This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Pelita
Joko Sriwidodo
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Eksaminasi Hak Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Berbagai Kondisi Menurut UUPT Pasal 72 Budihardjo Hardisurjo; Joko Sriwidodo; Ramlani Lina Sinaulan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5204

Abstract

Struktur kepemilikan saham dalam PT sering menimbulkan ketimpangan hak dan tanggung jawab, yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas. Ketidakseimbangan ini dapat memicu konflik internal, terutama saat perusahaan mengalami kerugian atau saat tindakan pengurus merugikan kepentingan pemegang saham tertentu. Pasal 72 UUPT memberikan hak kepada pemegang saham untuk menuntut ganti rugi dalam situasi di mana keputusan pengurus merugikan perusahaan, namun pemegang saham minoritas sering mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana hak-hak pemegang saham diatur dalam Pasal 72 UUPT dan bagaimana perlindungan terhadap kepentingan mereka dapat diterapkan dalam berbagai kondisi. Selain itu, penelitian ini menganalisis dampak perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengaturan PT, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang kini dapat mendirikan PT sebagai badan hukum perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian hukum yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan UUPT secara jelas mengatur hak dan tanggung jawab pemegang saham, termasuk hak suara dan hak untuk mendapatkan dividen. Ketimpangan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas memerlukan perlindungan hukum terhadap ketidakadilan. Undang-Undang Cipta Kerja memfasilitasi badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil, tetapi menyoroti perlunya perlindungan hak pemegang saham yang lebih baik, akuntabilitas, dan transparansi
Analisis Yuridis Hak Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas : Studi Pasal 72 UUPT dalam Situasi Restrukturisasi Perusahaan Ahmad Fanani Eko Prasetya; Joko Sriwidodo; Ramlani Lina Sinaulan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5205

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pemegang saham minoritas dalam situasi restrukturisasi perusahaan, khususnya terkait pembagian dividen dan dampak terhadap kontrol serta kepemilikan saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Perseroan Terbatas (UUPT), pembagian dividen interim dapat dilakukan dengan syarat tertentu, namun dalam praktik restrukturisasi, pemegang saham minoritas berisiko menghadapi kerugian berupa hilangnya hak dividen, dilusi saham, dan berkurangnya pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selain itu, kendala dominasi pemegang saham mayoritas seringkali mengurangi perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Penelitian ini juga memberikan saran untuk meningkatkan transparansi dan mekanisme perlindungan hak minoritas melalui perubahan anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham yang mengatur keputusan strategis dan restrukturisasi perusahaan
Polwan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Analisis Kasus Pembakaran Suami Di Mojokerto Dari Perspektif Gender dan Hukum Novita Irene Wong; Joko Sriwidodo; Edi Saputra Hasibuan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5527

Abstract

Cases of gender-based violence in the family (KDRT) continue to be an important issue because of its major impact. Gender stereotypes that consider men as perpetrators and women as victims often ignore the fact that women can also be perpetrators. This study uses a normative approach with an analysis of laws and regulations, cases, and literature studies to understand the influence of gender roles in KDRT and the application of the law to perpetrators who are members of the police. The results of the study indicate the need for inclusive legal reform and an understanding of gender equality to ensure equal legal protection for all victims. In cases of KDRT involving female police officers, the application of the PKDRT Law is more relevant because it regulates physical violence that causes death. Handling this case requires a transparent, fair, and objective legal process, regardless of the status of the perpetrator