Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial
Rambe, Safrizal
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
COMMUNISM AND DE-COMMUNIZATION: STUDY OF THE RISE AND COLLAPSE OF COMMUNISM IN INDONESIA AND UKRAINE: A COMPARISON Rambe, Safrizal; Chrisnandi, Yuddy; Haran, Olexiy
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v10i1.51334

Abstract

The rise and fall of communism have caught the attention of many observers, including Indonesia and Ukraine. It is interesting to observe that communism in both countries had received comprehensive support during its revival but ended in destruction in Indonesia and Ukraine, which used to be countries that had the ideology of communism and later denounced communist regimes and banned propaganda of its symbols. This study wants to compare the existence of communism in Indonesia and Ukraine by referring to aspects of ideology and people's acceptance, forms and ideologies adopted by the two countries, figures who propagated it, supporting organizations, and the collapse of communism in Indonesia and Ukraine. This study uses a qualitative method by prioritizing library research in data collection, which then analyses and explains the meaning of the data or interprets it as accurately as possible.
PROSES NEGOSIASI PARTAI ACEH DAN UPAYA PENERIMAAN PILKADA ACEH TAHUN 2012 Sudirman, Sudirman; Lubis, Sahruddin; Rambe, Safrizal
Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial Vol. 9 No. 2 (2023): September
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsds.v9i2.5103

Abstract

This study examines the negotiation process of the Acehnese parties and their acceptance efforts in the 2012 regional elections. The study of the political efforts in negotiating carried out by the Aceh Party elite is not only limited to voicing through political demonstrations, but also taking legal steps through lawsuits against The Constitutional Court is one step in political negotiations with the central government to continue its power and support the creation of sustainable peace in Aceh. This study uses the perspective of negotiation theory and effective political communication. The data collection method used in this research was through an observation approach, document study and in-depth interviews with; Aceh Party elite, Chairman of the Independent Election Commission (KIP), Civil Society and academics. Finally, this study concluded that. First, the refusal to register is part of the negotiation process between the Aceh Party and the central government as a form of commitment to the mandate of the Helsinki MoU and the mandate of the Republic of Indonesia Government Law (UUPA) Number 6 of 2006 concerning the Aceh Government and the sustainability of peace. Second, the Aceh Party formed the Free Aceh Political and Ideological Framing Alliance. This political alliance can help strengthen the voter base, expand campaign reach and strengthen political influence. Third, building effective communication with supporting parties to mobilize support for the Aceh Party.Studi ini mengkaji tentang proses negosiasi partai Aceh dan upaya penerimaan dalam Pilkada tahun 2012. Studi tentang upaya-upaya politik dalam bernegosiasi yang dilakukan oleh elit Partai Aceh bukan hanya sebatas menyuarakan lewat aksi politik unjuk rasa, namun juga mengambil langkah-langkah hukum melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu langkah negosiasi politik dengan pemerintah pusat untuk melanjutkan kekuasaaan dan mendukung terciptanya perdamaian berkelanjutan di Aceh. Studi ini menggunakan perspektif teori negosiasi dan komunikasi politik efektif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui pendekatan observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan; elit Partai Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP), Masyarakat Sipil dan akademisi. Akhirnya, studi ini menyimpulkan bahwa. Pertama, penolakan pendaftaran merupakan bagian dari proses negosiasi Partai Aceh dan pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen amanah Mou Helsinki dan amanah Undang-Undang Pemerintah Repuplik Indonesia (UUPA) Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan keberlajutan Perdamaian. Kedua, Partai Aceh membentuk Aliansi Politik dan Framing Idiologi Aceh Merdeka, aliansi politik ini dapat membantu memperkuat basis pemilih, memperluas jangkauan kampanye, dan memperkuat pengaruh politik. Ketiga, membangun komunikasi efektif dengan partai pendukung sebagai penggalangan dukungan Partai Aceh.
ANTARA PARTAI DAN ORMAS: STUDI PERGESERAN POLITIK SYARIKAT ISLAM PERIODE 1971 - 2004 Rambe, Safrizal; Suwaryo, Utang; Bainus, Arry; ., Muradi
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2022): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5585

Abstract

Pergeseran politik yang terjadi dalam sebuah partai politik, tidak dapat dipisahkan dari adanya dinamika di dalam internal partai politik. Salah satu dinamika yang terjadi di internal partai politik adalah pergeseran politik yang terjadi dalam Sarekat Islam dalam periode 1971-2004. Dinamika Politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas (Agustino: 2009) . Dengan adanya dinamika politik, maka kita mengetahui pergeseran yang terjadi dalam politik, serta dapat menganalisis pergerakan lembaga-lembaga politik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dinamika politik merupakan pergerakan politik.
Dinamika Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024 : Tinjauan Terhadap Konfigurasi Politik PDIP dan PKS Sara, Bapthista Mario Yosryandi; Rambe, Safrizal
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 7 No 2 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.7.2.115-132.2025

Abstract

Sebenarnya, Pemilu 2024 adalah gambaran atas dinamika demokrasi elektoral Indonesia di tengah krisis potensi yang kian ditiru. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang selama dua periode mendominasi eksekutif dan legislatif, kini harus menentukan posisi politiknya di tengah penurunan dukungan elektoral di basis tradisionalnya. Pilihan antara berada di lingkar kekuasaan melalui kompromi atau mundur ke barisan oposisi untuk memulihkan citra ideologis, menjadi suatu dilema yang cukup serius. Demikian pula Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terjadi di persimpangan tengah jalan; antara bertahan sebagai konsistensi yang sejauh ini menjadi mesin perlawanan atau bergabung ke perdamaian dengan kalkulasi pragmatis tatkala mengamankan sumber daya politiknya. Dengan demikian, tulisan ini mengkaji dinamika tersebut melalui analisis teori oposisi, teori tidak rasional, serta politik patronase yang menjelaskan betapa cairnya garis oposisi oposisi dan lingkungan dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Hasil analisis yang ditampilkan, hakikatnya konfigurasi politik PDIP dan PKS pasca Pemilu 2024, menjadi salah satu aspek krusial pada kualitas demokrasi Indonesia. Jika kedua partai ini bersatu dalam kondisi besar, maka ruang oposisi yang substantif akan menyempit, dan turut serta menambah check and balance dalam prosedur demokrasi. Oleh karena itu, pergeseran politik PDIP dan PKS tidak sebatas strategi kekuasaan, justru pertaruhan masa depan demokrasi Indonesia di bawah bayang-bayang kekuasaan rezim Prabowo-Gibran.
Co-Authors Arry Bainus, Arry Chrisnandi, Yuddy Haran, Olexiy Lubis, Sahruddin Muradi ., Muradi Sara, Bapthista Mario Yosryandi Sudirman Sudirman Utang Suwaryo