Iqbal Suhaeb
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Sekitar Kawasan Cagar Budaya Pecinan Kecamatan Wajo Kota Makassar Muhammad Suwandi Ote; Agus Salim; Iqbal Suhaeb
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6054

Abstract

Kawasan Cagar Budaya Pecinan Kecamatan Wajo merupakan salah satu pusat perdagangan dan jasa di Kota Makassar. Bangunan dalam kawasan tersebut dibangun untuk acara-acara penting dan resmi yang biasa dilakukan oleh pemerintah Belanda yang berkaitan dengan kesenian pada masa itu, seperti acara berpesta, pertunjukan sandiwara, musik dan kegiatan kesenian lainnya. Namun, Adanya alih fungsi bangunan pada Kecamatan Wajo berdampak negatif pada beberapa aspek yaitu fisk, lingkungan dan sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian terkait arahan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan cagar budaya pecinan kecamatan wajo kota makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa analisis Overlay dan analisis SWOT. Hasil analisis overlay menunjukkan bahwa Kecamatan Wajo memiliki karakteristik fisik yang mendukung, dengan keberadaan bangunan bersejarah dan potensi pariwisata yang tinggi serta jumlah penduduk yang cukup besar dan hasil analisis SWOT menunjukan bahwa penguatan sektor pariwisata berbasis budaya, revitalisasi kawasan dengan melibatkan masyarakat lokal, serta kolaborasi antara pariwisata, pendidikan, dan teknologi untuk mendigitalisasi budaya adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta mampu memberikan sumbangsih kajian ilmiah bagi penelitian selanjutnya. The Chinatown Cultural Heritage Area of Wajo District is one of the centers of trade and services in Makassar City. The buildings in the area were built for important and official events that were usually carried out by the Dutch government related to the arts at that time, such as parties, theatrical performances, music and other artistic activities. However, the transfer of building functions in Wajo District has a negative impact on several aspects, namely fisk, environment and socio-culture. Based on this, the researcher conducted research related to the direction of controlling the use of space around the Chinatown Cultural Heritage Area, Wajo District, Makassar City. This research was conducted using a quantitative approach in the form of Overlay analysis and SWOT analysis. The results of the overlay analysis show that Wajo District has supportive physical characteristics, with the existence of historical buildings and high tourism potential as well as a large population and the results of the SWOT analysis show that strengthening the culture-based tourism sector, regional revitalization by involving local communities, and collaboration between tourism, education, and technology to digitize culture are steps that need to be taken. The results of this research are expected to be useful for the government and society and be able to contribute to scientific studies for further research.
Arahan Pengembangan Konsep Hilirisasi Dalam Mendukung Kebijakan Dan Skema Pembiayaan Industri Hilir Kelapa Sawit Di Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ishaq Salma; Rudi Latief; Iqbal Suhaeb
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6056

Abstract

 Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO + CPKO) No.1 Dunia. Posisi ini memberikan keuntungan besar dalam hal ketersediaan bahan baku untuk industri hilir. harapannya minyak sawit mentah dapat diolah terlebih dahulu di dalam negeri dalam bentuk produk setengah jadi (antara) ataupun produk jadi (akhir) untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Namun pada kenyataanya pengiriman dalam bentuh mentah masih mendominasi. Sehingga pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan dan pembiayaan untuk mendukung hilirisasi kelapa sawit. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah potensi alternatif dalam melakukan pengembangan industri hilir kelapa sawit. Penelitian ini kemudian ditujukan untuk mengkaji faktor-faktor yang memungkinkan penyebab terjadinya ekspor minyak sawit mentah dan menentukan tingkatan prioritas arahan pengembangan konsep hilirisasi di Provinsi Sulawesi Selatan, arahan tersebut merupakan cara mereduksi faktor-faktor penyebab ekspor dengan memanfaatkan hipotesis dari kajian kepustakaan dan penelitian terdahulu di lokasi yang lain. Hipotesis kemudian di uji apakah hasilnya sama dengan pada lokasi penelitian saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan melakukan wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 faktor penyebab terjadinya ekspor minyak sawit mentah dan 6 arahan untuk mereduksinya. Perbedaan hipotesis dengan hasil penelitian adalah pada susunan tingkat prioritasnya. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan kajian lebih mendalam untuk mendukung kebijakan hilirisasi kelapa sawit dan skema pembiayaan yang sudah ada maupun alternatif lainnya.  Indonesia is the World's No. 1 producer of crude palm oil (CPO + CPKO). This position provides a great advantage in terms of the availability of raw materials for the downstream industry. It is hoped that crude palm oil can be processed domestically in the form of semi-finished products (intermediate) or finished products (final) to create added economic value and meet domestic needs. However, in reality, shipments in raw form still dominate. So the Indonesian government has made various policies and financing to support palm oil downstreaming. South Sulawesi Province is an alternative potential area for developing the downstream palm oil industry. This study is then aimed at examining the factors that allow the cause of crude palm oil exports and determining the priority level of directions for developing downstream concepts in South Sulawesi Province, these directions are a way to reduce the factors that cause exports by utilizing hypotheses from literature studies and previous research in other locations. The hypothesis is then tested whether the results are the same as at the current research location. This study was conducted using a mixed approach method (qualitative and quantitative) by conducting interviews and then analyzed using triangulation analysis. The results of the study indicate that there are 6 factors causing crude palm oil exports and 6 directions to reduce them. The difference between the hypothesis and the research results is in the arrangement of priority levels. Furthermore, the results of this study are expected to be able to provide input to the South Sulawesi Provincial Government to conduct a more in-depth study to support the palm oil downstream policy and existing financing schemes or other alternatives.
Implementasi Pemanfaatan Kesesuaian Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan Muhammad Indra Dewa Virgiawan; Syafri Syafri; Iqbal Suhaeb
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.6062

