Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon JURNAL PILAR KEADILAN Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
MARTINESYA, SEFA
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN BORONGAN DENGAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJA MARTINESYA, SEFA; MARKUAT, MARKUAT; ANAS, ANAS
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 1 (2022): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jpk.v2i1.265

Abstract

Suatu hubungan kerja antara PT. Charoen Pokphand Indonesia sebagai perusahaan Pemberi Kerja, kemudian PT. Surya Bangun Indo Perkasa sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh penerima pemborongan pekerjaan, dan Tenaga Kerja Borongan, seringkali tidak sejalan dengan apa yang diharapkan, sehingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan, yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh 15 (lima belas) tenaga kerja borongan tersebut, terhadap PT. Surya Bangun Indo Perkasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Borongan dengan Perusahaan Pemberi Kerja di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Putusan Nomor: 375 K/PDT.SUS-PHI/2015 untuk PT. Charoen Pokphand Indonesia dan PT Surya Bangun Indo Perkasa, serta untuk menganalisa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 375K/PDT.SUS-PHI/2015 untuk PT. Charoen Pokphand Indonesia dan PT Surya Bangun Indo Perkasa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama dan pendekatan yuridis empiris sebagai metode pendukung, kemudian sumber data yang diperoleh yaitu dari data sekunder dan data primer, untuk selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara metode kualitatif.
Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai Pendamping Penyelesaian Kasus Notaris Bermasalah di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Novita, Maya Sri; Martinesya, Sefa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16159

Abstract

Notaris sebagai salah satu pejabat yang kini banyak dibutuhkan keberadaannya di masyarakat, dituntut dan diwajibkan oleh Undang-Undang. Utamanya jasa notaris dalam penyusunan akta otentik untuk kebutuhan mobilisasi bisnis atau perjanjian lain yang membutuhkan akta didalamnya. Jabatan Notaris untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Majelis Pengawas Daerah Notaris bertugas mengawasi dan membina tugas notaris yang bertugas di wilayah jabatannya. Apabila ditemukan pelanggaran jabatan atau kode etik, maka Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk memeriksa dugaan tersebut secara cermat dan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon pada kasus Nomor Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer Berita Acara Pemeriksaan Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode statue approach (studi undang-undang) dan case approach (studi kasus). Teknik penyajian datanya menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon berwenang untuk memeriksa perkara laporan dalam kasus Nomor Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan protocol notaris. Apabila dalam prosesnya terbukti pelanggaran tersebut dilakukan oleh notaris, maka notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari Majelis Pengawas Daerah dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali
URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI KONFLIK WARGA ADAT TORUAKAT DI SULAWESI UTARA MARTINESYA, SEFA
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.335

Abstract

ABSTRAK Konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat Toruakat dengan PT. Bulawan Daya Lestari, di Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara, yang mengakibatkan 1 (satu) orang warga adat tewas dan 4 (empat) orang warga adat lainnya luka-luka, dapat dikatakan menguak fakta bahwa Pemerintah tidak dapat hadir untuk melindungi masyarakat adat. Perlindungan, pemenuhan, dan pengakuan terhadap masyarakat adat seharusnya bertalian dengan substansi hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, adanya pengukuhan dalam konstitusi tidak hanya sebatas pengakuan hak konstitusional masyarakat adat, melainkan juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut. Terjadinya konflik tersebut pada akhirnya dapat menunjukan bahwa terdapat urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ditinjau dari konflik Warga Adat Toruakat di Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan sumber data sekunder sebagai data utama, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH GRUP KOMEDIAN WARKOPI TERHADAP GRUP KOMEDIAN WARKOP DKI Martinesya, Sefa; Haq, Raisa Sabilal
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.384

Abstract

ABSTRAK Beberapa saat lalu dunia maya dihebohkan dengan kemunculan tiga pemuda yang mempunyai paras yang mirip dengan tokoh-tokoh lawas Indonesia, Warkop DKI. Tiga pemuda tersebut dikenal dengan sebutan Warkopi yang telah aktif menayangkan sketsa-sktesa komedi dan mulai muncul di layar televisi karena kemiripan mereka dengan grup komedian Warkop DKI yang kemudian di protes oleh salah satu anggota Komedian Warkop DKI, yaitu Indro, yang mengatakan bahwa belum ada koordinasi dari pihak Warkopi maupun manajemennya untuk mengkomersilkan Warkopi yang muncul atas dasar kemiripan anggotanya dengan grup komedi Indro, Warkop DKI. WARKOP DKI telah mendaftarkan mereknya pada 2004 lalu dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441. Sehingga, jika Warkopi memparodikan gaya Warkop DKI, membuat cerita dari adegan film, melakukan lipsync dari suara asli, menggunakan foto karakter anggota Warkop DKI dan meletakkannya secara berdampingan agar terlihat mirip kemudian ditampilkan dalam berbagai youtube channel serta program televisi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan ekonomi. Dan apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa izin, maka Warkopi sama saja melakukan pelanggaran hak ekonomi. Warkopi dapat dituntut secara pidana karena dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan hukum dan implikasi yuridis terhadap kasus pelanggaran hak cipta oleh Warkopi. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pelanggaran, Hak Cipta.
DIVERSION CONDUCTED BY THE PROSECUTOR IN THE CRIME OF THEFT WITH AGGRAVATION IN JUVENILE OFFENDERS Yopan Apriana, Acep; Martinesya, Sefa; Bustomi, Bustomi
Hukum Responsif Vol 14 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v14i1.9664

Abstract

Diversion is an effort that must be carried out by law enforcement, both by Investigators, Public Prosecutors, and Judges, in order to protect children in conflict with the law. However, efforts to implement diversion must also be accompanied by considerations from Bapas who conduct research and assistance to children in conflict with the law. The purpose of this study is to determine the criminal law review of the diversion carried out by the Public Prosecutor in the crime of aggravated theft of child offenders, as well as to determine the juridical implications of the diversion carried out by the Public Prosecutor in the crime of aggravated theft of child offenders. The method used in this research is normative juridical method, with the nature of descriptive research, then data collection sourced from secondary data, and then the data is processed qualitatively. The results showed that: (1) The criminal law review of the diversion carried out by the Public Prosecutor in the crime of theft with aggravation on child perpetrators is basically not in accordance with the provisions in Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law, because diversion can only be implemented with the provisions threatened with imprisonment under 7 (seven) years, while the three child perpetrators committed a criminal offense with aggravation stipulated in Article 363 paragraph (1) points 4 and 5 of the Criminal Code which carries a penalty of more than 7 (seven) years in prison. However, if seen from the provisions in Article 2 and Article 3 of the Child Protection Law, then of course diversion should be carried out by the Public Prosecutor, considering that the three child perpetrators have never committed a criminal offense before; (2) The juridical implications of the diversion carried out by the Public Prosecutor in the crime of theft with aggravation on child perpetrators, which resulted in the refusal of the Bapas to sign the diversion agreement on the grounds that the diversion effort has violated the provisions of Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law
Co-Authors Anas Anas, Anas Bustomi Bustomi Haq, Raisa Sabilal MARKUAT, MARKUAT Novita, Maya Sri Yopan Apriana, Acep