Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.827
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal JURNAL RETENTUM Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Health Education Law Information and Humanities
Bachri, Erlina
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Implementation of Application for Recognition of Illegitimate Children Based on Judge's Determination (Religious Court Determination Study Number 161/PDT.P/2023/PA.TNK) Bachri, Erlina; Utami, Adelya Putri
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2094

Abstract

Marriage as an action that drives the development of life does not only apply to humans, but also plants and animals. Marriage defines marriage as a physical and spiritual bond between a man and a woman to form a happy and eternal family, based on belief in the Almighty God. The purpose of marriage, among other things, is to produce offspring. Children are considered a gift and responsibility that must be supervised because they have value, position and rights as human beings. Children's rights are recognized in the 1945 Constitution and the Child Protection Law, but children born out of wedlock face legal challenges regarding their status and rights. This article highlights the legal problems of children outside of marriage. Children born out of wedlock have a complex legal status and are often not recognized in aspects of care, inheritance rights and the validity of the birth certificate. This has a major impact on the child's welfare and is a burden for the mother and her family. The application process for determining the origin of children outside of marriage in Indonesia is regulated in the Marriage Law. This research focuses on the implementation of requests for recognition of illegitimate children through a case study of Religious Court Determination Number 161/PDT.P/2023/PA.TNK. It is hoped that the research results will provide a deeper understanding of the legal process for recognizing children outside of marriage and its impact on children's rights. In addition, this research will evaluate the extent to which the legal system is able to protect the rights of children born out of wedlock and provide recommendations for further improvements in order to increase justice and legal protection for children born out of wedlock.
IMPLEMENTASI PEMBUATAN SURAT TUNTUTAN JAKSA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk) Bachri, Erlina; Murthadho, Nauval
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4752

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya pada Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk, dan hubungannya dengan putusan hakim. Penelitian menggunakan metode normatif dan empiris dengan data primer dari penelitian lokasi dan data sekunder dari bahan hukum. Hasil menunjukkan bahwa surat tuntutan jaksa mencakup identifikasi tindak pidana, bukti, dan analisis hukum, yang mempengaruhi keputusan hakim. Hubungan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim penting untuk keadilan, dengan hakim mempertimbangkan semua aspek sebelum memutuskan. Rekomendasi mencakup peningkatan kualitas bukti, penggunaan teknologi, dan pelatihan bagi jaksa dan hakim untuk memastikan keputusan yang lebih tepat dan transparan dalam sistem peradilan.
Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Atas Harta Warisan Pewaris Muslim (Studi putusan Nomor: 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk) Adnan, Alinda Julietha; Bachri, Erlina
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i1.2009

Abstract

-
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Yang Melangar Peraturan Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. GNs) Bachri, Erlina; Hasan, Zainudin; Firdaus, Febby Cantika
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2164

Abstract

Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. Gns. Para Tergugat telah melakukan zina yang mana Perbuatan Para Tergugat yang bukan merupakan suami istri telah melanggar norma kesusilaan dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf c Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020.Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah diadasarkan pada tiga hal Pertimabanga yakni pertama Pertimbangan yuridis  telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Kedua Pertimbangan filosofis ketentuan dalam Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020 tersebut terdapat aturan yang pada pokoknya terhadap pelanggaran atas norma kesusilaan di hukum dengan denda dan pertimabangan yang terakhir adalah Perbuatan melawan Hukum Para Tergugat adalah karena telah melakukan zina yang mana itu semua merupak perbuatan yang melanggar nilai-nilai norma kesusialan di masayarakat khusnya adalah Kampung Varia Agung.
Efektivitas Mediasi Pengadilan Sebagai Sarana Dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Ramadhan, Riyan Wahyu; Bachri, Erlina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17626

