Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JURNAL ADMINISTRASI DAN PERKANTORAN MODERN
Saragih, Desvita
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) KOTA TEBING TINGGI NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI KOTA TEBING TINGGI (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA TEBING TINGGI) Pramana, Dodi; Hadi, Muhammad; Saragih, Desvita
Jurnal Administrasi dan Perkantoran Modern Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Administrasi Dan Perkantoran Modern
Publisher : Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran UNIMED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/judika.v12i2.54240

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk menggali dampak penetapan kebijakan pelayanan prima, seperti yangtercantum dalam "Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tebing Tinggi No.43 Tahun 2019 tentangPenerapan Standar Pelayanan Minimal ," untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di DinasSosial Kota Tebing Tinggi, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepuasanmasyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan diDinas Sosial, di Mall Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi. Populasinya melibatkan seluruh aparaturDinas Sosial Kota Tebing Tinggi, dengan tiga orang sebagai sampel menggunakan teknik samplinginsidental. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipasi, wawancara langsung, dandokumentasi tertulis. Analisis data meliputi pengumpulan hingga kesimpulan hingga verifikasiinterpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih mengalami beberapa kendala. Meskipun prosedur dan keluaranlayanan sudah memadai, transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat menjadikendala. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan juga menciptakantantangan. Meskipun upaya sosialisasi dan panduan pelayanan telah dilakukan, penerapan SPM belumoptimal. Meskipun terdapat upaya untuk mengatasi hambatan, penerapan standar pelayanan minimal diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih belum optimal. Beberapa aspek, seperti transparansi informasi,tingkat kepuasan masyarakat, dan ketepatan waktu pelayanan, masih perlu mendapat perhatianlebih. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitaspelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam PERWALI No. 43 Tahun 2019.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) KOTA TEBING TINGGI NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI KOTA TEBING TINGGI (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA TEBING TINGGI) Pramana, Dodi; Hadi, Muhammad; Saragih, Desvita
Jurnal Administrasi dan Perkantoran Modern Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Administrasi Dan Perkantoran Modern
Publisher : Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran UNIMED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/judika.v12i2.54248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak penetapan kebijakan pelayanan prima, seperti yangtercantum dalam "Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tebing Tinggi No.43 Tahun 2019 tentangPenerapan Standar Pelayanan Minimal ," untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di DinasSosial Kota Tebing Tinggi, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepuasanmasyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan diDinas Sosial, di Mall Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi. Populasinya melibatkan seluruh aparaturDinas Sosial Kota Tebing Tinggi, dengan tiga orang sebagai sampel menggunakan teknik samplinginsidental. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipasi, wawancara langsung, dandokumentasi tertulis. Analisis data meliputi pengumpulan hingga kesimpulan hingga verifikasiinterpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih mengalami beberapa kendala. Meskipun prosedur dan keluaranlayanan sudah memadai, transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat menjadikendala. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan juga menciptakantantangan. Meskipun upaya sosialisasi dan panduan pelayanan telah dilakukan, penerapan SPM belumoptimal. Meskipun terdapat upaya untuk mengatasi hambatan, penerapan standar pelayanan minimal diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih belum optimal. Beberapa aspek, seperti transparansi informasi,tingkat kepuasan masyarakat, dan ketepatan waktu pelayanan, masih perlu mendapat perhatianlebih. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitaspelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam PERWALI No. 43 Tahun 2019.
Pemahaman Organisasi HMI Terhadap Sikap Toleransi Beragama dalam Mencegah Terjadinya Sikap Intoleran Berdasarkan Perspektif Nilai Sila Persatuan Indonesia Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Siahaan, Parlaungan Gabriel; Purba, Novridah Reanti; Saragih, Desvita; Purba, Nadia Divani
CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9 No 1 (2024): CIVIC
Publisher : Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/civics.v9i1.7194

Abstract

Religious Organizations' Understanding of Religious Tolerance in Preventing Intolerant Attitudes Based on the Value Perspective of the Principles of Indonesian Unity refers to an analysis of the level of understanding that religious organizations have regarding religious tolerance. An attitude of religious tolerance is a behavioral attitude that respects and understands religious diversity in society. This understanding is important to prevent intolerant attitudes, which are rejection or dislike of religious diversity. This research uses a qualitative descriptive approach, with interviews as a data source. The research sample consisted of 10 respondents who were active members of HMI at the Faculty of Economics, Medan State University. This research aims to expand an in-depth understanding of how HMI understands the concept of religious tolerance and the efforts made to prevent intolerant attitudes, taking into account the values ​​of Indonesian unity.
Implementasi Hukum Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ( Umkm ) Di Pasar MMTC Medan Saragih, Desvita; Manurung, Yeni Festriana; Barus, Sindari br; Hasyim, Hasyim
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.11162

