Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN Taufik, Muh Bambang; Sofyan, Sofyan; Al Haditzy, Ihzurt; Sulfianah; Aulia, Zuriatul
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v5i1.147

Abstract

In an era of dynamic legal development, this research aims to optimize the selection process of Constitutional Court judges in order to improve the integrity of just decisions. The background of this research is based on the need for a transparent and trustworthy judicial system for the community. This need arises from concerns about fraud and manipulation in the judicial process that can undermine public confidence in the legal system. The accuracy of the use of research approaches and methods plays an important role in this research, so this research uses a quantitative approach with a literature study method, namely by analyzing data from various sources such as relevant books or journals. The results show that the selection process of Constitutional Court judges still needs to be improved to ensure the integrity of the decisions produced. This improvement is important to ensure the sustainability of the Indonesian legal system and the integrity of decisions in accordance with the law and state administration. Clear and standardized selection process reforms and effective oversight are needed to improve the quality of constitutional judges and ensure high decision integrity. In conclusion, there is a need to increase transparency and accountability in the selection process of Constitutional Court judges in order to create more equitable justice that is recognized by the community. The implication of the results of this study is the need for reform in the judge selection system to ensure the upholding of the rule of law and public trust in the judiciary. Abstrak Pada era perkembangan hukum yang dinamis, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan integritas putusan yang berkeadilan. Latar belakang penelitian ini berdasarkan pada kebutuhan akan sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Kebutuhan ini timbul dari kekhawatiran akan kecurangan dan manipulasi dalam proses peradilan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketepatan penggunaan pendekatan dan metode penelitian berperan penting dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi pustaka yakni dengan analisis data dari berbagai sumber seperti buku atau jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi masih perlu diperbaiki guna memastikan integritas putusan yang dihasilkan. Perbaikan ini penting untuk memastikan keberlangsungan sistem hukum Indonesia dan integritas putusan yang sesuai dengan hukum dan ketatanegaraan. Reformasi proses seleksi yang jelas dan baku serta pengawasan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kualitas hakim konstitusi dan memastikan integritas putusan yang tinggi. Sebagai kesimpulan, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi agar mampu menciptakan keadilan yang lebih merata dan diakui oleh masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam sistem seleksi hakim guna memastikan tegaknya supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM MENGATASI PRAKTIK INVESTASI BODONG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH Taufik, Muh Bambang; Jafar, Usman; halimang, St.
Jurnal Ar-Risalah Vol. 4 No. 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v4i1.5624

Abstract

AbstrakPraktik investasi bodong telah menjadi masalah serius di Kota Makassar, yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan syar’i dan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dan observasi terhadap pihak terkait dengan praktik investasi bodong di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi praktik investasi bodong, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi. Namun, faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kelemahan dalam implementasi regulasi masih menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Makassar harus lebih komprehensif dan berintegrasi dengan nilai-nilai syariat Islam untuk mengatasi praktik investasi bodong. Berdasarkan perspektif siyasah syar’iyah, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki implementasi regulasi terkait penanganan investasi bodong. AbstractFraudulent investment practices have become a serious problem in Makassar City, which can harm the community and disrupt economic stability. This research uses qualitative research with a shar'i approach and empirical juridical approach, through interviews and observations of parties related to fraudulent investment practices in Makassar City. The results show that the Makassar City Government has made several efforts to overcome fraudulent investment practices, such as increasing transparency and accountability in investment management. However, factors such as lack of public awareness and weaknesses in regulation implementation still pose significant challenges. This research shows that the role of the Makassar City Government must be more comprehensive and integrated with Islamic values to overcome fraudulent investment practices. Based on the perspective of siyasah shar'iyah, this study provides recommendations to increase public awareness and improve the implementation of regulations related to handling fraudulent investments.
OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN Taufik, Muh Bambang
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.5606

Abstract

Pada era perkembangan hukum yang dinamis, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan integritas putusan yang berkeadilan. Latar belakang penelitian ini bermula dari kebutuhan akan sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan Metode library research dengan analisis data dari berbagai sumber seperti buku atau jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi masih perlu diperbaiki guna memastikan integritas putusan yang dihasilkan. Sebagai kesimpulan, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi agar mampu menciptakan keadilan yang lebih merata dan diakui oleh masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam sistem seleksi hakim guna memastikan tegaknya supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
THE CONCURRENT ROLE OF THE CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENTS IN ADDRESSING THE POVERTY CYCLE IN INDONESIA Taufik, Muh Bambang; Taqiyuddin BN , Andi Muh.; Arief, Ahmad
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 3 No. 1 (2025): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v3i1.414

Abstract

To overcome the cycle of poverty in Indonesia, competition between the central and regional governments creates its challenges. Although various social assistance and economic empowerment programmes have been launched, data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that around 9.54% of Indonesia's population still lives below the poverty line in 2023. The reality on the ground shows that the mismatch between policies and the needs of communities at the local level often hinders the effectiveness of programmes. For example, direct cash transfers (BLT) received by communities are often insufficient to meet basic needs due to high living costs. Additionally, overlapping policies and a lack of coordination between the central and local governments cause confusion among beneficiaries. This results in social and economic vulnerability among communities, exacerbating the complexity of poverty issues that should be addressed. Therefore, a more integrated and responsive strategy tailored to local conditions is needed to achieve more effective results in poverty alleviation.