Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Hukum Lex Generalis Bacarita Law Journal Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi
Sri Nurnaningsih Rachman
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Kebijakan Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Sri Nurnaningsih Rachman; Cindy Oktaviany Pepa; Arif Mahfudin Ibrahim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.81

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perkembangan terorisme yang terjadi di Indonesia dan kebijakan yang ditempuh pemerintah guna memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terorisme telah menjadi salah satu persoalan dan tantangan global terbesar di abad ke-21. Transformasi individual dari radikal ke teroris merupakan bentuk gerakan sosial dengan banyak cabang tanpa ada organisasi induk (decentralized), terpecah-pecah dengan banyak cabang (segmentary) dan terjalin dalam sebuah jaringan (reticulate) organisasi tanpa organisasi induk dan cabang. Gerakan Islam radikal di Indonesia pada dasarnya adalah aktivitas kolektif yang bertujuan mengubah struktur sosial dan tatanan nilai di masyarakat. Aktivisme yang mereka lakukan merupakan hasil dari keretakan sosial dan/atau akibat pengalaman-pengalaman akan kesengsaraan, ketertindasan, dan penderitaan yang terjadi baik di level individu maupun kelompok. Untuk menjawab krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia, kelompok Islam radikal menawarkan sebuah alternatif bahwa Islam adalah satu-satunya solusi. Dengan pemikiran tersebut, maka terorisme banyak bermunculan. (2) Sebagai upaya dalam pemberantasan terorisme pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan melalui instrumen hukum yang berada pada level nasional dan berbentuk undang-undang. Sementara dilevel regulasi pelaksanaan dibawah undang-undang, terdapat peraturan pemerintah dan peraturan teknis lainnya.
Periodisasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 Dalam Perspektif Masyarakat Irwan Polidu; Sri Nurnaningsih Rachman
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i2.116

Abstract

Periodisasi perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang desa no 6 tahun 2014 pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis masa jabatan kepala desa di dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 serta untuk mengetahui revisi peraturan perundang-undangan, pasal 39 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang periode masa jabatan kepala desa dalam perspektif masyarakat desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kondisi yang nyata dilapangan yang kemudian disinkronisasikan pada peraturan-peraturan hukum, kaidah kaidah hukum, pendapat para sarjana dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai Periodisasi Perubahan Masa Jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). Penelitian dilakukan untuk mencari informasi melalui penelusuran di lapangan tentang pandangan dan pendapat masyarakat mengenai Periodisasi perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang desa no 6 tahun 2014 pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo) apakan diterima dan afektiv jika disahkan dan diberlakukan dimasyarakat nantinya. Berdasarkan analisis artikel penelitian diatas adalah pemerintah tidak bisa serta merta melakukan revisi undang-undang desa nomor. 6 tahun 2014 terkhusus untuk pasal 39 mengenai periodisasi masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam (6) tahun dan dapat dipilih secara demokrasi selama 3 kali, untuk dirubah menjadi Sembilan (9) tahun dan juga bisa dipilih selama 3 kali secara demokrasi, hal ini dinilai oleh masyarakat bahwa perubahan ini terlalu lama dan akan menuai berbagai macam problematika yang ada di pedesaan.
Implementasi dan Pengaturan Hak Anak Dalam Hukum Indonesia Sri Nurnaningsih Rachman; Andi Yusuf Katili
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i2.148

Abstract

This research aims to understand the implementation and regulation of children's rights in Indonesian law. This research method is descriptive with a normative approach. Children are entrusted by God, the creator of the universe, where all elements are united in life that need and protect each other. The law regulates how to handle when a minor commits a criminal act, whether they must be tried according to the Criminal Code (KUHP) or mediation is carried out in accordance with applicable legal provisions. The results of the research show that minors who have already committed delinquency or criminal acts and have resulted in legal prosecution can receive guidance within their family environment. Or in other words, children are returned to their parents to be educated and trained so that they do not commit criminal acts in the future.
Human Rights and Constitutional Sovereignty in The Context of The Struggle for Legal Justice Diharjo, Nugroho Noto; Muhtar, Mohamad Hidayat; Rahim, Erman I; Rachman, Sri Nurnaningsih; Saija, Vica Jillyan Edsti; Lubis, Arief Fahmi
Bacarita Law Journal Vol 4 No 2 (2024): April 2024 BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v4i2.12985

