Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan Jurnal Hukum Universitas Karyaa Husada Semarang Smart Law Journal
Rian Sacipto
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN EKSPLORASI SEJARAH NEGARA HUKUM DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF KONSTITUSI Astri Dwi Andriani; Rian Sacipto
Smart Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v1i2.70

Abstract

Analisis terhadap penelitian normatif ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana sejarah dan perkembangan hukum yang ada di Indonesia berdasarkan konstitusi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan library research atau telaah pustaka yang meliputi: pengidentifikasian secara sistematik, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Teknik yang digunakan digunakan ialah content analysis atau kajian isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sejarah hukum nasional dibagi menjadi beberapa fase, diantaranya adalah fase pra kolonial, fase kolonial, dan fase kemerdekaan. Fase Pra-Kolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan, di mana Indonesia masih menganut sistem kerajaan dengan dua jenis sistem yakni sistem kerajaan Hindu-Budha dan sistem kerajaan Islam. Kemudian di fase selanjutnya adalah fase kolonial atau fase penjajahan. Dalam fase ini dibagi menjadi dua bagian utama, yakni pada masa kekuasaan Belanda dan pada masa kekuasaan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, kemudian terjadi fase ketiga yakni fase kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka terdapat tiga fase yang menjadi jejak sejarah perkembangan hukum di Indonesia, diantaranya masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.
Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG Chandra, Julius Adi Chandra; Rian Sacipto; muktiono, Muktiono
Jurnal Panorama Hukum Vol 7 No 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v7i2.7584

Abstract

Sustainable Finance is one of the government's steps in preserving the Environment. A concrete form of sustainable finance is an ESG-based sustainable investment. Financial Service Institutions, Issuers, Banks, and Public Companies are required to implement Sustainable Finance in order to achieve a national economy that grows stably, inclusively, and sustainably and can prevent forms of investment in business activities that use excessive resources that have the potential to damage the Environment, these demands are based on POJK Number 51 /POJK.03/2017. However, the regulation still does not regulate specific classifications and indicators for companies that do use nature as one of their business prospects, as a result of which Greenwashing practices often occur indirectly. Therefore, according to the author, OJK as an institution in charge of regulating and supervising financial services activities in the Banking sector, Capital Market sector, and IKNB sector, must make special arrangements related to Greenwashing practices so as to eliminate ambiguity in implementing Sustainable Finance in ESG-based Sustainability Investment strategies.
TINJAUAN EKSPLORASI SEJARAH NEGARA HUKUM DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF KONSTITUSI Astri Dwi Andriani; Rian Sacipto
Smart Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis terhadap penelitian normatif ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana sejarah dan perkembangan hukum yang ada di Indonesia berdasarkan konstitusi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan library research atau telaah pustaka yang meliputi: pengidentifikasian secara sistematik, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Teknik yang digunakan digunakan ialah content analysis atau kajian isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sejarah hukum nasional dibagi menjadi beberapa fase, diantaranya adalah fase pra kolonial, fase kolonial, dan fase kemerdekaan. Fase Pra-Kolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan, di mana Indonesia masih menganut sistem kerajaan dengan dua jenis sistem yakni sistem kerajaan Hindu-Budha dan sistem kerajaan Islam. Kemudian di fase selanjutnya adalah fase kolonial atau fase penjajahan. Dalam fase ini dibagi menjadi dua bagian utama, yakni pada masa kekuasaan Belanda dan pada masa kekuasaan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, kemudian terjadi fase ketiga yakni fase kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka terdapat tiga fase yang menjadi jejak sejarah perkembangan hukum di Indonesia, diantaranya masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.
Dinamika Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia untuk Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Berintegritas: Studi di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo Nofi Sri Utami; maurice rogers; Amelya Gustina; Rian Sacipto
Inovasi Vol 22 No 1 (2025): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/inovasi.v22i1.914

Abstract

Direct regional head elections began on June 1, 2005, allowing people to elect their own regional leaders. Provincial, Regency, and City Election Commissions are given the authority to organize direct regional elections and are accountable to the DPRD. Overall, the implementation of direct regional elections demonstrates Indonesia's commitment to strengthening people's sovereignty and implementing democratic principles. The regional election disputes in Pematangsiantar City and Karo Regency in 2015 and 2020 demonstrate the complexity of local political dynamics. The dispute in Pematangsiantar City began when the KPU disqualified one of the candidate pairs in the 2015 regional election, causing delays and dissatisfaction that continued until the 2020 regional election. Meanwhile, in Karo Regency, the 2015 and 2020 regional election disputes included allegations of campaign violations and vote manipulation, which were brought to the Constitutional Court but did not change the final results. These disputes reflect the challenges in implementing local democracy and the need for improvements in dispute resolution mechanisms to maintain integrity and public trust. The research method used is the normative-empirical legal research method. The data collection method uses literature study and interviews. This research is a qualitative research. Analysis is carried out on data from preliminary studies or secondary data. Qualitative data analysis during the field uses the Miles and Huberman Model analysis, namely data reduction, data models, drawing/verifying conclusions. In this qualitative research, data analysis has been carried out simultaneously with the data collection process. The recommendation of this research is that all elements, both society, government, NGOs, tribal leaders, must work together to realize elections with integrity. because elections with integrity are not only seen from the results but the process/stages must also have integrity. Keywords : Indonesian democracy, Pancasila, 1945 Constitution, Elections, Pilkada
Co-Authors Amelya Gustina Astri Dwi Andriani Chandra, Julius Adi Chandra maurice rogers Muktiono Muktiono Nofi Sri Utami