Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Meta-Yuridis WIDYANATA
., Suratman
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BENGKULU Permata Sari, Cindy Nur; ., Suratman; Yogopriyatno, Jatmiko; Artayasa, I Made
Widyanata Vol 20 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v20i2.1149

Abstract

Perencanaan pembangunan perlu dibuat agar cita-cita dari suatu daerah dapat tercapai dengan baik. Untuk itu penelitian ini kemudian bertujuan mengetahui proses penyusunan rencana kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Aspek penelitian berpedoman pada teori proses perencanaan yang dikemukakan oleh Handoko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan diketahui dalam menetapkan keputusan tentang keinginan dinas, hal yang dilakukan adalah mengajukan usulan kepada pemerintah. Kemudian dalam menetapkan keputusan terkait kebutuhan organisasi dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah serta surat keputusan gubernur. Pada aspek merumuskan keadaan saat ini diketahui identifikasi pemahaman akan posisi organisasi saat ini dari tujuan yang hendak dicapai dilakukan dengan cara memahami dengan baik peraturan pemerintah, visi dan misi dinas, melakukan tugas dan fungsi bidang. Kemudian mengenai identifikasi pemahaman dinas akan posisi organisasi dan sumber daya yang tersedia diketahui bahwa saat ini sumber daya manusia serta fasilitas yang ada di dinas rata-rata sudah cukup baik. Pada aspek mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, diketahui bahwa pada faktor lingkungan internal kemudahan yang dimiliki dinas adalah SDM yang baik, kemudian hambatan yang dimiliki dapat diatasi dengan. Kemudian pada faktor lingkungan eksternal yang menjadi kemudahan serta hambatan adalah antusiasme masyarakat. Pada aspek mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan, dalam melakukan pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan dilakukan berdasarkan dengan visi, misi dan juga strategi yang sudah disusun oleh dinas. Pihak yang terlibat dalam pembuatan perencanaan adalah Bappeda, biro keuangan dan biro administrasi. Lalu, dalam melakukan penilaian alternatif kegiatan didasarkan pada kegiatan yang bersifat memajukan serta mensejahterakan masyarakat. Lalu, melakukan pemilihan alternatif terbaik dilakukan berdasarkan pada anggaran serta prioritas yang ada pada tahun tersebut.
EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DAN BAYI BARU LAHIR DI PUSKESMAS KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI KABUPATEN LAHAT Wiranti, Zarah; ., Suratman; Yogopriyatno, Jatmiko
Widyanata Vol 20 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v20i2.1150

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir di Puskesmas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat. Jenis penelitian ini adalah penelitian dekskriptif kualitatif dan tipe penelitian menggunakan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, informan sebanyak 4 orang yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu : reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan dengan informan bidan, perawat, ibu hamil dan ibu bayi baru lahir. Penelitian ini menggunakan aspek penelitian yaitu kualitas pelayanan, kuantitas pelayanan, dan waktu pelayanan. Diperoleh bahwa, Kualitas pelayanan termasuk sangat efektif karena dimana pelayanan yang dilakukan tenaga medis selalu berpedoman pada SOP yang telah di tetapkan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir di Puskesmas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat serta kesopanan dan keramahan antara perawat dan pasien sudah diterapkan dengan baik. Kuantitas pelayanan untuk pasie ibu hamil sudah sangat efektif karena ibu hamil telah memahami pentingnya pemeriksaan selama masa kehamilan agar ibu hamil dapat mengetahui perkembangan bayi dalam kandungannya serta resiko yang akan terjadi nanti. Sedangkan Kuantitas pelayanan untuk bayi baru lahir masih kurang efektif karena beberapa ibu hamil memilih untuk melahirkan di rumah sakit dari pada di puskesmas. Waktu pelayanan pasien sudah termasuk cukup efektif karena Puskesmas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi telah menggunakan antrian elektronik untuk pemeriksaan pasien ibu hamil dan pemeriksaan lainnya. Kemudian untuk waktu pelayanan bayi baru lahir juga sudah cukup efektif karena pelayanan dilakukan oleh bidan yang professional.
KINERJA APARATUR KECAMATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU Dinata, Teri Marta; ., Suratman
Widyanata Vol 20 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v20i2.1152

Abstract

Pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan elemen kritis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja aparatur kecamatan dalam pelayanan publik dengan fokus pada aspek kuantitas, kualitas dan ketetapan waktu pelayanan yang diberikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif sebagai instrumen utama pengumpulan data. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola dan temuan kunci terkait dengan kinerja aparatur kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang diimplementasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, kinerja aparatur kecamatan masih menghadapi beberapa tantangan. Kecepatan dalam penyelesaian permohonan masih di bawah standar yang diharapkan, dan proses administratif yang rumit sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat. Selain itu, terdapat masalah akurasi data yang mempengaruhi ketepatan dan keandalan pelayanan yang diberikan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa praktik terbaik dan inisiatif positif yang telah dilakukan oleh aparatur kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya. Responsivitas mereka dalam menanggapi masalah dan keluhan masyarakat telah diakui secara positif, dan beberapa langkah inovatif telah diambil untuk memperbaiki kualitas pelayanan, seperti pelatihan dan pengembangan staf. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan adanya langkah-langkah perbaikan yang lebih lanjut, termasuk peningkatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi aparatur, penyederhanaan prosedur administratif untuk mempercepat pelayanan, serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kinerja. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan.
POLITICAL LEGAL RECONSTRUCTION OF POPULATION ADMINISTRATION LAW IN MEASURING THE CONSTITUTIONAL EXISTENCE OF CONTEMPORARY NUSANTARA BELIEF ADHERENTS ., Suratman; Anggraini, Lestari; Madya Putri, Yessy
Jurnal Meta-Yuridis Vol 9, No 1 (2026)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v9i1.27188

Abstract

Recognition of indigenous belief adherents in Indonesia is an essential part of the state’s efforts to ensure the fulfillment of citizens’ constitutional rights. For decades, followers of local beliefs have faced administrative barriers because the population administration system only accommodated officially recognized religions. This condition has resulted in various forms of discrimination in accessing public services, such as marriage registration, education, and other social services. This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, using qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The discussion shows that Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 marked a significant turning point in transforming the paradigm of Population Administration Law by recognizing the identity of belief adherents in official state documents, such as electronic identity cards (KTP-el) and Family Cards. The decision has encouraged more inclusive population administration policies through identity inclusion and data integration in the Population Administration Information System (SIAK), providing legal certainty for belief adherents in accessing public services. However, in practice, administrative and social constraints still exist, including limited bureaucratic capacity and societal stigma toward belief adherents
Co-Authors Anggraini, Lestari Artayasa, I Made Dinata, Teri Marta Madya Putri, Yessy Permata Sari, Cindy Nur Wiranti, Zarah Yogopriyatno, Jatmiko