Abstract

The universal protection of human rights rests on a set of basic concepts known as human rights. This research aims to analyze (1) How does the low level of constitutional awareness among Indonesian society affect the implementation of human rights (HAM) and constitutional sovereignty in real practice? and (2) What is the impact of the lack of citizenship education on understanding constitutional rights and responsibilities as citizens towards realizing the goals of social justice mandated by the Indonesian constitution?. The research method used in this research is normative legal research with a descriptive analytical approach. The research results show that low constitutional awareness has a serious impact on the implementation of Human Rights and the sovereignty of a country's constitution. Citizenship education is likened to a rail or means that guides citizens to become good citizens. Increasing constitutional awareness and citizenship education are expected to support the struggle for legal justice in Indonesia. It is hoped that a society that is more aware of the constitution can play an active role in protecting and fighting for human rights (HAM), as well as supporting constitutional sovereignty to achieve the goals of social justice.
Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Rachman, Sri Nurnaningsih; Tunggati, Melki T.
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1315

Abstract

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku saat ini, memberikan hak penawaran prioritas kepada Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan, dalam mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya memberikan penawaran prioritas kepada BUMN dan BUMD. Kontradiksi kedua peraturan ini membawa konsukuensi hukum yang dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perizinan dan investasi dibidang pertambangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berbasis pada persoalan internal dari hukum positif itu sendiri, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Penelitian inimenggunakan metode analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontradiksi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan implikasi yang dapat berupa perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan, adanya ketidakpastian hukum, kedua peraturan tersebut tidak dapat berlaku secara efektif dan efisisen serta akan menimbulkan disfungsi peraturan. Maka dari itu, penyelesaian terhadap kontradiksi norma hukum tersebut dapat dilakukan dengan merevisi atau mengubah peraturan yang dianggap bermasalah, melakukan judicial review di Mahkamah Agung, serta dapat menempuh Upaya non litigasi berdasarkan Permenkumham.
Melawan Kejahatan: Mengungkap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Sri Nurnaningsih Rachman; Andi Yusuf Katili
Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi (J-DIKUMSI) Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi (J-DIKUMSI)
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-dikumsi.v1i1.51

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memiliki dampak psikologis, sosial, dan hukum yang mendalam. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pola kekerasan, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap beberapa laporan kasus yang telah didokumentasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual terhadap anak meliputi lingkungan sosial yang kurang aman, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya edukasi seksual sejak dini. Artikel ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan serta penanganan korban kekerasan seksual secara holistik.
Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia Rachman, Sri Nurnaningsih; Polontoh, Herry M; Harefa, Jesslyn Elisandra; Harefa, Amstrong; Yuliana, Tora
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1650

Abstract

Foreign direct investment (FDI) is a vital element in supporting national economic development, especially in increasing productivity, encouraging strategic sector growth, and strengthening Indonesia's position in global economic competition. Normatively, Indonesia has established a legal basis through Law No. 25/2007 on Investment, as well as various implementing regulations such as Presidential Regulations and BKPM Regulations that aim to provide certainty, protection, and convenience for foreign investors. This research aims to analyze the extent to which these legal regulations are able to create a conducive investment climate and identify legal constraints that arise in their implementation. This research uses normative juridical method with legislative approach and literature review. The results show that although Indonesia's FDI legal framework has been quite progressive, in practice it is still faced with a number of serious problems such as inter-regulatory unsynchronization, complicated licensing bureaucracy, weak legal protection for investors, and policy fluctuations due to political pressure and sectoral interests. These conditions create legal uncertainty and reduce Indonesia's competitiveness in the eyes of global investors. Therefore, regulatory harmonization, bureaucratic reform, and policy consistency are needed to strengthen the effectiveness of foreign investment law in Indonesia.
Co-Authors Arief Fahmi Lubis Arif Mahfudin Ibrahim Cindy Oktaviany Pepa Diharjo, Nugroho Noto Erman I. Rahim Harefa, Jesslyn Elisandra Herry M. Polontoh Irwan Polidu Jayawarsa, A.A. Ketut Katili, Andi Yusuf Mohamad Hidayat Muhtar Vica Jillyan Edsti Saija