Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Gema Wiralodra TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Action Research Literate (ARL) Jurnal CENDEKIA Jaya Focus: Jurnal of Law Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Walim, Walim
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Indonesia
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
ASPEK-ASPEK HUKUM TERHADAP SANKSI KEBIRI SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA Walim, Walim
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.77 KB)

Abstract

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pedofil di Indonesia belum seimbang dengandampak yang ditimbulkannya. Korban yang masih anak-anak tentu saja mengalamitrauma yang berlanjut hingga dewasa bahkan seumur hidup oleh karena itu perlu untukpembaharuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pedofilia. Pembaruan ini perludilakukan karena sanksi pidana yang saat ini digunakan tidak berpengaruh terhadappara pelaku, upaya penegakkan kriminal yang rendah dalam kasus kejahatan pedophliekriminal ini adalah untuk memberikan sanksi kebiri. Kebiri disebut juga pengebirianatau pengebirian, yaitu tindakan bedah atau kimiawi yang bertujuan untuk melemahkanhormon testosteron melemah atau ovarium pada wanita, pengebirian dapat dilakukanpada hewan dan manusia.Berdasarkan latar belakang masalah maka munculpertanyaan yaitu, apakah hukuman yang tepat bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Untukmenjawabnya penulis menggunakan metode penelitian melalui kajian pustaka (LibraryResearch) berfungsi untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksipidana phedophilia dan kebiri merupakalah salah satu alternatif sanksi untuk pelakupedofilia di Indonesia, sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptifanalitik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitupenelitian untuk menemukan doktrin atau prinsip hukum, ijma (pendapat para ulama),berkaitan dengan sanksi pedofilia dan hukum pidana alternatif sanksi pidana bagipelaku tindak pidana akta pedofilia. Sehingga diharapkan untuk menganalisis secarajelas tentang pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan kejahatan pedofilia denganteknik pengumpulan data melalui peninjauan bahan pustaka yang terkait denganmasalah tersebut dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.Kata Kunci : Sanksi Kebiri, Alternatif Sanksi Pidana, Pedofilia
HARMONISASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran) Walim, Walim
Gema Wiralodra Vol 11 No 2 (2020): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gemawiralodra.v11i2.140

Abstract

Pers merupakan wahana komunikasi dan lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media eletronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang, di samping kebutuhan akan pangan, sandang serta papan. Informasi terjadi atas dasar komunikasi antar individu. Secara hukum, pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati rasa kesusilaan masyarakat dan norma-norma agama serta asas praduga tak bersalah. Semua warga negara berhak memperoleh keterbukaan informasi yang merupakan ciri penting negara yang bersifat demokrasi demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Badan publik dan pemerintah wajib memberikan informasi secara terbuka kepada publik tentang kebijakan dan seluruh kegiatan yang dilakukan, sampai laporan keuangannya. Melalui implementasi Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik, seluruh penyelenggaraan badan public dan pemerintah dapat diawasi langsung oleh masyarakat, dan akan semakin sulit untuk penyalahgunaan anggaran. Informasi publik sangatlah bermanfaat untuk masyarakat dimana pemerintah harus mampu menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan pemerintah maupun informasi yang diinginkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan industri, perkembangan ekonomi dan hal-hal yang sifatnya berhubungan langsung dengan masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik dicetuskan dengan berbagai alasan di era globalisasi yang telah memudarkan batas adminitrasi sehingga membuat komunikasi yang diterima sulit terbendung. Kepastian Hukum dilakukan sebagai upaya penyerasian dan penyelarasan peraturan tertentu, baik berupa peraturan yang dibuat lembaga resmi maupun dengan perundang-undangan.
HARMONISASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran) Walim Walim
Gema Wiralodra Vol. 11 No. 2 (2020): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gemawiralodra.v11i2.140

Abstract

Pers merupakan wahana komunikasi dan lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media eletronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang, di samping kebutuhan akan pangan, sandang serta papan. Informasi terjadi atas dasar komunikasi antar individu. Secara hukum, pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati rasa kesusilaan masyarakat dan norma-norma agama serta asas praduga tak bersalah. Semua warga negara berhak memperoleh keterbukaan informasi yang merupakan ciri penting negara yang bersifat demokrasi demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Badan publik dan pemerintah wajib memberikan informasi secara terbuka kepada publik tentang kebijakan dan seluruh kegiatan yang dilakukan, sampai laporan keuangannya. Melalui implementasi Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik, seluruh penyelenggaraan badan public dan pemerintah dapat diawasi langsung oleh masyarakat, dan akan semakin sulit untuk penyalahgunaan anggaran. Informasi publik sangatlah bermanfaat untuk masyarakat dimana pemerintah harus mampu menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan pemerintah maupun informasi yang diinginkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan industri, perkembangan ekonomi dan hal-hal yang sifatnya berhubungan langsung dengan masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik dicetuskan dengan berbagai alasan di era globalisasi yang telah memudarkan batas adminitrasi sehingga membuat komunikasi yang diterima sulit terbendung. Kepastian Hukum dilakukan sebagai upaya penyerasian dan penyelarasan peraturan tertentu, baik berupa peraturan yang dibuat lembaga resmi maupun dengan perundang-undangan.
TINJAUAN YURIDIS HUKUM DAN HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Pengelola Jurnal CENDEKIA Jaya; Dr. Walim SH., MH.
CENDEKIA Jaya Vol 4 No 1 (2022): Edisi Februari
Publisher : FISIP UNTAG Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v4i1.302

