Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Legal Protection For Breastfeeding Female Drug Concerts And The Children Of Prisoners (Study At Class Iii Women's Correctional Institution Mataram) Amiruddin; Rodliyah; Pancaningrum, Rina Khairani
Unram Law Review Vol 8 No 1 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i1.309

Abstract

Perpetrators of criminal acts may be of any gender, as criminal behavior is not limited by gender. When offering protection and support to women who commit crimes, especially those who are breastfeeding, it is crucial to recognize the inherent differences between men and women. It is essential to consider the legislative policy regarding female drug convicts who breastfeed and the children of prisoners in correctional institutions, along with the practical implementation of this policy at the Mataram Class III Women's Correctional Institution. It is crucial to recognize the impact of a mother's presence and living conditions on a child's growth and development. Given the context, it is prudent for the author to conduct a comprehensive review of the imprisonment policy for women convicted of narcotics offenses, especially those who are breastfeeding, and the children of incarcerated individuals. The research methodology employed in this study is normative-empirical legal research, utilizing three distinct approaches: the statutory approach, the conceptual approach, and the sociological approach. The legislative policy regarding female drug convicts who are breastfeeding and the children of prisoners in Correctional Institutions is outlined in Article 9 and Article 62, Paragraphs (1), (2), and (4) of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The implementation of policies concerning female drug convict mothers who are breastfeeding and their children at the Mataram Class III Women's Penitentiary refers to Law Number 22 of 2022 on Penitentiaries, Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Inmates, and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.
Penyuluhan Hukum Tentang Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi Di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Rodliyah; Lalu Parman; Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.39

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihajatkan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, namun realitasnya, pelaku tindak pidana korupsi semakin banyak, bahkan dana di tingkat desa dikorupsi oleh kepala desa maupun perangkat desa. Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui: (1) faktor-faktor penyebab masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa belum mengetahui dan memahami tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi., dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyam-paikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa: (1) penyuluhan hukum tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa telah dilalsanakan pada tanggal 22 November 2021, tempatnya di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Pesertanya berjumlah 26 orang. (2). Dampak positif dari adanya penyuluhan hukum adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Dampak lain dari adanya penyuluhan tersebut adalah kepala desa beserta akan menggunakan anggaran desa sesuai dengan peruntukkannya dan mereka berpikir 100 kali untuk melakukan korupsi karena sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku sangat berat, masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa meningkat pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.Kata kunci : Sanksi Pidana; Undang-Undang; Korupsi
ANALISIS ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Putra, Suardi Rahman; Rodliyah; Rina Rohayu Harun
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1021

Abstract

This research aims to analyze the modus operandi of Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land and to analyze the considerations of judges in sentencing for Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land based on the verdict of the Mataram District Court Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The problem of corruption in Indonesia is spreading across all aspects of life and requires serious attention from the government, especially in preventing its further proliferation. A corruption case occurred in East Lombok Regency, specifically in Sekaroh Village, Keruak Sub-district. In this case, the defendants, who were Civil Servants in the Land Office of East Lombok Regency, were found guilty of committing corruption under Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, as they abused their authority to issue land ownership certificates within the Sekaroh forest area. The research adopts a qualitative normative approach. The researcher focuses on the corruption case in the Mataram District Court, Case Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The research method used is normative/legal doctrinal research, combining normative legal approach with the addition of various empirical elements. Abuse of position or authority is an act of using the authority possessed to favor or discriminate in favor of a group or individual while being discriminatory against other groups or individuals. In the legislation regarding corruption, the element of "Abuse of Authority" has been regulated and even becomes part of the core of the corruption offense. In Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo Law Number 20 of 2001 concerning.
Reformulation of Certain Circumstances Indicator as a Prerequisite for the Imposition of Death Penalty in Corruption Crime Hidayat, Syamsul; Rodliyah; Amiruddin, Amiruddin; Parman, Lalu
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i1.1350