Abstract

Hutang-piutang hadir dalam bentuk sengketa dalam hukum perdata yang tercipta dari kepentingan yang berbenturan sesama pihak yang sebelumnya sudah bersepakat dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Sehingga perlu upaya penyelesaian sengketa tersebut agar bisa selesai dengan jalan damai dan tanpa memicu upaya hukum yang timbul. Penyelesaian sengketa muncul dengan jenis penyelesaian tanpa hasil putusan pengadilan, dengan jenis berupa mediasi di dalam pengadilan, yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tahapan yang akan ditempuh para pihak yang akan menghasilkan berupa kesepakatan damai yang berisi hasil tidak merugikan kedua belah pihak (win and win solution). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan dengan tiga jenis bahan hukum, lalu akan dikembangkan dengan tehnik analisis deskriptif yang akan dilampirkan dalam hasil dan pembahasan terkait permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini dibuat guna mencari apa bentuk urgensi mediasi di dalam pengadilan yang berfungsi sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang, sehingga akan muncul berupa pernyataan mengenai efektivitas mediasi sebagai jalan damai yang mempunyai niali lebih dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Kerjasama Penyediaan Layanan Wifi (Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk) Bachri, Erlina; Maharani, Dewi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5175

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: Dengan tujuan untuk langkah-langlah penegakan dan penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan dengan cara modus kerjasama penyediaan layanan wifi diwilayah Polisi Daerah Lampung dalam kasus putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk memahami atau guna mengetahui kendala apa saja pada proses penyelesaian kasus penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan cara atau metode tertentu kerjasama penyediaan layanan wifi pada perkara putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yang melibatkan kegiatan membaca, mengunti, dan menganalisis berbagai teori hukum serta peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tersebut karena dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan peluang dengan menawarkan kerjasama penyediaan layanan WiFi yang tampak menguntungkan, namun pada kenyataannya, tidak ada niat untuk memenuhi janji-janji yang diberikan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut dengan melalui proses penyelidikan, penuntutan, dan peradilan menunjukkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital yang semakin berkembang.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH AKTIVITAS PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH SUNGAI (Studi Putusan Nomor : 1029/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk) Octanelsha, Berlian Cikka; Bachri, Erlina; Anggalana, Anggalana
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3853

Abstract

Indonesia, kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar di sektor pertambangan. Namun, penambangan pasir ilegal di daerah aliran sungai sering menimbulkan dampak negatif lingkungan seperti longsor, erosi, dan pelebaran sungai. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir ilegal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, hasil penelitian menemukan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama pelaku melakukan penambangan ilegal. Dalam Putusan Nomor 1029/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk, hakim membuktikan terdakwa melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan terbukti secara sah bahwa terdakwa tidak memiliki izin sesuai ketentuan pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020, selain itu kegiatan tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Untuk mencegah maraknya penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan upaya komprehensif peningkatan kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat, melalui program eduksi yang menyeluruh, penyederhanaan proses perizinan, penyediaan mata pencaharian alternative yang legal, serta penegakan hukum yang efektif guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
FAKTOR YANG MENYEBABKAN KESALAHAN DALAM PENULISAN NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH Bachri, Erlina; Putra, M Farhan Frans
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5611

Abstract

Faktor Yang Menyebabkan Kesalahan Dalam Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor : 238/Pdt.P/2024/PN TJK adalah Faktor ketidak telitian Pemohon pada saat pembuat Sertifikat dikantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Pemohon tidak melakukan pengecekan pada nama Sertifikat hal ini dibuktikan Pemohon baru mengetahui adanya perbedan atau kesalahan pengetingan nama Pemohon dalam Sertifikat pada saat ingin mengurus pemecahan Sertifikat milik pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasiaonal Kota Bandar Lampung dan kurangnya pemeriksaan adalah penyebab umum kesalahan pengetikan. mengabaikan peninjauan yang diketik meningkatkan kemungkinan kesalahan. Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dalam Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK. secara yuridis telah terpenuhinya Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta secara sosiologis hukum telah mendapat kepastian hukum dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan teori Pertimbangan hakim menurut Mackenzie yang menyatakan bahwa Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara.
Implementation of Article 114 Paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 in Drug Abuse Criminal Cases (A Study of Decision Number: 51/Pid.Sus/2025/PN. Tjk) Bachri, Erlina; Gumintang, Soca Ahmad
The Future of Education Journal Vol 4 No 7 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i7.855

