Titi Stiawati
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG Umi Nihlatunnada; Rina Yulianti; Titi Stiawati
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i2.27425

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pengawasan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang. Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu guna mengetahui apakah pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengawasan Pembangunan Daerah Kota Serang serta seberapa besar pengaruhnya. Permasalahan pada penelitian ini, yaitu lemahnya pengawasan pimpinan mengenai perilaku pegawai, lemahnya sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar kedisiplinan, juga tidak berjalan dengan baiknya sistem absensi pegawai, dan menurunnya realisasi kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Teori yang digunakan adalah teori pengawasan dari Robbins dan Coulter (2016:163). Selain itu juga digunakan teori Kinerja Pegawai dari Bernaddin, Russel dalam Priansa (2017:55). Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, dimana sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan total 31 responden. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang. Hasil penelitian melalui bantuan SPSS versi 26 diketahui bahwa nilai dengan hasil uji hipotesis t 16,649 > 1,697 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 (0,000 < 0,05). Berdasarkan pada kolom r square adalah 0.905 yang berarti 90,5% variabel pengawasan dapat mempengaruhi variabel kinerja pegawai. Diketahui pula bahwa setiap adanya upaya kenaikan satu atau satuan variabel pengawasan, maka akan menyebabkan kenaikan kinerja pegawai sebesar 1,385. Maka, Hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh positif yang kuat dan signifikan antara pengawasan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA SERANG Abdullah Gymnastiar; Titi Stiawati; Sierfi Rahayu
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.32232

Abstract

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatannya menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong tercapainya kemandirian keuangan daerah. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pemerintah Kota Serang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Namun, implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Serang masih belum berjalan optimal. Permasalahan mencakup belum optimal dalam pemungutan di seluruh kecamatan, kurangnya sosialisasi serta kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh stakeholder terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Serang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari wawancara, studi dokumentasi, dan observasi dengan analisis data menurut Miles & Huberman. Hasil penelitian dalam implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kota Serang belum berjalan dengan optimal. Dalam dimensi komunikasi, kurangnya pemanfaatan berbagai media komunikasi dan kurangnya koordinasi dari Bapenda kepada Kelurahan. Dimensi sumber daya, akurasi data masih perlu ditingkatkan agar pemungutan dapat berjalan lebih efisien. Dalam dimensi disposisi, dedikasi dari aktor implementor terhadap kebijakan ini juga belum optimal. Dalam dimensi struktur birokrasi, belum terdapat SOP/regulasi tertulis dalam pemungutan dan pendistribusian SPPT. Peneliti menyarankan Bapenda Kota Serang perlu meningkatkan komitmen dengan memperkuat peran monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak di tingkat kelurahan.