Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

MENUJU OTONOMI DAERAH ADIL DAN SEJAHTERA : Revisi Model Otonomi Daerah Menuju Desentralisasi Asimetris Istania, Ratri; Junaedi, Dedi
Jurnal Desentralisasi Vol 10 No 1 (2012): Jurnal Desentralisasi Vol.10 No.1 Tahun 2012
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since 1999, Indonesia, after more than 13 years of implementing decentralization political, administrative, and fiscal?programs is still struggling to reach its ultimate goals, which is to bring justice and welfare of the local people. The current implementation of symmetrical decentralized model contains a variety of weaknesses, unable to accommodate principle of efficieny and differences of ethnicities, religions, cultures. One model that can be proposed is asymmetrial decentralization. In this paper, the authors will compare the weaknesses in the past decentralization policy, Law 22/1924 dan 44/1950 to our current policy, Law 32/2004. So far, the findings indicate two problems of symetrical decentralization, which are politics fiscal issues. This paper will utilize national and international publications, as well as any available sources to support the argument. The outline of this paper will divided into five parts, they are as follows: first background; second; concept and definition of decentralization and regional autonomy; third, a review of the symmetrical decentralization versus asymmetrical model; fourth, critical review of the past decentralizion model as a lesson learned; and fifth, a reflection on symmetrical decentralization after 13 year; and the last is ecommendation to implement asymmetrical decentralization.
Split Ticket Voting: Menumbuhkan Kegairahan Politik Lokal? Ratri Istania
Jurnal Borneo Administrator Vol 5 No 1 (2009)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.65 KB) | DOI: 10.24258/jba.v5i1.41

Abstract

The Constitutional Court decisions upon majority vote in the election for legislative candidate replaces the traditional ballot system. Many political observers predict the application of majority vote might cause an increase of split-ticket voting in the 2009 election, especially for house of representative election. Though, split ticket voting is not unique to Indonesian election case, it seems to be a good alternative to create more vibrant local politics. Moreover, Paramadina University Rector, Anies Baswedan (2008), said, “split ticket voting will also enhance the development of local democracy [in which] a voter can choose their legislative candidate from different political party affiliation for each government level. [For example], a voter can choose the candidate from A political party for national legislative body (DPR). A candidate from B political party is choosen for provincial level legislative body (DPRD provinsi). And a candidate from C political party is for kabupaten legislative body (DPRD kabupaten).” However, this positive image of split- ticket voting has not been accompanied by sufficient analysis on its impact to local politics.   This paper seeks to address the question on the impact of split ticket voting in creating more vibrant local politics. How split-ticket voting influences the Indonesian political party and election reform agenda? What split ticket voting can do for the local politics? And the last question is how split ticket voting relates to the planning of electoral district boundaries (daerah pemilihan), and redistricting, such as pemekaran, in the local regions. To answer them, I review the literature and related government policy which will be divided into three parts: first, analyzing theoretical background and concepts of split- ticket voting; second, pros and cons of split-ticket voting in Indonesia local politics; third, studying the electoral system reformation: the inconsistency between electoral district planning and pemekaran policies; fourth, analyzing the future possibility transformation from “pemekaran” to redistricting policy: as a recommendation; and finally, conclusion.   Keywords: Split-ticket Voting, Partai Politik, Calon Legislatif, Pemilih, Politik Lokal, Daerah pemilihan, Pemekaran, Redistricting.
Adaptasi Sistem Kerja Baru Pada Masa Pandemi Dalam Pelayanan Publik Fauzi, Arief Rachmat; Istania, Ratri; Giyanto, Bambang
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 11 No. 2 (2023): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v11i2.10277

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem kerja WFH/WFO terhadap pelayanan publik di DPMPTSP dan BKD DKI Jakarta selama pandemi Covid-19. Hasil evaluasi ini diharapkan 1) dapat memberikan informasi terkait dengan penerapan kebijakan flexy work arrangement pasca pandemi; 2) Memahami dan menganalisa model penerapan sistem yang baik selama pandemi Covid-19; dan 3) Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dari model penerapan sistem kerja WFH/WFO dalam memberikan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus berdasarkan perbedaan karakteristik pada DPMPTSP dan BKD DKI Jakarta. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan analisa peneliti melakukan pengamatan, telaah atas dokumen, dan melakukan koding dari hasil wawancara dan FGD dengan seluruh informan. Pengguna layanan menilai positif terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam upaya miminimalisir dampak dari pandemi Covid-19, tetapi tetap menjalankan aspek-aspek pemenuhan pelayanan publik di instansi pemerintah. Strategi yang dilakukan oleh instansi pemerintah ialah dengan melakukan inovasi dalam pelayanan publik, yang memanfaatkan teknologi informasi. Walaupun dalam implementasinya masih terdapat kendala-kendala seperti jaringan, penguasaan teknologi informasi, dan keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi.
Sekolah Kepemimpinan Aparatur Desa Perempuan pada Desa Cikumpay, Kabupaten Purwakarta Reza, Izzul Fatchu; Rahmawati, Auli; Istania, Ratri
Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/cc.v4i1.4140

