Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Gorontalo Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service
Bakti, Yohanis Sudiman
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Tentang Waspada Terhadap Pinjaman Online Ilegal Jemaru, Salesius; Bakti, Yohanis Sudiman; Latunussa, Semy; Tamher, Samsul
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10561736

Abstract

Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat  ini  Peraturan  yang  dikeluarkan Pemerintah  yaitu  Peraturan  tentang  Peer  to  Peer  Lending  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi  Informasi  pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Untuk  mengatasi masalah yang dihadapi Masyarakat Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tersebut di atas, diperlukan adanya proses penyuluhan  hukum yang dilakukan oleh  tim Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Doktor  Husni Ingratubun Papua untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online terhadap pemilihan pinjaman online berdasarkan legalitasnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Kampung Jaifuri, Distrik Skanto Kabupaten Keerom dapat berjalan dengan baik, lancar dan mendapat tanggapan masyarakat sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan kehadiran peserta yang memenuhi ruangan dari awal hingga akhir kegiatan.
Penyuluhan Hukum Pentingnya Kedasaran Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya Bagi Masyarakat Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura Latunussa, Semy; Bakti, Yohanis Sudiman; Tamher, Samsul; Jemaru, Salesius
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 5 (2024): Agustus
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13345953

Abstract

Sejak Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diundangkan dan berlaku secara efektif tanggal 22 Juni 2009 sudah kurang lebih 15 tahun berlaku di mayarakat. Pada kenyatannya dapat kita lihat di kota kota besar nampak ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan banyak sekali pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh penguna jalan. Dari beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktertiban berlalu lintas dan adanya pelanggaran lalu lintas, faktor manusia atau pengguna jalan raya itu sendiri adalah merupakan faktor utama dan terpenting, terbukti di Kabupaten Jayapura saja pelanggaran terbanyak adalah tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm saat berkendara dan melanggar rambu-rambu lalu lintas lainya. Realita dalam masyarakat kampung Maribu menunjukan kesadaran hukum berlalulintas masih tipis. Hal ini nampak pada pemakai jalan yang sering malakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Adanya   peningkatan   pengetahuan   dan pemahaman  masyarakat diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas terutama bagi masyarakat Kampung Maribu. Tentunya keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para peserta sendiri yaitu Masyarakat kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.
Penyuluhan Hukum Pentingnya Kedasaran Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya Bagi Masyarakat Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura Latunussa, Semy; Bakti, Yohanis Sudiman; Tamher, Samsul; Jemaru, Salesius
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 5 (2024): Agustus
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13345953

Abstract

Sejak Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diundangkan dan berlaku secara efektif tanggal 22 Juni 2009 sudah kurang lebih 15 tahun berlaku di mayarakat. Pada kenyatannya dapat kita lihat di kota kota besar nampak ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan banyak sekali pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh penguna jalan. Dari beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktertiban berlalu lintas dan adanya pelanggaran lalu lintas, faktor manusia atau pengguna jalan raya itu sendiri adalah merupakan faktor utama dan terpenting, terbukti di Kabupaten Jayapura saja pelanggaran terbanyak adalah tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm saat berkendara dan melanggar rambu-rambu lalu lintas lainya. Realita dalam masyarakat kampung Maribu menunjukan kesadaran hukum berlalulintas masih tipis. Hal ini nampak pada pemakai jalan yang sering malakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Adanya   peningkatan   pengetahuan   dan pemahaman  masyarakat diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas terutama bagi masyarakat Kampung Maribu. Tentunya keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para peserta sendiri yaitu Masyarakat kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.
PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA PIDANA DAN UPAYA HUKUMNYA Bakti, Yohanis Sudiman
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1508

Abstract

Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana dan Upaya Hukumnya, ditulis oleh Yohanis Sudiman Bakti. Selanjutnya permasalahan adalah bagaimana konsekuensi yuridis terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Pada pembahasan dapat diuraikan bahwa dikonsekuensi yuridis terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas terdakwa harus segera dikeluarkan dari dalam tahanan meskipun jaksa penuntut umum masih menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan barang bukti yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti selama persidangan segera dikembalikan kepada pemiliknya. Kata kunci : Putusan Bebas, Upaya Hukum. Free Verdict (Vrijspraak) in Criminal Cases and Legal Remedies, written by Yohanis Sudiman Bakti. Furthermore, the problem is what are the juridical consequences for cassation legal remedies against the free verdict. In the discussion, it can be explained that the juridicial consequences of the cassation legal remedy against the acquittal verdict of the defendant must be immediately removed from custody even though the public prosecutor is still using cassation legal remedies to the Supreme Court and the evidence confiscated and used as evidence during the trial is immediately returned to the owner.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE Bakti, Yohanis Sudiman; Watkat, Fransicus X
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.51

