Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Pendampingan Sistem Retribusi Mobil Berbasis Syariah di Kantor LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang Widia Sari; Alisyah Pitri; Pini Susanti; Nilfatri; Haeran; Fatur Rohman
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.5997

Abstract

Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan utama untuk mendukung pembangunan daerah. Retribusi memiliki peran strategis dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Kenyataan menunjukkan bahwa retribusi masih menjadi kendala karena kurangnya kesadaran para pihak dalam memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan mahasiswa melalui kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD) yang merupakan model pendekatan pengembangan masyarakat dalam bentuk pendampingan. Pelaksanaan dilakukan di LLASDP Pelabuhan Nipah Panjang dengan beberapa tahapan pelaksanaan program, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap ecaluasi. Kesimpulan dari hasil pengabdian adalah bahwa penerapan sistem retribusi berbasis syariah pada LLASPD Pelabuhan Nipah Panjang telah berhasil meningkatkan pengetahuan para pegawai dan pemilik mobil. Melalui pendampingan yang sistematis, waktu pendampingan dan proses dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kesadaran pemilik mobil dalam melaksanakan kewajiban membayar retribusi mereka juga menunjukkan peningkatan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi serta memberikan dampak positif terhadap pembayaran retribusi mobil.
Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Kebakaran di Lingkungan Pemukiman Masyarakat Nipah Panjang Mustar Juhairi; Ahmad Edi Saputra; Pini Susanti; Wargo; Haeran; Ghozali Abbas
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6024

Abstract

Kebakaran seringkali terjadi di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Kebakaran di permukiman dapat mengakibatkan kerugian besar baik secara materiil maupun secara personal, serta berpotensi mengancam nyawa dan keamanan individu. Meskipun banyak upaya dilakukan untuk mencegah kebakaran, seperti kampanye kesadaran masyarakat, pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran, dan regulasi kebakaran yang ketat, kebakaran masih sering terjadi karena faktor-faktor yang sulit diprediksi dan dikendalikan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan mahasiswa melalui kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD) yang merupakan model pendekatan pengembangan masyarakat dalam bentuk pelatihan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di kantor Damkar Nipah Panjang dengan beberapa tahapan pelaksanaan program, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap ecaluasi. Kesimpulan dari hasil pengabdian adalah pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kebakaran di lingkungan pemukiman masyarakat Nipah Panjang yang dilaksanakan di kantor Damkar Nipah Panjang telah selesai dilaksanakan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kebakaran di lingkungan pemukiman masyarakat Nipah Panjang. Hal ini sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan Nipah Panjang merupakan wilayah pemukiman yang rentan terjadinya musibah kebakaran.
Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kelurahan Teluk Dawan Puja Heni Ananda; Daud; Pini Susanti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6062

Abstract

Pendaftaran hak milik atas tanah di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berpotensi menghambat tercapainya kepastian hukum di sektor pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran hak milik atas tanah di Kelurahan Teluk Dawan, dengan fokus pada sosialisasi hukum yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 PPAT, tokoh masyarakat, dan warga setempat yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai peran PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan secara sistematis dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah serta peran PPAT, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat hambatan terkait keterbatasan sumber daya dan pemahaman peraturan terbaru oleh PPAT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penguatan sosialisasi hukum dan pelatihan berkelanjutan bagi PPAT sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem administrasi pertanahan, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
The Effectiveness of Cooperatives as an Instrument for Price Control and Farmers' Welfare in the Staple Food Sector Pini Susanti
Journal of Economics and Social Sciences (JESS) Vol. 5 No. 1 (2026): Journal of Economics and Social Sciences (JESS)
Publisher : CV. Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/jess.1590

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of cooperatives as instruments for price control and the enhancement of farmers' welfare within the staple food sector, which has historically been dominated by exploitative informal trading systems. Employing a qualitative case study design with a vertical integration approach, this research explores the contestation between food cooperatives and middlemen networks in regions characterized by high farmer dependency. Data were gathered through in-depth interviews, participant observation, and documentary research, and subsequently analyzed using the Value Chain Analysis (VCA) framework. The findings demonstrate that cooperatives engaging in vertical integration (such as owning independent milling units) successfully streamlined the distribution chain from five layers to two. This reduction increased the farmer’s share by 10–15% and net farmer income by 20–25%. Qualitative insights reveal that cooperatives function as price stabilizers, exerting a psychological market effect on middlemen through a counter-financing schema (yarnen / credit-tied harvest system). The novelty of this study lies in its repositioning of cooperatives not merely as administrative entities, but as aggressive economic actors capable of deconstructing the sociological relations of indebtedness between farmers and middlemen. The study concludes that food sovereignty requires strengthening the liquidity capacity of cooperatives and transforming member culture to dismantle structural rural poverty
Pendampingan Dalam Mengembangkan Usaha Air Bersih Syariah Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Muslim; Sarwono; Ria Astuti Safitri; Pini Susanti; Susilo
Gotong Royong Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : CV. Akira Java Bulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63935/gr.v2i3.236

