh dengan psikologi keluarga yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sehingga model mediasi yang baik untuk perkara perceraian adalah model mediasi transformatif. saran dalam menyelesaikan perkara perceraian agar mediasi yang dilakukan di pengadilan agama dapat berhasil diperlukan penambahan hakim yang memiliki ilmu psikologi agar mudah dalam memediasi para pihak yang mengalami guncangan emosi atau kejiwaan.
Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat Hartawati Hartawati; Elvi Susanti Syam; Tarmizi Tarmizi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu : (1) mengetahui dan memahami pembuatan surat wasiat terhadap harta peninggalan; (2) mengetahui fakto-factor yang mempengaruhi pembuatan surat wasiat terhadap harta peninggalan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris Pembuatan testamen melalui notaris terdiri dari 3 bentuk yaitu ologhrafis testament, openbaar testament dan geheime testament. Namun budaya masyarakat Sulawesi selatan dalam membuat wasiat dilakukan dihadapan sanak saudara atau orang-orang terdekat yang disampaikan secara lisan dan dilaksanakan berdasarkan wasiat sipewasiat setelah meninggal. surat wasiat (testament) dibuat untuk mencegah terjadinya perselisihan ahli waris yang ditinggalkan dan untuk memenuhi kehendak terakhir pewaris sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tapi Pembuatan surat wasiat (testament) terhadap harta peninggalan di Sulaesi Selatan tidak optimal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan surat wasiat yaitu (1) Surat wasiat belum memasyarakat, (2) Adanya kemungkinan terjadi perselisihan, (3) prosedur dan cara pembuatan testamen yang ribet. The research objective is: (1) to know and understand the making of a will on inheritance; (2) to know the factors that influence the making of a will on inheritance for the community. The research method used is an empirical juridical approach. The making of a testament through a notary consists of 3 forms: ologhrafis, openbaar, and geheime. However, the culture of the people of South Sulawesi in making wills is carried out in front of relatives or closest people which is conveyed orally and carried out based on a sipewasiat will go after death. a will (testament) is made to prevent disputes over the heirs left behind and to fulfil the final will of the testator in accordance with the applicable law. But making a will (testament) on the inheritance in South Sulawesi is not optimal. There are several factors that influence the making of wills, namely (1) will have not been made public, (2) there is the possibility of disputes, (3) complicated procedures and ways of making testaments
Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Pengembangan Pelabuhan Bongkar Muat Barang: Studi Kasus Kantor UPP Kelas II Bajoe Kabupaten Bone Andi Sulthan Zulkarnain; M Yasin M Yasin; Andi Hartawati; Elvi Susanti Syam
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1453

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengembangan bongkar muat barang agar tercipta kenyaman dan kelancaran menurut UU No. 17 tahun 2008, tentang pelayaran dan mengetahui faktor apa saja yang dapat mewujudkan terciptanya efektivias terhadap kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan: penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Pengembangan Pelabuhan dalam hal melakukan kegiatan bongkar muat barang baik berupa fisik maupun non fisik, yang berupa fisik terdiri dari: dermaga, gudang, dan area parkir sedangkan non fisik berupa sumber daya manusia (SDM) yang meliputi: personil kantor Pelabuhan UPP Kls II Bajoe dan buruh atau TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat). The research objective is to analyze the development of loading and unloading of goods in order to create comfort and smoothness according to Law no. 17 of 2008, regarding shipping and knowing what factors can create effectiveness in loading and unloading of goods at the port of Bajoe, Bone Regency. This research is: empirical research. The results of the study are that Port Development in terms of carrying out loading and unloading activities of goods in the form of physical and non-physical, the physical form consists of: docks, warehouses and parking areas while non-physical in the form of human resources (HR) which includes: Port office personnel UPP Kls II Bajoe and workers or TKBM (Loading and Unloading Workers).
Pencegahan Konflik Keluarga Berdampak Perceraian di Kabupaten Bone Andi Hartawati; Elvi Susanti Syam S; Asia Paranrangi
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 2 No. 12 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v2i12.663