Abstract

Dalam konteks hukum pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak ini menarik untuk dikaji khususnya mengenai pengaturan hukum serta praktek penanggulannya, bila dikaitatkan dengan upaya penerapan konsep atau sistem keadilan restoratif (restorative justice system) yakni suatu sistem yang dikembangkan dalam konsep hukum pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam koridor criminal justice system (sistem peradilan pidana), baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah praktek pemeriksaan perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam upaya penerapan Restorative Justice dan juga mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat praktek penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan anak dbawah umur melalui Restorative Justice. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sikronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Penelitian ini diharapkan Sebagai masukan dalam kerangka pengembangan kebijakan sistem peradilan pidana (criminal justice system) dalam kaitannya dengan aspek perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur serta proses penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan.
Penyuluhan Hukum Tentang Waspada Terhadap Pinjaman Online Ilegal Jemaru, Salesius; Bakti, Yohanis Sudiman; Latunussa, Semy; Tamher, Samsul
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10561736

Abstract

Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat  ini  Peraturan  yang  dikeluarkan Pemerintah  yaitu  Peraturan  tentang  Peer  to  Peer  Lending  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi  Informasi  pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Untuk  mengatasi masalah yang dihadapi Masyarakat Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tersebut di atas, diperlukan adanya proses penyuluhan  hukum yang dilakukan oleh  tim Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Doktor  Husni Ingratubun Papua untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online terhadap pemilihan pinjaman online berdasarkan legalitasnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Kampung Jaifuri, Distrik Skanto Kabupaten Keerom dapat berjalan dengan baik, lancar dan mendapat tanggapan masyarakat sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan kehadiran peserta yang memenuhi ruangan dari awal hingga akhir kegiatan.
PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA PIDANA DAN UPAYA HUKUMNYA Bakti, Yohanis Sudiman
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1508

Abstract

Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana dan Upaya Hukumnya, ditulis oleh Yohanis Sudiman Bakti. Selanjutnya permasalahan adalah bagaimana konsekuensi yuridis terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Pada pembahasan dapat diuraikan bahwa dikonsekuensi yuridis terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas terdakwa harus segera dikeluarkan dari dalam tahanan meskipun jaksa penuntut umum masih menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan barang bukti yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti selama persidangan segera dikembalikan kepada pemiliknya. Kata kunci : Putusan Bebas, Upaya Hukum. Free Verdict (Vrijspraak) in Criminal Cases and Legal Remedies, written by Yohanis Sudiman Bakti. Furthermore, the problem is what are the juridical consequences for cassation legal remedies against the free verdict. In the discussion, it can be explained that the juridicial consequences of the cassation legal remedy against the acquittal verdict of the defendant must be immediately removed from custody even though the public prosecutor is still using cassation legal remedies to the Supreme Court and the evidence confiscated and used as evidence during the trial is immediately returned to the owner.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN VALIDITAS HASIL PENGECEKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN PENGECEKAN SERTIFIKAT SECARA LANGSUNG (STUDY KASUS PADA KANTOR ATR/BPN KOTA JAYAPURA) Wato, Lusklarita Y.; Herniati, Herniati; Bakti, Yohanis Sudiman
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.4225

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem dan proses pengecekan Elektronik yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT ) di kota jayapura dan pengecekan secara langsung pada kantor Pertanahan kota jayapura oleh Pajabat Kantor Pertanahan Kota Jayapura serta bagaimana tanggung Jawab Pejabat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam permasalahan Pengecekan sertifikat elektronik yang di lakukan PPAT maupun yang langsung dilakukan  pada kantor pertanahan kota jayapura. Metode penelitian ini mengunakan Yuridis Empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dngan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukan bagaimana proses pengecekan secara elektronik seperti yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2017 yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan mengetahui tanggung Jawab Pejabat Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam menangani permasalahan sertifikat secara langsung yang di di atur dalam Peraturan Kepala BPN  Nomor 8 tahun 2012, pada kantor Pertanahan Kota jayapura.
Application of the Principle of Equality Before the Law in the Practice of Investigating Criminal Cases by General Criminal Investigation Investigators at the Memberamo Raya Resort Police Bakti, Yohanis Sudiman; Ell, Peter Paulus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 1 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i1.4802

Abstract

Equality before the law is positioned by the UN as the first indicator or main characteristic of a democratic rule of law, in the sense that there must be no arbitrariness, so that someone can only be punished if they violate the law, have equal standing before the law, and are good for the people. ordinary and for officials. However, in practice, what was hoped for has not been fully realized. Moreover, this is related to the application of the principle of equality before the law. The problem in this research is that the process of examining criminal cases by investigators from the Memberamo Raya Police Criminal Investigation Unit certainly cannot be carried out according to plan. It should be, because of various factors and reasons behind it, both in terms of the law enforcement system as a whole, structurally, as well as morally or mentally. The type of research used is Normative Juridical research methods and Empirical Juridical research methods. The research results obtained are that the application of the principle of equality before the law has not been implemented properly by the Memberamo Raya Resort Police Criminal Investigation Investigators, in the practice of examining general criminal cases. In the practice of examining general criminal cases, there are three investigators from the Memberamo Raya Police Criminal Investigation Unit. The main factors that hinder the application of the principle of equality before the law are first, limited human resources for investigators, both in terms of quality and quantity; second, the minimal budget for investigative operational costs; and third, demands for resolution of criminal cases based on the customs of local customary law communities
Co-Authors Ell, Peter Paulus Herniati, Herniati Jemaru, Salesius Latunussa, Semy Tamher, Samsul Watkat, Fransicus X Wato, Lusklarita Y.