Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.363
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Public Health and Safety International Journal (PHASIJ) Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
Washliati, Laily
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19 Anggraini, Fitria; Washliati, Laily; Prasetiasari, Christiani
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 1 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v1i1.1713

Abstract

Article 263 Paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, and Article 35 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) regulates the crime of falsifying vaccine certificate documents. However, in Batam City there are still many criminal acts of falsifying vaccine certificate documents. In the Barelang Police, there are several criminal cases of forgery of vaccine certificate documents carried out by law enforcement. Purpose: The purpose of writing this thesis is to find out the legal arrangements for the criminal act of counterfeiting the Covid-19 vaccine certificate document, and to find out law enforcement, obstacles and solutions in dealing with the criminal act of counterfeiting the Covid-19 vaccine certificate document. Results: The results of the study show that legal arrangements for the criminal act of falsifying Covid-19 vaccine certificate documents are regulated in the Criminal Code, and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as well as Law Number 4 1984 concerning Epidemic of Infectious Diseases which regulates criminal sanctions for makers of fake health documents and users of fake health documents may be sentenced to a maximum imprisonment of 9 (nine) years and/or a maximum fine of Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiahs). Law enforcement in dealing with the criminal act of falsifying Covid-19 vaccine certificate documents has not run optimally, because those who are subject to penalties are imposed on the maker while the user of the vaccine certificate is not responsible. Limitations: The obstacles faced by the police in dealing with the criminal act of falsifying the Covid-19 vaccine certificate document are the forgery of the Covid-19 vaccine certificate is carried out in a structured and massive manner, the number of participants for the Covid-19 vaccine is very high, and the legal awareness of the public is low on the importance of vaccines. Contributions: The solution that can be taken by the police in dealing with the crime of falsifying Covid-19 vaccine certificate documents in Batam City is to improve coordination between the police and health workers, improve the performance of police officers in handling vaccine certificate counterfeiting, and increase socialization to the public about the importance of vaccines.
Analisis Yuridis Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja (Studi Penelitian di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Batam) Azhar, Aditya; Washliati, Laily; Jihad, Kaspol; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1358

Abstract

Pengaturan hukum terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Kontrak, yang dilakukan BPJS Tenga Kerja Batam sesuai dengan undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, yaitu adanya  jaminan sosial berupa Jaminan kecelakaan kerja  dan santunan yang berupa uang apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, yang tidak bisa dielakan oleh setiap manusia.Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) dan Jaminan Kesehatan (JK) Jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis program jaminan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum, implementasi serta faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam prosedur dan mekanisme Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Pekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) serta didukung oleh penelitian empiris hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperoleh lewat wawancara melalui penelitian lapangan (research). Hasil penelitian ini menjelaskan untuk melakukan perlindungan jaminan sosial untuk tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan Kota Batam melakukan sosialisasi, melalui berbagai kegiatan seperti mendirikan stan-stan setiap ada acara yang dimana terdapat pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan pada sektor informal atau dalam suasana keramaian. Diharapkan kepada Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pada pekerja di sektor informal akan pentingnya program jaminan sosial. meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja, karena pendidikan seseorang merupakan aspek yang berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang, sedangkan pengetahuan sebagai prasyarat dalam melaksanakan suatu misi program.
Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian di Rumah Faye Kota Batam) Mulyana, Hani Rizki; Washliati, Laily; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1359

Abstract

Salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari tindak kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Faktanya, kasus kekerasan seksual pada anak tiap tahunnya terus meningkat. Menurut KemenPPA, Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual anak. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian Di Rumah Faye Kota Batam). Sejak tahun 2016 hingga Agustus 2023, jumlah korban yang sudah menerima layanan baik dalam dan luar Rumah Aman sebanyak 205 korban dengan 3 program utama yaitu pencegahan, pembebasan, dan pemulihan. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di Rumah Faye Kota Batam sedangkan data sekunder menggunakan bahan hukum primer berupa: Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: mencari, menganalisa, dan menghimpun bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Kekerasan seksual pada anak hingga saat ini masih menjadi isu penting yang harus diperangi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hasil penelitian pada kasus hukum yang menimpa korban dampingan Rumah Faye, dapat dikatakan bahwa tidak semua proses hukum berjalan baik dan menghasilkan keadilan bagi korban walaupun seluruh faktor yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menjerat pelaku sudah terpenuhi seperti adanya korban, saksi, dan alat bukti. Beragam faktor baik dari internal kepolisian maupun dari pihak lain dapat menjadi penghalang terselesaikannya kasus kekerasan seksual pada anak.
Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi yang Terjadi Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Penelitian di Kota Batam) Munandar, Aris; Washliati, Laily; Aminah, Titik; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1404

