Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Akhmad Saripudin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pentingnya Penanaman Nilai Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat: The Importance of Instilling Pancasila Values as a Source of Law in Community Life Thanruanu Ranuasa; Resdiadi Gunawan Tumbio; Rahmat Amin; Akhmad Saripudin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 7: July 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i7.5838

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting sebagai sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Artikel ini membahas pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila untuk membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Melalui penelitian ini, diungkap bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan dan pengaruhnya terhadap stabilitas hukum dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila mampu menciptakan harmoni dan keadilan sosial. Artikel ini memberikan panduan untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari.
Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam : Legal Politics of Regulating Women's Participation in Positive Law and Islamic Law Pramudia Kelana Prawibumi; Akhmat Yanuari Putra; Mbareb Slamat Pambudi; Akhmad Saripudin; Muhammad Ridha Ramadhan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5953

Abstract

Penelitian ini mengkaji politik hukum pengaturan partisipasi perempuan dalam konteks hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perkembangan kebijakan hukum terkait keterlibatan perempuan dalam ranah publik, membandingkan perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pengaturan partisipasi perempuan, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Hukum positif Indonesia telah mengadopsi prinsip kesetaraan gender, namun interpretasi hukum Islam masih beragam. Diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan pemahaman kontekstual hukum Islam untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif gender.
The Influence of the Russian and Ukraine Conflict on Indonesian Economic Development Review of Theotonio Dos Santos Theory (Dependency Theory) Rahmat Sutiyono; Muhammad Husin Ali; Akhmad Saripudin
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6808

Abstract

February 24, 2022 Russia begins its invasion of Ukraine. The situation and condition of countries in the world that have just started to recover from being hit by COVID-19, are actually made to worry again due to the Russian invasion of Ukraine. The implications that are felt are quite painful, especially in the economic field. The world economic situation will weaken in line with rising commodity prices, especially in the economic and food sectors due to the conflict. Indonesia is a country that is active in trade transactions both export and import activities will certainly feel the impact of this conflict. In this study, the author places the formulation of the problem, namely how the influence of the Russian-Ukrainian conflict on Indonesia's economic development in terms of dependency theory. Then, this research uses the type of research that is carried out by normative research and uses the type of theoretical research (theoretical research). In the conflict between Russia and Ukraine, Indonesia was quite firm in stating its position as a "free and active" country, which is an advantage for Indonesia to be able to continue to carry out investment activities and export transactions with other countries, including countries involved in the conflict. so that the Indonesian economy continues to grow even in unsafe conditions and situations. But on the other hand, it must be remembered that Indonesia is a developing country that still carries the status of a country that depends on developed countries. So, when the economies of developed countries weaken such as the United States, China, and Russia for example, then Indonesia will feel the same way, the Indonesian economy will also be affected by this. This is the description of the dependency theory explanation put forward by Theotonio Dos Santos.
Kedudukan Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama di IndonesiaTinjauan Teori Hans Kelsen (Stufenbau Theory): The Position of Pancasila as the Fundamental Norm in Interfaith Marriage Cases in Indonesia: A Review of Hans Kelsen's Stufenbau Theory Muhammad Husin Ali; Akhmad Saripudin; Andi Bahri Saputra; Syamsudin; Akmal
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6766

Abstract

Indonesia memiliki Pancasila sebagai sebuah norma dasar dalam menjalani berbagai bidang kehidupan, termasuk perkawinan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman baik dari suku, adat, budaya, hingga agama, yang membawa konsekuensi logis seperti praktek pernikahan beda agama. Regulasi yang ada dianggap masih belum membawa kepastian hukum terhadap persoalan ini sehingga masih banyak terjadi pernikahan beda agama yang disahkan oleh negara itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana posisi pancasila sebagai sumber hukum tertinggi menurut teori Hans Kelsen (Stufentheorie)? Dan Bagaimana implementasi pancasila sebagai norma dasar dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian teoretis (theoretical research), dengan tetap menggunakan pendekatan perundangan-undangan. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah Pancasila dalam tingkatan jenjang hukum di Indonesia berdasarkan teori jenjang norma hukum Hans Kelsen berstatus sebagai norma dasar atau sumber dari segala sumber hukum. Implementasi pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia masih dijalankan setengah hati, termasuk dalam menyikapi perihal pernikahan beda agama di Indonesia yang hingga saat ini masih tidak jelas dan abu-abu.
Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan: Legal Policy on the Transfer of Mining Licensing Authority Akhmad Saripudin; M. Hadin Muhjad
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7549

Abstract

Pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas dan implikasi politik hukum dari kebijakan pengalihan tersebut dalam konteks otonomi daerah, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong investasi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti berkurangnya peran dan pendapatan asli daerah, lemahnya pengawasan lingkungan, dan potensi ketidaksesuaian dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan agar keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal dapat terjaga secara adil dan berkelanjutan.
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur pada Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2020: Community Satisfaction Index at the Pengambangan Subdistrict Office, East Banjarmasin District in 2023 Based on Law Number 25 of 2009 concerning Public Services Akhmad Saripudin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.26 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.729

Abstract

Pemberian pelayanan merupakan tugas utama esensial para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana juga sebagai abdi negara dan abdi masyatakat. Tugas tersebut secara jelas tertuang dalam alinea keempat konstitusi. Pelayanan yang baik dan berkualitas serta memuaskan masyarakat hendaknya dilaksanakan oleh pemerintah karena saat ini pelayanan masyarakat masih dinilai negatif dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan belum sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk yang ada di ranah kelurahan, salah satunya Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur. Adapun untuk mewujudkan misi tersebut, Kelurahan Pengambangan termasuk dalam jenis pelayanan publik yang disediakan oleh aparatur negara, Masyarakat diharapkan dapat menilai pelayanan publik di Kelurahan Pengambangan karena masyarakat berhak menggunakan pelayanan publik yang telah disediakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi pustaka. Objek dari penelitian ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kantor Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SKM yang dilaksana di ruang pelayanan Kantor Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada tahun 2023 dengan hasil Pelayanan Publik memiliki predikat kinerja “Sangat Baik” dengan nilai rata-rata, yaitu 3,58 dan skor IKM ialah 90,93 dengan Mutu Pelayanan adalah A.
Co-Authors Akhmat Yanuari Putra Akmal Andi Bahri Saputra M. Hadin Muhjad Mbareb Slamat Pambudi Muhammad Husin Ali Muhammad Ridha Ramadhan Pramudia Kelana Prawibumi Rahmat Amin Rahmat Sutiyono Resdiadi Gunawan Tumbio Syamsudin Thanruanu Ranuasa