Abstract

The massive practice of corruption is a serious threat to the welfare of a country so that the Indonesian government through its regulations stipulates corruption as one of the extra ordinary crimes, the seriousness of eradicating corruption is stated by regulating the death penalty for perpetrators of corruption. the implementation of the death penalty is regulated in the law on corruption, which only applies to corruptors whose actions are committed during certain circumstances. This research analyzes the indicators of certain circumstances as a prerequisite for the imposition of the death penalty in the crime of corruption. The main approaches used in this research are conceptual approach and legislative approach. The results of this study indicate that there are weaknesses in the juridical context so that there is a need for juridical reformulation related to certain circumstances indicators as a prerequisite for the imposition of death penalty sanctions in the crime of corruption.
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial Amiruddin; Khairani Pancaningrum, Rina; Rodliyah
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut perlu mendapatkan viat dari Pengadilan Negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara peradilan, dengan mengungkapkan kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial dan urgensi viat pengadilan terhadap putusan yang dihasilkan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum, terutama yang berperan dalam setiap acara peradilan umum. Alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan niaga, peradilan industrial, dan peradilan pajak dikategorikan sebagai lembaga peradilan ekstra yudisial, karena meskipun bersifat khusus, lembaga-lembaga ini berada di bawah peradilan umum. Proses penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan ini mirip dengan peradilan umum, namun tidak memiliki panitera sebagaimana dalam peradilan umum. Oleh karena itu, agar putusan yang dihasilkan dapat dieksekusi, diperlukan viat dari Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial ini, meskipun berfokus pada penyelesaian konflik dan bukan pada penetapan aturan hukum, memiliki dampak penting terhadap penyelesaian ketegangan sosial yang timbul akibat sengketa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan hukum lembaga ekstra yudisial dalam sistem peradilan Indonesia dan alasan mengapa viat Pengadilan Negeri diperlukan untuk mengeksekusi putusannya. Alternatif penyelesaian sengketa dilakukan oleh peradilan niaga, peradilan industrial dan peradilan pajak, ketiga lembaga peradilan ini dinyatakan sebagai lembaga peradilan ekstra yudisial, dikatakan demikian karena lembaga peradilan ini merupakan peradilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, proses penyelesaian sengkata pada lembaga peradilan ini sama dengan peradilan umum hanya saja pada peradilan ekstra yudisial ini tidak memiliki panitera seperti pada peraadilan umum oleh karena itu untuk melaksanakan putusannya/untuk mengeksekusi putusannya harus mendapat viat pengadilan negeri. Cara-cara penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial ini dapat dikatakan sama dengan peradilan umum hanya saja penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial ini tekanan penyelesaian tidak dilakukan terhadap penetapan aturan hukum, tetapi kepada pelenyapan sengketa atau konflik itu sendiri yang dapat menyebabkan ketegangan dan gangguan sosial.  Berdasarkan itu maka perlu dikaji bagaimanakah kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial dan mengapa putusan penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial ini harus di viat oleh Pengadilan negeri.            
The Deviation of Law in the Practice of Merariq Kodeq Tradition (Underage Runaway Marriage/Elopement) of the Sasak Community in Lombok, West Nusa Tenggara Sumerah; Rodliyah; Ginting, Jamin
Law Review Volume 25 Issue 1 (March 2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v25i1.8650

Abstract

There are complex problems of underage runaway marriage/elopement practices in the Sasak community in Lombok, West Nusa Tenggara. Merariq is running off with a girl to make her a wife. The practice of merariq in the Sasak community in Lombok is rife with underage children or what is known as merariq kodeq. The focus of this research is the deviation of law in the practice of merariq kodeq tradition (underage runaway marriage/elopement) of the Sasak Community in Lombok, West Nusa Tenggara. The type of this research is descriptive qualitative with data collection from conducting observations, interviews, documentation and literature studies. The findings of this research show that some of law deviations, including the legalization of child marriage (merariq kodeq/merariq kocet), have brought about the high rate of sirri marriage practice and early divorce, giving effect to the counterproductive dispensation of marriage in the Sasak community in Lombok, high rate of early divorce, and finally has an impact on the increasing numbers of schools’ dropouts. Further investigation of this traditional merariq practice has violated the rights of a minor, and this is within the category of deviation of law, namely the law on child protection and can also be classified as a criminal act. Among the legal issues in the practice of merariq kodeq among the people of Lombok, namely, legal issues of the criminal act of taking away a minor, the criminal act of violence, the criminal act of sexual violence, and the criminal act of neglecting a child. Efforts to prevent the practice of merariq kodeq are urgently needed as in the cases raised in this research, such as reviving local culture/local wisdom with full responsibility. On the other hand, efforts are needed to optimize socialization about marriage; real government intervention is needed in persuasive and educational efforts (a marriage school is needed as a media center); and the importance of carrying out non-litigation efforts on legal issues that arise in the practice of merariq kodeq, namely, maximizing peace efforts between parties, and increasing legal awareness in society in order to prevent people from being entangled in criminal acts and legal processes or legal punishment.
Peningkatan Pemahaman Materi Fiqih Siswa tentang Hal-Hal yang Membatalkan Salat melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Kulsum, Umi; Rodliyah; Hikmah, Nur Dzaedzatul
Journal of Pedagogical and Teacher Professional Development Vol. 1 No. 2 (2025): Journal of Pedagogical and Teacher Professional Development, January 2025
Publisher : Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/jptpd.v1i2.24

