Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Jurnal Kolaboratif Sains JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI
Fauzi, Arief Rachmat
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Adaptasi Sistem Kerja Baru Pada Masa Pandemi Dalam Pelayanan Publik Fauzi, Arief Rachmat; Istania, Ratri; Giyanto, Bambang
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 11 No. 2 (2023): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v11i2.10277

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem kerja WFH/WFO terhadap pelayanan publik di DPMPTSP dan BKD DKI Jakarta selama pandemi Covid-19. Hasil evaluasi ini diharapkan 1) dapat memberikan informasi terkait dengan penerapan kebijakan flexy work arrangement pasca pandemi; 2) Memahami dan menganalisa model penerapan sistem yang baik selama pandemi Covid-19; dan 3) Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dari model penerapan sistem kerja WFH/WFO dalam memberikan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus berdasarkan perbedaan karakteristik pada DPMPTSP dan BKD DKI Jakarta. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan analisa peneliti melakukan pengamatan, telaah atas dokumen, dan melakukan koding dari hasil wawancara dan FGD dengan seluruh informan. Pengguna layanan menilai positif terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam upaya miminimalisir dampak dari pandemi Covid-19, tetapi tetap menjalankan aspek-aspek pemenuhan pelayanan publik di instansi pemerintah. Strategi yang dilakukan oleh instansi pemerintah ialah dengan melakukan inovasi dalam pelayanan publik, yang memanfaatkan teknologi informasi. Walaupun dalam implementasinya masih terdapat kendala-kendala seperti jaringan, penguasaan teknologi informasi, dan keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi.
Peningkatan Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil yang Inklusif Melalui Optimalisasi Fasilitas Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan Fauzi, Arief Rachmat; Patadjenu, Syahrifan; Utami, Ratih; Rachmadi Slamet, Dodit
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v4i1.83

Abstract

The physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations experienced should not be an obstacle for persons with disabilities to have the right to live and maintain a decent life. The South Tangerang City Government has proven its alignment with people with disabilities by enacting Regional Regulation Number 18 of 2019 concerning the Implementation of Disability Protection. In its implementation, there are problems in the implementation of facilities, especially facilities and infrastructure for persons with disabilities. This will have an impact on community satisfaction, especially people with disabilities in accessing public services at the Disdukcapil of South Tangerang City. Some findings in the field include that there are still no supporting facilities and infrastructure such as stairs, handrails for wheelchair users, special toilets, misused guide lanes, and no signage for special parking spaces for persons with disabilities. Alternative policies to improve population services and inclusive civil registration include revitalizing facilities and infrastructure, building additional facilities, structuring office areas, and efforts to get closer to people with disabilities in order to fulfill population services. Based on the results of the analysis, it is recommended to carry out an integrated arrangement of the office area. The recommendation was conveyed so that the principles of convenience, security, safety, comfort, health, and independence in going to and utilizing public facilities could be achieved. In addition, the arrangement of the area that is more integrated with other public facilities such as public transportation is expected to facilitate access for the community, especially people with disabilities in accessing services.
Digitalisasi terhadap Pelayanan Publik (Implementasi Digitalisasi Terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Kediri dan Kabupaten Jember): Digitalization of Public Services (Implementation of Digitalization of Public Services in the Kediri City Government and Jember Regency) Fauzi, Arief Rachmat; Hakim, Abdul
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6146

Abstract

Dewasa ini, layanan publik dituntut untuk semakin cepat, murah, mudah, dan transparan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pemerintah tengah gencar melakukan digitalisasi di segala sektor pemerintahan dengan harapan dapat mewujudkan pelayanan publik yang terpadu, berkualitas, dan terpercaya. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan diakselerasi dengan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Namun, dalam perjalanannya masih ditemui beberapa kendala seperti maladministrasi hingga ketimpangan penggunaan teknologi di beberapa wilayah di Indonesia baik dalam hal akses terhadap teknologi maupun kemampuan individu dalam penggunaan teknologi informasi. Untuk itu, dilakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik random narratives approach pada dua pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Kota Kediri untuk mengetahui efektivitas penerapan digitalisasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan hasil IPP serta hasil indeks SPBE. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan enam komponen penerapan e-government yaitu aspek pengembangan aplikasi, pengembangan kompetensi, konektivitas, regulasi, citizen interface, serta permodalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kota Kediri, optimalisasi digitalisasi birokrasi tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara Pemerintah Kabupaten Jember tetap dapat memberikan layanan publik dengan kualitas yang baik meskipun digitalisasi birokrasi belum optimal. Perlu diketahui bahwa hasil penelitian ini tidak terlepas dari pengaruh beberapa aspek seperti tantangan yang dihadapi serta kekuatan yang dimiliki masing-masing instansi. Secara umum, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi birokrasi pada kedua instansi dapat terwujud dengan adanya pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, perencanaan pengadaan pegawai yang baik, serta peningkatan partisipasi publik.
Implementasi Digitalisasi di DPMPTSP Kabupaten Rembang: Implementation of Digitalization at DPMPTSP Rembang Regency Fauzi, Arief Rachmat; Hendro Witjaksono
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6207

Abstract

Pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang prima adalah dengan mengambil sikap salah satunya ialah dengan melakukan reformasi birokrasi. Salah satu aspek dari reformasi birokrasi ialah terkait digitalisasi layanan publik. Langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut, merupakan upaya dalam menjawab tantangan global di era VUCA saat ini serta tuntutan dari masyarakat akan pentingnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi penerapan digitalisasi layanan pemerintah di DPMPTSP Kabupaten Rembang yang dilihat dari enam komponen, diantaranya content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces, dan capital. Berdasarkan enam komponen tersebut, peneliti melihat penerapan digitalisasi di DPMPTSP Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang menjadi studi kasus dari penelitian ini, karena pasca pandemi covid-19, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang mulai melakukan langkah-langkah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi, yakni dengan mulai melakukan inovasi-inovasi dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.
Co-Authors Abdul Hakim Bambang Giyanto Hendro Witjaksono Patadjenu, Syahrifan Rachmadi Slamet, Dodit Ratih Utami, Ratih Ratri Istania