Abstract

Clean water is a fundamental human need that plays a vital role in supporting public health, welfare, and the socio-economic sustainability of communities. However, in Pematang Rahim Village, Mendahara Ulu District, the management of the Community-Based Drinking Water Supply System (SPAM) still faces various challenges, particularly in aspects of governance, transparency, and the application of justice principles. This community service program aims to strengthen SPAM governance based on Sharia principles through a Community-Based Participatory Action (CBPA) approach, which places the community as the main actor in every stage of activity. The program was implemented in four stages: identifying needs and problems, providing education and training on Sharia principles in social enterprises, offering hands-on assistance in drafting Sharia-based governance documents, and conducting monitoring and evaluation. The results show significant improvements in several areas. Participants’ understanding of Sharia principles increased to 90%, especially regarding the concepts of justice, trust (amanah), and partnership contracts such as musyarakah and mudharabah. Financial transparency and accountability improved by 75% through the implementation of a simple reporting system and collective deliberation mechanisms. Community participation in decision-making and supervision increased by 70%, while institutional strengthening through the formation of the Sharia SPAM Management Team rose by 80%, reflecting stronger independence and commitment to sustainability. Overall, the implementation of Sharia principles in SPAM governance not only enhances managerial capacity and institutional transparency but also fosters moral, social, and spiritual values oriented toward justice, sustainability, and the well-being of rural communities.
Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Berdasarkan Prinsip Syariah Di Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rini Rini; Wargo Wargo; Ribut Suwarsono; Kurniawan Kurniawan; Siti Fatimah; Pini Susanti
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

School financial management is a crucial aspect of educational administration, aiming to ensure the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of fund utilization. From an Islamic economic perspective, financial management is not merely administrative; it must be grounded in Islamic values ​​such as trustworthiness (amanah), justice, transparency (syafafiyah), accountability (mas'uliyyah), and public interest (maslahah). However, practical challenges persist in applying Sharia principles to financial management within educational institutions, necessitating a deeper analysis of their alignment with Sharia economic legal principles. This study employs a qualitative approach through field research. Data were collected via observation, interviews, and document analysis involving the madrasah head, treasurer, school committee, and other parties involved in financial management. Data analysis proceeded through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was verified through source and technique triangulation. The research findings indicate that financial management at Madrasah Aliyah in East Tanjung Jabung Regency is generally conducted through stages of planning, implementation, recording, reporting, and accountability in accordance with prevailing regulations. From a Sharia perspective, most management practices reflect the principles of trustworthiness, transparency, and accountability; however, certain aspects require improvement—specifically, optimizing information disclosure to all stakeholders and strengthening the financial managers' understanding of Sharia-based financial governance. Supporting factors for implementing Sharia principles include the school's commitment, clear regulations, and internal oversight systems, whereas inhibiting factors include limited human resources and a lack of training regarding Sharia financial management.
STRATEGY PEMBERDAYAAN UMKM DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN (PEMBUATAN TAHU DI KELURAHAN NIPAH PANJANG II KECAMATAN NIPAH PANJANG) Dedi Sulaiman; Haeran Haeran; Pini Susanti; Kurniawan Kurniawan; Siti Fatimah; Ahmad Edi Saputra
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.14439

Abstract

This study aims to examine in depth the various empowerment strategies implemented for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), specifically tofu-making businesses located in the Nipah Panjang II Urban Village. A qualitative approach was employed, enabling a comprehensive understanding of the dynamics and processes involved in MSME empowerment. Data collection techniques included in-depth interviews with business owners and relevant stakeholders, direct observation of production activities, and a review of pertinent supporting documentation. The data analysis revealed that empowerment strategies—encompassing technical and managerial skills training, intensive business management mentoring, and the expansion of marketing networks—significantly enhanced the production capacity and income of the MSME operators. These strategies not only fostered economic growth but also cultivated self-reliance, creativity, and innovation among the business owners. The findings demonstrate that consistent and sustainable empowerment can serve as a vital foundation for building resilient and competitive MSMEs that contribute to the overall economic well-being of the local community.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI PADA PASANGAN USIA SUBUR DI KELURAHAN RANTAU INDAH Mustar Juhairi; Haeran Haeran; Pini Susanti; Wargo Wargo; Petrio Rinaldi; Sayida Khoiratun Nisak
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.14468

Abstract

This study aims to examine the practices of contraceptive use among couples of reproductive ages, as well as the perspectives of Islamic law and Sharia economics regarding such use. The study employs a qualitative approach and is classified as field research. Data sources consist of both primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis follows the Miles and Huberman model, comprising: (1) data reduction, (2) data display, and (3) conclusion drawing and verification. The study concludes that: (1) the use of contraceptives has become an option for couples of reproductive ages to plan for a healthier and more prosperous family life; (2) from an Islamic legal perspective, the use of temporary contraceptives is generally permissible, provided it does not conflict with Sharia principles; and (3) from a Sharia economic perspective, the use of contraceptives contributes positively to family welfare.