Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Siska Andriani; M. Hadin Muhjad; Saprudin
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1114

Abstract

Based on Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services (hereinafter referred to as PP Number 24 of 2018 which states that company registration, both individual and non-individual, must be carried out through the OSS system. The development of the process of establishing a Limited Liability Company in accordance with Government Regulation Number 24 of 2018 means that the notary must also be able to following changes by properly understanding the OSS system, especially in KBLI registration, this means that the role of notaries in this matter is very necessary, this is also considering the authority of notaries in providing legal counseling. The emergence of the role of Notaries in providing legal counseling regarding the establishment of Limited Liability Companies raises questions regarding the extent of counseling. the law that can be given by a notary and the legal consequences if the notary does not carry out legal counseling. Notaries are responsible and have the authority to provide legal counseling to parties establishing limited liability companies. This is in accordance with Article 15 paragraph (2) letter e of the Notary Position Law. However, this form of responsibility is not within the realm of an obligation, only in the form of authority alone, so that in this case, if the notary does not exercise his authority in providing legal counseling, it will not have any influence on the deed he makes. There are no sanctions for Notaries who do not provide legal counseling to applicants establishing Limited Liability Companies.
Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan: Legal Policy on the Transfer of Mining Licensing Authority Akhmad Saripudin; M. Hadin Muhjad
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7549

Abstract

Pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas dan implikasi politik hukum dari kebijakan pengalihan tersebut dalam konteks otonomi daerah, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong investasi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti berkurangnya peran dan pendapatan asli daerah, lemahnya pengawasan lingkungan, dan potensi ketidaksesuaian dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan agar keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal dapat terjaga secara adil dan berkelanjutan.