Abstract

Perjanjian jual beli online e-commerce yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilajukan secara elektronik. Salah satu pokok permasalahan hukum yang dapat timbul dari transaksi jual beli online yaitu terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli online. Seperti di Kota Batam, sering terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli secara online. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online dan bagaimana pelaksanaan, faktor kendala dan solusi perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur terkait kewajiban memiliki itikad baik dan tanggun jawab dari penjual untuk dapat memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana seharusnya dan melakukan proses penyelesaian terhadap apapun keluhan konsumen terkait dengan produk yang dijual, dan juga diatur mengenai ketentuan pidana terkait transaksi jual beli secara online dalam beberapa pasal Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online yaitu belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih banyak konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dari pembelian produk secara online tidak bisa mendapatkan pemenuhan hak atau tanggung jawab dari pihak penjual disebabkan oleh beberapa faktor kendala seperti kurangnya regulasi spesifik yang mengatur terkait perlindungan konsumen di era digital, rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terutama konsumen, keterbatasan teknologi, dan proses penyelesaian sengketa yang kurang efisien. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu perlu adanya regulasi baru, perlu ditingkatkan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan konsumen di era digital, perlu ada pengembangan teknologi, dan diperlukan kinerja BPSK yang lebih optimal.Disarankan kepada pemerintah agar memperbaharui regulasi yang lebih tegas dan meningkatkan kinerja BPSK terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di era digital. Disarankan kepada masyarakat agar bisa membedakan penjual yang kredibel atau tidak dalam memilih sebagai referensi untuk membeli suatu barang dalam transaksi online.
Sumber Daya Dalam Pengembangan Program Fisioterapi Di Rehabilitasi Medis: Studi Kasus Pada RSUD Nagan Raya Wasliati, Balqis; Washliati, Laily; Sitorus, Rotua Sumihar; Octavariny, Raisha; Ginting, Joe Cresnando
Public Health and Safety International Journal Vol. 4 No. 02 (2024): Public Health and Safety International Journal (PHASIJ)
Publisher : YCMM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55642/phasij.v4i02.891

Abstract

Latar belakang: Fisioterapi adalah layanan kesehatan yang berfokus pada pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan fungsi tubuh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015. Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan program fisioterapi di Pusat Rehabilitasi Medis Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda, Nagan Raya, menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara terfokus, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari enam orang, yaitu Kepala Instalasi Fisioterapi, tiga perwakilan divisi (Pediatri, Neuromuskular, Muskuloskeletal), dan dua pasien. Data dikumpulkan pada April 2024 menggunakan teknik snowball sampling, dianalisis secara naratif, dan diverifikasi melalui triangulasi. Hasil: Keterbatasan utama ditemukan pada sarana dan prasarana, terutama di Divisi Pediatri. Beberapa alat rusak atau tidak tersedia, tetapi kendala tersebut diatasi melalui terapi manual. Tenaga fisioterapi dinilai kompeten, dengan pelatihan rutin yang mendukung spesialisasi divisi. Perekrutan ASN baru pada 2024 meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat layanan fisioterapi. Pasien melaporkan kepuasan tinggi terhadap pelayanan, menyebutkan manfaat signifikan pada proses penyembuhan.
Analisis Yuridis Keselamatan Pekerja Perempuan dan Hak-Haknya Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Studi Penelitian di PT. Giken Precision Indonesia) Apriani, Reni; Washliati, Laily; Aminah, Titik
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keselamatan dan hak pekerja perempuan merupakan dua aspek yang sangat penting dalam dunia kerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan seringkali berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, oleh karena itu diperlukan perlindungan khusus untuk menjamin keselamatan mereka dan melindungi hak-hak yang melekat pada mereka. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer hasil penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak pekerja perempuan. Namun, sistem hak-hak pekerja perempuan yang paling komprehensif adalah UU Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dipastikan dalam beberapa bidang, termasuk kesetaraan positif (non-diskriminasi), sistem pengupahan, kesehatan dan keselamatan, serta jaminan sosial dan hubungan kerja. Ada juga perbedaan, namun dalam UU Ketenagakerjaan, jumlah aturan rinci terkait ketenagakerjaan adalah beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat hak-hak mendasar dalam mengelola pekerja, antara lain kesetaraan, perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial, perlindungan teknis. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan klasifikasi hak, ternyata UU Ketenagakerjaan beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya telah sesuai dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tentang pengaturan hak-hak pekerja perempuan.
JURIDICAL ANALYSIS OF PARTICULAR TIME WORKING AGREEMENTS TO REALIZE THE PROTECTION OF WORKERS' RIGHTS AND WELFARE: RESEARCH STUDY AT THE OFFICE OF PT. BERSAMA GEMILANG PROPERTY BATAM Andriani, Dian; Washliati, Laily; Fadjriani, Lia; Milanie, Feby; Saifannur, Andri
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 1 No. 1 (2021): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.331 KB) | DOI: 10.54443/ijerlas.v1i1.6

