Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Sosial dan Teknologi Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipso Jure
Elvi Susanti Syam
Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan Hamdan, H.; Jaya, Alwi; Syam, Elvi Susanti
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 24 No 1: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/aijih.v24i1.62

Abstract

This study aims to identify and understand the limits of legal protection for children who can be accounted for as criminals and to know and understand the factors that influence the consideration of legal protection for children who can be accounted for as criminals. This study uses a normative juridical approach. The analysis method is carried out by systematically identifying, polarizing, categorizing, and grouping according to the discussion flow in this study. Based on the description of the results and discussion, it can be concluded that the limitation of legal protection for children who can be accounted for as criminals, namely 12 years and under, children 12 years and over or under 14 years of age are subject to criminal sanctions in the form of action (action in the sense of juridical). Imprisonment is the last alternative for child perpetrators of crime, in contrast to adults. The factors that affect legal protection for children who can be held accountable as criminals are sociological and criminal aspects. The criminological aspect consists of three crucial sub-sectors, namely economy, environment, and family. Besides, regarding the concept of diversion, which has been sharpened with the concept of restorative justice, it is not time to become a constitutum in Indonesia because crimes in Indonesia are massive and systematic crimes.
Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat Hartawati Hartawati; Elvi Susanti Syam; Tarmizi Tarmizi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu : (1) mengetahui dan memahami pembuatan surat wasiat terhadap harta peninggalan; (2) mengetahui fakto-factor yang mempengaruhi pembuatan surat wasiat terhadap harta peninggalan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris Pembuatan testamen melalui notaris terdiri dari 3 bentuk yaitu ologhrafis testament, openbaar testament dan geheime testament. Namun budaya masyarakat Sulawesi selatan dalam membuat wasiat dilakukan dihadapan sanak saudara atau orang-orang terdekat yang disampaikan secara lisan dan dilaksanakan berdasarkan wasiat sipewasiat setelah meninggal. surat wasiat (testament) dibuat untuk mencegah terjadinya perselisihan ahli waris yang ditinggalkan dan untuk memenuhi kehendak terakhir pewaris sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tapi Pembuatan surat wasiat (testament) terhadap harta peninggalan di Sulaesi Selatan tidak optimal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan surat wasiat yaitu (1) Surat wasiat belum memasyarakat, (2) Adanya kemungkinan terjadi perselisihan, (3) prosedur dan cara pembuatan testamen yang ribet. The research objective is: (1) to know and understand the making of a will on inheritance; (2) to know the factors that influence the making of a will on inheritance for the community. The research method used is an empirical juridical approach. The making of a testament through a notary consists of 3 forms: ologhrafis, openbaar, and geheime. However, the culture of the people of South Sulawesi in making wills is carried out in front of relatives or closest people which is conveyed orally and carried out based on a sipewasiat will go after death. a will (testament) is made to prevent disputes over the heirs left behind and to fulfil the final will of the testator in accordance with the applicable law. But making a will (testament) on the inheritance in South Sulawesi is not optimal. There are several factors that influence the making of wills, namely (1) will have not been made public, (2) there is the possibility of disputes, (3) complicated procedures and ways of making testaments
Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Pengembangan Pelabuhan Bongkar Muat Barang: Studi Kasus Kantor UPP Kelas II Bajoe Kabupaten Bone Andi Sulthan Zulkarnain; M Yasin M Yasin; Andi Hartawati; Elvi Susanti Syam
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1453

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengembangan bongkar muat barang agar tercipta kenyaman dan kelancaran menurut UU No. 17 tahun 2008, tentang pelayaran dan mengetahui faktor apa saja yang dapat mewujudkan terciptanya efektivias terhadap kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan: penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Pengembangan Pelabuhan dalam hal melakukan kegiatan bongkar muat barang baik berupa fisik maupun non fisik, yang berupa fisik terdiri dari: dermaga, gudang, dan area parkir sedangkan non fisik berupa sumber daya manusia (SDM) yang meliputi: personil kantor Pelabuhan UPP Kls II Bajoe dan buruh atau TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat). The research objective is to analyze the development of loading and unloading of goods in order to create comfort and smoothness according to Law no. 17 of 2008, regarding shipping and knowing what factors can create effectiveness in loading and unloading of goods at the port of Bajoe, Bone Regency. This research is: empirical research. The results of the study are that Port Development in terms of carrying out loading and unloading activities of goods in the form of physical and non-physical, the physical form consists of: docks, warehouses and parking areas while non-physical in the form of human resources (HR) which includes: Port office personnel UPP Kls II Bajoe and workers or TKBM (Loading and Unloading Workers).
Pencegahan Konflik Keluarga Berdampak Perceraian di Kabupaten Bone Andi Hartawati; Elvi Susanti Syam S; Asia Paranrangi
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 2 No. 12 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v2i12.663