Abstract

Pasar MMTC Medan adalah pusat perdagangan utama di Sumatera Utara yang menjadi tempat bagi banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjalankan bisnis mereka. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun mereka menghadapi berbagai kendala, terutama terkait penerapan hukum yang kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi hukum dalam mendukung UMKM di Pasar MMTC Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah positif yang telah diambil, seperti upaya pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan usaha, masih banyak UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan perizinan. Untuk mengatasi masalah ini, perlunya peningkatan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum melalui program yang mudah dipahami oleh UMKM, seperti pelatihan, lokakarya, poster, dan spanduk, serta melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan dukungan hukum yang lebih efektif dan menyeluruh untuk UMKM, agar mereka dapat beroperasi dengan lebih baik dan meningkatkan daya saing mereka.
HUBUNGAN ANTARA JOB SATISFACTION DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP PERFORMA MAHASISWA PEKERJA DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Nura, Alfi; Saragih, Desvita; Manurung, Yeni Festriana; Barus, Sindari Br; Panjaitan, Joselin; Surbakti, Fitriyani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.45727

Abstract

Fenomena mahasiswa yang bekerja sambil menjalankan studi semakin umum terjadi, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kepuasan kerja (job satisfaction) dan motivasi berprestasi terhadap performa mahasiswa pekerja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional, melibatkan 50 mahasiswa dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui angket yang diukur menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kepuasan kerja dan motivasi berprestasi dengan nilai koefisien korelasi 0,615 (p < 0,05). Artinya, semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan mahasiswa pekerja, semakin tinggi pula motivasi berprestasi mereka. Temuan ini mendukung pentingnya faktor lingkungan kerja dan dukungan institusi dalam meningkatkan performa akademik mahasiswa yang bekerja
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) KOTA TEBING TINGGI NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI KOTA TEBING TINGGI (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA TEBING TINGGI) Pramana, Dodi; Hadi, Muhammad; Saragih, Desvita
Jurnal Administrasi Perkantoran Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Perkantoran
Publisher : Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran UNIMED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/judika.v12i2.54240

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk menggali dampak penetapan kebijakan pelayanan prima, seperti yangtercantum dalam "Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tebing Tinggi No.43 Tahun 2019 tentangPenerapan Standar Pelayanan Minimal ," untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di DinasSosial Kota Tebing Tinggi, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepuasanmasyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan diDinas Sosial, di Mall Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi. Populasinya melibatkan seluruh aparaturDinas Sosial Kota Tebing Tinggi, dengan tiga orang sebagai sampel menggunakan teknik samplinginsidental. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipasi, wawancara langsung, dandokumentasi tertulis. Analisis data meliputi pengumpulan hingga kesimpulan hingga verifikasiinterpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih mengalami beberapa kendala. Meskipun prosedur dan keluaranlayanan sudah memadai, transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat menjadikendala. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan juga menciptakantantangan. Meskipun upaya sosialisasi dan panduan pelayanan telah dilakukan, penerapan SPM belumoptimal. Meskipun terdapat upaya untuk mengatasi hambatan, penerapan standar pelayanan minimal diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih belum optimal. Beberapa aspek, seperti transparansi informasi,tingkat kepuasan masyarakat, dan ketepatan waktu pelayanan, masih perlu mendapat perhatianlebih. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitaspelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam PERWALI No. 43 Tahun 2019.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) KOTA TEBING TINGGI NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI KOTA TEBING TINGGI (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA TEBING TINGGI) Pramana, Dodi; Hadi, Muhammad; Saragih, Desvita
Jurnal Administrasi Perkantoran Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Perkantoran
Publisher : Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran UNIMED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/judika.v12i2.54248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak penetapan kebijakan pelayanan prima, seperti yangtercantum dalam "Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tebing Tinggi No.43 Tahun 2019 tentangPenerapan Standar Pelayanan Minimal ," untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di DinasSosial Kota Tebing Tinggi, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepuasanmasyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan diDinas Sosial, di Mall Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi. Populasinya melibatkan seluruh aparaturDinas Sosial Kota Tebing Tinggi, dengan tiga orang sebagai sampel menggunakan teknik samplinginsidental. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipasi, wawancara langsung, dandokumentasi tertulis. Analisis data meliputi pengumpulan hingga kesimpulan hingga verifikasiinterpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih mengalami beberapa kendala. Meskipun prosedur dan keluaranlayanan sudah memadai, transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat menjadikendala. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan juga menciptakantantangan. Meskipun upaya sosialisasi dan panduan pelayanan telah dilakukan, penerapan SPM belumoptimal. Meskipun terdapat upaya untuk mengatasi hambatan, penerapan standar pelayanan minimal diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih belum optimal. Beberapa aspek, seperti transparansi informasi,tingkat kepuasan masyarakat, dan ketepatan waktu pelayanan, masih perlu mendapat perhatianlebih. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitaspelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam PERWALI No. 43 Tahun 2019.
Co-Authors Barus, Sindari br Dodi Pramana hasyim, hasyim Manurung, Yeni Festriana Muhammad Hadi Nura, Alfi Panjaitan, Joselin Purba, Nadia Divani Purba, Novridah Reanti Siahaan, Parlaungan Gabriel Surbakti, Fitriyani