Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN JURNAL PILAR KEADILAN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
MARKUAT, MARKUAT
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN BORONGAN DENGAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJA MARTINESYA, SEFA; MARKUAT, MARKUAT; ANAS, ANAS
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 1 (2022): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jpk.v2i1.265

Abstract

Suatu hubungan kerja antara PT. Charoen Pokphand Indonesia sebagai perusahaan Pemberi Kerja, kemudian PT. Surya Bangun Indo Perkasa sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh penerima pemborongan pekerjaan, dan Tenaga Kerja Borongan, seringkali tidak sejalan dengan apa yang diharapkan, sehingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan, yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh 15 (lima belas) tenaga kerja borongan tersebut, terhadap PT. Surya Bangun Indo Perkasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Borongan dengan Perusahaan Pemberi Kerja di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Putusan Nomor: 375 K/PDT.SUS-PHI/2015 untuk PT. Charoen Pokphand Indonesia dan PT Surya Bangun Indo Perkasa, serta untuk menganalisa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 375K/PDT.SUS-PHI/2015 untuk PT. Charoen Pokphand Indonesia dan PT Surya Bangun Indo Perkasa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama dan pendekatan yuridis empiris sebagai metode pendukung, kemudian sumber data yang diperoleh yaitu dari data sekunder dan data primer, untuk selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara metode kualitatif.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA KORUPSI: Kebijakan Hukum Pidana markuat, markuat
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 2 (2024): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan penyidik polri dalam mengatasi kendala-kendala kendala pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder sebagai data utama dan primer sebagai data pendukung. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara metode kualitatif. Hasil penelitian memperoleh keterangan bahwa pidana pembayaran uang pengganti telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat optimal. Jumlah pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan, dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset/harta kekayaan pelaku. UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM SURAT KETERANGAN SWAB PCR Markuat, Markuat
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.709 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v9i2.248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di masa pandemi Covid 19 dan untuk mengetahui tinjauan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam surat keterangan Swab PCR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder sebagai data utama dan primer sebagai data pendukung. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam masa pandemi Covid 19 aparat penegak hukum khususnya Polisi karena Polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum Polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan dan diharapkan dapat melakukan penegakan terhadap hukum dengan baik karena berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan masih banyak tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan yang belum diperhatikan secara tegas dan Tinjauan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam Surat Keterangan Swab PCR dalam Perkara Nomor : 430 / Pid.Sus / 2021 / PN. Jkt.Sel., menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elekttronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
TINDAK PIDANA PEMBUKTIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN ALAT BUKTI CCTV DALAM PASAL 363 KUHP LAILA, FITRI IDA; Markuat, Markuat
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i1.261

Abstract

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah.Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadapdirinya.Penelitian ini adalah Penelitian hukum Normatif.Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfokus pada peran alat bukti CCTV dalam mengungkap Tindak Pidana Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu Pidana khususnya mengenai peran alat bukti CCTV dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian DenganKekerasan.Dalam menjawab permasalah, di dapatkan kesimpulan bahwa Penerapan alat bukti CCTV dalam membantu penyidik Kepolisian mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dapat dilakukan secara aktif dan pasif, cara aktif belum dilakukan oleh penyidik Kepolisian dikarenakan keterbatasan penganggaran dari dinas, sedangkan penerapan secara pasif sudah dilakukan dalam beberapa pengungkapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hal tersebut, maka disini alat bukti CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kekuatan hukumnya sama hal dengan alat bukti yang sudah diatur di Pasal 184 KUHAP dan alat bukti CCTV masuk kedalam Pasal 363KUHP.
SEBUAH ANALISIS DILAKUKAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN PENGEMIS, PENGAMEN, DAN ANAK JALANAN (PMKS) (STUDI KASUS YANG DIAMBIL ADALAH PENERTIBAN ANAK JALANAN DI JL PLUIT RAYA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKAR LAILA, FITRI IDA; MARKUAT, MARKUAT
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i2.284

Abstract

Anak merupakan anggota masyarakat yang mempunyai posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa. Anak yang tumbuh kembang secara wajar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika mereka mengalami berbagai hambatan dalam tumbuh kembangnya akan menjadi beban bagi masyarakat dan Negara. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Keluarga, kerabat, masya¬rakat, serta pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga anak berada dalam situasi sulit atau telantar bahkan mengalami perlakuan salah dan tindak kekerasan. Peranan preventif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di DKI Jakarta melalui pengawasan Patroli wilayah yang dilakukan setiap hari dengan cara menunjuk salah satu anggota Satpol PP sebagai intel untuk melakukan pemantauan aktivitas anak jalanan guna keperluan penertiban. Adapun pengendalian yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk pembinaan lebih lanjut
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK markuat, markuat
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judi bisa disebut sebagai penyakit turun menurun dalam sejarah peradaban manusia,hal inilah yang menjadi salah satu penghambat penegakan hukum tindak pidana perjudian. Apalagi dengan kemajuan zaman yang begitu pesatnya dewasa ini, perjudian juga mengalami kemajuan yang tadinya secara tradisional akan tetapi saat ini menjadi perjudian online. Hal tersebut merupakan penerapan teknologi secara negative. Tindakan perjudian online merupakan salah satu cyber crime yang merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi penegak hukum kita karena cakupannya lintas negara dan mengancam nasib masa depan bangsa karena tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan budaya bangsa, serta norma hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya penegakan hukum perjudian online dan hambatan dalam penegakan hukumnya. Pemerintah melakukan beragam upaya baik preventif maupun represf untuk mengatasi perjudian online. Terlihat jelas dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” serta terkait ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Diharapkan dengan adanya penegakaan hukum yang memberikan efek jera, mampu merubah pola pikir masyarakat agar tidak terjebak dalam perjudian online yang menimbulkan sederatan masalah besar dalam kehidupannya, bukannya untung malah rugi besar.
DAMPAK PENETAPAN LOCKDOWN BAGI SEBUAH NEGARA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN MARKUAT, MARKUAT
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.336