Abstract

Purwakarta District values gender diversity with the presence of a female regent and ten female village heads. However, the competence and leadership skills are not evenly owned by all female village heads in Purwakarta Regency. The purpose of this Community Service activity is to increase understanding and awareness of the importance of women leaders at the village government level. This community service uses an audienced-centered simulation approach for village officials in Cikumpay Village led by a female village head. After the implementation, the community stated that community service activities were very useful (77.8%) and quite useful (22.2%). In addition, women should be given the opportunity to have the space to work and appear in the offices of public agencies, including becoming leaders.
Strategi Implementasi Program Roots untuk Mewujudkan Sekolah Aman Bebas dari Perundungan di DKI Jakarta Kadek Jeny Femila Devi; Hamka Hamka; Ratri Istania
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 15 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13777189

Abstract

Bullying telah menjadi tantangan dalam dunia pendidikan karena memberikan dampak negatif, diantaranya adalah berkurangnya kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Asesmen Nasional tahun 2022 menunjukkan 36,31% siswa berpotensi mengalami perundungan. Sebagai upaya memerangi bullying, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbudristek 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta penerapan Program Roots sebagai intervensi anti-bullying yang fokus pada upaya menciptakan lingkungan yang aman. iklim di sekolah dengan melibatkan secara aktif peran siswa sebagai agen perubahan. Roots Program telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan masih akan dilaksanakan pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Roots Program dengan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, serta strategi pelaksanaan Roots Program di DKI. Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus kekerasan yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Roots di DKI Jakarta belum optimal dengan beberapa kendala yang ditemukan pada saat proses pelaksanaannya. Untuk memaksimalkan implementasi Program Roots di DKI Jakarta dapat dilakukan melalui penyesuaian rencana strategis, keterlibatan aktif Satgas dan Unit Pencegahan Kekerasan, sosialisasi fleksibilitas penggunaan dana BOS, penggunaan platform Merdeka Mengajar, mengadakan kelas empati, melibatkan orang tua dalam menumbuhkan budaya anti kekerasan, menginisiasi gerakan berani melaporkan kekerasan, dan membangun suasana kelas yang inklusif.
Model Kepemimpinan dalam Peningkatan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kedeputian Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi: Leadership Model for Enhancing Employee Performance in the Deputy for Information and Data of the Corruption Eradication Commission (KPK) Fakhrurrozi, Irsan; Asropi; Istania, Ratri
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7579

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model kepemimpinan yang diterapkan di lingkungan Kedeputian Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja pegawai. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional mendominasi praktik manajerial di unit ini. Gaya kepemimpinan tersebut dicirikan oleh komunikasi terbuka, partisipasi aktif pegawai dalam pengambilan keputusan, serta keteladanan pimpinan yang mendorong motivasi, loyalitas, dan kolaborasi lintas unit. Deputi juga memberikan ruang inovasi, pengembangan kompetensi, dan penguatan budaya kerja yang inklusif serta profesional. Dampaknya terlihat dalam peningkatan semangat kerja, produktivitas, dan loyalitas pegawai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan konsistensi penerapan kepemimpinan partisipatif di seluruh jenjang organisasi, peningkatan soft skills pimpinan, dan pemetaan pendekatan kepemimpinan situasional. Implikasi praktisnya, kepemimpinan yang inklusif dan transformatif terbukti efektif dalam menciptakan organisasi yang adaptif dan berdaya saing tinggi di sektor publik.
Analisis Implementasi Program Roots Indonesia dalam Penuntasan Isu Perundungan: Studi Kasus pada Beberapa Satuan Pendidikan di DKI Jakarta Kadek Jeny Femila Devi; Hamka Hamka; Ratri Istania
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v9i1.4556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Roots Indonesia di DKI Jakarta, faktor-faktor yang menghambat berdasarkan indikator implementasi Van Meter dan Van Horn, dan strategi memaksimalkan hasil implementasi program tersebut. Subjek penelitian adalah enam satuan pendidikan pelaksana Program Roots tahun 2021 dan masih melaksanakan Program Roots pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Program Roots di DKI Jakarta belum berjalan optimal. Belum optimalnya pelaksanaan program tersebut dipengaruhi oleh faktor perencanaan program, komitmen satuan pendidikan, regenerasi fasilitator guru, sinergi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya, pengawasan terhadap implementasi program, dan kondisi sosial. Srategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan implementasi Program Roots di DKI Jakarta adalah melalui penyesuaian Renstra, meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan program, sosialisasi fleksibilitas sumber pendanaan, pemanfaatan platform merdeka mengajar bagi fasilitator guru, mengadakan kelas empati, membangun budaya anti kekerasan dengan melibatkan orang tua, menginisiasi gerakan untuk berani menolak perundungan, dan membangun suasana kelas yang inklusif. Kesimpulan, ditinjau dari indikator kinerja kebijakan publik implementasi Program Roots Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal dan diperlukan strategi implementasi sehingga berdampak pada penuntasan kasus perundungan pada satuan pendidikan.
The Implementation of Educational Operational Funding (BOP) Policy for Enhancing Educational Facilities and Infrastructure at SMKN 60 West Jakarta Erika Radina Sipayung; Ratri Istania; Edy Sutrisno
Neo Journal of economy and social humanities Vol 4 No 2 (2025): Neo Journal of Economy and Social Humanities
Publisher : International Publisher (YAPENBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/nejesh.v4i2.304

