Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Menjembatani Teknologi dan Syariah: Tinjauan Hukum Islam atas Monetisasi YouTube AdSense Amu, Muhammad Raihan; Isima, Nurlaila
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i1.3190

Abstract

Perkembangan platform digital seperti YouTube telah membuka peluang baru bagi individu untuk menghasilkan pendapatan melalui monetisasi konten. Namun, bagi content creator Muslim, praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghasilan dari Google AdSense melalui YouTube dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengkaji mekanisme kerja AdSense, mengidentifikasi isu-isu syariah yang muncul, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara YouTuber dan Google AdSense dapat dikategorikan dalam akad syirkah abdan dan ju'alah, yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Namun, beberapa isu syariah perlu diperhatikan, terutama terkait konten iklan dan transparansi pembagian hasil. Pandangan ulama kontemporer cenderung membolehkan praktik ini dengan syarat dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa monetisasi YouTube melalui Google AdSense dapat menjadi peluang yang sah bagi content creator Muslim, selama dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Rekomendasi implementasi meliputi fokus pada konten halal dan bermanfaat, pengawasan aktif terhadap iklan, transparansi kepada audiens, diversifikasi pendapatan, dan edukasi berkelanjutan tentang perkembangan teknologi dan implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah.
Reconciling Traditions: The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia's Religious Courts Bukido, Rosdalina; Antuli, Sjamsuddin A. K.; Harun, Nurlaila; Isima, Nurlaila; Na'mah, Ulin
Khazanah Sosial Vol. 6 No. 2 (2024): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v6i2.32809

Abstract

In response to escalating divorce rates in Indonesia, particularly within its Religious Courts, this study explores the limitations of current mediation practices. It proposes local wisdom-based mediation as an alternative approach. Traditional mediation within these courts often fails to prevent divorces effectively, prompting the need for innovative solutions that integrate cultural insights. This research aims to assess the effectiveness of mediation processes within Indonesia's Religious Courts and investigate the potential role of religious leaders in improving mediation outcomes. Specifically, it highlights how local wisdom can be leveraged to mitigate divorce rates by fostering reconciliation and resolving disputes outside formal legal procedures. Using an empirical approach, researchers collected data by interviewing 50 informants, namely judges, religious leaders, and the government, related to the increasing divorce rate. The findings that can be presented are that religious figures, as locals, can reconcile divorced parties without the need to go to religious courts. The Religious Court is seen as a formal facility to certify the divorce of both parties, but has yet to be able to prevent divorce optimally. That is, the high divorce rate in religious courts requires the involvement of religious leaders in reconciling parties who want to divorce. This study accepts the potential for integrating local wisdom in mediating to reduce divorce rates. With an emphasis on cultural sensitivity and community involvement, this approach aims to go beyond the limitations of conventional legal frameworks and promote more meaningful outcomes in resolving marital conflict.
URGENSI PENGAKUAN HUKUM YANG HIDUP PADA MASYARAKAT DALAM ASAS LEGALITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Isima, Nurlaila
Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama) Vol 2 No 1 (2022): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jinnsa.v2i1.266

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengambarkan urgensi pengakuan hukum yang hidup pada masyarakat dalam asas legalitas ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Indonesia merupakan negara yang menggunakan hukum pidana warisan produk kolonial yang pada saat itu berfaham individualitas, dimana sampai sekarang masih tetap menggunakan KUHP kolonial yang baru. Dengan masih berlakunya asas legalitas, maka sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan hukum adat yang ada. Hal ini dikarenakan hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum asli Indonesia dan merupakan identitas bangsa Indonesia. Sehingga pengakuan ini juga bukan hanya berkaitan dengan pengakuan hukum akan tetapi juga pengakuan masyarakat majemuk Indonesia. Sampai saat ini ide pengakuan hukum yang hidup dalam masyrakat tercermin dari pemikiran-pemikiran para akademisi tentang asas legalitas materiel. Asas legalitas materiel pada dasarnya tidak dikenal di dunia Eropa, karena ini hasil buah pikiran masyarakat Indonesia akan kearifan suku dan bangsa di Indonesia. Asas legalitas materiel coba dituangakan dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun baru sebatas rancangan diharapkan segera bisa disahkan oleh para pembuat undang-undang.
Kajian Sosiologi Kriminal : Desakan Masyarakat Muslim Kebumen Pelarangan Minuman Keras Isima, Nurlaila; Isima, Astri
Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama) Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jinnsa.v3i2.797

Abstract

This study aims to analyze the position of the Muslim community in the study of criminal sociology in participating in prohibiting alcohol consumption in Kebumen Regency. This research is qualitative research with a sociological approach to crime. This research shows that the views of the Muslim community in Kebumen are in line with the views on the prohibition of khamar following Islamic religious law. Supported by the negative impact of alcohol consumption felt by the community, encouraging public awareness to urge local governments to ratify Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras. However, if examined from criminal policy, the existence of Regional Regulations only related to oil control, not as expected in the prohibition of alcohol consumption.