Abstract

Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar(Fundamental Right) yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak atas kesehatan yang sebelumnyadipandang hanya sekedar urusan pribadi terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, kini telahmengalami pergeseran paradigma yang sangat besar menjadi suatu hak hukum (legal rights)yang tentunya dijamin oleh negara. Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebarhampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai opsi untuk merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping Pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.
PRINSIP, ASAS DAN KAIDAH HUKUM WARIS ISLAM ADIL GENDER Walim Walim
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 3, No 1 (2017): Published 27 Juni 2017
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v3i1.9

Abstract

Theoretically, the Islamic inheritance law can be seen from different point of view basedon its object of law related to the division of property that has more dimension on civillaw and more closely within muamalah Fiqh as the scope of the study and related tointerpersonal law. Based on the writer's point of view, it is closer to the muamalahstudy which opens the possibility of ijtihad so that, Islamic law can be adapted in everyperiod of time. The problem of inheritance division assumed the concept of 'tribalism'and Islam comes to deconstruct the "tribalism" with the fundamental religion by theegalitarianism spirit to state woman as an autonomous and dignified personal and hasvalues. The portion of the man’s share who gets twice of the girl's actually is the maximum share (had al-aqsa) which should not exceed the maximum share of thesection, as well as the prohibition of giving a share of less than half of the male portionfor the girl. Allah’s Hudud in the form of legal limitation indicates the necessity ofequal sharing between men and women. So, the equality is the existence of the harmonyfrom the maximum share for men to the minimum share of women as the boundariesthat have been created by God.Keywords: Islamic Inheritance; Distributional Inheritance; Gender; Fiqh Muamalah;Equality.
Peran UU No. 22 Th. 1999 dan UU No. 25 Th. 1999 Terhadap Visi & Misi Bwi Bermartabat Kusyana, Kusyana; Walim, Walim
Action Research Literate Vol. 8 No. 11 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i11.2359

Abstract

UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 menjadi dasar penting untuk mendukung tujuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indramayu, Jawa Barat, dalam melayani masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan. Implementasi pemerintahan yang baik dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional yang merata hingga daerah. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Desentralisasi Fiskal, daerah berhak memperoleh sumber keuangan dari pengelolaan BUMD dan kerjasama dengan pihak ketiga. BUMD memiliki tiga misi utama: melayani masyarakat, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebagai agen pembangunan ekonomi daerah. Di bawah UU No. 22 Tahun 1999, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Pemerintah daerah perlu kreatif dan inovatif, mengombinasikan faktor ekonomi, kelembagaan publik, SDM, dan teknologi untuk meningkatkan daya saing daerah. Sumber pendapatan daerah mencakup pajak, laba BUMD, dan penerimaan lain, terutama karena berkurangnya subsidi pusat. Meskipun BUMD kurang strategis dibanding BUMN, mereka menghadapi tantangan dalam hal tata kelola, ketidaksetaraan perlakuan, minimnya modal, serta tekanan politik yang memengaruhi efisiensi modal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
The Concept of Restorative Justice in the Criminal Legal System: A Breakthrough in Legal Benefits Walim, Walim
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 1 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i1.36726

Abstract

Historically, alternative efforts to resolve criminal cases have existed since the Dutch colonial era, even before Indonesia's independence. Currently, there are several forms of resolving criminal cases outside of court in force, namely diversion (transferring the resolution of children's cases from the criminal justice process to a process outside criminal justice in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law), Afkoop (as regulated in Article 82 of the Criminal Code), and Seponeren (dismissal of cases in the public interest by the Attorney General). The aim of this research is to analyze the concept of restorative justice in the criminal law system as a breakthrough in legal benefits. Approach The research method that can be used in this research is the empirical juridical approach. This approach combines a normative juridical approach with an empirical approach. Based on the analysis carried out, restorative justice can be applied in cases that cause financial loss or minor crimes. The principle of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia does not only depend on formal and material criminal law provisions but is also based on a broader concept of punishment. The model for implementing restorative justice in Indonesian criminal procedural law can be found through a criminal resolution mechanism that follows a legitimate legal problem resolution approach, which is reflected in the reform of the criminal justice system in Indonesia, which is based on an evaluation of the criminal justice system.
RESTORATIVE JUSTICE: A REVISION OF CRIMINAL PROCEDURE Walim, Walim
FOCUS: Jurnal of Law Vol 6 No 1 (2025): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47685/focus.v6i1.733

