Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Bachri, Erlina
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Implementation of Application for Recognition of Illegitimate Children Based on Judge's Determination (Religious Court Determination Study Number 161/PDT.P/2023/PA.TNK) Bachri, Erlina; Utami, Adelya Putri
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2094

Abstract

Marriage as an action that drives the development of life does not only apply to humans, but also plants and animals. Marriage defines marriage as a physical and spiritual bond between a man and a woman to form a happy and eternal family, based on belief in the Almighty God. The purpose of marriage, among other things, is to produce offspring. Children are considered a gift and responsibility that must be supervised because they have value, position and rights as human beings. Children's rights are recognized in the 1945 Constitution and the Child Protection Law, but children born out of wedlock face legal challenges regarding their status and rights. This article highlights the legal problems of children outside of marriage. Children born out of wedlock have a complex legal status and are often not recognized in aspects of care, inheritance rights and the validity of the birth certificate. This has a major impact on the child's welfare and is a burden for the mother and her family. The application process for determining the origin of children outside of marriage in Indonesia is regulated in the Marriage Law. This research focuses on the implementation of requests for recognition of illegitimate children through a case study of Religious Court Determination Number 161/PDT.P/2023/PA.TNK. It is hoped that the research results will provide a deeper understanding of the legal process for recognizing children outside of marriage and its impact on children's rights. In addition, this research will evaluate the extent to which the legal system is able to protect the rights of children born out of wedlock and provide recommendations for further improvements in order to increase justice and legal protection for children born out of wedlock.
IMPLEMENTASI PEMBUATAN SURAT TUNTUTAN JAKSA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk) Bachri, Erlina; Murthadho, Nauval
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4752

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya pada Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk, dan hubungannya dengan putusan hakim. Penelitian menggunakan metode normatif dan empiris dengan data primer dari penelitian lokasi dan data sekunder dari bahan hukum. Hasil menunjukkan bahwa surat tuntutan jaksa mencakup identifikasi tindak pidana, bukti, dan analisis hukum, yang mempengaruhi keputusan hakim. Hubungan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim penting untuk keadilan, dengan hakim mempertimbangkan semua aspek sebelum memutuskan. Rekomendasi mencakup peningkatan kualitas bukti, penggunaan teknologi, dan pelatihan bagi jaksa dan hakim untuk memastikan keputusan yang lebih tepat dan transparan dalam sistem peradilan.
Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Atas Harta Warisan Pewaris Muslim (Studi putusan Nomor: 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk) Adnan, Alinda Julietha; Bachri, Erlina
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i1.2009

Abstract

-
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Yang Melangar Peraturan Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. GNs) Bachri, Erlina; Hasan, Zainudin; Firdaus, Febby Cantika
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2164

Abstract

Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. Gns. Para Tergugat telah melakukan zina yang mana Perbuatan Para Tergugat yang bukan merupakan suami istri telah melanggar norma kesusilaan dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf c Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020.Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah diadasarkan pada tiga hal Pertimabanga yakni pertama Pertimbangan yuridis  telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Kedua Pertimbangan filosofis ketentuan dalam Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020 tersebut terdapat aturan yang pada pokoknya terhadap pelanggaran atas norma kesusilaan di hukum dengan denda dan pertimabangan yang terakhir adalah Perbuatan melawan Hukum Para Tergugat adalah karena telah melakukan zina yang mana itu semua merupak perbuatan yang melanggar nilai-nilai norma kesusialan di masayarakat khusnya adalah Kampung Varia Agung.
Efektivitas Mediasi Pengadilan Sebagai Sarana Dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Ramadhan, Riyan Wahyu; Bachri, Erlina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17626

Abstract

Hutang-piutang hadir dalam bentuk sengketa dalam hukum perdata yang tercipta dari kepentingan yang berbenturan sesama pihak yang sebelumnya sudah bersepakat dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Sehingga perlu upaya penyelesaian sengketa tersebut agar bisa selesai dengan jalan damai dan tanpa memicu upaya hukum yang timbul. Penyelesaian sengketa muncul dengan jenis penyelesaian tanpa hasil putusan pengadilan, dengan jenis berupa mediasi di dalam pengadilan, yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tahapan yang akan ditempuh para pihak yang akan menghasilkan berupa kesepakatan damai yang berisi hasil tidak merugikan kedua belah pihak (win and win solution). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan dengan tiga jenis bahan hukum, lalu akan dikembangkan dengan tehnik analisis deskriptif yang akan dilampirkan dalam hasil dan pembahasan terkait permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini dibuat guna mencari apa bentuk urgensi mediasi di dalam pengadilan yang berfungsi sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang, sehingga akan muncul berupa pernyataan mengenai efektivitas mediasi sebagai jalan damai yang mempunyai niali lebih dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Kerjasama Penyediaan Layanan Wifi (Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk) Bachri, Erlina; Maharani, Dewi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5175

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: Dengan tujuan untuk langkah-langlah penegakan dan penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan dengan cara modus kerjasama penyediaan layanan wifi diwilayah Polisi Daerah Lampung dalam kasus putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk memahami atau guna mengetahui kendala apa saja pada proses penyelesaian kasus penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan cara atau metode tertentu kerjasama penyediaan layanan wifi pada perkara putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yang melibatkan kegiatan membaca, mengunti, dan menganalisis berbagai teori hukum serta peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tersebut karena dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan peluang dengan menawarkan kerjasama penyediaan layanan WiFi yang tampak menguntungkan, namun pada kenyataannya, tidak ada niat untuk memenuhi janji-janji yang diberikan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut dengan melalui proses penyelidikan, penuntutan, dan peradilan menunjukkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital yang semakin berkembang.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN.Liw) Bachri, Erlina; Vira, Rihelda Lovita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8771