Abstract

Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Sumber Satap Kabupaten Probolinggo terkait materi Fiqih tentang hal-hal yang membatalkan salat melalui pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus yang masing-masing terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian melibatkan 18 siswa kelas VII yang terbagi dalam kelompok kecil untuk melakukan diskusi dan analisis kasus terkait materi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterlibatan aktif siswa, kemampuan analisis, serta pemahaman konsep tentang materi Fiqih setelah penerapan PBL. Skor rata-rata pemahaman siswa meningkat dari 66,67% di siklus pertama menjadi 91,67% di siklus kedua, menunjukkan efektivitas PBL dalam pembelajaran. Kesimpulannya, pendekatan PBL terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Fiqih, serta keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Disarankan agar guru menerapkan metode serupa dalam pembelajaran Fiqih lainnya untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. This Classroom Action Research aims to enhance seventh-grade students' understanding at SMPN 5 Sumber Satap, Kabupaten Probolinggo, regarding Fiqh, specifically on aspects that invalidate prayer, through Problem-Based Learning (PBL). The research was conducted in two cycles, each comprising planning, implementation, observation, and reflection stages. The study involved 18 seventh-grade students, grouped to discuss and analyze relevant cases. Findings indicate a significant improvement in active engagement, analytical skills, and conceptual understanding of the Fiqh material post-PBL implementation. The average student comprehension score increased from 66.67% in the first cycle to 91.67% in the second cycle, demonstrating the effectiveness of PBL in learning. In conclusion, the PBL approach proved effective in enhancing students' understanding of Fiqh concepts, along with fostering critical thinking and collaboration skills. It is recommended that teachers apply similar methods in other Fiqh topics to enrich students’ learning experiences.
Analisis Kriminologi Tindak Pidana Anak di Kota Mataram (Studi Kasus di Polresta Mataram) Anggraeni Putri, Rina; Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan upaya apa yang dilakukan Polresta Mataram untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anak di Kota Mataram. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana adalah keinginan, keluarga, lingkungan, ekonomi dan teknologi. (2) Upaya yang telah dilakukan Polresta Mataram untuk mencegah tindak pidana oleh anak di Kota Mataram yaitu upaya pre-emtif, preventif dan represif.
Protection Law For Client Notary Public Who Experienced Losses Due To Forged Authentic Deeds Ramadhani, Diva Arista Putri; Rodliyah; Suhartana, Wira Pria
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7264

Abstract

This study seeks to determine and analyze the legal protection available for notary clients against the forgery of authentic deeds, as stipulated in Constitution Number 1 Year 2023 concerning the Criminal Code in Indonesia. Additionally, it aims to examine the legal responsibilities associated with the forgery of authentic deeds perpetrated by notaries. The research methodology employed is normative legal research. The findings indicate that the legal protection available for notary clients who incur losses due to forgery can be classified as repressive protection under civil law, which encompasses the provision of compensation, as well as under criminal law according to Law Number 1 Year 2023, specifically Article 391, Article 392, and Article 394. Furthermore, a notary may bear responsibility for the content of an authentic deed that he or she has executed if such action arises from negligence or intentional wrongdoing, thus implicating civil, criminal, and administrative accountability, in addition to the Notary’s Code of Ethics.
Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Alimuddin; Rodliyah; Rohayu, Rina
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7585

Abstract

Penelitian tentang analisis disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis akibat hukum adanya disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi. Menganalisis bagaimana upaya menimalisir terjadinya disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi. Analisis konsep disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi di masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Dari data diatas maka disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dibutuhkan komitmen semua lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam penanganan dan penindakan kejahatan extra ordinary crime. Tindak pidana penyuapan dalam tindak pidana korupsi merupakan pekerjaan rumah bagi penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi, meskipun di beberapa sektor tingkat korupsi mengalami penurunan tapi di sektor politik mengalami peningkatan. Penyebab tingkat korupsi di sektor politik mengalami peningkatan mungkin salah satu penyebabnya adalah disparitas pemidanaan dalam pidana korupsi, mengingat dengan pengenaan pasal yang sama dan kerugian yang hampir sama ketika sebuah kasus korupsi melibatkan politisi maka vonis berbeda akan dialami politisi tersebut dimana kecenderungan yang ada vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku pidana korupsi dari non politisi. Hakim ujung tombak terdepan dalam memberikan putusan yang tegas dan memberikan efek jera, maka adanya pedoman pemidanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Mahkmah Agung dalam pemidanaan khusus terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3, maka PERMA No 1 tahun 2020 tidak banyak memberikan pengaruh dalam mengurangi dampak dari Disparitas Pemidanaan yang diujung tombaknya ada pada Hakim, sehingga regulasi yang ada saling kontradisi dimana undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saling Tarik ulur dengan peraturan yang ada pada KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor (Hakim), sehingga masih belum dapat menciptakan suatu peradilan yang menlahirkan keadilan dan kesetaraan hukum pemberian pidana, yang memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan berat ringannya delik. Pendekatan diatas dapat dipergunakan dalam memperkecil dampak, menimalisir disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam pidana korupsi di masa depan.