Abstract

ABSTRAKCovid 19 merupakan virus yang muncul di awal 2020 yang dimulai di Kota Wuhan Propinsi Hubei Di China. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Akibat dari Covid 19 ini tidak hanya personal saja tetapi hingga bersifat menjadi bencana nasional. Salah satu kebijakan yang diambil oleh negara dari 177 negara yang teridentifikasi Covid 19 adalah lockdown, yaitu dimana adanya larangan untuk keluar masuk suatu tempat atau gedung untuk mencegah penularan. Indonesia belum mengeluarkan kebijakan ini, nantinya jika kebijakan ini dikeluarkan maka negara harus memperhatikan HAM dari warga negara. Maka selanjutnya berdasarkan fakta-fakta diatas maka penulis akan menganalisa beberapa hal: : 1) Bagaimana penanganan Covid 19 di berbagai Negara;2) Bagaimanakah kebijakan kekarantinaan kesehatan di Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian hokum yuridis normatif  . Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dan pada akhirnya penulis mendapatkan bahwa pentingnya perlindungan HAM bagi Warga Negara selama pandemi ini berlangsung hingga diperlukan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi Covid 19. 
RETURN OF STATE FINANCIAL LOSSES IN THE FORM OF COMPENSATION PAYMENTS BY CONVICTED CORRUPTION OFFENDERS Subrata, Tedy; Markuat, Markuat
Hukum Responsif Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v16i1.9853

Abstract

This research aims to understand the legal policies regarding the restitution of state financial losses in the form of monetary compensation by convicted corruption offenders and to identify the efforts made by police investigators in addressing the challenges of recovering state financial losses in the form of monetary compensation by convicted corruption offenders. The method used in this research is qualitative, with a primary approach of normative juridical and supporting approaches of empirical juridical. The data sources used in this research were obtained from secondary data as the primary data and from primary data as the supporting data. Furthermore, the data were subsequently processed using qualitative methods. The research findings reveal that the classification of corruption crime penalties and fines has been regulated by Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, which has since been amended by Law No. 20 of 2001. The amount of restitution and compensation is at most equal to the value of the assets obtained from the act of corruption. If the substitute money is not paid, the offender will be punished with additional fines that do not exceed the maximum limit of the principal penalty. Therefore, the compensation for the loss of the national currency is not optimal. The amount of compensation for state losses needs to be linked with the implementation of restitution and compensation for the assets/wealth of the perpetrators. The Asset Recovery Law needs to be established as a legal framework for the recovery of assets from corruption proceeds.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi) Markuat, Markuat
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2022): Juni : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v2i2.404

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keadaan demikian menjadikan pengertian dan syarat unsur berencana mengalami dinamika. Pada konteks ini, dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam Putusan Nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan diri untuk membunuh “korban”, meskipun yang dibunuh adalah orang lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hakim menggunakan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur rencana kurang tepat. Demikian juga pertimbangan unsur berencana yang hanya berfokus pada syarat adanya pemutusan kehendak dengan tenang, dan adanya jarak waktu tertentu adalah kurang lengkap. Seharusnya dilengkapi dengan pelaksanaan rencana dengan tenang.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN FOTO/VIDEO PORNOGRAFI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 902/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst) Markuat, Markuat
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2022): Juni : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v2i2.405

Abstract

ABSTRAK Tindak  pidana  penyebaran  foto/video pornografi  dalam  media  elektronik. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  foto/video pornografi  dalam  media  elektronik  merupakan  salah  satu  bagian  dari kejahatan cybercrime yang  akhir-akhir  ini  semakin  berkembang. Adapun  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaturan  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  dalam  media  elektronik  dan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  dalam  media  elektronik  dalam  putusan  nomor 902/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi  buku-buku  serta  norma-norma  hukum  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan,  azas-azas  hukum,  kaidah  hukum  dan  sistematika  hukum  dan  juga  mengkaji  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  lainnya. Penyelesaian  kasus  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  menggunakan  media  elektronik  dapat  diamati  melalui  adanya  kasus  yang  masuk  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  dalam  putusannya,  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  9  (Sembilan)  bulan  penjara  dan  denda  sebesar  Rp.10.000.000,- (sepuluh  juta  rupiah). Hal  ini  menjelaskan  bahwa  penjatuhan  pidana  tersebut  sesuai  dengan  pertanggungjawaban  terdakwa  atas  perbuatannya.  
Co-Authors Anas Anas, Anas LAILA, FITRI IDA MARTINESYA, SEFA Subrata, Tedy