Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Irwan Polidu
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Periodisasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 Dalam Perspektif Masyarakat Irwan Polidu; Sri Nurnaningsih Rachman
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i2.116

Abstract

Periodisasi perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang desa no 6 tahun 2014 pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis masa jabatan kepala desa di dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 serta untuk mengetahui revisi peraturan perundang-undangan, pasal 39 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang periode masa jabatan kepala desa dalam perspektif masyarakat desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kondisi yang nyata dilapangan yang kemudian disinkronisasikan pada peraturan-peraturan hukum, kaidah kaidah hukum, pendapat para sarjana dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai Periodisasi Perubahan Masa Jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). Penelitian dilakukan untuk mencari informasi melalui penelusuran di lapangan tentang pandangan dan pendapat masyarakat mengenai Periodisasi perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang desa no 6 tahun 2014 pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo) apakan diterima dan afektiv jika disahkan dan diberlakukan dimasyarakat nantinya. Berdasarkan analisis artikel penelitian diatas adalah pemerintah tidak bisa serta merta melakukan revisi undang-undang desa nomor. 6 tahun 2014 terkhusus untuk pasal 39 mengenai periodisasi masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam (6) tahun dan dapat dipilih secara demokrasi selama 3 kali, untuk dirubah menjadi Sembilan (9) tahun dan juga bisa dipilih selama 3 kali secara demokrasi, hal ini dinilai oleh masyarakat bahwa perubahan ini terlalu lama dan akan menuai berbagai macam problematika yang ada di pedesaan.
Pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat/Ormas Dalam Hal Mempertahankan Pasal 28e Ayat 3 Uud 1945 Irwan Polidu; Cindy Oktaviany Pepa
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i2.128

Abstract

The influence of non-governmental organizations/mass organizations in maintaining article 28e paragraph 3 of the 1945 Constitution: every person has the right to freedom of association, assembly and expression of opinion. The aim of this research is to analyze the extent of the influence of non-governmental organizations/mass organizations in maintaining article 28e paragraph 3 of the 1945 Constitution. Every person has the right to freedom of association, assembly and expression in Indonesia today. The research method used is normative juridical research. Based on the results of the research in writing the article above, it can be concluded that how important it is to maintain this country's constitution, with the existence of Law Number 17 of 2013 concerning social organizations, the public is clearly and legally free to express opinions in public in terms of safeguarding the unitary state of the Republic of Indonesia into a country that is advanced in terms of government administration, not only that, the community can exercise social control freely from remote areas to the central level without any further intervention and discrimination from irresponsible elements in this country.
Pentingnya Pendidikan Demokrasi Di Kalangan Masyarakat Indonesia Irwan Polidu; Arif Mahfudin Ibrahim; Sri Wahyuni S. Moha
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v2i1.190

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pentingnya Pendidikan Demokrasi Di Kalangan Masyarakat Indonesia serta ingin mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam hal penerapan pendidikan demokrasi dikalangan masyarakat indonesia saat ini. Metode penelitian ini yaitu Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian dan pembahasan adalah Pendidikan Demokratis Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik, Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Hambatan yang dilalui ialah Kurangnya infrastuktur dan sumber daya manusia yang memadai juga menghabat pengimplementasi demokrasi di negara berkembang, Tantangan lain dalam demokrasi di negara berkembang adalah ketergantungan pada sekelompok elit politik yang memonopoli kekuasaan dan membatasi partisipasi Rakyat dalam proses politik. Kurangnya akses ke informasi dan media yang bebas juga dapat mempengaruhi partisipasi rakyat dalam proses politik. Kontribusi yang dipetik dalam penelitian ini adalah Pentingnya Pendidikan Demokrasi Di Kalangan Masyarakat Indonesia Hal ini tentunya mesti diperhatikan oleh pemerintah, sebab untuk menciptakan masyarakat yang paham akan demokrasi perlunya pendidikan yang cukup baik dikalangan masyarakat desa serta masyarakat kota, berdasarkan hasil uraian diatas terjadinya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat itu dikarenakan sebahagian masyarakat kurang paham dan mampu apa itu demokrasi.
Edukasi Pengelolaan Koperasi Siswa Berbasis Prinsip Hukum Bisnis Untuk Menumbuhkan Kesadaran Legal di SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo Melki T. Tunggati; Mohamad Batu; Arif Mahfudin Ibrahim; Sri Olawaty Suaib; Sri Wahyuni S. Moha; Irwan Polidu
Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al Khidma Vol. 6 No. 2 April - Juni 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/ak.v6i2.6519

Abstract

Koperasi siswa merupakan wadah strategis untuk pembelajaran kewirausahaan berbasis kemandirian di sekolah menengah, namun pengelolaannya seringkali belum memperhatikan aspek legalitas dan prinsip hukum bisnis yang seharusnya menjadi fondasi operasional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota koperasi siswa terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis serta menumbuhkan kesadaran legal dalam pengelolaan koperasi siswa di SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tiga tahap yaitu sosialisasi hukum yang membahas dasar-dasar hukum koperasi, kontrak bisnis, dan perlindungan konsumen; pelatihan hukum berbentuk simulasi penyusunan dokumen legal seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Standar Operasional Prosedur transaksi bisnis; dan pendampingan hukum berupa bimbingan implementasi langsung dan studi kasus penyelesaian masalah hukum dalam koperasi. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 2-3 Februari 2026 dengan melibatkan 30 peserta terdiri dari pengurus dan anggota aktif koperasi siswa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman yang sangat signifikan dari rata-rata skor awal 42,5 menjadi 78,3 atau meningkat 84,24 persen. Sebanyak 73,33 persen peserta mencapai kategori pemahaman baik dan 96,67 persen peserta menyatakan komitmen untuk menerapkan prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan koperasi. Program ini berhasil mengubah paradigma pengelolaan koperasi siswa dari yang bersifat konvensional-informal menjadi profesional berbasis kepatuhan hukum, serta menumbuhkan kesadaran legal yang berkelanjutan di kalangan peserta sebagai bekal menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab di masa depan.
PREVENTIVE CONSTITUTIONAL HARM DAN DIGITAL SOVEREIGNTY SEBAGAI KONSTRUKSI BARU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL Melki T. Tunggati; Sri Wahyuni S. Moha; Mohamad Batu; Irwan Polidu; Arif Mahfudin Ibrahim
JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research Vol 5 No 01 (2026): JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jimr.v5i01.2503

Abstract

This study aims to construct the concepts of “preventive constitutional harm” and “digital sovereignty” as a new paradigm for personal data protection in international cooperation, analyze the normative gap between Article 62(2) (2) of the Personal Data Prot ection Law (PDP Law) against the constitutional standards of Article 28G(1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and to formulate a comprehensive constitutional protection model to fill this normative gap. This study employs a normative legal research method using a legislative approach, a case-based approach, a conceptual approach, and a comparative law approach to the EU’s GDPR, Brazil’s LGPD, and Indonesia’s Personal Data Protection Act. The findings indicate that Article 62( (2) of the PDP Law contains a multidimensional normative gap encompassing substantive, institution al, procedural-democratic, and remedial dimensions; thus, this study formulates the CDPFIC as an integrative model that positions digital sovereignty as an operational constitutional constraint on execu tive discretion in international cooperation regarding the transfer of personal data of Indonesian citizens.
Co-Authors Arif Mahfudin Ibrahim Cindy Oktaviany Pepa Melki T. Tunggati Mohamad Batu Sri Nurnaningsih Rachman Sri Olawaty Suaib Sri Wahyuni Moha