Abstract

The problem of drug abuse in Indonesia has become a serious threat that disrupts social order, damages the younger generation, and burdens the national legal system. This crime not only targets individuals, but also has the potential to weaken the resilience of the state. This study was conducted to examine the legal application of Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in judicial practice, specifically in Decision Number: 51/Pid.Sus/2025/PN. Tjk, which is the main object of study. The problems in this study include how the law is applied Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 in cases of narcotics abuse crimes, and the inhibiting factors in the application of the law to these cases. This study specifically examines the decision of the Tanjungkarang District Court Number: 51/Pid.Sus/2025/PN. The research method used in this study is through a normative legal approach and empirical legal approach using secondary and primary data collected through library and field studies. The analysis was conducted in a qualitative legal manner. The results of the study indicate that the application of Article 114 paragraph (1) is appropriate and in accordance with the elements of the crime proven in court. In the case studied, the defendant acted as an intermediary in a transaction for the sale and purchase of Class I narcotics, including methamphetamine, and was sentenced to seven years in prison and a fine of one billion rupiah. Law enforcement for this crime also refers to Article 112 concerning possession of narcotics, as an alternative charge in the legal process. However, the implementation of the law against narcotics crimes is not free from various obstacles. Several inhibiting factors identified include low public awareness of the dangers of narcotics, lack of outreach by law enforcement officers, limited personnel, weak cooperation between the community and legal institutions, and the suboptimal role of families and schools in drug prevention education. These conditions complicate the process of eradicating drug distribution and abuse in the field. As a recommendation, there is a need to strengthen the synergy between law enforcement officers, educational institutions, the community, and families in preventing and eradicating narcotics. In addition to a repressive approach, the government also needs to increase educational and preventive efforts through outreach on the dangers of narcotics and rehabilitation for users. Reform of the narcotics criminal law system must consider justice, humanity, and the effectiveness of deterrence in order to safeguard the future of the nation's generations.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras ke Dalam Kemasan Merek Lain (Studi Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PN.TJK) Bachri, Erlina; Putra, Lucky Arijano Augusta
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5273

Abstract

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam  kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/ PN.Tjk). dan Pertangungjawaban hukum pelaku tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam  kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain didorong oleh dua faktor utama yakni faktor internal yang dimana Pelaku usaha ingin mendapatakan keuntungan besar dengan modal sedikit dan Faktor external yakni adanya celah di peratura terkait dengan pengoplosan beras sebagaimana tertuang dalam SNI 6128:2015, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (HET). Dan Pertangungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam  Kemasan Merek Lain Berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). yang dilakuan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari. Adapun Untuk Pelaku usaha beras agar berpilaku jujur dan bertanggungjawab dalam melaksaankan kegiatan usahnya jangan melakukan tindakan yang meyalahi aturan guna mendapatakan keuntungan pribadi semata sehingga mengabaikan hak-hak kosumen. Dan Untuk pemerintah agar dapat memberi terobosan yang moderen dan invovasi mengenai  Penangana terhdapa Tindak Pidana Pangan khusunya beras yang mana banyak sekali cela-cela hukum dalam peraturan yang dapat di manfaatkan oleh oknum-oknum Pengusahan agar mendapatkan keuntungan.
Co-Authors Adnan, Alinda Julietha Anggalana Firdaus, Febby Cantika Gumintang, Soca Ahmad Maharani, Dewi Murthadho, Nauval Octanelsha, Berlian Cikka Putra, Lucky Arijano Augusta Putra, M Farhan Frans Ramadhan, Riyan Wahyu Utami, Adelya Putri Vira, Rihelda Lovita Yusuf, Ahmad Sadriansyah Zainudin Hasan