Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT SAMUDRA PASIFIK DARI GUGUSAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL Davilla Prawidya Azaria
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.773 KB)

Masyarakat modern masa kini dengan berbagai aktivitasnya telah mengasilkan sejumlah besar materi yang berakhir sebagai limbah karena kurangnya infrastruktur pengolahan. Kondisi alam berubah secara signifikan selama 30 hingga 40 tahun terakhir sejak dikenalkannya materi sintetis seperti plastik. Limbah masyarakat termasuk sintetis dan plastik yang tidak dapat terelakkan telah menemukan jalan menuju samudra-samudra di seluruh dunia. Sampah-sampah yang berada di samudera dan pantai disebut marine litter atau sampah lautan. Secara mengejutkan, hal tersebut menjadi bukti bahwa sampah lautan adalah salah satu permasalahan pencemaran yang paling luas pengaruhnya bagi lautan. Sifat menolak terhadap proses degradasi alam menjadikan plastik sebagai materi yang membahayakan bagi lingkungan. Sampah ini berkumpul membentuk gugusan diÂ zona konvergen Samudra Pasifik Utara, letak gugusan sampah yang berada diluar yurisdiksi negara-negara menjadikan suatu permasalahan mengenai perlindungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan karena dampaknya dapat berakibat pada lingkungan laut secara global. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa peraturan-peraturan yang telah ada di dalam Hukum Lingkungan Internasional mengenai kewajiban dan tanggung jawab serta bentuk perlindungan terhadap pencemaran sampah plastik pada lingkungan laut Samudra Pasifik. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan sedikit kejelasan bagaimana kewajiban, tanggung jawab dan bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh negara selaku subyek hukum internasional.Kata kunci : Gugusan Sampah Plastik, Laut Bebas, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Perlindungan Lingkungan Laut

Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Rianda Dirkareshza; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Davilla Prawidya Azaria
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v8i2.5380

This study aims to determine the settlement of default in the leasing agreement where there are steps that must be taken by the lessor, namely giving a summons warning, providing credit policy, to seizing the object of collateral with the help of debt collectors. The ratification of the Supreme Court's Decision Number 18/PUU-XVII/2019 changes the confiscation of the object of collateral which was originally carried out directly, now requires a court process and decision in its execution. This research is a normative juridical law research that is descriptive analytical using a doctrinal legal approach, data collection techniques with data documentation studies and interviews of leasing staff, qualitatively analyzed which discusses law enforcement against Lessees who default and optimizes Lessees who default. The results of the study indicate that the procedures that must be taken by the Lessor first in the process of resolving the Lessee's actions in default are giving a subpoena warning, providing credit policy, to seizing the object of collateral with the help of a third party or debt collector. This is in order to increase effectiveness in the execution of executions and to accommodate the rights of the Lessor as a tax contributor and accelerate the wheels of the nation's economy

Penguatan Kelembagaan Penanganan Pengungsi pada Agenda 2030 Sustainable Development Goals Davilla Prawidya Azaria
Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esh.v4i1.122

The protracted crisis of refugees as a marginal group is often neglected to fulfill their fundamental rights and well being in the sustainable development agenda. This paper aims to analyze well being indicators of refugees in the sustainable development agenda. The method used is normative research through literature study with a conceptual and analytical approach. The term of refugee are not written explicitly in the sustainable development agenda indicators as of they should be aligned with the general goals of the sustainable agenda, as well as institutional strengthening through policy reform, long-term financing, and requiring active cooperation from various actors in managing and fulfilling refugees fundamental rights, especially for hosting countries and humanitarian institutions at the global and national level.

Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan Davilla Prawidya Azaria; Ali Imran Nasution; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Tajna Putri Jasmine; Muhammad Rafi Raditya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.433

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dalam agenda pembangunan manusia. Suku Laut sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang bergantung pada laut dalam kesehariannya akan sangat terancam hak atas lingkungannya di masa krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan di tingkat nasional dan daerah dengan Agenda 2030 Sustainable Development Goals dan konvensi-konvensi internasional terkait. Penelitian dilakukan secara normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atau gagasan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Konsep perlindungan masyarakat adat dengan hak-hak tradisional termasuk hak lingkungan telah dirumuskan dalam Konstitusi yang diturunkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai ke peraturan daerah tingkat kabupaten. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang menjadi payung hukum utama tingkat nasional penting untuk memuat ketentuan tentang jaminan hak-hak atas lingkungan sebagai hak tradisional bagi masyarakat yang dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat adat di tengah krisis iklim.

Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan Davilla Prawidya Azaria; Ali Imran Nasution; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Tajna Putri Jasmine; Muhammad Rafi Raditya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.433

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dalam agenda pembangunan manusia. Suku Laut sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang bergantung pada laut dalam kesehariannya akan sangat terancam hak atas lingkungannya di masa krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan di tingkat nasional dan daerah dengan Agenda 2030 Sustainable Development Goals dan konvensi-konvensi internasional terkait. Penelitian dilakukan secara normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atau gagasan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Konsep perlindungan masyarakat adat dengan hak-hak tradisional termasuk hak lingkungan telah dirumuskan dalam Konstitusi yang diturunkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai ke peraturan daerah tingkat kabupaten. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang menjadi payung hukum utama tingkat nasional penting untuk memuat ketentuan tentang jaminan hak-hak atas lingkungan sebagai hak tradisional bagi masyarakat yang dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat adat di tengah krisis iklim.

Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024 Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Fauzan, Muhammad; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Alfarissa, Tiara
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7666

One of the stages in a general election is the campaign. During the campaign stage, there is an institution that has the authority to supervise it, namely Bawaslu RI. However, in its implementation, Bawaslu RI experienced several challenges, especially in facing the simultaneous elections in 2024, such as a lack of human resources, financing and facilities for supervision. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that Bawaslu RI is affected by the implications of 2024 simultaneous elections, such as shortages of human resource and technical needs in the field with a solution by changing the Article 92 paragraph (2) of Law No.7/ 2017 to change the number of Bawaslu RI members from each existing level. Then, the strategy of Bawaslu RI in supporting its supervisory authority during simultaneous elections is to collaborate with various institutions such as the implementation of Gakkumdu, as well as entering into an MoU with Kominfo, KPU, and all social media in Indonesia.

Hak Keperdataan Anak Warga Negara Indonesia Yang Tergabung Dengan Organisasi Teroris Internasional Muhammad Syam Riva'i; Davilla Prawidya Azaria
Veteran Law Review Vol 7 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v7i1.6387

As the defeated Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) raises neglected misfortune for Indonesian children whose parents once participated in the organization. Indonesia's Government's decision to repatriate has not yet been fully executed while circulating threatened punishment by the Government to withdraw the nationality of a person involved in ISIS to make it worse. In contrast, international law safeguards civil rights for children despite their status of unwillingly participating in terrorist organizations. Normative juridical research was conducted by taking statutory and conceptual approaches to examine national regulation of children's civil rights legal protection. The result shows that children's civil rights ex-ISIS remain valid as their indivisible fundamental rights while state compliance is necessary. Redefining children's status as children of terrorist network victims is mentioned in Article 59 (2) (k) of Law No. 35/2014 concerning Children's Protection. With a status as a victim, a particular procedure can be executed to restore and safeguard child civil rights. Ministry of Women Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) coordinates with National Counter Terrorism Agency (BNPT) mandates to exercise legal aid to provide education, counselling, rehabilitation, and social assistance.

INDIGENOUS PEOPLE ENVIRONMENTAL RIGHTS VULNERABILITY TO CARBON TRADING MECHANISM: A LESSON LEARNED FOR INDONESIA Azaria, Davilla Prawidya; Dirkareshza, Rianda; Nasution, Ali Imran
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v13i2.30953

Developed countries are strictly obligated to reduce carbon emissions due to their industrial activities, contributing to a major concentration of greenhouse gases in the atmosphere. This paper aims to provide a basic overview of carbon reduction provisions under Kyoto Protocol and climate change frameworksdevelopment through the years. Practically in developing countries, its provision requires funding and transferring technology schemes by developed countries. The carbon markets emerged from Clean Development Mechanism (CDM) as a so-called eco-friendly project which potentially turns into a new form of capitalism in developing countries along with a tendency to depend on funding and transferring technology itself. Indigenous people are targeted groups directly affected by CDM projects and often neglect their fundamental rights. State is obligated to provide a forum for indigenous people to participate in the level of socializing, consultation, and law-making process of CDM as its nature being the most vulnerable group. Keywords: Carbon trade; climate change; environmental rights; indigenous people

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM YAYASAN DALAM MEWUJUDKAN KOMUNITAS PEMUDA YANG TANGGUH Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Nasution, Ali Imran; Hadi, Syamsul; Azaria, Davilla Prawidya; Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 7, No 1 (2024): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v7i1.17771

