Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Juridical Analysis of Procedures and Stages of Determining Criminal Suspects Against Perpetrators of Traffic Accidents Due to Negligence (Research Study at the Barelang Police Traffic Unit, Batam) Anggara, Risky; Fadlan, Fadlan; Jihad, Kaspol; Prasetyasari, Christiani
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1338

Abstract

The procedure and stages for determining a suspect in a traffic accident crime due to negligence are carried out in stages, receiving a report or complaint from someone about a criminal act, seeking information and evidence, in Article 311 of Law Number 22 of 2009. The sound of Article 311 is explained that paragraph (1) Every person who deliberately drives a motorized vehicle in a manner or condition that is dangerous to life or property shall be punished with a maximum imprisonment of 1 (one) year or a maximum fine of IDR 3,000,000.00 (three million rupiah). The problem in this research is what the law is, its implementation and what factors become obstacles and obstacles in the procedures and stages of determining suspects for perpetrators of criminal traffic accidents due to negligence. This research uses a descriptive analysis method using a normative approach (legal research) and is supported by empirical research. This was carried out to obtain primary data obtained through interviews through field research (research). The results of this research explain that Article 1 number 24 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation states that a traffic accident is an unexpected and unintentional event on the road involving a vehicle with or without other road users which results in human casualties and/or property loss, minor traffic accidents which are accidents that result in damage to vehicles and/or goods, accidents that result in minor injuries and damage to vehicles and/or goods, serious traffic accidents. It is hoped that this will be done by providing education to the public. regarding traffic and safety when driving, little by little it will create a sense of caution among the public when driving. This aims at education which is carried out by carrying out activities such as seminars held in schools and factories.
Juridical Analysis of the Process of Terminating Investigations Against Perpetrators of Traffic Accidents that Result in Death (Karimun Police Research Study) Delviane, Annisa; Fadjriani, Lia; Jihad, Kaspol; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1339

Abstract

Termination of an investigation is an official action taken by law enforcement authorities, such as the police or prosecutors, to stop the investigation or investigation process into a criminal case. An investigation termination order or SP3 by the Police is a notification letter from the investigator to the public prosecutor that the investigation of the case has been stopped. This research discusses the process of legal regulation of terminating investigations of perpetrators of traffic accidents that result in death which are regulated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Code Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and road transportation and to find out the implementation obstacle factors and obstacles as well as solutions to stopping investigations into perpetrators of traffic accidents that result in death. This research is a type of empirical research that uses primary and secondary data sources and analyzes the data using qualitative analysis to then form sentence descriptions that can be easily understood by readers. Based on the research results, the reasons for stopping the investigation into the perpetrator of a traffic accident which resulted in death was that there was peace between the families of the victim and the perpetrator. The investigation was stopped for purely humanitarian reasons and the culture of the people who do not want a complicated process and tend to choose peaceful paths. The process of terminating the investigation of the reporter and the reported party against the perpetrator of a traffic accident that resulted in death is for the police to use their discretionary authority and Standard Operating Procedures for restorative justice. The obstacle experienced by investigators in the process of handling this case is that witnesses do not want to appear at the police to provide information regarding the occurrence of a criminal act, because if there are no witnesses the process of handling the case will definitely be difficult to carry out.
Analisis Yuridis Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja (Studi Penelitian di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Batam) Azhar, Aditya; Washliati, Laily; Jihad, Kaspol; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1358

Abstract

Pengaturan hukum terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Kontrak, yang dilakukan BPJS Tenga Kerja Batam sesuai dengan undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, yaitu adanya  jaminan sosial berupa Jaminan kecelakaan kerja  dan santunan yang berupa uang apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, yang tidak bisa dielakan oleh setiap manusia.Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) dan Jaminan Kesehatan (JK) Jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis program jaminan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum, implementasi serta faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam prosedur dan mekanisme Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Pekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) serta didukung oleh penelitian empiris hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperoleh lewat wawancara melalui penelitian lapangan (research). Hasil penelitian ini menjelaskan untuk melakukan perlindungan jaminan sosial untuk tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan Kota Batam melakukan sosialisasi, melalui berbagai kegiatan seperti mendirikan stan-stan setiap ada acara yang dimana terdapat pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan pada sektor informal atau dalam suasana keramaian. Diharapkan kepada Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pada pekerja di sektor informal akan pentingnya program jaminan sosial. meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja, karena pendidikan seseorang merupakan aspek yang berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang, sedangkan pengetahuan sebagai prasyarat dalam melaksanakan suatu misi program.
Analisis Penggunaan Hak Angket Dalam Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Penelitian pada DPRD Kota Tanjungpinang) Asman, Asman; Nofrial, Ramon; Jihad, Kaspol
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1352