Abstract

According to Law Number 20 of 2003, education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have spiritual religious strength, self-control, personality, intelligence, noble morals, and skills needed by themselves, society, nation and state. Every citizen aged 6 (six) years can participate in the compulsory education program. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) are the main source of school financing budgeted through the DKI Jakarta Regional Budget. The DKI Jakarta Provincial Government organizes a BOP assistance program for State Education Units. The DKI Jakarta Provincial Government through the BOP fund assistance program must accommodate school needs related to the provision of facilities and infrastructure in education units.  SMKN 60 West Jakarta is the research locus because it is the only Tourism SMKN that has the largest budget for maintaining its facilities and infrastructure in the West Jakarta Education Sub-dept. II Region in the 2023 Fiscal Year and the only SMKN out of a total of 63 SMKNs in DKI Jakarta that received rehabilitation funds for repairs and demolition of school buildings in the 2022 Fiscal Year. Based on these conditions, an analysis of the strategy for implementing the BOP funding policy at  SMKN 60 West Jakarta will be carried out along with the supporting and inhibiting factors for the implementation of the policy. It is hoped that the implementation of the BOP funding policy will be effective, transparent and accountable in educational units, especially at  SMKN 60 West Jakarta.
Implementation Of Inclusive Education Policy (Case Study At Sdn Sukabumi Selatan 07 West Jakarta) Azizi, Nurinna; Rahayu, Neneng Sri; Istania, Ratri
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 9 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i9.51847

Abstract

This study investigates the implementation of inclusive education at SDN Sukabumi Selatan 07 in West Jakarta, where participation of students with special needs continues to increase. Despite this positive development, the school’s education report, particularly in terms of inclusivity climate has not shown corresponding improvement. Using a qualitative approach, the research draws on interviews, observations, and supporting secondary data, guided by Van Meter and Van Horn’s policy implementation theory. The findings reveal that the implementation of inclusive education remains suboptimal, largely due to limitations in resources and the technical capacity of implementers, both in terms of the characteristics of implementing agents and their tendencies or dispositions. Key resource challenges include the unavailability of Special Education Support Teachers, lack of targeted budget allocations, and insufficient accessible infrastructure. In addition, gaps in teacher’s understanding and technical ability to apply differentiated and adaptive teaching methods hinder effective inclusion. These issues hinder the development of a supportive school environment for maximizing the potential, interests, and talents of these students with special needs. To address these issues, the study recommends a series of strategic actions: optimizing the allocation and use of BOP and BOSP funding to support inclusive services, expand collaboration networks with higher education institutions through internship programs for pre-service teachers, and enhance the utilization of the resource room to function as a Learning and Intervention Center for students with special needs.
Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Dewan Pertahanan Nasional Pramasha, Alvin Rayinda; Rahayu, Neneng Sri; Istania, Ratri
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i9.61479

Abstract

Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya penerapan SPIP sebagai instrumen good governance untuk memastikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Meskipun SPIP telah diimplementasikan secara nasional, hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa tingkat maturitas SPIP di DPN masih berada pada level 3 (terdefinisi), belum mencapai target level 4 (optimal). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta mengidentifikasi hambatan yang menghambat pencapaian tingkat maturitas optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan teori implementasi kebijakan Thomas B. Smith, mencakup empat variabel: kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi kurangnya monitoring dan evaluasi, belum optimalnya internalisasi kebijakan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan teknologi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa implementasi SPIP di DPN masih belum optimal dan memerlukan strategi perbaikan yang terfokus. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pegawai, pemetaan tindak lanjut, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas SPIP di DPN.