Abstract

Dalam rumah tangga yang bahagia dilandasi prinsip saling tanggung jawab hak dan kewajiban suami istri. Namun, kenyataannya rumah tangga tidak selalu bisa damai dan tenang, terkadang ada konflik yang bergejolak di dalamnya. Jika konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan maka dapat berujung pada perceraian. Maraknya perceraian yang terjadi setiap tahun membuat kami melakukan sosialisasi pencegahan perceraian suami istri di beberapa desa di Kabupaten Bone. Memberikan pemahaman dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan menghindari perceraian. Kegiatan pengabdian masyarakat ini di lakukan dalam rangka mengedukasi masyarakat dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian yang semakin meningkat. Metode yang digunakan adalah dengan penyampaian materi pencegahan konflik perkawinan yang berdampak pada perceraian, kemudian diskusi dan tanya jawab. Hasil penyuluhan yang di lakukan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pencegahan konflik yang berdampak pada perceraian semakin baik. Sikap masyarakat lebih bijak dalam menyelesaikan konflik karena mereka terdidik dalam konseling yang kami lakukan dan memiliki pandangan yang terbuka terhadap dampak perceraian. Masyarakat diberikan kiat-kiat dalam menyelesaikan konflik perkawinan.
PERWUJUDAN MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA DAN KETAHANAN NASIONAL ATAS PENINGKATAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR Hartawati, Andi; Paranrangi, Asia A.; Syam, Elvi Susanti
EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 12 (2023): EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ejoin.v1i12.1964

Abstract

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang mempunyai hak dan perlindungan sebagaimana termaktup dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga agar terlepas dari berbagai ancaman ataupun perlakukan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Aturan lainnya yang terkait perlindungan anak yaitu tentang batasan usia perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni berusia 19 tahun. Namun dalam kenyataan dilapangan menunjukkan masyarakat Bone belum sepenuhnya paham urgensi bahwa usia perkawinan minimal 19 tahun. Kegiatan ini merupakan program pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Watampne. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang faktor penyebab perkawinan anak usia dini dan peningkatan pemahaman usia perkawinan guna membentuk ketahanan keluarga pada Masyarakat di beberapa desa yang ada di kabupaten Watampone. Hasil evaluasi dari beberapa Desa binaan menunjukkan tingkat pemahaman meningkat. Pengabdian ini mencakup beberapa tahapan penting yakni analisis permasalahan mitra, kebutuhan ipteks bagi masyarakat, koordinasi dengan mitra, sosialisasi dan evaluasi..
A CRITICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF WITCHCRAFT LAWS IN THE NEW CRIMINAL CODE (EXPLORING THE IMPLICATIONS OF ARTICLE 252 OF LAW 1 2023 AND ITS IMPACT ON THE JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA) Syam, Elvi Susanti; Jambak, Fachmi; Rustan, Ahmad; Herman, Herman; Mahka, Fachrur Razy
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5412

Abstract

This study intends to assess the legal effects and effectiveness of the application of sanctions against witchcraft offenses under Article 252 of law no. 1 year 2023 in the social and legal setting in Indonesia. The study primarily concentrated on the regulation of witchcraft offenses within the new criminal legislation, the issues associated with proof, and the societal ramifications of enforcing these penalties. The study method adopted is normative legal method with descriptive-analytical approach. The data sources comprise main and secondary legal literature, encompassing statutes, books, scholarly journals, and pertinent articles. The findings indicate that while Article 252 of legislation 1/2023 establishes a legal foundation for activities concerning supernatural powers, the implementation of this article encounters significant obstacles, particularly with evidentiary requirements. The formal offense established in this article does not require proof of the manifestation of physical or mental repercussions, but rather stresses the declaration of the perpetrator who has supernatural powers. On the other hand, there is the potential for abuse of this item in society, which might generate horizontal disputes. The efficacy of sanction implementation relies on the accurate comprehension of its boundaries and objectives by law enforcement authorities and the public.
A Legal Study of The Crimes of Theft, Extortion, and Theft With Aggrevals in Criminal Responsibility Herman, Andi; Natsir, Muhammad; Syam, Elvi Susanti; Purwanda, Sunardi; Sabir, Muhammad
Ipso Jure Vol. 2 No. 11 (2025): Journal of Ipso Jure-December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/v15q4j34