Abstract

Pelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten/Kota telah diatur secara teknis dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana tahapan Pelaksanaan Hak Angket dimulai dari Pengusulan dan Persetujuan Pelaksanaan Hak Angket melalui Sidang Paripurna DPRD hingga pembentukan Panitia Angket. Seperti yang terjadi pada pengambilan kebijakan terkait berlakunya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, implementasi, faktor hambatan dan solusi penggunaan hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan terkait tindakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang diduga telah melanggar hukum. Implementasi hak angket oleh DPRD Kota Tanjungpinang dalam mengawasi kebijakan TPP ASN untuk memastikan kebijakan TPP ASN dijalankan dengan benar meskipun menemui sejumlah hambatan, termasuk kurangnya transparansi, dinamika politik internal, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengoptimalkan penggunaan hak angket, solusi yang diajukan meliputi penyempurnaan regulasi, pendidikan publik, dan penguatan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah kota. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tanjung Pinang agar mengedepankan aspek-aspek yang bersifat kepentingan umum dalam menerbitkan sebuah kebijakan, kepada DPRD Tanjung Pinang agar mengoptimalkan kewenangan penggunaan hak angket terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Juridical analysis of the authority of judges to decide on sentencing cases from the perspective of proportionality and the principle of justice Simbolon, Citra Irwan; Fadlan, Fadlan; Jihad, Kaspol
Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies Vol. 1 No. 2 (2023): May
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jomaps.v1i2.1731

Abstract

Purpose: This research examines the legal regulation of judges’ authority in deciding sentencing cases through the lens of proportionality and the principle of justice, with a focus on the implementation, obstacles, and judicial efforts in the Batam District Court Class 1A. It aims to explore how judicial authority aligns with statutory provisions and societal expectations of fairness. Methodology/Approach: The study adopts a normative juridical method through literature review, complemented by an empirical juridical (sociological juridical) approach using field study. This combination provides both theoretical perspectives and empirical insights into judicial practices, creating a holistic understanding of the topic. Results/Findings: The findings indicate that the authority of judges to impose sentences is regulated under Law No. 48 of 2009 on Judicial Power and specifically Article 183 of the Criminal Procedure Code. In practice, judges at the Batam District Court Class 1A encounter several obstacles, including incomplete or absent witness testimonies and occasional internal conflicts among judicial panels. Such challenges often affect the decision-making process. However, judges continue to adhere to Article 183 as a guiding legal foundation in delivering verdicts. Conclusions: Although judicial authority in sentencing is legally well-established, its practical implementation faces obstacles. Ensuring proportionality and justice requires judges not only to apply statutory provisions but also to incorporate evolving societal values in their reasoning. Limitations: The study is limited to one court and specific cases, restricting generalizability across all Indonesian courts. Contribution: This research enriches discourse on judicial authority by integrating normative and empirical perspectives and offering practical recommendations for reinforcing proportionality and justice in judicial decision-making.
PERAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI KAMPUNG TUA TELUK MATA IKAN Fearl, Ferren; Gibran Kahar, Kahil; Fajri Suharsad Putra, Aidil; Nelwan, Gyhond; Arta Lubis, Juli; Christoppher Sihombing, Adriel; Suwalla, Nicha; Parroha Patar Siadari, Lagat; Jihad, Kaspol; Sri Wahyuni, Etty
Jurnal Pendekar Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : LPPM-Universitas Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37776/pend.v3i1.2020

Abstract

Artikel ini membahas peran hukum dalam mendorong pengembangan desa wisata berbasis budaya lokal di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa. Pendekatan kualitatif digunakan dengan meninjau landasan hukum nasional dan daerah yang mendasari kebijakan desa wisata, serta implementasi hukum dalam perlindungan warisan budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi seperti UU Kepariwisataan, UU Desa, dan UU Pemajuan Kebudayaan menjadi kerangka utama dalam membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku wisata. Artikel ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat melalui Peraturan Desa, BUMDes, dan perlindungan kekayaan intelektual budaya lokal. Temuan menunjukkan bahwa kepastian hukum berkontribusi pada partisipasi masyarakat dan pelestarian budaya sebagai daya tarik wisata.