Abstract

Dalam rumah tangga yang bahagia dilandasi prinsip saling tanggung jawab hak dan kewajiban suami istri. Namun, kenyataannya rumah tangga tidak selalu bisa damai dan tenang, terkadang ada konflik yang bergejolak di dalamnya. Jika konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan maka dapat berujung pada perceraian. Maraknya perceraian yang terjadi setiap tahun membuat kami melakukan sosialisasi pencegahan perceraian suami istri di beberapa desa di Kabupaten Bone. Memberikan pemahaman dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan menghindari perceraian. Kegiatan pengabdian masyarakat ini di lakukan dalam rangka mengedukasi masyarakat dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian yang semakin meningkat. Metode yang digunakan adalah dengan penyampaian materi pencegahan konflik perkawinan yang berdampak pada perceraian, kemudian diskusi dan tanya jawab. Hasil penyuluhan yang di lakukan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pencegahan konflik yang berdampak pada perceraian semakin baik. Sikap masyarakat lebih bijak dalam menyelesaikan konflik karena mereka terdidik dalam konseling yang kami lakukan dan memiliki pandangan yang terbuka terhadap dampak perceraian. Masyarakat diberikan kiat-kiat dalam menyelesaikan konflik perkawinan.
Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adat Seda pada Kasus Kawin Lari di Kecamatan Bonehau Kabipaten Mamuju Sulawesi Barat Alwi Jaya; Andi Hartawati
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan adat ‘’Seda’’ pada kasus kawin lari/silariang di kecamatan bonehau kabupaten mamuju dapat di kualifikasi sebagai delik adat. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum lapangan atau penelitian Empiris untuk menguruaikan implikasi hukum. Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Bonehau ingin mengedepankan sanksi adat ketika kasus kawin lari terjadi. Adanya sanksi adat Seda’ yang masih diakui oleh masyarakat di Kabupaten Bonehau adalah salah satunya manifestasi dari hukum perdata adat. Bentuk sanksi Seda’ atau Hukuman adalah pengenaan sanksi non fisik berupa penghinaan, pengusiran dari desa, dan pengucilan dari masyarakat, terutama keluarga mereka. Sanksi adat Seda’ dalam praktiknya dijalankan keluar secara berkelompok (siko’bon), dengan ketentuan siapa yang diperbolehkan melakukan Seda’ adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga atau darah dengan orang tersebutsiapa yang kawin lari (silariang).
Settlement of civil disputes through mediation: its effectiveness and challenge in the District Court Henny Saida Flora; Andi Hartawati; Sachsyabillah Dwi Maharani Yusuf
Leges Privatae Vol. 2 No. 1 (2025): JUNE-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/1c8z3q82

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of mediation in resolving civil disputes and to identify various challenges faced at the District Court of Bandung. The approach used is normative-empirical juridical, combining analysis of the prevailing legal provisions particularly Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 with empirical data obtained through interviews, observations, and document studies of civil cases undergoing mediation. The findings indicate that although mediation has been normatively integrated into the civil justice system, its effectiveness remains low. The main obstacles include the public's low legal awareness regarding the benefits of mediation, the limited number and competence of judge-mediators, and the lack of facilities and institutional support. Furthermore, mediation is often perceived merely as an administrative obligation rather than a substantive dispute resolution mechanism. Therefore, regulatory reform, continuous mediator training, and intensive public education are needed to make mediation a more effective, efficient, and equitable alternative for dispute resolution.
Tantangan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Andi Hartawati; Alwi Jaya; A.Silfiana Sirajuddin
Journal of Community Service and Engagement Vol 2 No 1 (2026): August: Servitia: Journal of Community Service and Engagement
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/1pn9hf35

Abstract

The resolution of land disputes through mediation at the Land Office signifies a critical intersection between administrative authority and restorative justice, yet its efficacy remains constrained by multifaceted behavioral, institutional, and structural impediments. Although the mediator serves as a vital facilitator in navigating complex land conflicts, the high incidence of failed mediations underscores a pervasive culture of litigation and a fundamental lack of compromise among disputing parties. Systemic limitations, particularly regarding human resource constraints, limited budgetary allocations, and the absence of binding enforcement power for mediated agreements, significantly undermine the potential of this mechanism as a definitive resolution endpoint. This research demonstrates that the current mediation framework functions primarily as a preliminary negotiation phase rather than an instrument for conclusive justice. Addressing these integrated challenges through adaptive policy frameworks and robust institutional support is imperative to transform the Land Office into an effective hub for sustainable and equitable agrarian conflict resolution in regional areas.
Legal Recognition of Digital Identity in Cross-Border Electronic Transactions: Reconstructing Normative Frameworks for Legal Certainty Andi Hartawati; Toman Sony Tambunan; Elva Mahmudi
Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice Vol. 1 No. 2 (2026): : June: Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the legal recognition of digital identity in cross-border electronic transactions and evaluates its significance for the establishment of legal certainty within contemporary digital commerce. The rapid expansion of transnational electronic trade has exposed structural weaknesses in existing legal frameworks, particularly regarding the attribution, authentication, and recognition of digital identities across different jurisdictions. Employing a normative, doctrinal, and comparative legal approach, the research analyzes international legal instruments, Indonesian legislation, regulatory frameworks on electronic signatures and trust services, and comparative models of digital identity governance. The analysis demonstrates that current regulations primarily emphasize technological authentication and transactional validity while providing insufficient mechanisms for mutual legal recognition of digital identities across borders. Jurisdictional fragmentation, regulatory divergence, and inconsistencies in evidentiary recognition generate uncertainty concerning contractual enforceability, accountability, consumer protection, and cross-border regulatory enforcement. The study proposes a reconstructed normative framework founded upon mutual recognition, regulatory equivalence, legal attribution, data protection integration, and procedural enforceability. This framework reconceptualizes digital identity as a transnational legal institution capable of supporting interoperability, accountability, and legal certainty within the evolving architecture of global electronic commerce.
Co-Authors A.Silfiana Sirajuddin Alwi Jaya Andi Sulthan Zulkarnain Asia Paranrangi Elva Mahmudi Elvi Susanti Elvi Susanti Syam Henny Saida Flora Sachsyabillah Dwi Maharani Yusuf Sumiati Beddu Tarmizi Toman Sony Tambunan Yasin, H. M.