Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law JINNSA : Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama Khazanah Hukum
Isima, Nurlaila
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Menjembatani Teknologi dan Syariah: Tinjauan Hukum Islam atas Monetisasi YouTube AdSense Amu, Muhammad Raihan; Isima, Nurlaila
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i1.3190

Abstract

Perkembangan platform digital seperti YouTube telah membuka peluang baru bagi individu untuk menghasilkan pendapatan melalui monetisasi konten. Namun, bagi content creator Muslim, praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghasilan dari Google AdSense melalui YouTube dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengkaji mekanisme kerja AdSense, mengidentifikasi isu-isu syariah yang muncul, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara YouTuber dan Google AdSense dapat dikategorikan dalam akad syirkah abdan dan ju'alah, yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Namun, beberapa isu syariah perlu diperhatikan, terutama terkait konten iklan dan transparansi pembagian hasil. Pandangan ulama kontemporer cenderung membolehkan praktik ini dengan syarat dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa monetisasi YouTube melalui Google AdSense dapat menjadi peluang yang sah bagi content creator Muslim, selama dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Rekomendasi implementasi meliputi fokus pada konten halal dan bermanfaat, pengawasan aktif terhadap iklan, transparansi kepada audiens, diversifikasi pendapatan, dan edukasi berkelanjutan tentang perkembangan teknologi dan implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah.
URGENSI PENGAKUAN HUKUM YANG HIDUP PADA MASYARAKAT DALAM ASAS LEGALITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Isima, Nurlaila
Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama) Vol 2 No 1 (2022): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jinnsa.v2i1.266

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengambarkan urgensi pengakuan hukum yang hidup pada masyarakat dalam asas legalitas ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Indonesia merupakan negara yang menggunakan hukum pidana warisan produk kolonial yang pada saat itu berfaham individualitas, dimana sampai sekarang masih tetap menggunakan KUHP kolonial yang baru. Dengan masih berlakunya asas legalitas, maka sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan hukum adat yang ada. Hal ini dikarenakan hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum asli Indonesia dan merupakan identitas bangsa Indonesia. Sehingga pengakuan ini juga bukan hanya berkaitan dengan pengakuan hukum akan tetapi juga pengakuan masyarakat majemuk Indonesia. Sampai saat ini ide pengakuan hukum yang hidup dalam masyrakat tercermin dari pemikiran-pemikiran para akademisi tentang asas legalitas materiel. Asas legalitas materiel pada dasarnya tidak dikenal di dunia Eropa, karena ini hasil buah pikiran masyarakat Indonesia akan kearifan suku dan bangsa di Indonesia. Asas legalitas materiel coba dituangakan dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun baru sebatas rancangan diharapkan segera bisa disahkan oleh para pembuat undang-undang.
Kajian Sosiologi Kriminal : Desakan Masyarakat Muslim Kebumen Pelarangan Minuman Keras Isima, Nurlaila; Isima, Astri
Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama) Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jinnsa.v3i2.797

Abstract

This study aims to analyze the position of the Muslim community in the study of criminal sociology in participating in prohibiting alcohol consumption in Kebumen Regency. This research is qualitative research with a sociological approach to crime. This research shows that the views of the Muslim community in Kebumen are in line with the views on the prohibition of khamar following Islamic religious law. Supported by the negative impact of alcohol consumption felt by the community, encouraging public awareness to urge local governments to ratify Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras. However, if examined from criminal policy, the existence of Regional Regulations only related to oil control, not as expected in the prohibition of alcohol consumption.
Victim-Centered Legal Pluralism and Child Protection Governance in Addressing Sexual Violence in Aceh’s Pesantren Bukido, Rosdalina; Isima, Nurlaila; Kamma, Hamzah; Makka, Misbahul Munir; Kamaru, Naylah Salsabilah
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i1.47268

Abstract

This study examines sexual violence in Aceh’s pesantren (Islamic boarding schools) through a victim-centered legal pluralism perspective, focusing on the interaction between religious authority, local sharia-based criminal law, national child protection instruments, and institutional governance. Using a juridical-sociological approach, this study draws on semi-structured interviews with twelve informants, including survivors, pesantren actors, legal actors, child protection officers, and advocates from non-governmental organizations (NGOs) in Bener Meriah and North Aceh. The interview data are complemented by documentary analysis of legal regulations, child protection reports, NGO documents, media-based case documentation, and selected legal records. The findings show that sexual violence in pesantren is enabled by hierarchical relations between kiai (pesantren leaders), ustaz (religious teachers), and santri (students), especially when takzim (reverential respect toward religious authority) develops into unquestioned obedience without accountability. The study also finds that the pre-amendment implementation of Qanun Aceh No. 6 of 2014 during the 2024 fieldwork period had strong social and religious legitimacy but remained limited in ensuring victim recovery, psychosocial assistance, restitution, educational reintegration, and post-sanction monitoring. Although national instruments such as the Child Protection Law, the TPKS Law, and PMA No. 73 of 2022 provide broader victim-centered protection norms, their implementation in pesantren remains weak and fragmented. Institutionally, relevant actors such as the Ministry of Religious Affairs, DP3A, UPTD PPA, law enforcement agencies, NGOs, and pesantren administrators do not yet operate within an integrated case-management system. This study contributes to socio-legal scholarship by arguing that child protection in pesantren requires not only legal reform, but also mandatory safeguarding governance, integrated referral mechanisms, and enforceable institutional accountability.
Co-Authors Amu, Muhammad Raihan Antuli, Sjamsuddin A. K. Bukido, Rosdalina Hamzah Kamma, Hamzah harun, nurlaila Isima, Astri Kamaru, Naylah Salsabilah Makka, Misbahul Munir Na'mah, Ulin