Abstrak: Pemuda di Kota Depok, Indonesia, menjadi harapan bangsa dan negara dalam mencapai kemajuan di masa depan. Meskipun beberapa pemuda terlibat dalam kenakalan, banyak juga yang berdedikasi pada kegiatan positif untuk kemajuan sosial. Dalam konteks ini, komunitas pemuda yang bernama Komunitas Berbagi Berkah yang telah aktif dalam upaya membantu sesama. Komunitas Berbagi Berkah didirikan oleh tiga lulusan Pondok Pesantren Tapak Sunan yang terinspirasi oleh pesan penting tentang tolong-menolong dan berbagi. Komunitas ini saat ini masih berstatus komunitas, dan untuk meningkatkan dampak positif mereka, ada kebutuhan untuk membentuk badan hukum seperti Yayasan atau Perkumpulan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi dan memberi pendampingan terhadap Komunitas Berbagi Berkah terkait pendaftaran badan hukum untuk mendapatkan legalitas komunitas. Peserta dari kegiatan ini adalah Komunitas Berbagi Berkah yang terdiri dari pengurus dan anggota yang bejumlah 15 orang. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah Community Based Participatory Research (CBPR) yaitu metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penelitian dan pengabdian, dalam hal ini mitra terlibat sebagai peserta kegiatan dan objek untuk pendampingan pendaftaran badan hukum. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi terkait penilaian pemahaman mitra terkait pelatihan yang telah diberikan. Bentuk penilaian dengan metode kuisioner dengan menggunakan Google Form. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa 90% peserta dapat memahami pelatihan yang dilakukan oleh tim dan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum termasuk dalam hal ini melakukan pendirian Yayasan bagi komunitas Berbagi Berkah yang dalam hal ini menjadi Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah. Dalam hal Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perkumpulan dan mengoptimalkan dampaknya dalam masyarakat.Abstract: The youth in Depok City, Indonesia, are considered the hope of the nation and the state in achieving progress in the future. Although some youth may be involved in delinquency, many are dedicated to positive activities for social advancement. In this context, there is a youth community called "Komunitas Berbagi Berkah" that has been actively involved in efforts to help others. "Komunitas Berbagi Berkah" was founded by three graduates of the Tapak Sunan Islamic boarding school who were inspired by the important message of mutual assistance and sharing. Currently, this community still operates informally, and to enhance its positive impact, there is a need to establish a legal entity such as a foundation or association. The goal of this activity is to educate and provide guidance to "Komunitas Berbagi Berkah" regarding the registration of a legal entity to obtain community legality. The participants in this activity are the members of "Komunitas Berbagi Berkah," consisting of 15 leaders and members. The implementation method employed is Community Based Participatory Research (CBPR), which prioritizes community participation in every stage of research and community service. In this case, the partners are involved both as participants in the activity and as subjects for legal entity registration assistance. At the end of the activity, an evaluation is conducted regarding the partners' understanding of the training provided. The assessment takes the form of a questionnaire using Google Form. The results of this activity show that 90% of the participants comprehend the training conducted by the team and provide an understanding of the utilization of social media and legal entity registration, including the establishment of a foundation for the "Komunitas Berbagi Berkah," which, in this case, becomes the "Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah" (Donation and Sharing Blessings Foundation). In terms of utilizing social media and legal entity registration, it can be concluded that both aspects play a crucial role in advancing associations and optimizing their impact on society.

Untangling Paradox: A Humanitarian Perspective on Nuclear Weapons Trade in Non-Proliferation Ambition Ferdianty, Shavina Putri; Azaria, Davilla Prawidya
Hang Tuah Law Journal VOLUME 8 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v8i2.232

The emerging issue of the legality of nuclear weapons trade by the state remains unclear as the use of nuclear weapons itself. Nuclear weapons are perceived either as a threat to human lives or a potential guarding system for a state. Contrary for the latter, states have the enormous ambition to establish non-proliferation of nuclear weapons to justify its use. Trade practice is prone to be bent as a tool to develop nuclear weapons programs. This research is a normative legal research that uses statutory and conceptual approaches. By examining both legal instruments and fundamental principles of humanitarian law are able to elucidate the paradox of non-proliferation and nuclear weapons trade conducted by states. Humanitarian principles are an adequate fundamental basis to examine the legal uncertainty of nuclear weapons use. Jus ad bellum defined that nuclear weapons violate proportionality and precautionary principles. The study argues for a particular legally binding instrument to prohibit nuclear weapons as a subject to international trade regime. Furthermore, the International Atomic Energy Agency as an authorized institution must be strengthened in order to maintain the peaceful use of nuclear energy as well as programs developed by states.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search