Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
Islam, M. Hotibul
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Yang Melebihi Batas Maksimum (Suatu Analisis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/Pdt/2018, Tanggal 10 Agustus 2018) Grindulu, Lewis; Islam, M. Hotibul; Jailani, Muhammad; Ridwan, Ridwan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.46

Abstract

Salah satu kasus sengketa tanah yang menarik perhatian public khususnya di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat adalah kasus sengketa tanah yang diperiksa, diadili, diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung pada peradilan Kasasi sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018. Putusan Mahkamah Agung ini sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PDT/2017/PT. MTR tanggal 22 Nopember 2017. Penelitian terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018) sebagai graduasi dari penelitian tim peneliti pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 37/Pdt.G/2016/PN.Pya., tanggal 14 Juni 2017 dan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PDT/2017/PT. MTR tanggal 22 Nopember 2017. Penggugat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 tersebut adalah bernama Suryo yang menjadikan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihak tergugat. Dalam dalil gugatannya Suryo selaku penggugat mengklaim memiliki tanah sawah seluas ± 41 hektar yang terletak di DesaPuyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selakut tergugat. Sedangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendalilkan bahwa tanah seluas ± 41 hektar bukan hak milik Suryo, melainkan tanah yang harus dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan sertifikat hak pakai yang tercatat atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini dikemukakan 2 (dua) rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji yaitu : (1) Apakah Majelis Hakim Makamah Agung dalam putusan Kasasi Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 telah menerapkan hukum materiel yaitu, substansi UU No. 56 Prp. Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, (2) Bagaimana pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 terhadap fakta hukum dalam dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat maupun alat-alat bukti yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat.
Peran Mediator Komunitas Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Di Desa Dasan Tapen, Lombok Barat Grindulu, Lewis; Islam, M. Hotibul; Zainuddin, Muhammad
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.122

Abstract

Pasca terlaksananya kegiatan, diharapkan masyarakat mitra lebih mengedepankan penyelesaian sengketa pertanahan dengan difasilitasi oleh mediator komunitas yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan hukum dan diskusi. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2023 dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh dan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat yang merupakan mediator komunitas. Materi penyuluhan berkaitan kearifan lokal sebagai sarana penyelesaian sengketa pertanahan dan kedudukan mediator komunitas dalam hukum positif di Indonesia. Dampak positif dari kegiatan adalah adanya penguatan pengetahuan bagi mediator komunitas pada masyarakat mitra yang akan memfasilitasi sengketa pertanahan. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian-penyelesaian sengketa yang berbasis win-win solution dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal senantiasa menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat.
Analisis Literatur Terhadap Program Keluarga Harapan Sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Ekonomi Dan Budaya Dalam Perspektif HAM Generasi Kedua Di Lombok Timur Jailani, Muhammad; Islam, M. Hotibul
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v11i2.784

Abstract

This article presents a literature analysis of the Family Hope Program (PKH) as an instrument for fulfilling economic and cultural rights within the framework of second-generation Human Rights (HAM) in East Lombok. Second-generation human rights include the rights to work, education, health, and cultural participation that must be fulfilled by the state through fair and measurable policies. Through a systematic literature review approach to national scientific publications, this study evaluates the relationship between policy formulation, legal regulations, and implementation of PKH with the principles of economic and cultural rights. The results of the study indicate that normatively PKH has been designed to fulfill aspects of second-generation human rights, especially through facilitating access to basic services for the poor. However, implementation at the local level such as East Lombok has not fully reflected a human rights-based approach, especially in terms of recognizing local cultural values ​​and community participation. This finding emphasizes the importance of reformulating PKH policies to be more contextual, inclusive, and rights-based in their implementation in the regions.
DERDEN VERZET TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRAYA TENTANG KONSTATERING TANAH OBYEK EKSEKUSI: (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 230/PDT/2020/PT MTR, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2384K/Pdt/2021) Juang, Genta; Islam, M. Hotibul
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7009

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mengenai perkara derden verzet yang diadili pada tiga tingkatan peradilan. Perkara yang menjadi objek penelitian ini menarik karena Pembantah dapat membatalkan rencana konstatering dan sita eksekusi oleh Terbantah yang sudah diputus Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Praya dalam perkara No.77/ Pdt.Bth/2019/PN Pya menolak keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga dengan hanya menggunakan pendekatan legal formal tanpa mempertimbangkan bukti penguasaan fisik atas tanah yang diajukan Pembantah, namun Pengadilan Tinggi Mataram memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dalam putusan No.230/ PDT/2020/PT.MTR yang membatalkan putusan tingkat pertama dan mengabulkan derden verzet Pembantah dengan mempertimbangkan bukti sertifikat hak milik No.610 atas nama Pembantah, penguasaan fisik sejak tahun 2006 serta kedudukan Pembantah selaku pihak ketiga yang dirugikan oleh penetapan konstatering dan eksekusi pada perkara terdahulu yang bersifat substansial. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2384K/Pdt/2021 sependapat dengan hakim banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan menegaskan bahwa pihak ketiga berhak mengajukan keberatan berdasarkan prinsip itikad baik dan kepemilikan yang sah.
Sosialisasi Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM) Generasi Kedua di Kecamatan Pringgabaya Jailani, Muhammad; Faisal, M.; Islam, M. Hotibul
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 8 No 3 (2025): Juli-September 2025
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v8i3.13137

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai peran strategis Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Generasi Kedua, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya, bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini difokuskan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat dan Pendamping PKH mengenai pentingnya tugas pendamping dalam memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan efektif. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program, sehingga manfaat PKH dapat dirasakan secara maksimal oleh KPM. Melalui pendekatan partisipatif, pengabdian ini mencakup penyampaian materi tentang konsep HAM Generasi Kedua, strategi pemberdayaan sosial, dan penguatan kapasitas Pendamping PKH dalam mendukung kesejahteraan sosial. Kegiatan ini juga melibatkan diskusi, pelatihan, dan simulasi, serta mendokumentasikan praktik terbaik yang dapat diterapkan secara luas. Dengan metode deskriptif kualitatif, sosialisasi ini dirancang untuk membangun sinergi antara pendamping, KPM, dan berbagai pihak terkait di Kecamatan Pringgabaya. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran dan kapasitas pendamping dalam melaksanakan peran mereka, serta penguatan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Pengabdian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
Co-Authors Grindulu, Lewis Juang, Genta M. Faisal Muhammad Jailani Muhammad Zainuddin Ridwan, Ridwan