Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Mandalika Collegium Studiosum Journal
Manulang, Johanes Gabe Saputra
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEAGAMAAN BAGI NARAPIDANA BERAGAMA ALIRAN KEPERCAYAAN TRIDHARMA Manulang, Johanes Gabe Saputra; Kadaryanto, Bagio; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1263

Abstract

The observance of religious practices for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Law No. 6 of 2013 has not been properly implemented, as the facilities for religious practices of other faiths are not equal to those already existing. The purpose of this research is to analyze the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates, and to analyze the obstacles and efforts to overcome these obstacles in the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City has not been fully realized, as some inmates have not fully received the necessary religious guidance. This results in some inmates not receiving the spiritual support they need. Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates emphasizes the importance of fulfilling the rights of inmates, including the right to receive religious guidance.
IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEAGAMAAN BAGI NARAPIDANA BERAGAMA ALIRAN KEPERCAYAAN TRIDHARMA Manulang, Johanes Gabe Saputra; Kadaryanto, Bagio; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1263

Abstract

The observance of religious practices for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Law No. 6 of 2013 has not been properly implemented, as the facilities for religious practices of other faiths are not equal to those already existing. The purpose of this research is to analyze the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates, and to analyze the obstacles and efforts to overcome these obstacles in the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City has not been fully realized, as some inmates have not fully received the necessary religious guidance. This results in some inmates not receiving the spiritual support they need. Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates emphasizes the importance of fulfilling the rights of inmates, including the right to receive religious guidance.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER Yusuf DM, Mohd; Sugiantoro, Heri; Combara, Wahyu; Manulang, Johanes Gabe Saputra; Fernandes, Boy
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3199

Abstract

Hukum Humaiter Juga mengatur tentang perlidungan hukum bagi korban perang yang di atur dalam pasal 13 ketentuan pada konvensi-konvensi Jenewa 1949. Terkait dengan perlindungan hukum bagi orang-orang yang hors de combat, menurut Mahfud, bahwa Hukum Humaniter Internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata, berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan, dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan. Untuk alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang- orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dalam hukum humaniter bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tersebut diadili dan diberi hukuman yang setimpal, sekaligus memberikan keadilan bagi korban. Meskipun terdapat banyak tantangan, upaya-upaya internasional yang konsisten terus dilakukan untuk memperkuat sistem hukum ini dan memastikan penegakan yang efektif dan adil. Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dalam hukum humaniter adalah upaya yang krusial untuk menjaga perdamaian dan keamanan global serta memastikan bahwa pelanggaran serius terhadap kemanusiaan tidak dibiarkan begitu saja. Meskipun terdapat berbagai mekanisme yang telah diterapkan, seperti pengadilan internasional (misalnya ICC, ICTY, ICTR), pengadilan nasional dengan yurisdiksi universal, dan pengadilan hibrid atau ad hoc, penegakan hukum ini masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut mencakup faktor politik internasional, kepatuhan negara, dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi di zona konflik.
Co-Authors Bagio Kadaryanto, Bagio Combara, Wahyu Fernandes, Boy Harahap, Irawan Sugiantoro, heri Yusuf DM, Mohd