Cristiana, Edelweisia
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT PERTAMBANGAN, SUMBER DAYA AIR, DAN LINGKUNGAN HIDUP Cristiana, Edelweisia; Jesica, Jennie; Yetno, Alfred; ., Mala
Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v13i2.1037

Abstract

Tujuan penulisan mengenai aspek hukum dan lingkungan terkait kegiatan pertambangan di Indonesia, dengan fokus pada dampak pencemaran air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tahapan kegiatan pertambangan, termasuk tahap penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, penambangan, dan pascatambang. Pencemaran lingkungan menjadi isu penting dalam konteks ini, seiring dengan perkembangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan terjadi saat zat-zat berbahaya atau komponen lain masuk ke dalam lingkungan hidup, termasuk air, melampaui baku mutu yang ditetapkan. Dalam konteks pertambangan, aktivitas ini seringkali menjadi penyebab potensial pencemaran air. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil dari tulisan ini berfokus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kegiatan penambangan terhadap lingkungan di wilayah Kalimantan Tengah.
Problematika Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak: Kesenjangan Regulasi dan Implementasi Cristiana, Edelweisia
Belom Bahadat Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v15i1.1482

Abstract

Law Number 4 of 2024 on the Welfare of Mothers and Children reflects the state’s commitment to ensuring the protection of maternal and child rights, particularly during the first 1,000 days of life. However, its implementation faces various challenges, including regulatory inconsistencies with the Manpower Act and weak enforcement mechanisms at the operational level. This article aims to examine the gap between legal norms and practical implementation, as well as to assess the extent to which Law Number 4 of 2024 fills the existing legal vacuum in the protection of mothers and children in Indonesia. This study employs a normative juridical approach with qualitative analysis of relevant legislation and supporting documents. The findings indicate that the effectiveness of protection for working mothers and children depends significantly on intersectoral policy coordination, regulatory harmonization, and institutional capacity strengthening. Without concrete steps in policy integration and legal enforcement, the objectives of the law risk being unfulfilled. Therefore, comprehensive reform in implementation is necessary to ensure the law’s alignment with the state’s constitutional obligation to uphold the welfare of mothers and children. Keywords: Welfare of Mothers and Children, Law Number 4 of 2024, Worker Protection, Policy Synergy, Legal Implementation
Memerangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Edrisy, Ibrahim Fikma; Dewi, Ni Putu Paramita; Sumartini, Ni Wayan Eka; Cristiana, Edelweisia
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i2.1126

Abstract

Sexual violence is the most common case experienced by women when compared to physical and psychological violence that occurs in 2022. It is not uncommon for sexual violence to occur in educational environments, one of which is in universities. Several regulations were made in an effort to prevent and handle sexual violence, including Permendikbudristek Nomor 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, the Criminal Act on Sexual Violence, and supported in the Criminal Code Number 1 of 2023 This article was written with the aim that it is important to have knowledge and insight regarding the existence of comprehensive legal regulations as a legal umbrella in dealing with criminal acts of sexual violence. The issues raised in this article include legal regulations that can accommodate the needs of victims of sexual violence, how law enforcement officials respond in understanding cases of sexual violence, and legal analysis of the three regulations regarding sexual violence. The normative research method used in this paper is to identify the legal rules written in Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, Criminal Code Number 1 of 2023, and Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021. The results of this research show that the UUTPKS accommodates the restoration of the rights of victims of sexual violence that were previously denied to the victims. Difficulty in describing sexual violence is an inhibiting factor in law enforcement in the field by law enforcement officers. Thus, it is very important to provide information to the public about criminal acts of sexual violence. Victims of sexual violence receive protection, treatment and assistance in efforts to restore their rights.
Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Kasus Kebakaran Bromo Tengger Semeru) Cristiana, Edelweisia
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.422

Abstract

Keberadaan Kawasan Taman Nasional merupakan salah satu usaha menjaga kelestarian ekosistem alami, flora, fauna, dan berbagai sumber daya alam, serta mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan. Insiden terbakarnya hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang disebabkan oleh kelalaian pengunjung saat melakukan sesi foto prewedding telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius, kerugian di bidang ekonomi, serta masalah sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun yurisprudensi yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas. Penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap perlindungan kawasan taman nasional menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku perusakan lingkungan hidup di kawasan taman nasional yang diatur dalam Undang-Undang ini serta berkontribusi memberikan suatu pandangan yang diharapkan dapat menyempurnakan regulasi mengenai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Indonesia.