Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Karimah Tauhid Journal Of Law Sciences (Legisci)
Hidayat Rumatiga
Universitas Djuanda
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Preventing the Exploitation of Indonesian Migrant Workers by Illegal Companies Endeh Suhartini; Defisa; Hidayat Rumatiga; Andri Brawijaya; Yahya Habib
Jurnal Legisci Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 October 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v3i2.987

Abstract

Exploitation is the excessive, unfair, and unlawful use or exploitation of resources, labor, and other resources for personal or group gain. Legal protection for Indonesian migrant workers employed through AKAN or AKAD must comply with applicable law to ensure legal certainty. Exploitation prevention is achieved by ensuring Indonesian migrant workers' understanding of the procedures and companies sending them. Indonesian migrant workers must work through authorized companies and comply with applicable legal procedures. This study aims to determine the form of legal protection for Indonesian Migrant Workers and recommend efforts that can be made to prevent the exploitation of Indonesian Migrant Workers. This research uses a normative juridical approach, which focuses on analyzing legal texts, legal norms, and applicable legal rules. The research concludes as follows: Preventing the exploitation of Indonesian migrant workers who will enter employment through AKAN (Inter-Country Work Agreements) and AKAD (Inter-Regional Work Agreements) requires Indonesian migrant workers to be more careful in selecting companies that will send them as Indonesian migrant workers and to understand the provisions of laws and regulations related to employment law, as they regulate their rights and obligations, thereby ensuring legal certainty. This research is crucial for developing legal protection for Indonesian migrant workers. It serves as a scientific study that can be referenced by other researchers conducting similar research. It can also serve as a resource for the public to learn about Indonesian labor law.
Efektivitas Fungsi Sabhara dalam Mengatasi Potensi Gangguan di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek Hernando Evendrico; R. Djuniarsono; Hidayat Rumatiga
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.19374

Abstract

Fungsi Sabhara merupakan ujung tombak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama dalam menghadapi potensi gangguan yang dapat berkembang menjadi gangguan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi Sabhara Polres Kabupaten Bogor dalam menangani potensi gangguan berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum fungsi Sabhara dalam pelaksanaan tugas preventif dan represif telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan penurunan tingkat gangguan kamtibmas serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan lingkungan. Namun, masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan personel, sarana prasarana, serta koordinasi antarunit fungsi yang berpengaruh terhadap optimalisasi tugas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, dukungan anggaran, dan penyusunan strategi operasional yang lebih terintegrasi untuk memperkuat peran Sabhara sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi potensi gangguan di wilayah hukum Polres Bogor.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perundungan di Lembaga Pendidikan Berbasis Pesantren di Kabupaten Bogor Zulfahmi; Jacobus Jopie Gilalo; Hidayat Rumatiga
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 5 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i5.22359

Abstract

Perundungan dalam pondok pesantran sering terjadi, berdasarkan data yang dirangkum kompas.com dalam satu tahun mencapai 85 kasus perundungan contohnya di Semarang banyak anak-anak santri yang mengalami peundungan, di Lamongan anak usia 14 menjadi korban kekerasan.  penelitian ini bertujuan untuk mendalami perlindungan hukum terhadap anak dari perundungan di pondok pesantren agar adanya suatu kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji objek penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, maupun doktrin. Penelitian ini juga menggunakan data empiris untuk dianalisis. Sehingga data penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu data primer yang diperoleh langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis pesantren perlu diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku kekekasan fisik, spikis, dan seksual terhadap anak agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan orang lain yang akan mencoba untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan berbasis pesantren. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis pesantren, berupa upaya non hukum, yaitu: Pembentukan satgas (satuan tugas) internal di lembaga pesantren. Pengawasan langsung dari komnas HAM dan KPAD serta lembaga lain yang memiliki tugas yang terkait dengan perlindungan anak. Peran pemerintah setempat. Upaya hukum, yaitu upaya hukum merupakan upaya yang dilakukan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dapat diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Teori Ekonomi Al-Ghazali dan Adam Smith: Analisis Komparatif terhadap Mekanisme Pasar Aireni Ratnasari; Hidayat Rumatiga; Amany Amany
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v3i2.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Al-Ghazali dan Adam Smith tentang mekanisme pasar, mengeksplorasi konsep-konsep seperti nilai tukar, keadilan ekonomi, dan peran negara dalam mengatur ekonomi. Perbandingan antara pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Adam Smith menawarkan wawasan yang menarik dalam evolusi teori ekonomi dari perspektif Timur dan Barat. Al-Ghazali, seorang cendekiawan Muslim abad pertengahan, dan Adam Smith, ekonom terkenal dari era pencerahan Eropa, masing-masing menyumbangkan pandangan unik mereka tentang mekanisme pasar dan peran individu dalam ekonomi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (library research), yang melibatkan pembacaan dan analisis berbagai sumber yang relevan dengan topik tersebut. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Al-Ghazali dengan landasan teori ekonomi Islam, menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam mekanisme pasar. Baginya, pasar bebas dapat diterima selama dipandu oleh prinsip-prinsip seperti transparansi, kejujuran, dan persaingan yang sehat, Sementara itu, Adam Smith dalam teori pasar bebasnya, menitikberatkan pada kepentingan pribadi dan utilitarianisme. Baginya, pasar seharusnya bekerja tanpa campur tangan yang signifikan dari pemerintah, membiarkan harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang alami.
Co-Authors Aireni Ratnasari Amany Amany Andri Brawijaya Defisa Hernando Evendrico Raden Djuniarsono Suhartini , Endeh Yahya Habib Zulfahmi