Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam Evhy Sekarwangi Putri; Muh. Yusril Faudzi; Kurniati Kurniati
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.204

Abstract

This research discusses the role of leaders in resolving state security conflicts based on the perspective of Islamic political ethics. Leaders play an important role in achieving peace and prosperity in a country, so that in resolving a state security conflict, leaders participate fairly in maintaining the security of the people and the state. The purpose of this study theoretically is to provide an academic contribution on how the role of leaders in resolving state security conflicts based on the concept of Islamic political ethics. Practically, this research reveals how the methods and contributions of leaders in resolving national security conflicts based on the concept of Islamic political ethics. The results of this study reveal that in Islamic political ethics, the role and methods of leaders in dealing with national security conflicts rely heavily on the principles of justice (Al-Adl), wisdom (Hikmah), protection and security (Maslahah), consultation (Shura), forgiveness and reconciliation (Afw and Sulh), and law enforcement (Qisas and Ta'zir). Research shows that leaders who apply these principles are able to create a just, safe, and harmonious environment, which in turn increases community trust and well-being. Leaders are required to act impartially, use discretion in decision-making, protect individual rights and community safety, involve the community in the decision-making process, and encourage forgiveness and reconciliation. Shariah-compliant law enforcement is also emphasized to maintain justice and prevent further crimes. AbstrakPenelitian ini membahas mengenai peran pemimpin dalam menyelesaikan konflik keamanan nasional berdasarkan perspektif etika politik islam. Pemimpin berperan penting terhadap tercapainya perdamaian dan kesejateraan dalam sebuah negara, sehingga dalam menyelesaikan sebuah konflik keamanan negara, pemimpin ikut adil dalam menjaga keamanan rakyat dan negaranya. Tujuan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan kontribusi akademis bagaimana peran pemimpin dalam menyelesaikan konflik keamanan nasional berdasarkan konsep etika politik islam. Secara praktis penelitian ini mengungkap bagaimana metode dan kontibusi pemimpin terhadap penyelesaian konflik keamanan nasional yang di dasarkan pada konsep etika politik islam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam etika politik Islam, peran dan metode pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional sangat bergantung pada prinsip-prinsip keadilan (Al-Adl), kebijaksanaan (Hikmah), perlindungan dan keamanan (Maslahah), konsultasi (Shura), pengampunan dan rekonsiliasi (Afw dan Sulh), serta penegakan hukum (Qisas dan Ta’zir). Penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin yang menerapkan prinsip-prinsip ini mampu menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan harmonis, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin dituntut untuk bertindak adil tanpa memihak, menggunakan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, melindungi hak-hak individu dan keamanan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mendorong pengampunan dan rekonsiliasi. Penegakan hukum yang sesuai dengan syariah juga ditekankan untuk menjaga keadilan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Telaah Siyasah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Perda Takalar No. 3 Tahun 2023: Studi Lapangan Di Desa Cikoang Evhy Sekarwangi Putri; Usman Jafar; Rahmiati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6286

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menata kawasan kumuh di Desa Cikoang serta amanat undang‑undang yang menuntut kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Takalar Nomor 3 Tahun 2023 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui metode normatif syar’i dan empiris. Data diperoleh dari wawancara dengan masyarakat, aparat desa, dan tokoh agama, serta observasi langsung di lapangan yang dipadukan dengan literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji kredibilitas triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda telah memberikan dampak nyata berupa program bedah rumah, pembangunan jamban sehat, perbaikan saluran drainase, pembangunan jalan tani, serta kerja bakti rutin yang melibatkan masyarakat. Nilai filosofisnya tercermin dalam kebersihan sebagai bagian dari iman, serta prinsip ta’awun (tolong‑menolong) dan syura (musyawarah) dalam pelaksanaan program. Namun, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, lemahnya pendataan penerima manfaat, dan minimnya infrastruktur pendukung, sehingga prinsip keadilan distribusi belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, perda ini selaras dengan prinsip maslahah, keadilan, dan maqasid al‑shari’ah, tetapi memerlukan penguatan verifikasi partisipatif, transparansi distribusi, serta konsistensi pelaksanaan. Implikasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat agar kebijakan berjalan lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai‑nilai Islam