Abstract

Juridical Analysis of a Specific Time Work Agreement (PKWT) to Realize the Protection of Workers' Rights and Welfare (Research Study at the PT. Bersama Gemilang Property Batam Office), has been carried out as it should, in accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. There are factors related to the protection of the rights and welfare of contract workers. The qualifications/types of writing in this journal use normative legal writing, and then integrate it with sociological/empirical legal writing, and to analyze some of the problems in this journal, Lawrence M. Friedmen's big theory, Jeremy Bentham's middle theory, and application theory are used. / applied theory Mochtar Kusumaatmadja. The results of the analysis are still experiencing several obstacles both internally and externally. The obstacles faced have not been the implementation of rights and welfare, which have been prioritized and carried out but not yet perfectly. It is very necessary and improved in terms of supervision in terms of quality and quantity in order to suppress and not give space to violators who do not comply with contract workers. There is also a need for wider socialization in a timely manner regarding the implementation of the new law on the rights and welfare of contract workers.
JURIDICAL ANALYSIS OF SUPERVISION OF PRISONERS FOR ALL FORMS OF VIOLATION OF THE LAW TO REALIZE PUBLIC ORDER (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center) Ray Leonard Hutabarat, Parley; Washliati, Laily; Nofrial, Ramon
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 1 (2023): January
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i1.485

Abstract

In the context of the state, it is regulated in a criminal justice system as a unitary institution that handles legal issues in the country. The Correctional System is an arrangement regarding the direction and limits as well as ways of fostering prisoners based on Pancasila which is carried out in an integrated manner between coaches, fostered, and the community to improve the quality of prisoners so that they are aware of mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community. , can play an active role in development, and can live normally as good and responsible citizens. Correctional Institutions in dealing with every perpetrator of law violations must prioritize the principles of treatment that aim to "restore" the concept of legal order and social order into the thoughts and behavior of lawbreakers. Thus, the hope to be achieved after the offender has finished serving his sentence is to be able to return to normal life in the midst of society based on lawful behavior and social order. For this reason, it is highly expected that the Government and all related institutions can strive to increase the independence, professionalism and accountability of law enforcement so that they are able to carry out their functions and authorities in accordance with statutory regulations in order to support lawbreakers so that they can create public order.
Co-Authors Aminah, Titik Anggraini, Fitria Apriani, Reni Aris Munandar Azhar, Aditya Dian Andriani, Dian Fadjriani, Lia Fadlan Fadlan Ginting, Joe Cresnando Jihad, Kaspol Milanie, Feby Mulyana, Hani Rizki Octavariny, Raisha Prasetiasari, Christiani Prasetyasari, Christiani Ramon Nofrial, Ramon Ray Leonard Hutabarat, Parley Rotua Sumihar Sitorus Saifannur, Andri Wasliati, Balqis