Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengembangan aliran sungai sebagai potensi Pembangkit Listrik Mikro Hidro serta edukasi dan akulturasi di Desa Meranti Tengah Dusun Batu Rangin Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa Zufri Hasrudy Siregar; Roswani Siregar; Prinsi Rigitta; Nurdiana; Riana Puspita; Refiza; Masdania Zurairah; Indra Gunawan Purba; Jarnawi Hadi Saputra Tanjung
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 4 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v4i1.325

Abstract

Where rainwater is stored in the form of barrels, tubs, or ponds. Oil is as important as water for human life. Because the majority of Indonesians like fried food, cooking oil is still needed for household needs. Used cooking oil, oil produced from frying, is often used to save money, but its carcinogenic properties can cause cancer in the future. The purpose of this activity is to change the paradigm and change the paradigm of PTPN III Sei Mangke mothers. The results of this activity were 25 people, namely the age range of 28-37 years with a percentage of 36%, and the highest education level was high school with a percentage of 48% and there was a paradigm shift where previously they did not know until they understood based on the results of the questionnaire survey of the activity
Analisis yuridis tindak pidana pencemaran laut menurut Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Warsiman Warsiman; Maswita Maswita; Anjani Sipahutar; Jarnawi Hadi Saputra Tanjung
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i1.271

Abstract

Permasalahan lingkungan telah menjadi salah satu isu penting dalam dunia, dimana suatu permasalahan lingkungan yang terjadi di suatu negara telah menjadi tanggungjawab dunia internasional. Permasalahan lingkungan yang terjadi meliputi pencemaran lingkungan, degradasi sumber daya dan pemanasan global. Pencemaran lingkungan adalah salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan atau aktivitas manusia ataupun secara alami, selain pencemaran tanah dan udara, pencemarn air laut juga menjadi salah satu masalah yang banyak di hadapi oleh beberapa negara di dunia. Pencemaran laut dapat didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan atau penyebaran organisme invasive (asing) ke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya. Dalam sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang dasar yang sebagian besar adalah pengurai ataupun filter feeder (menyaring air). Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia hanya memiliki undang-undang yang mengatur tentang kelautan yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014. Di dalam undang-undang tersebut digunakan untuk mengontrol dan mengawasi semua jenis kegiatan di perairan Indonesia. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Kelautan disebutkan bahwa laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk ilmiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.. Undang-undang Kelautan juga menjelaskan mengenai perlindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup khususnya di bidang kelautan sangat dibutuhkan dan memang harus diterapkan segala peraturan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dikarenakan agar terjaganya kestabilan perekonomian khususnya yang berkediaman di pesisir laut dan tentu akan terjaganya ekosistem kelautan.
Perlindungan Hukum terhadap Reseller Akibat Penjual Melakukan Wanprestasi dalam Jual Beli Online : (Studi Putusan Nomor: 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel) Novita Sari; Jarnawi Hadi Saputra Tanjung; Apri Amalia
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Maret: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i1.1312

Abstract

The online buying and selling system makes it easier for people to make transactions and creates business opportunities for business people to develop business transactions in collaboration with resellers without having to meet face to face, such as online buying and selling transactions for Namastudios bags. Online buying and selling transactions between suppliers and resellers are carried out by mutual agreement where the rights and obligations of the parties are regulated to avoid risks. However, there was a default in 2018 by the supplier that the goods sent did not match what was agreed. So resellers suffer quite a lot of losses. For these losses, the reseller filed a lawsuit at the South Jakarta District Court. The aim of the research is to provide legal protection and to find out the application of judges in court decision no. 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. The research method uses normative juridical research with a case approach which uses data collection methods through secondary data which is analyzed qualitatively. The results of the research are legal protection for resellers for default, based on Article 1320 of the Civil Code, where the agreement made is not in accordance with the agreement, it is null and void, where the supplier is obliged to compensate the reseller for losses. The application of the judge's law in the decision is that the judge granted part of the decision and stated that the Defendant had committed an act of breach of contract based on Article 1320 of the Civil Code which did not fulfill one of the conditions for the validity of the agreement, namely the agreement contained in the notarial deed.
Membangun Iklim Investasi yang Kondusif: Perlindungan hukum bagi penanam modal dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Desa Empus, Kabupaten Langkat warsiman; Tanjung, Jarnawi Hadi Saputra; Tanjung, Irwansyah; Amalia, Apri; Fauzi, Muhammad
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 5 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v5i1.405

Abstract

The palm oil industry in Indonesia, as one of the country’s major economic sectors, contributes significantly to the national economy. However, this sector faces various challenges, particularly related to legal uncertainty that hinders the creation of a conducive investment climate. This study aims to analyze the legal protection for investors in the palm oil plantation sector, focusing on Empus Village, Langkat Regency. The research explores legal issues related to land ownership, social conflicts with local communities, and policy changes that are poorly coordinated. The method used is a descriptive qualitative approach with triangulation techniques, integrating data from in-depth interviews, field observations, and policy document analysis. The study finds that unclear land ownership and fluctuating policies are the primary obstacles to investment. Additionally, the lack of policy socialization by the government has caused legal uncertainty that disadvantages both investors and local communities. Existing policies, such as Minister of Agriculture Regulation No. 26/2017, do not provide clear and consistent legal protection. Therefore, the study recommends enhancing policy socialization, revising legal protection for investors, and enforcing stronger legal frameworks to create a more conducive and sustainable investment climate. This research contributes to the formulation of more inclusive policies and supports the sustainability of the palm oil plantation sector.