Telly Nancy Silooy
Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Honai

Drugs and the Efforts to Overcome it in Jayawijaya Regency Telly Nancy Silooy; Girinius Wenda
Jurnal Honai Vol 1 No 1 (2021): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol1.no1.art4

Abstract

The widespread circulation of drugs in the community and the magnitude of the adverse effects and losses, both economic losses and social losses caused by it, have opened awareness from various circles to drive a "war" on drugs. In this study, several data collection techniques was used: Documents; used to examine existing data in the form of journal policy documents and books related to the research theme, as well as in-depth interviews and in analyzing the data SWOT analysis was used. The result of the study indicate that drugs control is not optimal. This is due to the lack of knowledge, skills, and attitudes possessed by the Narcotics Investigators in dealing with drugs crime cases. The inhibiting factors of efforts to improve the ability of investigators of the Narcotics Investigation Unit are external environmental factors as opportunities as well as threats, including: political, socio-cultural and technological factors. The inhibiting factors for drugs control efforts in Jayawijaya Regency are internal environmental factors as strengths as well as weaknesses, including: human resources, budget, facilities and infrastructure and communication factors. In order to suppress drugs criminal acts, the efforts that need to be carried out in overcoming drugs crimes in Jayawijaya Regency are: a.The existence of regional government policies to formulate drugs crimes prevention regulations; b.The policy of Jayawijaya Government in forming the Regency Narcotics Agency; c. Increasing the role of community leaders and religious leaders and NGOs involvement in suppressing drugs criminal acts; d. Maximizing socialization on every opportunity either formal and informal to overcome the drugs crimes; e. Increasing the availability of the budget in financing the addition of narcotics criminal acts adapted to regional conditions; f. Increasing the availability of human resources in quantity and quality; g. Improvement of adequate facilities and infrastructure; h. Coordination between agencies involved; and i. Increasing cooperation and communication in the prevention of drugs crimes.
Analisis Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Jayawijaya Telly Nancy Silooy; Hasriani M; Alif Nur Hidayat
Jurnal Honai Vol 1 No 1 (2021): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol1.no1.art5

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Jayawijaya.Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah KabupatenJayawijaya kemudian jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah informan 5 orang, instrument penelitian pada penelitian ini adalah Observasi Langsung, Wawancara Mendalam dan Dokumentasi. Sedangkan untuk alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data, danTriangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Jayawijaya, adalah fasilitas kantor yang sudah disiapkan belum bisa memenuhi, karena masih banyak judul buku yang belum tersedia. Keterbatasan tenaga yang terkadang menjadi sulit untuk dijalankan sesuai dengan program yang sudah direncanakan.Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat bagaimana merubah pola hidup masyarakat dilakukan berbagai cara antara lain dengan membawa buku-buku. Kesadaran masyarakat pentingnya meningkatkan minat baca masyarakat agar lebih sering meminjam dan membaca, maka banyak mendapat pengetahuan sehingga memiliki wawasan yang luas.
Strategi Kebijakan Peningkatan Pembangunan: Studi Empiris Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia Telly Nancy Silooy; Agus Sumaryadi; Rudihartono Ismail; Tiomy Butsianto Adi
Jurnal Honai Vol 3 No 1 (2023): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol3.no2.art4

Abstract

Perekonomian Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 telah memasuki tahapan normal dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin kuat. Peningkatan kinerja ekonomi ini didukung baik oleh kondisi perekonomian nasional maupun kondisi perekonomian regional Papua yang terus membaik. Selain itu, berbagai faktor regional dan lokal seperti kondisi sosial dan keamanan yang semakin kondusif juga turut mendukung sehingga harapan pelaku ekonomi ataupun investor asing di daerah ini semakin membaik. Diakui bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Jayawijaya ke depan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik karena belum membaiknya kondisi infrastruktur ekonomi daerah maupun karena dampak perubahan kondisi eksternal perekonomian nasional akibat tidak stabilnya harga minyak dunia dan tidak stabilnya perubahan nilai tukar mata uang asing. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam rangka penghitungan angka inflasi di Kabupaten Jayawijaya adalah dengan melakukan survey. Teknik Analisa data dalam menghitung tingkat Inflasi dapat dihasilkan dengan menghitung Angka Indeks Harga dengan metode Relatif Harga. Distribusi pendapatan mencerminkan kemerataan atau ketimpangan pendapatan penduduk di suatu daerah. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata rata Inflasi di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan bulan oktober tahun 2018 sebesar 0,22, NTP di kabupaten Jayawijaya pada bulan oktober 2018 sebesar 102,30, Kontribusi terbesar terhadap NTP adalah sektor tanaman pangan, Ratio Gini Kabupaten Jayawijaya sebesar 0,2638 dan masuk kategori Ketimpangan pendapatan rendah, Hasil perhitungan ratio gini memberikan hasil yang sama dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank dunia. Sedangkan Pendapatan penduduk hampir dikeluarkan lebih tinggi untuk kebutuhan makanan.
PERSEPSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN Muksin, Dafrin; Haluk, Amatus; Telly Nancy Silooy
Jurnal Honai Vol 5 No 1 (2025): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.5.1.10-17

Abstract

Kebijakan pemekaran DOB di tanah Papua sangat syarat dengan kepentingan politik baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat atas kebijakan tersebut. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana perspektif masyarakat adat terhadap pemekaran DOB di tanah Papua khususnya Provinsi Papua Pegunungan. Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan triangulasi yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dengan adanya Pemekaran DOB Provinsi Papua Pegunungan ini akan membawa suatu perubahan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Pemekaran Provinsi Papua Pegunungan berdampak baik, karena akan mempersempit pelayanan pemerintah serta akan mengurangi pengangguran. Wujud nyata dari dibentuknya Pemekaran wilayah adalah untuk memajukan ketertinggalan pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan infrastruktur saat ini suda baik dan perlu di tingkatkan. Masyarakat adat dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Pegunungan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yaitu perekonomian masyarakat lebih meningkat pendapatannya dan juga pemerintah harus memfasilitasi seluruh keluhan dari masyarakat. Pendapatan Ekonomi masyarakat masih lemah Masyarakat saat ini hanya berharap bantuan pemerintah.