Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Economics and Social Sciences Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Gotong Royong
Pini Susanti
Institut Islam Al-Mujaddid Sabak
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pendampingan Sistem Retribusi Mobil Berbasis Syariah di Kantor LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang Widia Sari; Alisyah Pitri; Pini Susanti; Nilfatri; Haeran; Fatur Rohman
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.5997

Abstract

Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan utama untuk mendukung pembangunan daerah. Retribusi memiliki peran strategis dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Kenyataan menunjukkan bahwa retribusi masih menjadi kendala karena kurangnya kesadaran para pihak dalam memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan mahasiswa melalui kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD) yang merupakan model pendekatan pengembangan masyarakat dalam bentuk pendampingan. Pelaksanaan dilakukan di LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang dengan beberapa tahapan pelaksanaan program, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap ecaluasi. Kesimpulan dari hasil pengabdian adalah bahwa penerapan sistem retribusi berbasis syariah pada LLASPD Pelabuhan Nipah Panjang telah berhasil meningkatkan pengetahuan para pegawai dan pemilik mobil. Melalui pendampingan yang sistematis, waktu pendampingan dan proses dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kesadaran pemilik mobil dalam melaksanakan kewajiban membayar retribusi mereka juga menunjukkan peningkatan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi serta memberikan dampak positif terhadap pembayaran retribusi mobil.
Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Kebakaran di Lingkungan Pemukiman Masyarakat Nipah Panjang Mustar Juhairi; Ahmad Edi Saputra; Pini Susanti; Wargo; Haeran; Ghozali Abbas
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6024

Abstract

Kebakaran seringkali terjadi di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Kebakaran di permukiman dapat mengakibatkan kerugian besar baik secara materiil maupun secara personal, serta berpotensi mengancam nyawa dan keamanan individu. Meskipun banyak upaya dilakukan untuk mencegah kebakaran, seperti kampanye kesadaran masyarakat, pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran, dan regulasi kebakaran yang ketat, kebakaran masih sering terjadi karena faktor-faktor yang sulit diprediksi dan dikendalikan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan mahasiswa melalui kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD) yang merupakan model pendekatan pengembangan masyarakat dalam bentuk pelatihan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di kantor Damkar Nipah Panjang dengan beberapa tahapan pelaksanaan program, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap ecaluasi. Kesimpulan dari hasil pengabdian adalah pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kebakaran di lingkungan pemukiman masyarakat Nipah Panjang yang dilaksanakan di kantor Damkar Nipah Panjang telah selesai dilaksanakan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kebakaran di lingkungan pemukiman masyarakat Nipah Panjang. Hal ini sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan Nipah Panjang merupakan wilayah pemukiman yang rentan terjadinya musibah kebakaran.
Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kelurahan Teluk Dawan Puja Heni Ananda; Daud; Pini Susanti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6062

Abstract

Pendaftaran hak milik atas tanah di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berpotensi menghambat tercapainya kepastian hukum di sektor pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran hak milik atas tanah di Kelurahan Teluk Dawan, dengan fokus pada sosialisasi hukum yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 PPAT, tokoh masyarakat, dan warga setempat yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai peran PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan secara sistematis dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah serta peran PPAT, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat hambatan terkait keterbatasan sumber daya dan pemahaman peraturan terbaru oleh PPAT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penguatan sosialisasi hukum dan pelatihan berkelanjutan bagi PPAT sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem administrasi pertanahan, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
The Effectiveness of Cooperatives as an Instrument for Price Control and Farmers' Welfare in the Staple Food Sector Pini Susanti
Journal of Economics and Social Sciences (JESS) Vol. 5 No. 1 (2026): Journal of Economics and Social Sciences (JESS)
Publisher : CV. Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/jess.1590

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of cooperatives as instruments for price control and the enhancement of farmers' welfare within the staple food sector, which has historically been dominated by exploitative informal trading systems. Employing a qualitative case study design with a vertical integration approach, this research explores the contestation between food cooperatives and middlemen networks in regions characterized by high farmer dependency. Data were gathered through in-depth interviews, participant observation, and documentary research, and subsequently analyzed using the Value Chain Analysis (VCA) framework. The findings demonstrate that cooperatives engaging in vertical integration (such as owning independent milling units) successfully streamlined the distribution chain from five layers to two. This reduction increased the farmer’s share by 10–15% and net farmer income by 20–25%. Qualitative insights reveal that cooperatives function as price stabilizers, exerting a psychological market effect on middlemen through a counter-financing schema (yarnen / credit-tied harvest system). The novelty of this study lies in its repositioning of cooperatives not merely as administrative entities, but as aggressive economic actors capable of deconstructing the sociological relations of indebtedness between farmers and middlemen. The study concludes that food sovereignty requires strengthening the liquidity capacity of cooperatives and transforming member culture to dismantle structural rural poverty
Pendampingan Dalam Mengembangkan Usaha Air Bersih Syariah Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Muslim; Sarwono; Ria Astuti Safitri; Pini Susanti; Susilo
Gotong Royong Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : CV. Akira Java Bulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63935/gr.v2i3.236

Abstract

Clean water is a fundamental human need that plays a vital role in supporting public health, welfare, and the socio-economic sustainability of communities. However, in Pematang Rahim Village, Mendahara Ulu District, the management of the Community-Based Drinking Water Supply System (SPAM) still faces various challenges, particularly in aspects of governance, transparency, and the application of justice principles. This community service program aims to strengthen SPAM governance based on Sharia principles through a Community-Based Participatory Action (CBPA) approach, which places the community as the main actor in every stage of activity. The program was implemented in four stages: identifying needs and problems, providing education and training on Sharia principles in social enterprises, offering hands-on assistance in drafting Sharia-based governance documents, and conducting monitoring and evaluation. The results show significant improvements in several areas. Participants’ understanding of Sharia principles increased to 90%, especially regarding the concepts of justice, trust (amanah), and partnership contracts such as musyarakah and mudharabah. Financial transparency and accountability improved by 75% through the implementation of a simple reporting system and collective deliberation mechanisms. Community participation in decision-making and supervision increased by 70%, while institutional strengthening through the formation of the Sharia SPAM Management Team rose by 80%, reflecting stronger independence and commitment to sustainability. Overall, the implementation of Sharia principles in SPAM governance not only enhances managerial capacity and institutional transparency but also fosters moral, social, and spiritual values oriented toward justice, sustainability, and the well-being of rural communities.
Co-Authors Ahmad Edi Saputra Alisyah Pitri Daud Fatur Rohman Ghozali Abbas Haeran Muslim Mustar Juhairi Nilfatri Puja Heni Ananda Ria Astuti Safitri Sarwono Susilo Wargo Widia Sari