Abstract

The concept of resolving criminal cases through alternative methods has existed since the Dutch colonial era, exemplified by Article 82 of the Indonesian Penal Code (KUHP), which introduced afkoop allowing the dismissal of charges if the offender paid a voluntary fine. Over time, out-of-court settlements evolved, with practices like diversion for children and seponering by the Attorney General in the public interest. These early forms demonstrate the presence of restorative justice in the Indonesian legal system long before the term became widely recognized. This article examines how restorative justice is applied, the principles behind it, and its integration within criminal procedure law. The analysis suggests that restorative justice is particularly effective for minor offenses or cases with limited financial impact, focusing on healing, voluntary participation, and social responsibility. For restorative justice to thrive, the legal system must shift from punishment to recovery, making it essential to the development of a more humane and socially just criminal justice system.
Legal Analysis of Alleged Corruption in Vessel Services within State-Owned Port Service Enterprises Risnandi, Faisal; Hamamah, Fatin; Walim, Walim
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 11, January 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i11.3607

Abstract

Introduction: This article examines the alleged corruption in tugboat service operations at Pangkalbalam Port between 2020 and 2022. The issue emerged from several vessels that were not charged tugboat service fees, raising suspicions of potential state losses. The case became a legal concern because service exemptions in state-owned port enterprises must comply strictly with national maritime regulations.Purposes of the Research: The purpose of this study is to conduct a juridical analysis of whether the absence of tugboat service charges constitutes a corruption offense under Indonesian anti-corruption law. This research further seeks to clarify the legal classification of vessels subject to mandatory tug services and evaluate the regulatory compliance of port operators in determining service obligations.Methods of the Research: This study applies a normative juridical method using statutory, case, and jurisprudential approaches. Data sources include case files, maritime transport laws, Ministerial Regulations on pilotage and towage services, internal tariff policies of PT Pelindo, and relevant court decisions. These legal materials are analyzed systematically to determine whether all elements of corruption and state financial loss are fulfilled based on applicable legislation.Findings of the Research: The findings prove that the vessels exempted from tugboat service charges were legally categorized as non-mandatory tug vessels under Law Number 17/2008, Ministerial Regulation PM 57/2015, and PT Pelindo’s tariff policies. No elements of abuse of authority, illicit enrichment, or state financial loss were found; therefore, the case could not proceed to prosecution. This research offers novelty by clarifying vessel-classification mechanisms and recommending improved regulatory understanding for port operators.
Legal Analysis of Inmate Development to Optimize the Correctional System in Cirebon Prison Kowasmar Putra, Suyadi; Hamamah, Fatin; Walim, Walim
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 12, February 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i12.3608

Abstract

Introduction: This article examines the legal and practical framework of inmate development within Indonesia’s correctional system following the enactment of Law Number 22 of 2022 on Corrections. It highlights ongoing challenges in ensuring that correctional institutions effectively fulfill their rehabilitative mandate, with Cirebon Class IIA Correctional Facility serving as the primary locus of analysis.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the legal regulation of inmate development under Law Number 22 of 2022, evaluate its implementation in Cirebon Class IIA Correctional Facility, and identify inhibiting factors as well as the institutional efforts undertaken to optimize inmate development in accordance with national correctional standards.Methods of the Research: This research employs a descriptive qualitative design combining normative and empirical juridical approaches. Secondary legal materials from primary and secondary sources underpin the analysis. Data interpretation uses a deductive reasoning model through syllogistic analysis to assess the alignment of legal norms with on-ground practices in the implementation of inmate development programs.Findings of the Research: This study confirms that the Cirebon Class IIA Correctional Institution has made great efforts to fulfill the rights of inmates in accordance with the mandate of the Law on Corrections, which is manifested in the implementation of spiritual, social, health, and vocational development programs. These institutional efforts include the provision of routine religious guidance, psychological and social counseling, health seminars, and vocational skills training such as carpentry, agriculture, and handicrafts. However, the optimal implementation of these programs is severely hampered by significant structural challenges, namely severe overcapacity of inmates, limited number of correctional personnel and professional experts (psychologists, social workers, vocational instructors), and inadequate facilities and infrastructure to accommodate and support development activities effectively. The study highlights the gap between the ideal legal framework (das sollen) and the operational reality on the ground (das sein), while also demonstrating collaborative initiatives with external parties and proposals to increase resource allocation as mitigation measures.
Co-Authors Fatin Hamamah Kowasmar Putra, Suyadi Kusyana, Kusyana M. Iman Santoso Pengelola Jurnal CENDEKIA Jaya Risnandi, Faisal Rocky Marbun, Rocky Waty Suwarty Haryono