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of aggravated theft and the concept of criminal liability under Indonesian criminal law. Aggravated theft, as regulated in Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), involves specific circumstances that increase the severity of the offense and consequently result in heavier punishment. The study examines the elements constituting aggravated theft, the factors considered in the determination of criminal responsibility, and the application of legal principles by courts in relevant cases. Using a normative juridical approach, the research employs a qualitative analysis of legislation, legal theories, and judicial decisions related to aggravated theft. The findings indicate that determining criminal liability in aggravated theft is not only based on the actus reus (the criminal act) but also on the mens rea (the criminal intent) of the offender. Furthermore, the study emphasizes the importance of proportional punishment to ensure fairness and justice in law enforcement. This research contributes to a deeper understanding of how Indonesian criminal law upholds justice in handling aggravated theft cases
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TPPO A, Andi Fadli.; Natsir, Muhammad; Syam, Elvi Susanti; Tijjang, Bakhtiar; Purwanda, Sunardi
Ipso Jure Vol. 2 No. 11 (2025): Journal of Ipso Jure-December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/2y17bx63

Abstract

This study aims to analyze the legal protection provided to victims of sexual violence in human trafficking crimes (Tindak Pidana Perdagangan Orang or TPPO) within the Indonesian legal framework. Sexual violence as a form of exploitation in human trafficking represents a severe violation of human rights that undermines the dignity and safety of its victims. Using a normative juridical approach, this research focuses on the examination of legal instruments, including Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence, and related provisions in the Criminal Code (KUHP). The study highlights that legal protection for victims of sexual exploitation under TPPO encompasses preventive, repressive, and rehabilitative measures. However, implementation remains constrained by weak law enforcement, lack of coordination among institutions, and inadequate victim recovery mechanisms. Findings indicate that strengthening victim-centered legal frameworks, ensuring comprehensive rehabilitation, and improving access to justice are crucial to achieving substantive protection for victims. This research contributes to a better understanding of how Indonesia’s criminal law should evolve to provide holistic protection and justice for victims of sexual violence in human trafficking cases, aligning with international human rights standards.
Regulation of “Bilik Asmara” in Indonesian Correctional Institutions Between Human Rights and Security Syam, Elvi Susanti; Hartawati, Andi; Purwanda, Sunardi
Ipso Jure Vol. 2 No. 11 (2025): Journal of Ipso Jure-December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/jves7410

Abstract

The arrangement of conjugal visits or "romance rooms" for inmates in Indonesia is in a state of legal vacuum, leaving its implementation to the discretion of non-standardized correctional officers. This normative legal research aims to analyze these problems from the perspective of human rights (HAM) and state administrative law, as well as formulate proposed policy reformulation. Using legislative, comparative, and conceptual approaches, this study finds that current discretionary practices create legal uncertainty, inconsistencies, and are susceptible to abuse of authority, thus contradicting the General Principles of Good Governance (AAUPB). A comparative analysis of international jurisprudence (ECHR vs. the Italian Constitutional Court) and practice in different countries shows that although there is no absolute obligation, regulation-based conjugal visit arrangements are a global trend in support of rehabilitation goals. This study argues that the indefinite handover of authority to officers cannot be justified. As a solution, a policy reformulation model is proposed in the form of a Ministerial Regulation that comprehensively regulates principles, objective criteria, procedures, and accountability mechanisms. This regulation is recommended as a middle way to balance proportionately between the fulfillment of the right to personal life and the family of prisoners with the mitigation of security risks, in line with the mandate of Law No. 22 of 2022 concerning Corrections.
Co-Authors A, Andi Fadli. Ahmad Rustan Alwi Jaya Andi Hartawati Andi Sulthan Zulkarnain Asia Paranrangi Fachmi Jambak Hamdan, H. Hartawati, Andi Herman, Andi Mahka, Fachrur Razy Muhammad Natsir Muhammad Sabir Nur ‘Azah Paranrangi, Asia A. Sunardi Purwanda Tarmizi Tijjang, Bakhtiar Yasin, H. M.