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan dianggap sebagai pemotong cerahnya masa depan seorang remaja, sebagai seorang korban pemerkosaan harus punya masa depan yang cerah. Namun kembali lagi, hukumlah yang paling banyak menentukan saat kejadian kriminal sudah terjadi, yaitu menjerat pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku juga menjadi tiang pembatas agar pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan kejahatan atau mengulanginya lagi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur? Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN.Liw. metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian tentang faktor penyebabna ialah dorongan dan minat seksual pelaku untuk memuaskan hawa nafsu dan hasratnya sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan, serta lingkungan kondisi tempat dilakukannya tindak pidana. pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, berdasarkan fakta persidangan pelaku terbukti bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh tahun) dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan denda.
Proses Penanganan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung Yusuf, Ahmad Sadriansyah; Bachri, Erlina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8772

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Satuan Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung. Unjuk rasa seringkali menjadi bentuk ekspresi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, namun penanganannya memerlukan pemahaman dan koordinasi yang baik dari aparat kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai petugas kepolisian yang terlibat langsung dalam penanganan unjuk rasa, serta menganalisis kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam konteks ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan unjuk rasa di Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Penanganan dimulai dari perencanaan pengamanan, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi pasca-unjuk rasa. Penelitian ini juga mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan, termasuk komunikasi yang efisien, pemahaman terhadap hak dan kewajiban demonstran, serta upaya untuk meminimalkan potensi konflik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai proses penanganan unjuk rasa di tingkat satuan kepolisian, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik yang dapat meningkatkan kualitas penanganan unjuk rasa di masa depan.
Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris Dalam Pinjam-Meminjam Uang yang Akan Digunakan Untuk Investasi Penitipan dan Bisnis Beras (Studi Putusan Nomor: 222/Pdt.G/2022/PN TJK) Bachri, Erlina; Seftiniara, Intan Nurina; Agustine, Saniyya Fadhilah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6789

Abstract

Lending and borrowing can be done through an agreement between the borrower and the lender in the form of an agreement. The loan agreement can be in the form of money or goods with an agreement to replace the amount of the same value as the loan. However, many violate this agreement, resulting in losses for one of the parties. This loss is the basis for the cause of Unlawful Acts. Factors Causing Unlawful Acts in Loan Agreements Based on Decision Number: 222/Pdt.G/2022/PN TJK are: First, the existence of bad intentions or bad faith from one of the parties; Second, negligence (culpa) or deliberate action (dolus) by Iwan Palera Rindas; and Third, the trust factor where the Plaintiff was willing to lend such a large amount of money because of his personal relationship with the late Iwan Palera Rindas, whom he trusted like family. The Judge's Consideration of the Unlawful Acts in the Loan Agreement Based on Decision Number 222/Pdt.G/2022/PN TJK was correct and proper because it considered three legal aspects: first, Juridical Consideration, in this case Article 1100 of the Civil Code and Article 1365 of the Civil Code as the legal basis for the lawsuit; second, Philosophical Consideration, which considered the Plaintiff's ability to prove a legal relationship between the Plaintiff and the heirs of the late Iwan Palera Rindas, who were entrusted with money for the rice business; and third, Sociological Consideration, namely that the Defendants had not fulfilled their obligations as heirs of the late Iwan Palera Rindas by failing to return the Plaintiff's money amounting to Rp2,496,000,000.00 (two billion four hundred ninety-six million Rupiah).
The Implementation of Good Corporate Governance on Business Contracts of Companies in Way Kanan Region (A Study of PT Waykanan Makmur) Bachri, Erlina; Arrahman, Dhifa
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026): IN PROGRESS
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1607

Abstract

Perseroda, as a Regional State-Owned Enterprise, has a specific nature as it conducts business operations for profit-making purposes. However, its assets are derived from separated regional finances, so all corporate legal actions, especially in the preparation and execution of business contracts, must be carried out professionally, transparently, and accountably in accordance with the applicable legal regulations. The research method used in this study is a combination of normative legal and empirical legal approaches. The issues discussed in this research include the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in the execution of commercial contracts by PT Way Kanan Makmur and the relationship between contract law principles, particularly the principle of pacta sunt servanda. The findings indicate that the implementation of Good Corporate Governance in the execution of business contracts by PT Way Kanan Makmur has not been fully optimized and has not been fully implemented based on the values of transparency, accountability, and caution. As a result, this may lead to legal risks and company deficits. This study concludes that the implementation of contract law principles must align with the practice of Good Corporate Governance to prevent future regulatory challenges.
Co-Authors Adnan, Alinda Julietha Agustine, Saniyya Fadhilah Arrahman, Dhifa Firdaus, Febby Cantika Intan Nurina Seftiniara Maharani, Dewi Murthadho, Nauval Ramadhan, Riyan Wahyu Utami, Adelya Putri Vira, Rihelda Lovita Yusuf, Ahmad Sadriansyah Zainudin Hasan