Abstract

Implementasi Pemanfaatan Kesesuaian Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berada di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah utara, Kabupaten Jeneponto di sebelah timur, serta Laut Makassar di sebelah selatan dan barat. Kabupaten Takalar memiliki luas sekitar 866,28 km² dan terdiri dari 10 kecamatan. Masalah ketidaksesuaian lahan terhadap rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Takalar, seperti di banyak daerah lainnya, adalah salah satu tantangan besar dalam pembangunan. Kesesuaian antara penggunaan lahan dan rencana tata ruang wilayah sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, teratur, dan tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab, dampak, dan solusi atas ketidaksesuaian lahan terhadap rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Takalar. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ketidaksesuaian lahan terhadap rencana tata ruang wilayah.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan observasi, survei, atau statistik Sebagian besar wilayah yang telah ditetapkan untuk penggunaan pertanian dalam RTRW, seperti kawasan sawah dan perkebunan, masih digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, ada beberapa titik yang mengalami alih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan komersial. Selanjutnya, Dengan memahami ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas tata ruang di Kabupaten Takalar, sehingga pembangunan di daerah ini dapat berjalan lebih tertata dan sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Implementation of Land Suitability Utilization Based on Regional Spatial Planning (RTRW) in Takalar Regency, South Sulawesi. Takalar Regency is a regency located in South Sulawesi Province, Indonesia. This regency is located on the southwest coast of Sulawesi Island and borders Gowa Regency to the north, Jeneponto Regency to the east, and the Makassar Sea to the south and west. Takalar Regency has an area of approximately 866.28 km² and consists of 10 sub-districts. The problem of land incompatibility with the regional spatial planning in Takalar Regency, as in many other areas, is one of the major challenges in development The suitability between land use and regional spatial planning is very important to create sustainable, orderly, and environmentally friendly development. Therefore, this study aims to explore the causes, impacts, and solutions to land mismatches with regional spatial planning in Takalar Regency. To provide policy recommendations for local governments in overcoming the problem of land mismatches with regional spatial planning. This study was conducted using a quantitative descriptive approach with observation, survey, or statistics Most of the areas that have been designated for agricultural use in the RTRW.such as rice fields and plantations, are still used according to their designation. However, there are several points in coastal areas and coastal areas that have been converted into residential and commercial areas. Furthermore, by understanding the inconsistency of land use with the RTRW, it is hoped that this study can be a basis for improving the quality of spatial planning in Takalar Regency, so that development in this area can run more orderly and in accordance with the vision of sustainable long-term development.
Dampak Kegiatan Legalisasi Asset Oleh Kementerian ATR/BPN Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Pada Masyarakat di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar Dyah Faizal; Haeruddin Saleh; Iqbal Suhaeb
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i2.9043

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kegiatan legalisasi aset yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui kepastian hukum aset di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei. Populasi penelitian adalah masyarakat Kelurahan Barombong sebanyak 13.027 jiwa. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga diperoleh 99 responden, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Data diperoleh melalui kuesioner, survei lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan bantuan SPSS 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi aset berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan nilai R Square sebesar 0,659 atau 65,9%. Selanjutnya, legalisasi aset dan pertumbuhan perekonomian masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepastian hukum aset dengan nilai R Square sebesar 0,832 atau 83,2%. Temuan ini membuktikan bahwa program legalisasi aset mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan aset tanah. This study aims to analyze the impact of asset legalization activities conducted by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) on community economic growth through legal certainty of assets in Barombong Subdistrict, Tamalate District, Makassar City. The research employed a quantitative approach using a survey method. The population consisted of 13,027 residents of Barombong Subdistrict. The sample size was determined using the Slovin formula with a 10% margin of error, resulting in the selection of 99 respondents through purposive sampling. Data were collected through questionnaires, field surveys, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using path analysis with SPSS 25.0. The results indicate that asset legalization has a significant effect on community economic growth, with an R-squared value of 0.659 (65.9%). Furthermore, asset legalization and community economic growth significantly influence the legal certainty of assets, with an R-squared value of 0.832 (83.2%). These findings confirm that the asset legalization program contributes to improving community economic conditions and strengthening legal certainty of land ownership.